tidak pernah ke pasir impun kerumah Toto Hutagalung, atau ke pila UjungBeurung;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;4.SAKSI: ADHLIAL AFWAN IZWAR, S.Stp (disumpah) menerangkan : bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik KPK;bahwa benar keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik KPK yang tercantum dalamBAP itu sudah benar;bahwa yang saksi terangkan di Penyidik KPK mengenai perkara suap

atau mental, menghina secara kasar Pengusaha atau keluarga Pengusaha atau atasan dan teman sekerja.6.9.Membujuk Pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)6.10.Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik Pengusaha dan atau keluarga Pengusaha yang seharusnya di rahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.6.11.Menerima suap

2) yaitupenyesuaian izin bukan membuat izin baru ; Bahwa menurut pendapat hukum abhli, harus ada sosialisasi antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten, ahli padawaktu di kabinet sering melakukan rapat koordinasi antara departemendengan pemerintah daerah ; Bahwa menurut pendapat hukum ahli, korporasi itu sebagai badan hukumbertanggung jawab, bisa dikenakan pidana yaitu pidana denda ; Bahwa kalau terhadap yang mewakili itu jika dia yang berbuat ikut menjualatau menerima suap

Mestinya dalam hal ini saksi Costaristo Teedijadikan Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku atausetidaktidaknya ditetapbkan oleh Penuntut Umum atau MajelisHakim Judex Facti, tetapi itulah kenyataanya sehingga tersiar diMedia Ambon Express, Kamis 30 Maret 2017 bahwa aparatPenyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terima suap Rp5,4 miliar, danyang sementara diproses penyelidikannya oleh Kejaksaan AgungRI.Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factitingkat pertama pada halaman 438 paragraf

SekretarisHal 259 dari 355 hal.Put.No.26/Pid.SusTpk/2019/PT.DKI230.27.28.29.30.31:32.Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPID Provsu) nomor005/300/V/2015 tanggal 07 Mei 2015;3(tiga) lembar copy dokumen berkop Jaringan MasyarakatMandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudul PernyataanSikap Stop Korupsi dan Suap;2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan jawabanatas pertanyaan pansus terhadap Lporan KeteranganPertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera UtaraAkhir Tahun 2014;2 (dua) lembar asli dokumen

Dana Operasional Mentri NonAPBN ini, atas arahan dan perintah Mentri, biasanya disediakan oleh parajajaran pejabat di bawah mentri (Eselon 1, dan 2) melalui sumbersumberyang tidak sah, seperti penerimaan suap/gratifikasi, pbemotongan anggarankegiatan Kementrian yang telah di anggarkan di APBN, dan kegiatankegiatan penghimpunan dana secara tidak patut lainnya.Contohcontoh pembiayaan DOM Non APBN yang terjadi padaKementrian ESDM antara lain adalah:e Biaya Iklan dan Pencitraan Kementrian ESDM dan Pencitraan

Menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebutada hubungannya dengan jabatannya.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin Penyelenggara Negara yangpertama adalah keharusan Penyelenggara Negara untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggarayang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang

sikap batinorang yang memberi suap seperti itu.Menimbang, bahwa jika Penyelenggara Negara tersebut mengetahuiatau patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janji dilakukan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ataumenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya, tidak ditentukan bahwa PenyelenggaraNegara mengetahui atau patut diduga bahwa orang yang memberikan hadiahatau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi

Menurut pikiran orang yangmemberi hadiah atau janjitersebut ada hubungannyadengan jabatannya.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin Penyelenggara Negara yangpertama adalah keharusan Penyelenggara Negara untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggarayang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang sikap

batinorang yang memberi suap seperti itu.Menimbang, bahwa jika Penyelenggara Negara tersebut mengetahuiatau patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janji dilakukan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ataumenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya, tidak ditentukan bahwa PenyelenggaraNegara mengetahui atau patut diduga bahwa orang yang memberikan hadiahatau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi

Dana Operasional Mentri NonAPBN ini, atas arahan dan perintah Mentri, biasanya disediakan oleh parajajaran pejabat di bawah mentri (Eselon 1, dan 2) melalui sumbersumberyang tidak sah, seperti penerimaan suap/gratifikasi, pbemotongan anggarankegiatan Kementrian yang telah di anggarkan di APBN, dan kegiatankegiatan penghimpunan dana secara tidak patut lainnya.

Menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebutada hubungannya dengan jabatannya.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin Penyelenggara Negara yangpertama adalah keharusan Penyelenggara Negara untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggarayang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang

sikap batinorang yang memberi suap seperti itu.Menimbang, bahwa jika Penyelenggara Negara tersebut mengetahuiatau patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janji dilakukan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ataumenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya, tidak ditentukan bahwa PenyelenggaraNegara mengetahui atau patut diduga bahwa orang yang memberikan hadiahatau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi

Menurut pikiran orang yangmemberi hadiah atau janjitersebut ada hubungannyadengan jabatannya.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin Penyelenggara Negara yangpertama adalah keharusan Penyelenggara Negara untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggarayang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang sikap

batinorang yang memberi suap seperti itu.Menimbang, bahwa jika Penyelenggara Negara tersebut mengetahuiatau patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janji dilakukan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ataumenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya, tidak ditentukan bahwa PenyelenggaraNegara mengetahui atau patut diduga bahwa orang yang memberikan hadiahatau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi

Uang sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN pada tanggal 5 Oktober 2015, Daftar BB No.19 ;19) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran tunai Bank BRI tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening 037801000168306 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, dengan penyetor atas nama ANDRI SOPHAN, keterangan Uang titipan perkara suap

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY HANDOKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (suap) secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

kekuasaan, misalnyatidak ada dasarnya melakukan pungutan itu, atau melakukan kekerasantidak sesuai dengan tujuannya;Bahwa atasan mempunyai kKewenangan untuk memerintah bawahannya,maka harus dibuktikan perintah itu tidak ada dasar hukumnya ataupenyelahgunaan kekuasan itu tidak sesuai dengan tujuannya;Halaman 168 dari 286 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN PlIkBahwa dalam dakwaan alternatif ada perbuatanperbuatan yang masuk kedalam perbuatan umum atau perbuatan khusus jadi perbuatannyaberbeda, misalnya suap

PUTUSAN Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST.kemudahan PT WINDHU TUNGGAL UTAMA, PT CAHAYA MAS PERKASA, PTSHARLEEN RAYA (JECO GROUP) sebagai rekanan/pelaksananya ;Menimbang, bahwa jika dipandang dari perspektif pemberi suap dalampasal 5 ayat (1) Undangundang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah denganUndangundang No. 20 tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum, dimana peranan terdakwa yang lebih aktif dibandingkan dengan pemberisuap lainnya ( HONG ARTHA JHON ALFRED, SO KOK SENG alias A

., kalimat tersebutsepengetahuan saksi untuk surat komisi B terkait permintaan tidakdilakukan RDP tidak boleh keluar dikarenakan hanya menjadikewenangan Ketua DPRD Propinsi Kalteng;Bahwa saksi mengetahui akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan olehKPK terkait uang Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)Halaman 43 Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pstmenurut penyidik terkait dengan suap untuk dilakukan RDP padahalseharusmya RDP tetap dilakukan dan saksi telah melaporkan kunjunganke Kantor

Tapi kalau aspek kerugiannegara terkait Suap, tipuan atau paksaan maka akan lari kepada ranahpidana hal ini menunjukkan bahwa persoalan substansi terkait pengambilankeputusan penganggaran jika dipersoalkan maka harus dilakukanpenyelesaian terlebih dahulu;Bahwa sejak ada PP 38/2016 upaya pemulihan kerugian negara menjadilebih efisien dan efektif dibanding dengan pemulihan melalui jalur litigasi;Bahwa Pasal 39 PP 38/2016 menetapkan metoda penghitungan kerugiankeuangan negara.

jika pemeriksa melakukan pemeriksa belummempunyai sertifikat pemeriksa maka pemeriksaan menjadi batal ataudapat dibatalkan;Bahwa jika pemeriksaan untuk pemeriksaan keuangan dimungkinkanpemeriksaan sample yang dapat divalidasi, jika untuk tujuan tertentu tidakdapat dengan sample karena sudah fokus pada sesuatu yang dinyatakankemungkinan terjadinya penyimpangan karena pemeriksa difokuskan padasesuatu untuk menilai adanya fraud sehingga tidak mungkin dilakukansecara sampel;Bahwa yang dimaksud dengan suap

Pbrmengambil keuntungan uang (Suap) untuk kepentingan pribadi pejabattersebut; Bahwa dalam buku Ahli yang berjudul : Paradoks Rasionalitas PerluasanRuang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap KinerjaKeuangan Negara halaman 331, menyebutkan kerugian negara dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum khususnya pidanaapabila kerugian negara mengandung kekurangan yuridis yaitu :a. Paksaan (dwang), contoh suap.b.

Penipuan, contoh cek tertulis Rp100.000,00 padahal diserahkanRp300.000,00; Bahwa Jika ada proyek di daerah menggunakan dana APBD dan padaproses penganggaran serta pekerjaan ada pemberian uang (suap) laluada kerugian negara, maka menurut ahli termasuk ranah pidana sepertidalam buku yang ahli sebutkan.

uang yang diterima oleh Terdakwa dari ASEP YUSUF HENDRAPERMANA;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangandiatas dan telah terbukti bahwa penerimaan uang oleh Terdakwa dari ASEPYUSUF HENDRA PERMANA melalui Rukimin Tjahjanto alias Andreas dan saksiSuherwin, ternyata dilakukan Terdakwa dengan cara pemaksaan dan bukanatas kemauan dan inisiatif dari saksi ASEP YUSUF HENDRA PERMANAsendiri, sehingga tidak beralasan untuk menyatakan ASEP YUSUF HENDRAPERMANA sebagai orang yang memberi Suap

Dari 30 perbuatan itu bisa dikategorikan dalam 7 jenis,terdiri dari 2 pasal yang berkaitan dengan kerugian negara, kemudian 12pasal berkaitan dengan suap menyuap, 5 pasal berkaitan denganpenggelapan dalam jabatan, 3 pasal berkaitan dengan pemerasan, 6 pasalberkaitan dengan perbuatan curang, 1 pasal berkaitan dengan pengadaanbarang dan jasa, dan 1 pasal berkaitan dengan gratifikasi. Inti dari korupsi ituadalah bribery/suapmenyuap.

Dari pertimbangan hukum tersebut sungguh merupakan pertimbanganyang keliru, sehingga jelas Terdakwa menerima uang dari beberapaPerusahaan Pemenang lelang, maka aspek hukumnya adalah suap yangmeskipun diadopsi ke ranah/kualifikasi "korupsi" akan tetapi tidak adakerugian keuangan negara.b.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY HANDOKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (suap) secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal ini saksi tahu baru kemarin saat kejadian, jadisaksi tanya loh kenapa bisa kejadian seperti ini, ada saksinya bernamaBagus mengatakan Pak memang Rahmat ditelepon terus dikejar terussama Pak Lukman Abbas, nah kenapa Rahmat tak lapor ke saksi ; Bahwa saksi tidak tahu hubungan mengumpulkan uang dalammemberikan suap yang katanya kepada anggota DPR Pusat ; Bahwa soal Rahmat mengumpulkan uang Rp. 1.800.000.000,kemudian diganti sama dollar, pada saat itu saksi tidak tahu ; Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRBahwa Terdakwa menunggu laporan kegiatan dari Lukman Abbas dan halitu Terdakwa sampaikan melalui SMS kepada Lukman Abbas; Bahwa ketika pertemuan di rumah dinas Terdakwa, Terdakwa pernahmenyampaikan kepada para anggota dewan agar mempercepat persiapan pelaksanaan Pon ;Bahwa setahu Terdakwa saudara Johar Firdaus tidak pernah memintauang untuk revisi Perda tersebut dan Terdakwa tidak pernah menerimakeuntungan dalam revisi Perda tersebut; Bahwa mengenai adanya suap

secara khusus tidak pernah berkoordinasi dengan Johar Firdaus, secara umum di pertemuan agartemanteman bisa mempercepat semua proses termasuk masalah pon.Secara terbuka terdakwa sampaikan dan bahkan saksi pertemukan anggota DPRD dan dinas terkait ;Bahwa Johar Firdaus tidak pernah mengatakan pada terdakwa pansus dananggota DPR meminta sejumlah uang untuk merevisi perda ; Bahwa terhadap revisi Perda maupun terkait menandatangani SK BKT, terdakwa tidak pernah menerima sesuatu ;Bahwa kalau mengenai suap

Dunir untuk dibagi kepada seluruh Anggota DPRD Riauadalah bertentangan dengan kewajiban hukum Anggota DPRD Riauselaku Penyelenggara Negara yang dilarang melakukan korupsi, kolusidan nepotisme, termasuk menerima uang suap atau menerima gratifikasidalam melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Anggota DPRDtersebut, namun semua perbuatan yang dilakukan oleh M. Faisal Aswan,M.

dengan jatuh tempo Debitur tetap akanmembayar ( memperhitungkan bunga berbunga ;Apabila Kreditur macet maka untuk menghindari adanya bunga berbungamaka Kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap agunan akan tetapibiasanya hal tersebut telah diperjanjikan dalam surat perjanjian ;Satu perjanjian tidak dapat dikenakan pidana kecuali Kreditur ada menerimasuap dari Debitur apabila menyangkut yang bukan miliknya;Dalam satu perjanjian ada sifat melawan hukum tetapi melawan hukumperdata, tetapi kalau ada suap