Ditemukan 2198 data
481 — 245
JKT.PST.Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nama pencipta dan nama pemegang hakcipta terdaftar tersebut adalah PERPIT sebagai badan hukum, maka yang berhak mewakiliPERPIT untuk mengajukan gugatan adalah Perhimpunannya yang dalam hal inipengurusnya, sepanjang tidak ditentukan lain di dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangganya (Vide Pasal 1653, 1655 KUHPerdata dan Staatsblaad 1939 No.Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Akta Pendirian Perhimpunan danAktaakta Perubahannya, (Bukti P1 s/d
200 — 111
Malik ( dalam gugatanobyek Nomor 6.24);1(satu) petak tambak seluas 19.176 M2, dengan Nomor SPPT 1653 yangterletak di So Langguru Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha KabupatenBima, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siti Mairiam Jakariah; Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Maman/M. Sidik/H. Ahmad;Asalnya dari H. Jakariah dan Hj. Fatimah, sekarang dikuasai oleh H.
Terhadap obyek gugatan 6.27 berupa Tanah Tegalan , seluas 19.176 M2,Nomor SPPT 1653 yang terletak di So Langguru watasan Desa PandaiKecamatan Woha Kabupaten Bima tercatat atas nama H. MALIK Bin H.JAKARIAH (Tergugat I), dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan tanah Siti Mariam H. Jakariah Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Maman/M. Sidik/H.
ZAMHARIRO
Tergugat:
1.Yahuza Bin Yahusin
2.SUPADI
3.Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih
147 — 63
Pdt.I.C.1 PUTUSANNomor 1/Pdt.G/2020/PN PbmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Zamhariro, berkedudukan di Jalan Dusun II Kelurahan/Desa AURKecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim ProvinsiSumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada SOFYAN BACHTIAR,SHI beralamat di JalanAwinasrun RT.32 RW.12 No.1653 Kelurahan TalangBetutu
109 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badanhukum atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atauRechtspersoon;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1653 KUHPerdata yang merumuskan sebagai berikut :Selainnya perseroan yang sejati, oleh undangundang diakui pulaperhimpunanperhimpunan orang sebagai perkumpulanperkumpulan, baikperkumpulanperkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian olehkekuasaan umum, maupun perkumpulanperkumpulan itu diadakan ataudiakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun
perkumpulanperkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuksuatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undangundangatau kesusilaan;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1653 KUH Perdata tersebutmengakui ada 3 (tiga) perkumpulan sebagai badan hukum yang diatursecara umum di dalam KUH Perdata, yaitu :a.
Badan hukum yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk suatumaksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undangundang ataukesopanan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata tersebut mengaturada badan hukum yang didirikan negara, ada badan hukum yang diakuioleh negara dan ada badan hukum yang diperkenankan atau diperbolehkanoleh Negara;Bahwa badan hukum perdata dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua)kategori yaitu :a.
156 — 79
Awinasrun Lg Kusuma, RT/RW 032/012, No 1653,Kel. Talang Betutu, Kec.
91 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Pasal 1653 KUH.Perdata, setiapperkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum, selamaorangorang yang tergabung didalamnya memang bermaksud untukmendirikan suatu organisasi. Sejalan dengan hal tersebut diatas makaHalaman 8 dari 49 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2016Prof. Subekti dalam bukunya Pokokpokok Hukum Perdata, PenerbitPT.
Pembanding/Jaksa Penuntut : EDY HERMANSYAH, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : EDY HERMANSYAH, SH
183 — 29
14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653
Faisal Ishak, S.H. untukpembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00(Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untukSP2D Tambahan Uang kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun.1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendaharapengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.lp, MM untukHalaman 152 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLGpembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00
;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653
Faisal Ishak,S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.8.320.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh RibuRupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatanPenyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran SPPtanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani olehbendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n.
/2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;Halaman 256 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLG1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
232 — 195
penegasanselaku Menteri yang mewakili Kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia (dan Kehutanan) tidak mempunyai legalstanding, Izinkanlah Terlawanll,melanjutkan uraian berikut ini:e Bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang memilikikewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalammelakukan perbuatan hukum yang dalam dunia hukum dikenaldua jenis Subjek hukum yaitu:a.Manusia sebagai hak kodrati (natural person)b.Badan hukum (Rechts person)e Bahwa tentang badan hukum diatur pada pasal 1653
KUHPerdatayang berbunyi :Selainnya perseroan yang sejati oleh undangundang diakui pulaperhimpunanperhimpunan orang sebagai perkumpulanperkumpulan Baik perkumpulanperkumpulan itu diadakan ataudiakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum,maupunperkumpulanperkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atautelah didirikan untuk sSuatu) maksud tertentu. yang tidakHalaman 38 Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT BNA.bertentangan dengan undangundang atau kesusilaan baik;e Jadi menurut pasal 1653 KUHPerdata terdapat
KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri sebagaipimpinan Kementerian tak boleh mengabaikan Pasal 1655KUHPerdata yang berbunyi:Para pengurus suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itutidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya,persetujuan persetujuannya dan reglemenreglemennya,berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikatperkumpulan kepada orangorang pihak ketiga dan sebaliknyabegitu pula bertindak dimuka hakim baik sebagai penggugatmaupun sebagai Tergugat.e Jadi dari pasal 1653
51 — 19
Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yangdiminta sebesar Rp. 8.320.000,00 (Delapan Juta Tiga RatusDua Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uangkegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendaharapengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untukpembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00 (DuaJuta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal
PT.PLG1761761 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU /PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD/ 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU /PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653
Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yangdiminta sebesar Rp. 8.320.000,00 (Delapan Juta Tiga RatusDua Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uangkegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012kepada Megawati, SIP,MM dengan lampiran SPP tanggal 09Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendaharapengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.
;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU /PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD/ 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU /PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653
98 — 37
Milik Nomor 1452 Desa Tanjung, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P21 ;22.fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1444 Desa Tanjung, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P22 ;23.fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1448 Desa Tanjung, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P23 524.fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1451 Desa Tanjung, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P24 ; ++ +="25.fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1653
Hi. Mohpian, S.Pd
Tergugat:
1.Hi. Supardi
2.Eddy Sanjaya
3.Nelwan Sanjaya
102 — 39
Sedangkan dalam Replik Eksepsinya PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan merujuk Pasal 1653 Perdata joPasal 1 angka 1 jo pasal 116 ayat(1) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, maka jelas kedudukan Kampung Bandar Sakti(PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah sebagai penyandang hak dankewajiban yang dalam hal ini diwakili oleh Hi.
348 — 100
Ketentuan perundanganini memberikan legitimasi bahwa Dewan Masjid Indonesia adalah organisasimasyarakat yang dibentuk, berhimpun dan melaksanakan kegiatannya sesuaidengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi ;Menimbang, bahwa Pasal 1653 BW (Burgerlijk Wetboek) menegaskanmengenai perkumpulan dimana disebutkan adanya tiga (3) macam perkumpulan(badan hukum), yaitu : 1) yang diadakan oleh kekuasaan umum; 2) perkumpulanyang diakui oleh kekuasaan umum; 3) perkumpulan yang diperkenankan atauuntuk
suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan Undangundang ataukesusilaan, dalam hal ini Dewan Masjid Indonesia secara umum dan Dewan71Kesejahteraan Masjid Jami AlMunawaroh secara khusus, sebagai suatuperkumpulan yang memperoleh legitimasi dari pemerintah (kekuasaan umum),dan tidak bertentangan dengan UndangUndang, dengan demikian berdasarkanpasal 1653 BW angka 2 (dua) dan (tiga) DKM Jami Al Munawaroh sahbertindak sebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwa Pasal 1655 BW (Burgerlijk Wetboek) menyebutkanbahwa
351 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2707 K/Pid.Sus/2016atas HGB di atas tanah HPL berupa bangunan fisik yang telahdidirikan, dijual maupun dialinkan kepada pihak lain denganmemecahmecah Sertifikat HGB, untuk SHGB Nomor 1147 dipecahmenjadi 18 bidang SHGB sedangkan SHGB Nomor 1151 dipecahmenjadi 152 bidang SHGB dan masingmasing SHGB pecahannyatelah beralin haknya kepada pihak ketiga maupun dimanfaatkannya,yang sebagian diantaranya adalah :HGB Nomor 1651/Gang Buntu;HGB Nomor 1652/Gang Buntu;HGB Nomor 1653/Gang Buntu;HGB Nomor 1654
Nomor 2707 K/Pid.Sus/2016pecahannya telah beralih haknya kepada pihak ketiga maupundimantfaatkannya, yang sebagian diantaranya adalah :HGB Nomor 1651/Gang Buntu;HGB Nomor 1652/Gang Buntu;HGB Nomor 1653/Gang Buntu;HGB Nomor 1654/Gang Buntu;HGB Nomor 1655/Gang Buntu;HGB Nomor 1656/Gang Buntu;HGB Nomor 1657/Gang Buntu;HGB Nomor 1658/Gang Buntu;9. HGB Nomor 1659/Gang Buntu;10. HGB Nomor 1660/Gang Buntu;11. HGB Nomor 1661/Gang Buntu;12. HGB Nomor 1662/Gang Buntu;13. HGB Nomor 1663/Gang Buntu;14.
;Fotokopi HGB Nomor 1653/Gang Buntu Drg. Susanna Halim 72 M2:Fotokopi HGB Nomor 1654/Gang Buntu Ir. Sutrisno 90 M?;Fotokopi HGB Nomor 1655/Gang Buntu Ir. Sutrisno 90 M?;Fotokopi HGB Nomor 1656/Gang Buntu Rudy Setiawan 72 M7;Fotokopi HGB Nomor 1657/Gang Buntu Yenny Mak 72 M;Fotokopi HGB Nomor 1658/Gang Buntu Betty 72 M7;Fotokopi HGB Nomor 1659/Gang Buntu Betty 72 M?
Mitra Finex Antarnusa 72M2:Fotokopi HGB Nomor 1653/Gang Buntu Drg. Susanna Halim 72 M?;Fotokopi HGB Nomor 1654/Gang Buntu Ir. Sutrisno 90 M?;Fotokopi HGB Nomor 1655/Gang Buntu Ir. Sutrisno 90 M?;Fotokopi HGB Nomor 1656/Gang Buntu Rudy Setiawan 72 M?;Fotokopi HGB Nomor 1657/Gang Buntu Yenny Mak 72 M?;Fotokopi HGB Nomor 1658/Gang Buntu Betty 72 M?;Fotokopi HGB Nomor 1659/Gang Buntu Betty 72 M?;Hal. 118 dari 203 hal. Put.
Nomor 2707 K/Pid.Sus/2016118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144,145.146.Me;Fotokopi HGB Nomor 1653/Gang Buntu Drg. Susanna Halim 72 M2;Fotokopi HGB Nomor 1654/Gang Buntu Ir. Sutrisno 90 M2;Fotokopi HGB Nomor 1655/Gang Buntu Ir.
104 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
HaradaJaya Mandiri;Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Bengkel ListrikNomor:1653/ 077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. IrmaGraha Pratama;Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas bengkelService Nomor : 1654/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT.Pane Pratama;Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas KhususNomor : 1655/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. IndolifePrima Cemerlang dan PT. Dorothy Maks;Hal. 23 dari 105 hal. Put.
HaradaJaya Mandiri;3) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Bengkel ListrikNomor: 1653/ 077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. IrmaGraha Pratama;4) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas bengkelService Nomor : 1654/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT.Pane Pratama;5) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas KhususNomor : 1655/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT.
204 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 23 P/HUM/201910.Berdasarkan Pasal 1653 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(vide Bukti P14), badan hukum yang diadakan oleh kekuasaanumum merupakan bagian dari badan hukum yang dikenal sebagaibadan hukum publik. Kekuasaan umum yang dimaksud di sini taklain merujuk pada peraturan perundangundangan;b.
372 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1437 K/Pid.Sus/2016on oa FeO N =Hak Guna Bangunan Nomor 1651/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1652/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1653/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1654/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1655/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1656/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1657/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1658/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1659/Gang Buntu;.
Hak Guna Bangunan Nomor 1653/Gang Buntu;Hal. 62 dari 217 hal. Put. No.1437 K/Pid.Sus/2016oN fF OFSHak Guna Bangunan Nomor 1654/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1655/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1656/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1657/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1658/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1659/Gang Buntu;.
Mitra FinexAntarnusa 72 M2;Hak Guna Bangunan Nomor 1653/Gang Buntu, Drg. Susanna Halim72 M2;Hak Guna Bangunan Nomor 1654/Gang Buntu, Ir. Sutrisno 90 M2;Hak Guna Bangunan Nomor 1655/Gang Buntu, Ir.
PT.HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION
Tergugat:
PT.BOSCH REXROTH
110 — 56
Bahwa perusahaan Penggugat yang bergerak dibidangperdagangan/penjualan barangbarang dagangan HYDROLIC PARTS dansejenisnya sudah sangat dikenal di Indonesia dan termasuk salah satuperusahaan terbesar dibidang perdagangan alatalat Hydrolic Parts dansejenisnya tersebut.10.Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dari KantorPengacara STEFANUS & REKAN juga telah menulis surat kepada Tergugatdengan suratsurat kami 1/.No.1653/SG/JB, tanggal 12 Mei 2017, perihal :Tegoran/Somasi dan 2/.No.1657/SG/JB
PLATINUM CERAMICSINDUSTRY Nomor : POBH1606000029, tanggal 10 Juni 2016sebesar Rp. 50.473.500 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluhtiga ribu lima ratus rupiah);Asli Surat No.1653/SG/JB, tanggal 12 Mei 2017, PerihalTegoran/Somasi.Asli Surat No.1654/SG/JB, tanggal 12 Mei 2017, PerihalPeringatan/Warning Letter.Asli Surat No.1657/SG/JB, tanggal 22 Mei 2017, PerihalTegoran/Somasi II & Terakhir.Asli Surat No.1680/SG/JB, tanggal 14 Juli 2017, Perihal : SuratPeringatan Kedua dan Tanggapan atas surat No
44 — 18
sampai anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun atau sudah menikah, biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menghibahkan harta bersama kepada ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Khairil Fathan Bin Muhammad Rizki Rahmadhani Dan Nur Fathiya Azzahra Binti Muhammad Rizki Rahmadhani berupa:
- 1 (satu) buah Mobil Mitsubishi Xpander tahun 2021 Nomor Polisi DA 1653
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa badan hukum atau Rechtpersoon adalah entitas yangmengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampuHalaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 33 P/HUM/20142.3.2.4.melakukan sesuatu tindakan hukum (rehctsbevoegd), sehingga dapatdijadikan subyek hukum.Berdasarkan Pasal 1653 KUH.Perdata, setiap perkumpulan orang harusdianggap sebagai badan hukum, selama orangorang yang tergabungdidalamnya memang bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi.Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Prof.
Terbanding/Terdakwa : Drs. Irianto
453 — 360
. , barang bukti :No. 1653 s.d 1657, berupa bundel fotocopy surat terkait laporanpreliminary determination dalam rangka pengenaan bea masuk tindakanpengamanan sementara terhadap impor barang kain;Disita dari Boyke Sulistiawan, A.Md., barang bukti :No. 1658, fotocopy dokumen arrival notice dari PT Fleming Indo Batam;No. 1659, berupa dokumen arrival notice PT Peter Garmindo Prima;Terlampir dalam berkas perkaraDisita dari Prihanto, barang bukti :No. 1660 s.d 1668, 1 (Satu) lembar dokumen Petikan Keputusan
IRIANTODisita dari Titis Argo Viatmoko, barang bukti :No. 1648, berupa 1 (Satu) buan CDR Merek GTPRO Kapasitas 700 MB;Disita dari Ade Sudrajat Usman, barang bukti :No. 1649 s.d 1652, berupa bundel fotocopy suratsurat KomitePengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Asosiasi PertekstilanIndonesia (API);Disita dari Innu Imansjach,SE. , barang bukti :No. 1653 s.d 1657, berupa bundel fotocopy surat terkait laporanpreliminary determination dalam rangka pengenaan bea masuk tindakanpengamanan sementara