ke tujuanpengangkutan TPK antara/TPK industri/TPKKB/tujuan akhir, sedangkanSKSHHKO digunakan saat pengangkutan kayu olahan dari TPK industrike tujuan pengangkutan ; bahwa SKSHHKKB hanya diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PNBP sesuai dengan ketentuan yangberlaku ;Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 258/Pid.B.LH/2020/PN Smrbahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self

danselanjutnya Mahkamah telah membentuk norma baru menjadirumusan berbunyi dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan,sehingga dengan adanya norma baru oleh MK tersebut membawaimplikasi bahwa putusan MK aquo langsung dapat dieksekusi (SelfImplementing), tanpa memerlukan pengaturan lebih lanjut, karenapengujian undangundang yang bersifat Self

Dalam teori hukum pidana, asasini disebut non self incrimination, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidakmemberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di mukapersidangan;Menimbang bahwa Pasal 175 KUHAP menyatakan bahwa jika terdakwatidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukankepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan terdakwa untuk menjawab, dansetelah itu pemeriksaan dilanjutkan, hal ini berarti terdakwa diperbolehkan untuktidak menjawab atau menolak

Ketentuan tindak pidana dalam Qanun mengenai pengakuanbersalah yang memberatkan dirinya telah Bertentangan denganprinsip non self incrimination, yang diatur dalam, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan /nternationalConvenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasionaltentang HakHak Sipil dan Politik), dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UndangUndangNomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;107.

Apabila kegiatanpenyiapan lahan tersebut telah mendapatkan izin maka prosesPenatausahaannya dilakukan secara self assessment melalui SIPUHH.

sistemperdangangan alternatif (SPA);Bahwa dengan tidak layaknya Tergugat Il ditarik sebagai Tergugatdalam perkara a quo maka jelas gugatan Para Penggugat adalahgugatan salah pihak (error in persona) karena Tergugat Il hanyalahlembaga yang berfungsi menyelenggarakan perdagangan berjangkakomoditi;Bahwa rinciannya, sesuai ketentuan hukum dalam UU PerdaganganBerjangka Komoditi, Tergugat Il hanyalah badan usaha yang menjalanifungsi pengaturan mandiri dengan menjalankan tugas dan wewenang'berdasarkan UndangUndang (Self

170450 mm dgn rodabesi300 600 mmUnjuk Kerja :e Kapasitas lapang efektif 0,059 ha/jamEfesiensi lapang minimum 70%Kecepatan kerja Optimum 2,5 3,0km/jam.Kedalaman pembajakan 130170mmSlip roda maksimum 25%.Pemakaian bahan bakar 2,0It/jamEfesiensi penerusan Daya lebihbesar tidak sama 80%Pelayanan:Kenyamanan kerjamaksimum 90 dBdaya Pengoperasiankemudi maksimum 180NTransmisi : kebisingankopling Motor Penggerak :e =Type 4 langkah (4 tak)Bahan Bakar PremiumDaya maksimum 5 6 HPKontruksi dan unjuk kerja :Model Self

SPESIFIKASI 564 UNITPOMPA AIR Motor Penggerak;Type 4 langkahBahan bakar solarDaya maksimum 8 9 HPBerat mesin maksimum 98 kgSistem pengaturan lampu IC regulator.Unit Traktor :Dimensi ;Tinggi dgn roda karet 840 1.450 mmTinggi dgnroda besi 840 1.450mmBobot operasional traktor dgn roda besi =< 350 kgTinggi penggandengan dengan roda karet 170 450 mmTinggi penggandengan dengan roda besi 300 600 mm Motor Penggerak;Type 4 langkah (4 tak),Bahan Bakar Premium,Daya maksimum 5 6 HPKonstruksi dan Unjuk Kerja;Model Self

transmisi; Casting/besi tuang (cor) ataupres plate.Sistem Pembelokan; Kopling Kemudi (Dog Clutch).2) Implemen dan Perlengkapan Dokumen;Roda besi dan karet standar masingmasing 1 pasangBajak singkal/luku 1 unitGaru 1 unitGelebeg 1 unitTool Kit 1 setBuku petunjuk pengoperasian dan perawatan 1 setBrosur atau leaflet traktor roda dua 1 set2) Spesifikasi Pompa Air sebanyak 564 Unit adalah :1) Motor Penggerak;Type 4 langkah (4 tak),Bahan Bakar Premium,Daya maksimum 5 6 HP.2) Konstruksi dan Unjuk Kerja;Model Self

Konstruksi dan Unjuk Kerja;Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming.Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pbemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgc. Material Pompa;Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besi tuang Kelabu (grey Cash Iron)d.

Konstruksi dan Unjuk Kerja;Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming.Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgC.

The right of self incrimination (tidak seorangpun dapat dipaksamenjadi saksi yang memberatkan bagi dirinya dalam suatu tindakpidana);b. Hak konfrontasi (the right to confront) dalam bentuk pemeriksaansilang dengan orang yang menuduh (melaporkan);c.

Bahwa program HCCP yang melibatkan dokter berpotensi menimbulkanpraktek self dispensing atau dokter yang terlibat secara tidak langsungdalam penjualan obat resep ;7. Bahwa meskipun diberikan diskon, harga produk Termohon Kasasi tetap masih lebih mahal dibandingkan dengan ratarata harga obatgeneric dalam pasar bersangkutan yang sama ;8.

UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dan selanjutnya Mahkamah telah membentuk normabaru menjadi rumusan berbunyi dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya denganjabatan, sehingga dengan adanya norma baru oleh MK tersebutmembawa implikasi bahwa putusan MK aquo langsung dapatdieksekusi (Self

setoran pajak apa saja yang pernah disetor oleh masingmasing Wajib Pajak, baik itu jenis setoran pajak, masa dan tahun pajak,Hal 62 dari 225 Halaman Putusan Nomor 1336/Pid.B/2018/PN.Pbr waktu pembayaran, hingga total pembayaran pajak selama satu tahun.Aplikasi pada Intranet PortalDJP juga memungkinkan DJP berdasarkanNTPN mengetahui kapan dan di mana suatu setoran pajak itu disetor.Terkait dengan Surat Pemberitahuan dapat kami sampaikan sebagaiberikut:Sistem Perpajakan Indonesia menganut sistem Self

dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya.Sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan danHal 112 dari 225 Halaman Putusan Nomor 1336/Pid.B/2018/PN.Pbratau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atauharta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan.Bahwa yang menjadi kewajiban Wajib Pajak terkait dengan pemenuhankewajiban perpajakannya, sesuai dengan sistem self

Aplikasi pada Intranet PortalDJP jugamemungkinkan DJP berdasarkan NTPN mengetahui kapan dan di mana suatusetoran pajak itu disetor;Menimbang, bahwa terkait dengan surat Pemberitahuan sistemPerpajakan Indonesia menganut sistem Self Assesment di mana Wajib Pajakmenghitung / memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajakyang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan.

Dengan Ibu SELF! sebanyak 4 (empat) transaksi, yaitu :02/01/2014 ISETORTUNAI CB ~ K 20.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAM29/01/2014 SETORTUNAICB ~~ K 33.000.000,00 TRANSFER lbu SELFIBATAM11/02/2014. SETORTUNAICB K 30.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAM12/02/2014. SETORTUNAICB K 9.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAMx.

Dengan Ibu SELF! sebanyak 4 (empat) transaksi, yaitu :02/01/2014 ISETORTUNAI CB ~ K 20.000.000,00 TRANSFER lbu SELFIBATAM29/01/2014 SETORTUNAICB K 33.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAM Hal.89 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR 11/02/2014 SETORTUNAICB K 30.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAM12/02/2014 SETOR TUNAI CB 9.000.000,00 TRANSFER lbu SELFIBATAMx.

Bahwa ketentuan di atas menegaskan bahwa Turut Tergugat Illselain bukan pihak yang membantu penjualan sahamsaham Tergugat IVsebagaimana didalilkan oleh Penggugat, juga menjelaskan tugas dankewenangan Turut Tergugat Ill sebagai Lembaga penyelenggara sistemdan sarana perdagangan Efek yang dapat membuat peraturan danketentuan sendiri (Self regulatory organization) bagi para anggotanya.16.

Bahwa dalam kaitannya sebagai self regulatory organization,maka dalil Para Penggugat yang memohon kepada Turut Tergugat Illuntuk memblokir penjualan saham milik Tergugat IV tidak serta mertadapat dilakukan, menurut Peraturan Bursa Efek Nomor IH: TentangSanksi, Turut Tergugat III (Bursa Efek Indonesia) dapat melakukan sanksipemblokiran dalam bentuk suspensi saham berdasarkan ketentuan:Il.1.

Jika Ketua panitia pelaksana tidak mematuhi atributwewenang tersebut, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban olehKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara, karenaterjadi pelanggaran asas self obdinence, oleh pejabat yang diberikan tugastersebut; Bahwa sebenarnya dasar hukum penggunaan anggaran daerah yang paligtepat adalah APBD, bukan hanya dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur,yang dalam teori hukum administrasi Negara bersifat kongkrit, individual danfinal sebagai suatu beschikking

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Propinsi Maluku Utara nomor : 87 A tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010dengan atribut wewenang kepada Ketua Panitia Pelaksana merupakan kewenanganyang bersifat mandat kepada ketua panitia pelaksana yang mengikat untuk dipatuhi.Jika Ketua panitia pelaksana tidak mematuhi atribut wewenang tersebut, makadapat dimintakan pertanggungjawaban oleh Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Propinsi Maluku Utara, karena terjadi pelanggaran asas self

Kerugian Moril :Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, membuat Penggugat menjadistress/ tertekan, sakitsakitan, malu kepada rekan bisnis, malu kepadatemanteman dan malu kepada keluarga serta hilangnya rasa percaya diriPenggugat (self confidence) dan tidak dapat berkonsentrasi lagi melakuanusaha bisnis lain milik Penggugat ; Atas kejadian tersebut sudahsepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugatsebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah).52Menimbang, bahwa

Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapatmelaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yangterutang (Self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasiperpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali,sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajibd.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuanpenetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WajibPajaksendiri yang melaporkan secara teratur jumlah pajak yangterutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalamperaturan perundangundangan perpajakan (sistem self assessment) ;Bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayarpajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk menetapkan Pajaksebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP;Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 1832/B/PK/PJK/2017Bahwa menurut Pemohon Hak Uji Materiil, jenis Kewenangan DirjenPajak yang disebut Pemeriksaan tersebut adalah sudah tepat danmemang harus diatur dengan UndangUndang, dalam hal ini VU KUPsebagai Hukum Acara Perpajakan (Hukum Formal) mengingatperhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajaksebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU KUP (self

WibowoHeru, masingmasing selaku Regional SEMM Head dan Asset LiquidationUnit Manager pada Divisi Self Employed Mass Market PT.

tersendiri tidak boleh dicampuradukan antara satudengan lainnya;Bahwa azas kekhususan yang logis (logische specialiteit) ini sejalan denganprinsip lex specialis systematic derogat legi generali (azas kekhususan yangsistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlakuapabila pembentuk undangundang memang bermaksud memberlakukanketentuan pidana sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat knusus;Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perpajakan dengan self

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa sanksi administrasi sebagai sub sistem dari sanksi pidana, diterbitkanTerbanding berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telahHalaman 91 dari 135 halaman Putusan Nomor 459 B/PK/PJK/2016berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi MahkamahAgung dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena, sehinggadiberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkandan harus dilaksanakan isinya;Bahwa sesuai dengan asas self

:Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan adalah pajak hatel jenis pajakterkait penginapan dihitung 10 % dari omzet hotel ( penghasilanpenginapan hotel )Bahwa cara menguji wajib pajak dikerjakan dengan cara self assisment (( menghitung pajaknya sendiri ) dan itu. benar dihitung berdasarkanperhitungan omzet hotelBahwa para terdakwa ikut di semua tim gabungan sebagai pemeriksapajak daerahBahwa para terdakwa dalam melaksakan pemeriksaan pajak daerahdasarnya adalah dengan surat tugasBahwa dalam melaksanakan