Ditemukan 2232 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sell sele selfi selo
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 22-02-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PN PALU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal
Tanggal 13 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD TRY HANDOKO, S.H.
2.NURROCHMAD ARDHIANTO, S.H.
Terdakwa:
ADAM, S.T Als. ADAM
83 — 38
  • Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 05 Desember 2019, Masa Pajak: 12/1/2019 samapai dngan 12/31/2019, Tahun Pajak 2019;

    5. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng Warna Hijau tanggal 10 Desember 2019, Total Setoran sejumlah Rp11.590.000,00;

    6. 1 (satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Desember 2019, Nomor 003847/SSPD/06/1/2019;

    7. 1 (satu) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah (Self

Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 30-11-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1480/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
YOGA SUARDANA Als. MASWADI Als. MASWADY.
223 — 111
  • Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapatmelaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yangterutang (Self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasiperpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali,sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajibd.
    Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuanpenetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WajibPajaksendiri yang melaporkan secara teratur jumlah pajak yangterutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalamperaturan perundangundangan perpajakan (sistem self assessment) ;Bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayarpajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 15-08-2008 — Putus : 12-08-2009 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 283/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Agustus 2009 —
44 — 22
  • Kerugian Moril :Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, membuat Penggugat menjadistress/ tertekan, sakitsakitan, malu kepada rekan bisnis, malu kepadatemanteman dan malu kepada keluarga serta hilangnya rasa percaya diriPenggugat (self confidence) dan tidak dapat berkonsentrasi lagi melakuanusaha bisnis lain milik Penggugat ; Atas kejadian tersebut sudahsepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugatsebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah).52Menimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428 K/Pid/2012
Tanggal 23 Mei 2012 — PETER SETIAWAN ; JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN
73 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • because of, first, deficient processes or,second, the laws which are appied to them or; third, because there is nofactual justication for the applied treatment of punishment; fourth,whenever suspect or defendants or convicts are treated adversely by theState to a disproportionate extent in comparison with the need to protectrights of others; or fifth, whenever the rights of others are not effectivelyor proportionately protected or vindicated by State action againtswrongdoers or sixth, by State Law it Self
Pengadilan PN PAINAN Pidana Khusus
Register : 20-12-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Pnn
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA, SH
2.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
Terdakwa:
JONIZA EFENDI Pgl. EF.
204 — 42
  • Bahwa akibat perbuatan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur bersamasamadengan terdakwa JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi HAMIDAH selaku Wapinca,saksi SELF!
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 242/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 22 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. CECEP MAHYUDIN
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat III : Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : Hj. ENTAT SUTATIAH MUNAWAROH
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BOGOR
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP. Unit Cibadak
Turut Terbanding/Penggugat II : EMI SRI MULYANI
41 — 27
  • BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Self EmployedMass Market RCH 02 Bandung.Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PT.BDG. Nomor Surat Permohonan B. 1958 A/ALURCHO02/01/2015 tanggal 5 Januari2015. Jenis Lelang: Eksekusi Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor4 tahun 1996. Nama Pejabat Penjual: Muhammad Rizal Rangga. Nip 00025352. Surat Tugas Pejabat Penjual: Nomor B. 0469/ ALU SEMM/03/2015 tanggal 20Maret 2015.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 06-04-2016 — Upload : 27-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pid.Pra/2016/PN Gto
Tanggal 6 April 2016 — - HAMIM POU, S.Kom.,MH MELAWAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
131 — 45
  • Bupati Bone Bolango(Pemohon) serta pencairan dana dan tanda terima PanitiaPelaksana Training Self Motivation LDK Karisma a.n HendraGunawan No.Rek. 515201022166533 (Bank BRI UnitLimboto) sebesar Rp. 3.000.000, sesuai SP2D No.02403/SP2DBANTUAN/12052/2012, tanggal 08 Mei 2012.Proposal, Telaah, dan Persetujuan Plt. Bupati Bone Bolango(Pemohon) serta pencairan dana dan tanda terima ForumLingkar Pena (FLP) Wil.
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 10-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN TARUTUNG Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Trt
Tanggal 5 Desember 2017 — Pemohon Kuminser Situmorang, Termohon Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Kapolres Humbahas
332 — 193
  • Hal inimerupakan pengejawantahan asas non self incrimination, yang berlaku secarauniversal, yang diadakan guna terwujudkanya due process, pada satu sisi dan fairprocedure pada sisi yang lain.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 Tahun 2011
1537 — 706
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Warga negaraIndonesia yang akanmenggunakan hakpilinnya dengan KTPatau Paspordilakukan pada 1(satu) jam sebelumselesainyapemungutan suara diTPS atau TPS LuarNegeri setempat.e Putusan tersebutbersifat self executingyang langsung dapatditerapkan oleh KPUtanpa memerlukanPeraturan PemerintahPengganti UndangUndang (PERPU) gunamelindungi, menjamin,dan memenuhi hakkonstitusional warganegara untukmenggunakan hakpilinnya. 110,111,112,113/PUUVII/2009UndangUndang Nomor10 Tahun 2008 tentangPemilihan UmumAnggotaDewanPerwakilanRakyat
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2011 — Putus : 28-06-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN UNAAHA Nomor 23/Pid.B/2011/PN.UNH
Tanggal 28 Juni 2011 — - Ir. YUSUF SUPRIATNA,WM
220 — 113
  • Duta Sulawesi Agro, Dinas Kehutanan dalammenentukan PSDH dan DR dengan cara menghitung tunggakantunggakanpohon yang sudah ditebang dan PT Duta Sulawsi Agro pernah melakukanpembayaran PSDH dan DR dengan asas self assessment dan pembayarandilakukan sebelum terdakwa menjadi Kepala Dinas dan terdakwa mengetahuiberdasarkan tanda setoran pada Bank Mandiri ; Bahwa sepengetahuan terdakwa PT. Duta Sulawesi Agro pemiliknya adalahIbu FATIMA KALLA dan PT.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 02-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Son
Tanggal 31 Juli 2018 — Pemohon:
Felix Wiliyanto
Termohon:
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua di Manokwari dan Sorong
76 — 65
  • Hanurata dan meninggalkan banyak pohon yang sudah ditebang;Bahwa setahu saksi kayukayu sisa OHL tersebut berdasarkan peraturanGubernur Papua sampai sekarang bisa dimanfaatkan Masyarakat adat dansaksi tidak mengetahui batas pemanfaatannya;Bahwa setahu saksi tujuan pemuatan harus sesuai dengan surat dokumenpemuatannya;Bahwa setahu saksi dokumen SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHKsecara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH yang merupakan karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi Tenaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 22-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 22 Desember 2011 —
78 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KP1/2/P.58 tanggal 10Juli 2002, Bab Ill : Usulan, angka 9: Syarat Lain, yang menyebutkanbahwa "Maksimum kredit yang disetujui tidak mengikat, dalam artiapabila hasil take over melebihi nilai maksimum, maka yos berhakmenyetor self financing, sedangkan apabila nilai kredit yang di takeover kurang dari maksimum kredit, maka maksimum kredit menjadisesuai dengan nilai fasilitas kredit yang di take over plus biayabiayatake over".7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — Drs. H. RIYANTO, MSi ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSA
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Self assessment system ?c. Withholding system ?
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 221/Pid.B/2021/PN SDA
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ANDIK SUSANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ALPI SAMON MARBUN
278 — 68
  • 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Asli Surat Hasil Uji Kepatuhan Self Assesment Proposal kredit SME/COMMERCIAL/ABF Nomor Huk : 0316/SMEC0316005017/HUK/11-2017 a.n Debitur DIKKY TEGUH ANGGORO tanggal 9 Januari 2018.
  • 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Asli Surat total outstanding Per 21/11/2019/ Rp 4.709.181.387.17 total plafon Rp 5.400.000.000.
  • 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Asli BOD complete nomor 0010248244 a.n DIKKY TEGUH ANGGORO tanggal 5 desember 2019.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — PT. SASCO INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
62 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yangcukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;Bahwa selain itu, UndangUndang Pajak menganut asas se/f assessment(menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya).Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporan pajak wajibpajak dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemeriksa(Termohon Peninjauan Kembali).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 September 2016 — Pidana Korupsi - RIDWAN, RAHMAD MULYADI, SYAMSUL ADHI DARMA
147 — 87
  • :Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan adalah pajak hatel jenis pajakterkait penginapan dihitung 10 % dari omzet hotel ( penghasilanpenginapan hotel )Bahwa cara menguji wajib pajak dikerjakan dengan cara self assisment (( menghitung pajaknya sendiri ) dan itu. benar dihitung berdasarkanperhitungan omzet hotelBahwa para terdakwa ikut di semua tim gabungan sebagai pemeriksapajak daerahBahwa para terdakwa dalam melaksakan pemeriksaan pajak daerahdasarnya adalah dengan surat tugasBahwa dalam melaksanakan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 02-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Son
Tanggal 31 Juli 2018 — Pemohon:
Felix Wiliyanto
Termohon:
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua di Manokwari dan Sorong
94 — 73
  • Hanurata dan meninggalkan banyak pohon yang sudah ditebang;Bahwa setahu saksi kayukayu sisa OHL tersebut berdasarkan peraturanGubernur Papua sampai sekarang bisa dimanfaatkan Masyarakat adat dansaksi tidak mengetahui batas pemanfaatannya;Bahwa setahu saksi tujuan pemuatan harus sesuai dengan surat dokumenpemuatannya;Bahwa setahu saksi dokumen SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHKsecara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH yang merupakan karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi Tenaga
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 3 Oktober 2014 — - SUPRA DEKANTO
74 — 32
  • wade pn medan81)82)83)84)oOo C&O CG Wd oC=~ 5S Oo won eoO OO O O O COND OO FS W NYwe ae Yi He Fe TDS LSI se se Sel SSeS Self Self lScoCo100)101)1 (satu) foto copy rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2011 dan prognosa 2012 2013.1 (satu) set foto copy draft RKAP 2013 & prognosa 2014 2015.1 (satu) buah foto copyAmandemen Surat Perjanjian/ First part number : 044.Pj/61/KIT SBU/201 2Nomor pihak kedua / Second PRT Y Number : GW9101 tanggal kontrak / contract date 29032012 tentang Regarding Pengadaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2459 — 4830
  • /PN JKT SELf) Apabila Majelis Komisi secara tidakberdasar dan diluar kewenangannyamempertimbangkan pertanyaan KuasaHukum PARA PEMOHON KEBERATANkepada Para Saksi sebagai contempt ofcourt, dengan tidak = #=menghormatikedudukan Majelis Komisi denganmerendahkan kewibawaan sertakehormatan Majelis Komisi, justru dalamhal ini terbukti sebaliknya bahwa MajelisKomisi yang tidak mengerti apa itucontempt of court dan malah tidakmenghormati dan merendahkan profesiKuasa Hukum PARA PEMOHONKEBERATAN.
    /PN JKT SELf) Bahwa sesuai Pasal 14 UU No. 18 Tahun2003 tentang Advokat ("UU Advokat)yang berbunyi sebagai berikut:Advokat bebas mengeluarkanpendapat atau pernyataan dalammembela perkara yang menjaditanggung jawabnya di dalam sidangpengadilan dengan tetap berpegangpada kode etik profesi dan peraturanperundangundangan.g) Bahwa pertanyaan kepada Saksi tersebutadalah bagian dari kewajiban profesiKuasa Hukum PARA PEMOHONKEBERATAN ~ selaku Advokat yangmelakukan pembelaan terhadap Kliennya(PARA PEMOHON
    /PN JKT SELf. Dahulu masyarakat harus mencaritaksi secara langsung dipinggirjalan, namun sekarang dapatmelalui aplikasi dan kemudiandijemput secara langsung di tempatyang diinginkan.3. Lebih lanjut, Kepala Badan PengelolaanTransportasi Jabodetabek, DinasPerhubungan Medan, DinasPerhubungan Pemerintah Provinsi JawaTimur, dan Dinas Perhubungan Makassarjuga menyatakan halhal yang padaintinya sebagai berikut:a.
    /PN JKT SELf. Cara mendapatkan kendaraan untuk Pemohon Keberatan II adalahPemohon Keberatan Il bekerjasama dengan perusahaan kendaraanbermotor melalui pinjaman ke leasing maupun ke perbankan dankemudian disewakan ke individu. Sedangkan Non PemohonKeberatan II yakni Individu secara pribadi membeli ke perusahaankendaraan bermotor baik secara leasing maupun tunai;g.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 09-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tpg
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.Nolly Wijaya, SH., MH
2.MONA AMALIA, SH
Terdakwa:
TONY TJANG
149 — 66
  • Philipines Inc. 17 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
    18 Selai Nanas - 24 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
    19 Royal Baking Powder 113 g Mondelez International 25 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
    20 Shrimp Paste Ket Hoe Trading Sdn Bhd. 1 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
    21 Sunshine Self
    Ltd. 24 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
    60 Susishine Self Rising Flour 1 Kg Synerchem Food Marketing Pte.