Ditemukan 2375 data
41 — 5
Golongan untukDigunakan Orang terlebih dahulu;Menimbang bahwa untuk memahami pengertian dari unsur tersebutperlu dipertimbangan tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana Seseorangtidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu kebetulan yangmembawa kesialan, namun hanya bagi tindakan yang dilakukan sebagaisebagai Ssuatu kehendak, jadi secara jelas teori tersebut menggariskanbahwa suatu kehendak merupakan unsure yang penting dari suatu tindakanpidana, kurang hatihati atau suatu kelalaian (delik semu
) tidak dapatditerapkan dalam mengartikan unsur yang diatur pada suatu delik yangsebenarnya, tindak pidana narkotika adalah delik sebenarnya dan bukanmerupakan delik semu karena pertanggungjawaban pidana dalam undang76undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur tentangSuatu perbuatan yang mengandung kesengajaan Saja;Menimbang bahwa untuk lebih memahami pengertian dalammendefinisikan suatu unsure kesengajaan yang terdapat pada pasalpasaldalam suatu peraturan, perlu diperhatikan beberapa
456 — 230
Sebagaimana disebutkan sebelumnyabahwa TERMOHON PKPU adalah sebuah badan usaha koperasi yangsah secara hukum menjalankan prinsip prinsip perkoperasian sehubungandengan keanggotaannya dan tidak pernah lalai menjalankan kewajibankepada Anggotanya sejak tahun 2004, namun demikian dampak ekonominasional maupun internasional akibat Covid 19 membawa situasi tidakmengenakan bagi seluruh pelaku bisnis termasuk TERMOHON PKPU.Disini sebenarnya TERMOHON PKPU mempertanyakan konsepkeanggotaan dari PEMOHON PKPU yang semu
111 — 28
Dengandemikian, sebenarnya dapat dikatakan gugatan Penggugat tidakHalaman 27 dari 53 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.SMR2.6.berdasarkan fakta akan tetapi hanya berupa suatu gambaran/bayanganbelaka berdasarkan suratnya, sehingga putusan yang dibuat oleh judexfactie Pengadilan Negeri Sangatta yang mengabulkan gugatan Penggugatbersifat semu atau hanyalah bayangan atau gambaran pula.Bahwa tidak benar Pendapat judex factie Pengadilan Negeri Sangattadalam pertimbangan hukum putusan halaman 31 dari 41 halaman
78 — 15
yang menyatakanPerlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) Prematur karena belum adaPenetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri MuaraBulian, hal ini tidak menyebabkan gugatan perlawanan pihak ketiga yangdiajukan oleh Pelawan prematur karena berdasarkan Yurisprudensi MahkamahPage 67 of 72 Putusan No. 07/Pdt.Bth/2014/PN.Mbn68Agung Republik Indonesia No. 954 K/Sip/1973 menyebutkan : Judex factie telahmenempuh acara yang salah sebab eksekusi telah berlangsung atausebenarnya eksekusi semu
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kuasa MutlakMaka karena materi Akta Notaris tersebut adalah "SuatuPerjanjian Hutang Piutang Uang Dengan Jaminan Tanah" yangdibungkus sebagai suatu "Pengikatan Jual Beli" yang kemudiandiikuti dengan dibuatnya "Surat Kuasa Mutlak" dengan tujuandigunakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah dari Debiturkepada Kreditur bilamana Debitur wanprestasi, maka sesuaidengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI hal yangdemikian merupakan suatu "Perjanjian Semu/Purapura" dan harusdinilai sebagai suatu "Perjanjian
92 — 47
Secarasederhana state auxiliary organ adalah lembaganegara yang dibentuk ~~ diluar konstitusi danmerupakan lembaga yang membantu' pelaksanaantugas lembaga negara pokok (Eksekutif,Legislatif, dan Yudikatif) yang sering jugadisebut dengan lembaga independen semu negaraPembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasipelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahuni999 agartercipta iklim usaha yang kondusif dengan adanyapersaingan usaha yang sehat, sehingga membukakesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usahabesar
22 — 6
No. 4144/Pdt.G/2018/PA.Bksdipercayakan kepada Penggugat dengan Tergugat, namun dalam hal iniPenggugat lebin memilin kebahagiaan semu yang Penggugat jalani danharapkan dari lakilaki idaman lain yang bernama XXXX, S.H.
45 — 29
Namun faktanya, semuayang di inginkan dan yang diharapbkan PENGGUGAT menjadi keinginan danharapan semu, karena PENGGUGAT malah bangkrut atas perbuatan PARATERGUGAT, bahkan PENGGUGAT, dan khususnya istri PENGGUGATsampai terganggu kejiwaannya akibat perbuatan hukum dan tekanan begituhebat dari PARA TERGUGAT, serta PENGGUGAT merasa malu pada istri,keluarga, kerabat, serta PENGGUGAT malu dan kehilangan kepercayaandiri dihadapan para patners bisnis serta tetangga di lingkunganPENGGUGAT, sehingga semua
48 — 60
dipersidangan, karena tidak memenuhistandart hukum untuk dapat dibuktikan dalam penerapan Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana, karena nyatanya pembebanan pertanggung jawabanpidana hanya pada Terbanding/Terdakwa secara tunggal;Bahwa penetapan status sebagaimana tuntutan Pembanding/JPU, tidakmenggambarkan adanya kebersamaan atau jika dilakukanpenuntutansecara terpisah dengan terdakwa lain jika ada, sehingga suatu bukti yang53jelas bahwa surat dakwaan dan tuntutan Pembanding/JPU telah memuatsesuatu peristiwa yang semu
Bahwa penetapan status sebagaimana tuntutan Pembanding/JPU, tidakmenggambarkan adanya kebersamaan atau jika dilakukan penuntutan secaraterpisah dengan terdakwa lain jika ada, sehingga suatu bukti yang jelas bahwasurat dakwaan dan tuntutan Pembanding/JPU telah memuat sesuatu peristiwayang semu dan hanya seolaholah perbuatan dilakukan secara bersamasama;3. Bahw harusnya Pembandin ksa Penun mum harus mencantumkanhasil audit menurut Undangundang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
201 — 176
Selama pernikahan,Halaman 23 dari 52 halamanputusan Nomor 3530/Padt.G/2021/PA.DpkPenggugat tidak pernah sekalipun diperlihatkan apalagi diberikan slip gajibulanan, Tunjangan Hari Raya (THR), serta bonus yang didapat saatTergugat bekerja;Penggugat tidak pernah diperlihatkan berapa jumlah saldo tabungan dariTergugat selama menjalani pernikahan yang semu ini.
55 — 19
dalam rekonvensi / para tergugat dalamkonvensi poin 3 pada replik para tergugat rekonvensi / para penggugat dalamkonvensi adalah tidak benar yang dalam pokok perkara menyatakan seluruh dalilyang disampaikan oleh para tergugat rekonvensi/para penggugat dalam konvensipada gugatannya yang tidak ditanggapi atau dibantah oleh para penggugat dalamrekonvensi/para tergugat dalam konvensi disamakan dengan membnarkan apayang didalilkan para tergugat rekonvensi/para penggugat dalam konvensi adalahpernyataan semu
313 — 198
Namun di masasekarang Terminologi Keppres ini sudah disempitkan menjadibentuk Beschikking (Keputusan/Penetapan) saja, Sedangkan untuk yangberbentuk Peraturan disebut dengan Peraturan Presiden (PERPRES).Selain Bentuk Regeling (Stau Regering Besluit) dan Beschikking, Adapulabentuk lainnya seperti Pseudo Wetgeving (Perundangan Semu salahsatunya adalah Beleidsregel), Concrete Normgeving (Norma Jabaran),dan Plan (Rencana). kesemuanya akan tunduk pada kaidah Hukum Publikkrena secara karakteristik sepihak
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Kontrak Bagi hasil antara PenggugatIl (PT.CPI) dengan Penggugat (Pertamina) maka sejak tanggal 28November 1983 Penggugat (Pertamina) menerima limpahan semu assettermasuk hak atas tanah yang sebelumnya terdaftar atas nama Penggugat Il(PT.CPI) ;Bahwa Tergugat IV dalam memberikan hak tanah dan menerbitkan buktihak berupa sertifikat tanan No. 48/Batang Sarosa, No. 49/Batang Sarosa,50/Batang Sarosa, 51/Batang Sarosa dan 52/Batang Sarosa tidak menerapkansecara tepat perundangundangan yang berlaku
14 — 2
terlebih dahulu melunasi nafkah iddahdan mut'ah kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah Iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelahperceraian namun harus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugat Rekonvensimengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat Rekonvensibukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak puntidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Denny Michael Lumolos
78 — 26
Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dankejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancamanpemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalammasalah penyalahgunaan Narkotika, maka seharusnyaTerdakwa menghilangkan jauhjauh keinginannya untukmengkonsumsi Narkotika, walaupun diimingimingi dengankenikmatan semu yang menggiurkan.
ALBINUS OKTOVIANUS KASE, S.Sos, M.AB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
91 — 117
mengkajinya ; Bahwa Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengkajiSurat Keputusan Bersama tersebut pertama review dilaksanakan olehinternal Lembaga Eksekutif ; Bahwa Ahli tidak tahu sudah ada lembaga yang berkompetenmisalnya Pengadilan, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusiyang membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri atautidak ; Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam konteks ilmu hukumdikategorikan sebagai Beleidsregel atau peraturan kebijakan atauperaturan perundangundangan yang semu
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Diyar Endra Brahmanti
79 — 21
Bahwa yang dimaksud Positif Semu adalahsebenarnya Urine atau bahan yang akan di tes tidakmengandung Metafitamin tetapi alat tes(Rappid tes)menunjukkan hasil Positif , hal ini bisa terjadi karenamengetes Urine menggunakan Rappid Test tidakakurat dan sudah banyak terjadi kasus seperti iniketika di uji lab menggunakan metode KLT hasilnyaNegative .9.
254 — 535 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ruang simulasi peradilan semu; dan5. Ruang simulasi kantor advokat.Pasal 10Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pembukaanProgram Profesi Advokat ditetapkan oleh Direktur JenderalKelembagaan Iimu Pengetahuan, Teknologi, dan PendidikanTinggi;(Bukti P1)Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) PemohonKeberatan :1.
UNTUNG SUJARWO/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA
Tergugat:
1.DARIS
2.RAMLAN
3.YUNI PERWITA SARI
4.SUKIR
5.NASRUDIN
6.MUHAMMAD ALI FAHMI
7.SYOFYAN
Turut Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG KOTA BANGUN
2.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI CABANG PEMBANTU KANDIS
207 — 113
sampaikan dalamjawaban Turut Tergugat II bahwa tidak ada satupunperbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta didalam dalildalil gugatan Penggugat juga Penggugat tidakdapat menjabarkan berkaitan dengan hal tersebut,selanjutnya berkaitan dengan dalildalil Penggugat yangmendalilkan perihal ganti rugi merupakan dalil yang lemahdan sangat tidak beralasan dimana Penggugat dalammendalilkan jumlah ganti kerugian berdasarkan dariperhitungan semu
Ilsampaikan dalam jawaban Turut Tergugat Il bahwa tidak ada satupunperbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang dapat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum serta di dalam dalildalil gugatanPenggugat juga Penggugat tidak dapat menjabarkan berkaitan dengan haltersebut, selanjutnya berkaitan dengan dalildalil Penggugat yangmendalilkan perihal ganti rugi merupakan dalil yang lemah dan sangat tidakberalasan dimana Penggugat dalam mendalilkan jumlah ganti kerugianberdasarkan dari perhitungan semu
Terbanding/Tergugat : PT PANN (Persero)
Terbanding/Tergugat : PT PANN Pembiayaan Maritim
Terbanding/Tergugat : Tn. BILLY ASNANDAR
Terbanding/Tergugat : PT PELAYARAN ADHIGUNA KARUNIA
170 — 135
;Keunggulan yang tidak berimbang akan dapat melahirkan kesepakatan yangtimpang, sehingga melahirkan kontrak yang dilandasi dengan kKesepakatan semu,* Dalam Kamus Hukum Belanda, misbruik van omstandigheden adalah penyalahgunaan keadaan,yaitu keadaan darurat orang lain, ketergantungannya (ketidakbebasannya), kesembronoannya,keadaan akalnya yang tidak sehat, atau ketidakadaan pengalamannya, untuk menggerakkannyamengerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya. N.E.
Ill) memberi kuasakepada Luhur Sundoro (Pelawan) untuk antara lain menjualrumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada diriPelawan sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayatterjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermuladari surat pengakuan hutang dari Terlawan Ill denganmenjaminkan rumah sengketa, yang karena tidak dapatdilunasi pada waktunya, maka dirubah menjadi kuasa untukHalaman 13 Putusan Nomor 386/PDT/2020/PT.DKI4)menjual belli rumah tersebut, sebenarnya merupakanperjanjian semu