Berkas perkara, serta SuratSurat yang bersangkutan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyisebagai berikut:Dalam eksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam pokok perkara1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp1. 340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh riburupiah);Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor12/Akta.Band/2020/PN Pnn, tanggal 18 September 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Painan menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telahmenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 dan Pernyataan Bandingtersebut telan diberitahukan

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II:Dalam Provisi Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor8

dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi II semula TurutTerbanding II/Turut Tergugat II untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor8/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 1 April 2020 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.,tanggal 22 Oktober 2019:MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II;Dalam provisi Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaarad);3.

Hal. 3 dari 5 halamanMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukanpermohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw..Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukansebelum ada jawaban dari Tergugat oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw. dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimyang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Dra. Farida Hanim, M.H.

Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;melawanNama Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KecamatanKumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca berkas perkara;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulistertanggal O3 Januari 2019, dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Sgt. dari Pemohon.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor219/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Desember 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG. tanggal 9 September 2015; .

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; 222 en nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee neTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG, tertanggal 9 September 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut: = == 9222222 nnn nn nanaMENGADILIDALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Hal. 3 Putusan No. 219/B/2015/PT.TUN.SBYDALAM

adalah prematur, belum waktunya dengan alasansebagai berikut: 22 2 02 nn nnn nnn nan ne nn ee neeBahwa dalam BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 139 Undang Undang Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan pada saat undangundang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yangmerupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 8 tahun 1974tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor8

perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnyaditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan danbersangkutan dengan perkara Ini; 0 nnn noe nnn nee nen neMENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8

dinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yangakan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaikadalah memberikan dispensasi nikah kepada catin pr ;Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agamakepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yanglebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yangselanjutnya diambilalin sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:cle pate swlasll s 5a Leodl ul>Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor8

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam penetapan ini yang hingga kini dihitung sejumlahRp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalammusyawarah Majelis pada hari senin, tanggal 25 Pebruri 2019 Miladiyah,bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.

Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.BylMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapatmembuktikan dalildalil permohonannya dan oleh karena permohonannyatersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun normanorma yangberlaku di masyarakat, maka permohonan Pemohon terkait perubahan tahunkelahiran anak Pemohon yang no2 tersebut sebagaimana petitum angka 2dapat dikabulkan

Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Bylperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknyaterhadap petitum angka 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi danuntuk kepentingan Pemohon, maka biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 13 Tahun 2014tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun

Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Byl4.

Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Byl

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor8/Akta.Pid.SusTPK/2018/PN Pal yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkanbahwa pada tanggal 28 September 2018, Penuntut Umum pada CabangKejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai mengajukan permohonan kasasiterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

kKeuangan negara karenaTerdakwa selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan/Penyedia Barang/JasaPemerintah, maka dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana adalah tepat dan benarditerapkan pada Terdakwa, dan Putusan Judex Facti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor8

ke1 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwatersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PTPAL tanggal 13 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor8

2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA DIWAKAIT tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor8/Pdt.G/2020/PN MJY tanggal 6 Oktober 2020 ;3.Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan pembanding adalah pembeli yang beritikat baik ;2.

SUBSIDAIRAtau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa timur cq.Majelis hakim yangmemeriksa perkara ini berpendapat lain dan berkeyakinan lain, mohon putusanyang seadil adilnya ( ex aequo et bono ) ;Hal 6 Putusan Nomor 740/PDT/2020/PT.SBYMenimbang bahwa, dari alasan alasan Kontra Memori Bandingyang diajukan oleh Para Terbanding semulaa Para tergugat , pada pokoknyamemohon sebagai berikut :1.Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor8

semula Penggugat harus dihukummembayar biaya perkara ;Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 TentangPengadilan di Lingkungan Jawa dan Madura / RBG,Stb Nomor 1947/ 227Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yangtelah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang Undangan lainbesangkutan;MENGADILIMenerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor8

Memerintahkan kepada Panitera agar tentang pencabutan pernyataanpailit yang putusannya batal demi hukum yaitu Putusan Nomor8/Pdt.SusPKPU/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.SusPailit/PN NiagaSby. juncto Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 18 September2017 diumumkan dalam Berita Negara RI paling sedikit 2 (dua) suratkabar harian nasional;15. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuhkepada putusan ini;16.

Nomor 85 PK/Pdt.SusPailit/2019 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesarRp3.286.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan telah berkekuatan hukum tetaptersebut, yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 13/Pdt.SusGugatan Lainlain/2018/PN Niaga Sby. juncto Nomor8/Pdt.SusPKPU/2017/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/ 2017/PNNiaga Sby. juncto Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 22 November2018 diucapkan

dengan hadirnya Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 22 November 2018, terhadap putusan tersebut oleh PemohonPeninjauan Kembali melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 November 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembalipada tanggal 14 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pailit/2018/PN Niaga.Surabaya, juncto 13/Pdt.SusG.Lainlain/2018/PN Niaga Sby. juncto Nomor8/Pdt.SusPKPU/2017/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.SusPailit

surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor74/SK/2021/PN.Tmt tanggal 22 Desember 2021, sebagai Penggugat;MelawanSulsilyanty Baderan, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat ;Ariyanto Yusuf, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor8

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tersebut dalam buku register perkara;4.

Menyatakan gugatan sederhana penggugat tersebut yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, dalam register perkara Nomor8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dinyatakan dicabut ;Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjn2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoretperkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dari dalam buku register perkarayang sedang berjalan;3.

Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn tanggal 18 September 2018, penetapan tersebut pada hariitu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakimtersebut dengan dihadiri oleh Tarmo, SH., Panitera Pengganti dan KuasaPenggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh para Tergugat.Panitera Pengganti, Hakim,Tarmo, S.H., Nurjamal, S.H. M.H.Perincian biaya: 1.

., tanggal 12April 2018, dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat DalamRekonvensi/T ergugat Dalam Konvensi/Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor8/Pdt.G/2017/PN.Sit., tanggal 22 Juni 2017;Mengadili sendiri:Dalam KonvensiDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat DalamRekonvensi/Pembanding;Dalam Pokok Perkara:Halaman 6 dari 13 hal. Put.

perkara dalamkedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2018,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor8/Pdt.G/2017/PN.Sit., tanggal 22 Juni 2017;Dalam Rekonvensi:Dalam Provisi Menolak tuntutan provisi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi;Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi untukseluruhnya;Dengan mengadili sendiri Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor46/PDT/2018/PT.SBY., tanggal 12 April 2018;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat

atau melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 46/PDT/2018/PT.SBY., tanggal 12April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor8

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohondan anak Pemohon tentang tata cara dan aturanaturan yang berlaku dalamhal perkara Dispensasi Nikah;Bahwa selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan yang terdaftar diPengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor8/Pdt.P

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Pkb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sgtamaka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (attributie vanrechtsmatch) Peradila Agama;Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikahpara Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Sgta tanggal 08 Januari 2021 pada papan pengumumanPengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quodisidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan ataspermohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanternyata Pemohon dan Pemohon Il tidak datang menghadap di mukapersidangan secara pribadi dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya lalu Ketua Majelis memeriksaSurat/relaas panggilan Pemohon 1 dan Pemohon Il Nomor8

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor8/Pdt.G/2014/PN. Kdr tanggal 1 April 2014 Jo Putusan Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya Nomor 288/PDT/2014/PT SBY tanggal 27Agustus 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3184 K/PDT/2014 tanggal 1 April 2015 tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable),4.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor8/Pdt.Plw/2014/PN. Kdr tanggal 1 April 2014 Jo Putusan PengadilanTinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 288/PDT/2014/PT SBY tanggal2/ Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3184 K/PDT/2014 tanggal 1 April 2015 tidak dapat dilaksanakan(non executable);4. Menghukum Terlawan/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini:Halaman 3 dari 6 hal.Put.

Nomor 2982 K/Pdt/2019Surat Pengumuman Tanah Nomor 593/Pen/02/106/05/2004 tanggal 18 Mei2004, yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Faobata, LeonardusLalu serta dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2017/PN Bjw sebagaimana dalam surat bukti TII.3, bahwa jual beliyang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II atas tanah objek sengketatelah dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secaratunai

berkekuatan hukum tetap dalam amarputusannya telah ditetapbkan bahwa tanah objek perkara adalah milikTergugat Il adalah sudah tepat, walaupun tanah objek sengketa adalah tanahmilik bersama Suku Ebu Ria yang telah dijual oleh Tergugat kepadaTergugat II tanpa musyawarah dan persetujuan dari seluruh anggota SukuEbu Ria, maka upaya yang harus ditempuh oleh Para Penggugat adalahmengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat bukan meminta batal jualbeli tanah dan meminta batal putusan perkara perdata Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Halaman 5 dari 8 penetapan perdata nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bin.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor

Pemohon untuk menunaikanibadah suci haji;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Halaman 6 dari 8 penetapan perdata nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bin.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Bahwa Pelawan tidak ikut digugat dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011, padahal pelawan memiliki tanah obyek sengketa sejak tahun2000, lalu pada tahun 2008 pelawan mulai menguasai tanah obyekHalaman 8 dari 28.

Bahwa setelah beberapa lama sejak pelawan diberikan tanah obyeksengketa oleh MADIKA, Pelawan lantas meninggalkan Mamasa kedaerah lain selama + 7 (tujuh) tahun untuk menuntut Ilmu dan mencarikehidupan demi masa depan pelawan, lalu pada tahun 2008 pelawankembali ke Kabupaten Mamasa dan langsung mendirikan rumah danbertempat tinggal diatas tanah objek sengketa, namun tidak lamakemudian, tepatnya pada tahun 2010 Mila Tahir (terlawan) MengajukanGugatan ke Pengadilan dengan Register Perkara Nomor8/Pdt.G

Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011 tersebut, secara sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :00681, Jauh sebelum sebelum adanya perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011; namun pihak tersebut (Elisabeth) juga tidak ikut digugat (tidakdijadikan pihak) oleh terlawan (Mila Tahir) dalam gugatan/perkaranyatersebut;.

Menyatakan Pelawan adalah pemilik dan menguasai tanah objek sengketatanah yang terletak di Jalan Poros MamasaPolewali (Ujung Kota Mamasa),Kelurahan Mamasa, Kemacatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, seluas +276 M*(kurang lebih 12 X 23 Meter), dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah Mila Tahir/Nurhasanah/Limbong Sitodo;Sebelah Timur : Bongga S (Papa Uto);Sebelah Selatan : Jalan Poros Mamasa;Sebelah Barat : Tanah Arruan Sangga/PPRN, Obed Mansnadifu;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Non Eksekutable);Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak mengikat pelawan secara hukum, sehingga pelaksanaaneksekusi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo.

bersangkutan berikutturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri SambasNomor 8/Pid.C/2018/PN Sbs tertanggal 24 Januari 2018 dalam perkaraTerdakwa tersebut diatas;Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan PengadilanNegeri Sambas oleh Penyidik Kepolisian Sektor Selakau, dimana dalamcatatan dakwaan yang diajukan Penyidik di persidangan, Terdakwa didakwamelanggar Pasal 364 KUHP;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sambas memutuskanperkara ini melalui putusannya tertanggal 24 Januari 2018 Nomor8

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSambas dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa perihal adanya Pengajuan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun kepada PenuntutUmum masingmasing pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyatadari :1) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs tertanggal 6 Februari 2018 yang ditandatanganioleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas dan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Penyidik/ Terbanding, mengajukan kontra memoribanding tertanggal 8 Februari 2018 dan diterima di Pengadilan NegeriSambas pada tanggal 9 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari aktatanda terima kontra memori banding tertanggal 9 Faruari 2018 Nomor :Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor 26/PID/2018/PT PTK1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.