Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Sertifikat diterbitkan untukkepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisikdan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ; ===Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Atas dasar alat bukti dan beritaPutusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 12 dari 53 halamanacara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) hakatas bidang tanah ; 929 nnn ennBahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Pembukuan hak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksuddalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksuddalam paSal 28 ". nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen noeBahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Setelah jangka waktupengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) berakhir,data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengansuatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri . 1. Bahwa Ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat(1) Peraturan Pemerintah R.I.

karenanyapermohonan perkara a quo telah menjadi kewenangan relatif PengadilanAgama Ngawi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Fotokopi KutipanAkta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi KutipanAkta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 dan bukti tersebut juga

secara hukumbahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istri perawan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7., berupa penolakanPernikahan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

dengan alasan usia anak ParaPemohon belum mencapai batas usia perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi SuratKeterangan Dokter, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakanakta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Dengan Akta Kematiandapat dijadikan bukti autentik mengenai peristiwa kematian seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan Paal 44 ayat (1) Undangundang No.24Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang No.23 Tahun 2006 tentanagAdministrasi Kependudukan, menentuka setiap kematian wajib dilaporkanoleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepadainstansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalkematian :Menimbang, bahwa kematian almarhum ABDUL ROHMAN terjadi

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, pemohonseharusnya dikenai denda Administratif , akan tetapi ternyata pihak Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tetap menyarankan adanyaPenetapan Pengadilan ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta kematian atas namaalmarhum Abdul Rohman untuk keperluan mengurus suratsurat yang berkaitandengan keahliwarisan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undangundang No.24Tahun

uraian pertimbangan diatas, pemohon teah dapatmembuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak dilarang olehUndangundang serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanyabersalasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikanulkan namunmkarena merupakan perkara voluntair , maka biaya perkara ditanggug olehPemohon ;Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 947/Pat.P/2019/PN BdgMemperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 24Tahun

lainnya seperti di Surat KeteranganPerekaman KTPel, Kartu Keluarga, dan STTB nama Pemohon MuhamadPazliannoor, nama ayah Syariani Hasim;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat dalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulumengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Penetapan No.0158/Pdt.P/2017/PAKdgTgl. 22032017Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 14 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa KartuTanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTPel, adalah Kartu TandaPenduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikianMajelis Hakim berpendapat identitas yang

termaktub dalam alat bukti (P.1, danP.3), haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama, tempat dantanggal lahir, sehingga dianggap benar, bahwa nama Pemohon adalahMuhamad Fazliannoor;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 13 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa KartuKeluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yangmemuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, sertaidentitas anggota keluarga, dengan demikian

Kwitansi Tanda Terima Uang Transport ;Bahwa selain itu Terdakwa menyuruh saksi Sutejo untuk melampirkan buktipembayaran gaji karyawan dan pajak PBB ke dalam laporanpertanggungjawaban tahun 2010 ;Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2010, ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :Hal. 4 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 terdiri dari :1.

Dimana Terdakwa telah menyuruh saksi Sutejo untuk membuatkwitansi transportasi rapat internal dan rapat rutin internal ;Bahwa bukti rapat rutin internal dibuat untuk mensiasati pembayaran gajikaryawan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Permendagri Nomor24 Tahun 2009 ;Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban Tahun 2012 ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :a.

Nomor 317 K/PID.SUS/2016Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2010, ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 terdiri dari :1. Gaji Karyawan :Rp 28.800.000,002. Pajak PBB : Rp 795.052,00b.

Tampak dengan jelasbahwa pembuatan LPJ yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 hanya sebagai upaya agar pada tahun berikutnya DPD PartaiGolkar dapat memperoleh dana Banpol kembali. Hal ini dikarenakan salahsatu syarat pengajuan dana Banpol adalah adanya LHP BPK penggunaandana Banpol tahun sebelumnya ;.

, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta;Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401014801780002) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

;Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401016302020001) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangHal. 16 dari 33 hal., Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Wt.Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

bahwa Rifa Febriana adalahanak sah dari Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401081809010005) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Yatno telah meninggal dunia padatanggal 19 Maret 2019;Menimbang, bahwa bukti P10 (fotokopi Surat KeteranganKematian Nomor 474.3/1935/IX/2020) merupakan akta otentik, dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umumyang berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Hal. 20 dari 33 hal., Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Wt.Menimbang, bahwa bukti P12 (fotokopi Surat NomorB.500/Kua.12.05.01/PW.01/08/2020) merupakan akta otentik, dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umumyang berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

menjadikesulitan untuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian harisehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Hukum atas setiapperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk danatau Warga Negara Indonesia;Menimbang, bahwa Kematian adalah merupakan suatu peristiwa pentingyang dialami oleh penduduk dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana,yang selanjutnya Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akte Kematiandan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 44Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 24Tahun

Dirjen Dukcapil tanggal 3 Mel2019 Nomor 472.2/3315/DUKCAPIL yang berisi Surat dari Panitera MahkamahAgung RI Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019, menyatakan jika penduduk yangkematiannya sudah lama sehingga data bersangkutan tidak tercantum dalamKartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastianHalaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2019/PN.Wsbkematiannya terlebin dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkanpenetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 24Tahun

Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahantulis yakni Nama Pemohon : SALIM bin BUJADI tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon II : SRIPATUN binti ABUJAMIN tempat, tanggallahir : 16 tahun sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon : MATSALIM bin BOYADI tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1940 danNama Pemohon II : SRI PATUN binti ABU KARIMIN tempat, tanggal lahir :Malang, 01 Agustus 1946;5.

Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon : SALIM bin BUJADI tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon II : SRIPATUN binti ABUJAMIN tempat, tanggallahir : 16 tahun;3.

Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang PencatatanNikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanyapetitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan makapetitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata paraPemohon yaitu Nama Pemohon : SALIM bin BUJADI tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon II : SRIPATUN binti ABUJAMIN tempat, tanggal lahir: 16 tahun

saksisaksinya sebagai berikut:Saksi I: SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat diKabupaten Gresik, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakakkandung Pemohon I;Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Pemohon II adalah suam1 istri,Bahwa Saksi tahu para Pemohon akan merubah biodata dalam kutipanakta nikah, karena masingmasing mempunyai biodata yang berbeda, yaituPemohon KPEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan, 24Tahun

Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Gs.Pemohon KPEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan, 24Tahun; dan PEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Gresik, 10 Agustus1963, sedangkan Pemohon II Muchoiyaroh binti Sailan, Tempat, TanggalLahir: Pedagangan, 17 Tahun; dan PEMOHON ASLI Il, Tempat, TanggalLahir: Gresik, 11 September 1969;Bahwa Perbedaan biodata terjadi karena saat para Pemohonmengajukan pemberitahuan kehendak menikah, Pemohon menggunakanbiodata KPEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan

, 24Tahun; , dan Pemohon Il menggunakan biodata Muchotlyaroh binti Sailan,Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan, 17 Tahun; , sementara dalamdokumen lainnya Pemohon menggunakan biodata PEMOHON ASLI ,Tempat, Tanggal Lahir: Gresik, 10 Agustus 1963 dan Pemohon Ilmemperbaiki identitasnya menjadi PEMOHON ASLI II , Tempat, TanggalLahir: Gresik, 11 September 1969, padahal orangnya sama;Bahwa Para Pemohon merubah biodata digunakan untuk mengurus AktaKelahiran Anak; ;Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti

nama Pemohon tersebut DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhakuntuk mengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapandari Pengadilan Negeri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 16 tahun ;4. Bahwa, antara Pemohon dan pemohon Il tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupunketentuan perundangundangan yang berlaku;5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Ii tidak pernah berceraisampai sekarang dan telah dikaruniai enam orang anak;6.

wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon IIbernama La Saiku; Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah La Antara dan La Samuda; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon IIadalah berupa uang 32 Boka adat Buton dibayar tunai; Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan ijab qabul padapernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Penetapan Nomor 0123/Pat.P/2016/PA Bb Him. 3 dari 17 him.Scanned by CamScanner Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dalam usia 24tahun

menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon Iibernama La Saiku;Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah La Antara dan La Samuda;Penetapan Nomor 0123/Pat.P/2016/PA Bb Him. 4 dari 11 him.Scanned by CamScannerBahwa mahar/maskawin Pada pernikahan Pemohon dan Pemohon IIadalah berupa uang 32 Boka adat Buton dibayar tunai: Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan jjab qabul padapernikahan Pemohon dan Pemohon II:Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dalam usia 24tahun

Halaman 7 dari 12Menimbang , bahwa menurut ketentuan pasal 71 Undangundang No.23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang No. 24tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.23 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional, yang langsung dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuaidengan kewenangannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 68 Undangundang No

. 23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang No. 24tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa kutipan AktaPencatatan Sipil memuat:a.

diperintahkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk membetulkan AktaKelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini ;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdatapermohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalamperkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang No. 24tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 Jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Pst.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini agarmenetapkan, sebagaimanaberikut;1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;2.

ini; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untukkepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonanini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan inl ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan; Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang No 24Tahun

dibawah sumpah: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai sepupuPemohon I; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 27 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSojol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah saudara kandung Pemohon IIbernama Sudirman, yang menikahkan imam Masjid bernama Gaffar denganmas kawin Coklat 50 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahantersebut Abduh dan Asis; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

dibawah sumpah: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai pamanPemohon Il; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 27 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSojol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah saudara kandung Pemohon IIbernama Sudirman, yang menikahkan imam Masjid bernama Gaffar denganmas kawin Coklat 50 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahantersebut Abduh dan Asis; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

alat buktiyang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 27 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSojol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah saudara kandung Pemohon IIbernama Sudirman, yang menikahkan imam Masjid bernama Gaffar denganmas kawin Coklat 50 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahantersebut Abduh dan Asis; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

ibu kandung pemohon yangbenar adalah sebagaimana data yang tertuang pada KTP,Kartu keluarga,Ijazah,Buku nikah ibu, surat keterangan dari desa;Bahwa identitas seseorang yang lahir yang pada akta kelahirannya tertulisTempat lahir di BUATAN BARU KECAMATAN SIAK dengan seseorangyang Lahir di BUATAN BARU serta Nama Orang Tua seseorang yangTertulis TURIYAH RUSMIATI dengan seseorang yang nama ibukandungnya TURIAH RUSMIATI adalah orang yang sama.Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undangundang No.24tahun

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir,mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahannama, dan perubahan status kewarganegaraan.Menimbang,bahwa Perbaikan atau perubahan data pada akte kelahiranPemohon berupa perbaikan tempat kelahiran pemohon dan Perbaikan namaorang tua Pemohon maka mengenai Pencatatan perbaikan nama dan tempatkelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeritempat tinggal pemohon, hal ini sesuai Pasal 52 Ayat 1 Undangundang No.24tahun

TURIAHRUSMIATI.Menimbang,bahwaidentitas Pemohon yang sebenarnya yakni Pemohonlahir di Buatan Baru sebagai mana keterangan saksi SUPARNO dan saksi TRIWAHYUNI dan dikuatkan dengan bukti P1,P2,P6,P7,P8 serta penulisannama orang tua pemohon yang perempuan yang benar adalah Turiah Rusmiatisebagai mana keterangan saksi SUPARNO dan saksi TRI WAHYUNI serta dapatdibuktikan sesuai bukti P3,P5.Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pemohon sebagaimanatersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 17 Undangundang No.24tahun

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun, sementara Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun;4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah mendapat ataupun mengurus akta nikahtersebut;5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai duaorang anak lakilaki yang masingmasing bernama XXxxxXXxXxXXxXXXXXXXXXXXXX,lahir pada tanggal 23 Januari 1995 dan XxxxxxxXXxXXXXXXXXXXXX, lahir 29Oktober 1997;6.

Bahwa pada pernikahan tersebut ada mahar yang diserahkanpada Pemohon berupa uang adat sejumlah Rp.48, (empat puluhdelapan rupiah) secara tunai; Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun dan Pemohon II berstatus gadis umur 17 tahun; Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab,semenda, tidak ada hubungan sesusuan serta Pemohon II tidak sedangdalam pinangan lakilaki lain; Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon II belumpernah bercerai dan masingmasing belum pernah menikah

Razak ;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupaUang Tunai sebesar Rp. 50.000 (Limah Puluh Ribu Rupiah) dibayartunal;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun ;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungandarah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II juga tidak mempunyalhubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;Bahwa saksi tidak

Razak ; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupaUang Tunai sebesar Rp. 50.000 (Limah Puluh Ribu Rupiah) dibayartunai; Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun ; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungandarah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il juga tidak mempunyaihubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah; Bahwa saksi tidak

Razak ; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun ; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada larangan menikahsecara hukum; Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan ataspernikahan Pemohon dengan Pemohon Il; Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Pemohon IIhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah 2 orang anakyang bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun;bahwa

dihadiri dua orang saksi yang bernama MarjukiNainggolan dan Ramadan Pasaribu;3 Bahwa yang menjadi Wali pernikahan Pemohon I dengan pemohon II adalahayah kandung Pemohon II yang bernama Ribu Pasaribu;4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6orang anak yang masingmasing bernama:a XXXXXXXXXXxx Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 33tahun;b XXXXXxXxxxxxx Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 31tahun;C XXXXXxxx Siregar binti Sarbeni Siregar, permpuan, umur 24tahun

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalahMarjuki Nainggolan dan Ramadan Pasaribu; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad; Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungansesusuan, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitua XXXXXXXXXxx Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 33tahun;b XXXXXxxxxxxx Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 31tahun;C XXXXXxxx Siregar binti Sarbeni Siregar, permpuan, umur 24tahun

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalahMarjuki Nainggolan dan Ramadan Pasaribu;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad; Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungansesusuan,aBahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaituXXXXXXXXXXXX Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 33tahun;XXXXXXXXXXXXX Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 31tahun;XXXXXXXXX Siregar binti Sarbeni Siregar, permpuan, umur 24tahun

sumpah memberikanketerangan sebagai berikut :ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak pemohon dansaksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknyayang belum cukup umur;ahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Anak KandungPemohon Asli adalah anak kandung Pemohon;ahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 14 tahun 5bulan;ahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suamiyang bernama CAlon Suami Anak Kandung Pemohon Asli yang berusia 24tahun

memberikanketerangan sebagai berikut:ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupupemohon dan saksi tahu) Pemohon mengajukan dispensasi untukmenikahkan anaknya yang belum cukup umur;ahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Anak KandungPemohon Asli adalah anak kandung Pemohon;ahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 14 tahun 5bulan;ahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suamiyang bernama CAlon Suami Anak Kandung Pemohon Asli yang berusia 24tahun

ditemukan fakta yang telah dikonstatirsebagai berikut: Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai Ibukandung Anak Kandung Pemohon Asli dari anak Pemohon yangbernama ;e Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Kandung PemohonAsli secara formal tercatat lahir di Bondowoso tanggal 15 Maret 2004masih berusia 14 tahun 5 bulan; Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cintadengan seorang lakilaki bernama CAlon Suami Anak KandungPemohon Asli lahir di Bondowoso tanggal 18 Agustus 1994 berusia 24tahun