Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. 32.853.053,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah) dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;------------------------------- 4.

Sedangkan upah/ gaji Penggugat berdasarkan bukti P2 dan T5b, sebesar Rp.1.785.492, (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah); Menimbang, bahwa dengan demikian hakhak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus akibat dari pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan perhitungan dan perincian sebagaiberikut :terbilang : tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh

Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama M.Hawin Ardiansyah setiap bulan sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.-(Dua ratus sebelas ribu rupiah;

Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan setiap tahun naik 10 % dari jumlah tersebut;3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000.- ( sembilan ratus ribu rupiah );-3.3. Mutah sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah );-4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000.-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah;-

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(2)1)2)3)4)=)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 15 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092,Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 15 18 tahun = 6 x Upah,Jumlah: 6 x Rp 2.496.394, =Rp 14.978.364,Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040,=Rp 1.143.542,40

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(5)1)2)3)4)=)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 14 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092.Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 12 15 tahun = 5 x Upah,Jumlah: 5 x Rp 2.496.394, =Rp12.481.970,Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040, = Rp1.143.542,40

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(7)1)2)3)4)=)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 14 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI No 13/Thn 2003 tentangKetenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092,Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 12 15 tahun = 5 x Upah,Jumlah: 5 x Rp 2.496.394, =Rp 12.481.970,Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040,=Rp 1.143.542,40

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/20191) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 14 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp 44.935.092.2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 12 15 tahuh = 5 x Upah,Jumlah: 5 x Rp2.496.394,= Rp 12.481.970,3) Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040,= Rp 1.143.542,40

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(14)1)2)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 3 tahun plus = 4 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI Nomor 13 Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 4x 2 x Rp 2.496.394 = Rp19.971.152,Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 3 6 tahun = 2 x Upah,Jumlah: 2 x Rp 2.496.394,=Rp 4.992.788,3)4)9)Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besarY Thn 2013 14/25 x 2.042.040,= Rp 1.143.542,40Y

puluh riburupiah), dikurangi defisit sebesar Rp. 1.494.818.242, (satu milyar empatratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu duaratus empat puluh dua rupiah).Bahwa setelah PENGGUGAT mencermati, nyatanya tagihan yangdiajukan oleh TERGUGAT tersebut, bukanlah berasal dari perhitunganTIM Perhitungan Biaya OM yang dibentuk oleh PENGGUGAT danTERGUGAT melainkan perhitungan TERGUGAT secara sepihak yangtidak melampirkan dasar perhitungan kekurangan Beban Biaya OM GTKarawang Barat 2

oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.Bahwa oleh karena tagihan kekurangan Beban Biaya OM GT KarawangBarat 2 yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan perhitungansepihak yang bukan hasil dari perhitungan TIM Perhitungan Biaya OMdan tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat 5 Perjanjian.

Hal tersebut pada faktanyabukanlah suatu pembenaran bahwa perhitungan yang tepatdan harus dipakai untuk menghitung penangunggan BiayaOM adalah perhitungan yang terdapat dalam Hasil Audit PTLAPI Ganeshatama selaku auditor dari Penggugat..

PerundangUndangan Yang Berlaku padahalaman 33 s/d 37 Gugatan Penggugat, Penggugat padaintinya mendalilkan bahwa perhitungan terkaitpenanggungan kekurangan Biaya OM yang tepat adalahperhitungan Penggugat sendiri dan bukan perhitungan dariTergugat.

perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal10 ayat (1) jo.

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.481.0DPP (80/100xDPP PK) Rp1.184.8Selisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kKewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak

berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaanpendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikanPemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalampelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur JenderalBea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 003262 tanggal 28 Desember 2009;berdasarkan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

kebelakang; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Putusan.

diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi

Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Putusan.

Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi olehSaudara

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050739 tanggal sebatik, 30 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 85.000, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043600 tanggal sebatik, 30 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 7.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050714 tanggal sebatik, 28 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 21.500, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043587 tanggal sebatik, 28 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 69.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050515 tanggal sebatik, 20 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 9.500, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043496 tanggal sebatik, 20 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 72.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050476 tanggal sebatik, 16 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 30.900, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043471 tanggal sebatik, 16 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 5.000, diketahui petugas operasional an.

TPK/2019/PT.SMR1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050440 tanggal sebatik, 13 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 30.900, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043445 tanggal sebatik, 13 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 5.000, diketahui petugas operasional an.

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut;-. Masa kerja = 5 tahun 7 bulan-. Uang Pesangon 6 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp12.153.600,00-. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp 4.051.200,00 + Jumlah = Rp16.204.800,00-.

tidak mau menyelesaikan masalah sampaiperselisihan ini harus melalui Mediator Penggugat tetap mengharapkan itikadbaik dari Tergugat namun hal itu tidak ada, sehingga Mediator Dinas TenagaKerja Kota Palembang mengeluarkan Ajuran tertanggal 17 Maret 2015 nomor :560/284/Disnaker/2015;Bahwa dikarenakan Tergugat sudah tidak ada lagi itikad baik sampaidikeluarkan Anjuran,untuk itu Penggugat melanjutkan proses hukum ini danPenggugat minta apa yang menjadi haknya Penggugat selama bekerja diTergugat dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pengakhiran Hubungan Kerjakepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut;. Masa kerja = 5 tahun 7 bulan. Uang Pesangon6 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp12.153.600,00. Uang Penghargaan Masa Kerja2 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp 4.051.200,00 +Jumlah = Rp16.204.800,00. Uang Penggantian Hak15% X Rp16.204.800,00 Jumlah =Rp 2.430.720,00 +Jumlah = Re18.635.520,00Terbilang : delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus duapuluh rupiah;3.

2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesarRp3.475.000,00;Hal. 9 dari 57 hal.

Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010,Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp3.475.000,00;Hal. 36 dari 57 hal.

Rincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas SofifiKab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00atas nama H.

01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;Hal. 49 dari 57 hal.

Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;107) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas SofifiKab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00Hal. 50 dari 57 hal.

bea keluar atasbarang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut: Netto HPE Kurs Tarif BK .

bea keluar atasbarang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut: Netto HPE Kurs Tarif BK Tgl Realisasi Ekspor(MT) (USD) (Rp) (%) (Rp)2.350,00 755,00 9.126,00 4.5 728.679.152,00 02/04/2010 bahwa sesuai perhitungan tersebut terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluarsebesar total Rp 273.135.000,00;bahwa menurut Terbanding, bahwa terhadap barang ekspor yang diberitahukandengan PEB Nomor: 000841 tanggal 30 Maret 2010 berdasarkan PersetujuanEkspor Nomor: 000839/PM/WBC.03/KPP.08/2010

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Saya data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar yang secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan, PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluarmaupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor: 000841 tanggal 30 Maret 2010Berdasarkan

tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur Perhitungan BeaKeluar a quo.

Nota Perhitungan dan 4 (empat) lembar buktipengeluaran kas bulan April 2005 ;Hal. 27 dari 81 hal.

Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulanJuni 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Juli 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Agustus 2005 ;Hal. 41 dari 81 hal. Put.

Nota Perhitungan dan 6 (enam) lembar buktipengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2006 ;D.

(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembarSKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat)Hal. 45 dari 81 hal.

asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembarSKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat)Hal. 46 dari 81 hal.

e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha ~ : 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m?(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650 m?e = Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?

Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 2.247 m?Perhitungan oleh Ahli > 3.819,5 m?Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?

oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.96e Perhitungan oleh Ahli :2.19Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 0.23Bahwa adapun perbedaan perhitungan disebabkan perhitungan antara lain:+ Untuk perbedaan perhitungan luas bangunan fungsi usaha dan huniandisebabkan karena dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamananmenghitung lebih untuk luas bangunan yang dijadikan tempat hunianmenjadi 2 lantai untuk Ruko 3 Lantai yang semestinya hanya 1 lantaikarena pertimbangan tempat usaha;** Untuk perbedaan luas

Halam an 36 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2017/PT MND.e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m? Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m? Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : = 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian : Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko(Rumah) 6 unit 15m 5m = 450 m?8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650 m?e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m?

e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?3) Luas Pelataran Prasarana Lokasi Panjang Lebar LuasPelataran Depan 105 m 19m = 1.995 m?Tengah 89m 20.5m = 1.824,5 m?Jumlah = 3.819,5 m? e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan 2.247 m? Perhitungan oleh Ahli > 3.819,5 m?e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?

MENGADILI:

• Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
• Menetapkan harga bidang tanah milik dari Pemohon Keberatan yang dijadikan Proyek Pembagunan Bendungan Lau Simeme dengan perhitungan harga:

• Tanah seluas 62.564 (enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat) m², Nilai Pasar sebesar Rp.100.000,-/meter (seratus ribu rupiah) per

ratus ribu rupiah)

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) dengan perhitungan

2. Madliyah (Nafkah Masa Lampau) dengan perhitungan selama 10 bulan x Rp. 500.000-;/bulan = Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah).

Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggalPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4): Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.Pasal 9ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluardalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspordisampaikan.ayat (2): Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada

bea keluar kedapatan tidak benar danterhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalamwaktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

;bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalammenetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 002686 tanggal 30 September 2010Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan keKantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNo. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Rp.28.816.178,= Rp. 220.924.028,.Rincian perhitungan hak kompensasi pensiun PENGGUGAT II denganmasa kerja 10 tahun 2 bulan 15 hari dengan upah Rp.24.923.024.:1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP : 18 x Rp.24.923.024, Uang Pesangon : Rp.448.614.432.,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (c) :1x4=4 Perhitungan UMK > 4x Rp. 24.923.024, UPMK : Rp.99.692.096,3) Perhitungan Uang Penggantian

Rincian perhitungan hak kompensasi pensiun PENGGUGAT III denganmasa kerja 12 tahun 2 bulan 13 hari dengan upah Rp. 42.149.197.:1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP : 18 x Rp. 42.149.197, Uang Pesangon : Rp. 758.685.546,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (d) >1x5=5 Perhitungan UMK >5x Rp. 42.149.197, UPMK : Rp. 210.745.985,3) Perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) Ketentuan Pasal

Rincian perhitungan Hak Kompensasi Pensiun PENGGUGAT IV denganmasa kerja 35 tahun dengan upah Rp.40.880.8521) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x KetetentuanPasal 156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP :18 x Rp.40.880.852, Uang Pesangon :Rp.735.855.336,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 Xx KetetentuanPasal 156 ayat (3) huruf (h) : 1x10=10 Perhitungan UPMK : 10 x Rp. 40.880.852, UPMK : Rp.408.808.520,3) Perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf

Rincian perhitungan Hak Kompensasi Pensiun PENGGUGAT V denganmasa kerja 34 tahun 2 bulan dan upah Rp. 32.723.839,1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP :18 x Rp. 32.723.839, Uang Pesangon :Rp.589.029.102,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Halaman 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 268/Pdt. SusPHI/2020/PN. Jkt. Pst. 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (h) :1x10=10= Perhitungan UPMK: 10 x Rp. 32.723.839,.

Rincian perhitungan Hak Kompensasi Pensiun PENGGUGAT VIdengan masa kerja 33 tahun 10 bulan dan upah Rp. 36.187.778,1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (1) :2x9=18 Perhitungan UP18 x Rp. 36.187.778, Uang PesangonRp.651.380.004,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (h) :1x10=10 Perhitungan UPMK: 10 x Rp. 36.187.778,= UPMKRp.361.877.780,3) Perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama

Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 2018 ;

Perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerjaJika terdapat perbedaan pendapat para pihak ataupekerna belum terdaftar sebagai peserta program jaminansosial ketenagakernjaan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaanpada unit keya Pengawasan Ketenagakerjaan daerah;(3) Dalam hal para pihak tidak menerima perhitungan danpenetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmeminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteriatau

pejabat yang ditunjuk;(4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabatyang ditunjuk merupakan keputusan final dan wajibdilaksanakan;(5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakeraansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menten ini;(6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (3) Format 5 sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan

Oleh karena itu, padatanggal 7 Januari 2019 Penggugat mengajukan surat permohonanperhitungan dan penetapan ulang atau Banding kepada Tergugat;Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang berisidiktum sebagai berikut:KESATU : Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yangtelah dilakukan, Pengawas KetenagakenjaanKementerian RI menguatkan perhitungan danPenetapan Ketenagakenaan ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 556/3964/PPK/DTKT/2018 Tentang Perhitungan danPenetapan Kekurangan Upah Kena LemburAtas

Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari darimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang dihitung pertahun tanpa perincian yang jelas dasar perhitungan upah lembur didalam Objek Sengketa terdiri dari Komponen upah apa saja?Apakah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, atau upahpokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap? Selanjutnyaapakah perhitungan upah lembur tersebut pada hari kerja atau hariistirahat mingguan dan/atau hari libur resmi?

Perhitungan hari libur nasional, jika mereka bekerja 12 jam7 jam pertama dikali 2, 1 jam ke 8 dikali 3, 1 jam ke 9 dikali 4 dst.