MARGO KARYO MULYO melawan POKJA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG

Zainal BhaktiNo. 1869,CUB je em mm re mri em i rer meSelanjutnya disebut sebagaiSHS SSMS RSH RAERAM ERs RRs SHH Sees selene ses = MELAWANPOKJA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADADINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN REJANG LEBONG, Tempat kedudukanJalan Raya Terminal Induk Simpang Nangka;Selanjutnya disebut Sebagai ceacececseeeee....

ZONASI KONSULTAN
Termohon:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Donny Hendrik Siwy, S.T., Kewarganegaraan:Indonesia, Pekerjaan: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang PerhubunganDinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut, Alamat: JalanJogugu Sophia Nomor: 25 Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:600.550/02/SKBIDHUB/II/2017, tanggal 7 Februari 2017; Selanjutnya disebut sebagai TERMOHONPengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:1.

Zonasi Konsultan, melalui Surat Nomor:0904/05/705/12/16, tanggal 5 Desember 2016, (objek permohonan) yangditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut(Termohon), Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitamatas nama PT.

Bendahara Umum Daerah tertanggal 06 Oktober 2016;Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kabupaten Banggai LautNomor: 600.550/19/DIS.PUP/2016 tentang SanksiHalaman 16 dari 27 halaman Putusan No.3/P/FP/2017/PTUN.PLPencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 7 Nopember2016;12. Bukti P12 : Daftar Hitam Aktif atas PT.

Zonasi Konsultan, tanggal 7 November 2016 (videBukti Surat P11); Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut (vide Bukti Surat P11),Pemohon telah mengajukan Surat Perihal : Keberatan dan permohonan pencabutanHalaman 20 dari 27 halaman Putusan No.3/P/FP/2017/PTUN.PLdalam daftar hitam atas nama PT.

Memohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut untuk Mencabut StatusDaftar Hitam PT.

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

Cipta Prima Parkirindo;Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

,Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat danKonsultan Hukum pada Law Firm MULIADI, YULIANA& PARTNERS, beralamat di Jalan unter AgungII Blok D12 Nomor : 13 Sunter Agung Podomoro,Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 3007/S.Kuasa/TUN/MYP/V1/2008, tanggal 18Juni 2008 dan Surat Kuasa Khusus Nomor3006/S.Kuasa/TUN/MYP/V1/2008, tanggal 18 = Juni2008, untuk selanjutnya disebutsebagal ..........00 0c cee eee eee PARA PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIDAERAH

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta memberikan jawaban atas suratpermohonan Nomor :11CPPT/I11/2008 dengan NomorSurat : 9376/1.811.4 Perihal Penolakan PermohonanPerpanjangan Izin Penyelenggaraan Perparkiran DiluarBadan Jalan = s86+ snes = sue semis 6 sees shee se oe10.

Terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ParaKaryawan Penggugat II secara keseluruhan, akibathilangnya hak pengelolaan Perparkiran di ApartemenMediterania Palace Residences Kemayoran ; Oleh karena banyaknya kerugian yang dialaminya oleh ParaPenggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani,memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menetapkanpenundaan berupa penangguhan pelaksanaan surat Nomor376/ 1.811.4 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan

Pembanding/Penggugat : VIVI OLVIANTY KAENG
Terbanding/Tergugat I : Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
Terbanding/Tergugat II : Muntiaha Djony

telah tidak melaksanakan tugas, hak dankewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusanPengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan antaralain tidak membuat pertanggung jawaban, tidak menyetor laba/keuntungan yangtelah diakui oleh Penggugat dengan surat pernyataan yang ditanda tangani olehHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MNDPenggugat dan Penggugat juga menyerahkan sertifikat tanah Penggugat kepadaTergugat sebagai jaminan akan tetapi sampai hari

ini Penggugat belum jugamenyetor laba tersebut kepada Tergugat sehingga atas dasar itulah Penggugatdiberhentikan sebagai Kepala Unit Usaha Developer di tanah milik KoperasiPegawai Negeri (KPN) Citra) Wahana Perhubungan tersebut sehinggapemberhentian Penggugat tersebut sebagai Kepala Unit Usaha Developer olehTergugat Il adalah berdasar dan tidak merupakan perbuatan melanggar Hukum;Menimbang bahwa dari faktafakta tersebut diatas telah pula dapatdibuktikan oleh Para Tergugat bahwa Para Tergugat telah

telah tidak melaksanakantugas, hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalamlampiran surat keputusan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Citra Wahana Perhubungan;oPemberhentian Penggugat tersebut sebagai Kepala Unit UsahaDeveloper oleh Tergugat II adalah berdasar dan tidak merupakanperbuatan melanggar Hukum;oPara Tergugat telah memberikan biaya operasional kepadaPenggugat untuk menjalankan usaha developer tersebut;Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MNDo Tergugat dan Tergugat

Penggugat sebagai Kepala Unit Usaha Developer di tanahmilik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan(Tergugat I) sudah berupaya melaksanakan tugas dengan balk, halini terbukti antara lain dengan terjualnya sebagian besar bidangtanah/kavling dan atau rumah yang terletak di atas tanah SertipikatHak Milik Nomor 56/Paniki Atas tersebut;Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MND2.

Tergugat dan Tergugat II tidak pernah memberikan SHUkepada Penggugat, karena belum adanya RAT disebabkanPenggugat belum mempertanggungjawabkan kegiatan dan belummenyetor keuntungan/laba, adalah alasan yang dicaricari, sebabsetahu Penggugat sejak Penggugat mengenal Tergugat danTergugat Il, maka KPN CITRA WAHANA PERHUBUNGAN dengansegala alasan tidak pernah melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT);Adapun keuntungan/ laba yang dimintakan oleh Tergugat danTergugat Il belum dapat dipertanggungjawabkan oleh

Bintang Megah;1.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,2.Kepala Unit Pengelola Perparkiran DISHUB Provinsi DKI Jakarta,DKK

Penggugat:
ACHMAD RUSMADI
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.HERDADI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN ANDRI HERMAWAN, DKK;;

MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKETPEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLATRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSIJAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMAYOGYAKARTA PADA BIRO LAYANANPENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANGMILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERHUBUNGAN, berkedudukanHalaman 1 dari 174 Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN. JKT.di Biro Layanan Pengadaan Dan PengelolaanBarang Milik Negara Kementerian Perhubungan,Gedung Karya Lantai 7, Jl.

Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalam lingkunganKementerian Perhubungan Republik Indonesia mempunyaikewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa.Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan TataUsaha Negara (beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat dantermasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU PeradilanTUN;Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah keputusanyang bersifat konkret

Km 35+ 000 Sampaidengan Km 37+000 Antara Mojokerto Sepanjang LintasSurabayaSolo ( tender tidak mengikat) (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.32/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.35/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.49/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.40/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Pengaduan kepada =Inspektur JenderalKementerian Perhubungan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ, MENTERI PERHUBUNGAN R. I DI JAKARTA CQ, KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA WILAYAH V JAYAPURA CQ, KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDARA SERUI sebagai TERGUGAT I;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq GUBERNUR PROVINSI PAPUA Cq BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN sebagai TERGUGAT II;3. TUAN YULIANUS MAMBOAI sebagai TERGUGAT III;4.

DAYA CIPTA DIANRANCANA
Termohon:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Jogugu Sophia No. 25 Banggai, Palu, Sulawesi Tengah, Dalam hal inidiwakili oleh : DONNY HENDRIK SIWY, ST, NIP. 19761001 200312 1 007,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaBidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Banggai Laut,alamat : JIn.

PL2016, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut(Termohon), Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atasnama PT.

PLdan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut, Nomor : 05.12/DCDRDIR/Skb3/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, Perihal : Keberatan danPermohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Daya CiptaDianrancana ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;2.

Bukti P15 =: Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum Dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut Nomor:600.550/19/DIS.PUP/2016, tertanggal 7 Nopember 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Permohonan Nomor :01/P/FP/2017/PTUN. PL16.

PLUmum Dan Perhubungan Tahun Anggaran 2015 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;3. Bukti T3 : Bukti setoran PT. Dayacipta Dianrancana kepada BendaharaUmum Daerah Banggai (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;4. Bukti T4 : Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kab. Banggai Laut, Nomor600.550/19/Dis.PUP/2016.

TRANS METRO PEKANBARUvsUNIT LAYANAN PENGADAAN ULP) BARANG/JASA DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2011

Penggugat:
PT PUDAN KREASI
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Kementrian Perhubungan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;

dalam hal ini Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam agar Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung

pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;

8.Kepala Kantor UPP Kelas III Kota Agung
9.DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
10.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
11.PT. UNITED SUBSEA SERVICE

SPEKTRA ADHYA PRASARANA VS PENGGUNA ANGGARAN (PA) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT;

Konsultan Engginering, Business andManagement di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadilingkungan pemerintah maupun dilingkungan swasta sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum DanPerhubungan Kabupaten Banggai Laut menganggarkan dalam DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) pekerjaan Studi Kelayakan PembangunanDermaga sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) padaProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

pertimbangan hukumnyapasti juga berbedabeda yang pada akhirnya mencerminkan rasa ketidakadilan,padahal kelima perusahan ini mengajukan Permohonan di Pengadilansehubungan dengan masalah yang sama, sehubungan dengan adanyaproyek Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Dan PerhubunganKabupaten Banggai Laut menganggarkan dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga sebesarRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Program PembangunanPrasarana dan Fasilitas Perhubungan

Mewajibkan kepada Termohon' yaitu Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PekerjaanUmum Dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten BanggaiLaut untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan/Pencabutan Pemohon (PT. Spektra Adhya Prasarana) dariDalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dandari situs: http://inaproc.id/daftarhitam. 3.

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA., II. PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN ROBINSON VS RICHARD LITYO;

., kesemuanyakewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, berkantor diJalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Pulomas, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1332/1.876, bertanggal 11Agustus 2014;.

Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan rapattersebut, memberi tugas kepada tim survey dari Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta berdasarkan Surat TugasNomor 412/1 811 4 tentang Survey Potensi Parkir Ruko RobinsonJakarta Utara tanggal 10 Maret 2014 untuk terjun ke lapangan agarmemperoleh data potensi dalam pengambil alihan pengelolaanperparkiran di Area Komplek Apartemen Robinson ;10.

lbukota Jakarta, yang ditandatangani oleh ManajerPelayanan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta dan Laporan Hasil Survey Potensi Parkirdi Ruko Robinson Nomor 4/ Peren/IV/2014, Unit Pengelola PerparkiranDinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 21April 2014 yang saat ini telan memberikan izin kepada PPRSHApartemen Robinson berdasarkan Objek Sengketa yang telahdikeluarkan oleh Tergugat untuk memungut biaya parkir yang berada diArea

Bahwa dalam Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Kepala UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta makaPenggugat tidak mempunyai kwalifikasi sebagai Penggugat, dengandemikian gugatan in casu adalah bertentangan dengan ketentuanhukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);B. Tenggang Waktu Gugatan :1.

Bahwa atas pemberian izin tersebut Penggugat baru mempermasalahkandan mengajukan gugatan setelahn adanya perubahan nama pengelolaperparkiran padahal substansi dari izin yang dikeluarkan oleh Kepala UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepadaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun ApartemenRobinson adalah sama dengan izin yang diberikan kepada PT. PutramasSimpati selaku Pengembang.

Penggugat:
Petrus Jansen Dkk
Tergugat:
1.Pemerintahan Provinsi Maluku cq Pemerintahan daerah Kabupaten Aru
2.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Dirjen Perhubungan Udara cq Unit Penyelenggara bandara udara dobo
3.Max Simon Barends
4.Dominggus Barends
5.Izaac O. Barends

Pemerintah RI Cq Menteri Perhubungan Cq Sekjen Perhubungan Cq Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Cq Kepala Penerbangan Sipil Laut Pattimura Ambon. Sebagai Tergugat I.2. Pemerintah RI Cq Mendagri Cq Gubernur Maluku dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah Bandara Pattimura Ambon Tahun 1993. Sebagai Tergugat II.3. Pemerintah RI Cq Mendagri Cq Gubernur Maluku Cq Bpati Maluku Tengah Cq Camata Leihitu Cq Kepala Desa Hattu. Sebagai Tergugat III.

Pembanding/Penggugat : OBAJA ONDY
Terbanding/Tergugat I : KAREL YOKU
Terbanding/Tergugat II : MICHAEL YOKU
Terbanding/Tergugat III : ARNOLD YOKU
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas

Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura