UMAR incasu TERGUGAT ,dan tercatat dalam IPEDA dengan Nomor 35/9, Leter C No.380, bernamaLUPO in casu TERGUGAT Il, dengan perincian Blok Teretes PersilNo.45.a. seluas 1.750 M?, Blok Gerumbul Persil No.56.b. seluas 2.170 M?,dan Blok Poh Persil No.56.b. seluas 2.170 M? (Bukti P2, Bukti P3, BuktiP4, Bukti P5);. Kemudian pada tanggal 2 September 1978, PENGGUGAT telah membelisebidang tanah kepada TERGUGAT Il sebagaimana tersebut dalam point 1tersebut.

Kemudian tanah seluas 6.050 M* yang telah dibeli olehPENGGUGAT dari TERGUGAT Il tersebut telah terdaftar dalam Rapot Tiaptiap Minggu Tentang Perubahan Dalam Buku luran Huruf C yang ditandatangani oleh Carik Desa Wage MOH.FAKIH, dan tercatat dalam IPEDAdengan Nomor 35/9, Leter C No.380, bernama LUPIWUO incasu TERGUGATll, dengan perincian Blok Teretes Persil No.45.a.seluas 1.750 M?, BlokGerumbul Persil No.56.b. seluas 2.170 M?

Alasan Pertama Kasasi:Bahwa Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding, telah melampaui bataskewenangannya dalam memutuskan perkara perdata incasu, karena tersuratdengan tegas dan jelas bahwa Hakim Banding tidak memeriksa denganseksama dasar fakta (Fetelijke Grond) dan dasar hukum (Rechtelijk Grond)perkara incasu di Tingkat Banding tetapi memutuskan penerapan hukum yangmerupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagai Judex Juris;Halaman 10 dari 20 hal. Put.

Alasan Kedua Kasasi:Bahwa dalam putusan perkara perdata incasu di tingkat Banding adalahbertentangan dengan tertib Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR danYurisprudensi tetaop Mahkamah Agung RI sebagaimana terlihat dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:i.

(Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Il,Hukum Perdata dan Acara Perdata, Tahun 1977, halaman 237 dan halaman249);Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, adalah patut danberwenang bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pembatalan atasputusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeridalam perkara incasu, mengingat penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mengatur hukum acara (dalam hal ini HIR) tidakdi terapbkan dan atau diabaikan

oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara incasu di tingkat Pengadilan Tinggi;Ill.

Nomor 1480 K/Pdt/2016Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam putusan perkara incasu, telahterjadi pergeseran dalam hal substansi permasalahan. Mengingat Pemohontidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baikkarena Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan tingkat pertamatelah mendasarkan putusan perkara a quo dengan penerapan hukum yangkeliru atau melanggar hukum yang berlaku;1.

Pemohon selaku suami (incasu sebagai Pemohon );2. Pemohon Il selaku saudara lakilaki kandung (incasu sebagai PemohonII);3. Pemohon III selaku saudara lakilaki kandung (incasu sebagai PemohonIII);4. Pemohon IV selaku saudara perempuan kandung (incasu sebagaiPemohon IV);5.

Pemohon V selaku saudara perempuan kandung (incasu sebagaiPemohon VMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, sertaketerangan saksisaksi membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung alm.Syarbaniah telah meninggal dunia lebin dahulu daripada alm. Syarbaniah,dengan demikian ahli waris dari alm.

Bahwa diatas tanah milik PenggugatPenggugat dalam perkara aquo inisebagian tanah dibebaskan untuk jalur Rel Kereta Api luasnya +4.000 m2(Empat Ribu Meter Persegi) dan tepatnya pada tanggal 03 Desember 2015sekitar pukul 20.00 WIB malam sekretaris Desa Cut Mamplam yangbernama Zulkarnain dan ditemani oleh Kepala Dusun yang bernamaFachrurrazi alias Dek Lun dan Sayed Umar atas perintah Tergugat III Incasu Kepala Desa Cut Mamplam mendatangi rumah penggugat Ramli Umardengan maksud dan tujuan adalah untuk

untuk jalur Rel Kereta Api ini yang salahsatu termasuk sebagian tanah milik penggugatpenggugat dilakukan olehPanitia pembebasan tanah yaitu Tergugat II, Ill, IV, V dan Tergugat VI danuntuk penggugat Ramli bin Umar oleh Panitia pembebasan tanahmenyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga PuluhJuta Rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga RatusJuta Rupiah) oleh Panitia pembebasan tanah yaitu Tergugat Il, Ill, IV, V,serta Tergugat VI menyerahkan kepadaTergugat Incasu

tanah milik penggugatpenggugat kepadaTergugat yang tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelassehingga penggugat Ramli bin Umar pernah menanyakan hal ini kepadahalaman 4 putusan Nomor. 51/Pdt/2017/PTBNA10.11.Tergugat Ill tetapi tidak ada tanggapannya dan kemudian penggugatpenggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe yangkebetulan penggugatpenggugat menjumpai Pak Syahril dan olehpenggugatpenggugat menanyakan uang ganti rugi tanah milik penggugatpenggugat dibayar kepada Abdullah Incasu

onduidelijk), sehingga gugatan aquo mengandung cacat formilyang menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), denganpenjelasannya: Bahwa alasan poin 6 (enam) gugatan Penggugat pada pokoknyamenyatakan: "dalam pembebasan tanah untuk jalur Rel Kereta Api olehPanitia pembebasan tanah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.130.000.000, (Seratus tiga puluh juta rupiah) sementara sisa uang sebesarRp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) oleh panita pembebasan tanahmenyerahkan kepada Tergugat incasu

(tigaratushalaman 7 putusan Nomor. 51/Pdt/2017/PTBNAjuta rupiah) oleh panita pembebasan tanah menyerahkan kepada Tergugat incasu Abdullah merupakan alasan yang sangat tendesius, ceroboh danmengadangada, karena Tergugat tidak pernah menerima uang ganti rugitanah objek sengketa sebesar Rp.300.000.000, (tigaratus juta rupiah);4.

Kaltim Nusantara Coal (incasu Tergugat II Intervensi) seluas 14.890 Ha yang terletak di KecamatanBusang, Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan padatanggal 17 Juli 2008 (vide bukti TIL Intv2) serta berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/ K.148/2010 TentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tahap I kepada PT.Kaltim Nusantara Coal (in casu Tergugat II Intervensi) seluas 15.560 Ha yangterletak di Kecamatan Busang, Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur

Ridlatama Tambang Mineral (incasu Penggugat)diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2007 dan IUP Eksplorasi PT.

RidlatamaTambang Mineral (incasu Penggugat) diterbitkan pada tanggal 9 April 2008;7 Bahwa terdapat kejanggalan administrasi terhadap IUP Penggugat Nomor:37/02.188.45/HK/TV/2008 tanggal 9 April 2008 nomor tersebut tidak adadiregister yang ada dan benar adalah 188.4.45/37/H/K/I/2008 pada tanggal 17Januari 2008, nomor tersebut diperuntukkan untuk penunjukan SekretarisKabupaten Kutai Timur untuk menandatangani Surat Perintah Membayar(SPM) atas Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum Penerimaan pajakpenghasilan

Ridlatama TambangMineral (incasu. Penggugat), dan apabila benar terbukti agarmengadukannya ke penegak hukum; e Mempersyaratkan kepada para pemohon agar memiliki ijin pinjam pakaikawasan hutan bila areal kerjanya berada pada kawasan hutan sesuaidengan ketentuan yang berlaku. Him. 13 dari 18 him. Put.

Ridlatama Group (incasu Penggugat) sebagaimana rekomendasi Menteri Kehutanan ;10 Bahwa berdasarkan telaahan staf dari Kepala Dinas Kehutanan KabupatenKutai Timur kepada Bupati Kutai Timur (in casu Tergugat) adalah mendukungpengenaan sanksi bagi perusahaaan yang tidak memenuhi prosedur, ketentuandan peraturan serta perundangundangan yang berlaku dalam hal penggunaankawasan hutan dan izin pinjam pakai ~~ kawasan shutan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1)UndangUndang

Bahwa tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat (almarhumLA OWI Alias MA ZIAMU) tersebut pada awalnya termasuk dan meliputi pulabagian tanah yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat (RASYID MARINDA), yakni pada sisi SEBELAH BARAT dari tanah milikdan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kinidikuasai oleh Para Tergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa), akan tetapiberdasarkan kesepakatan Tergugat dengan Penggugat I, maka sisa tanahmilik dan/atau tanah

Bahwa setelah meninggalnya almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakekTergugat I), maka penguasaan tanah milik dan/atau tanah peninggalankakek Tergugat tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) maupun rumahpanggung milik dan/atau peninggalan kakek Tergugat yang hingga kinitetap berdiri kokoh di atas Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh ParaTergugat, kKemudian diteruskan oleh anakanak almarhum LA OWI Alias MAZIAMU antara lain bernama MA NAZIA (almarhum) yakni orang tua (ayah)Tergugat sampai beliau meninggal

: Tanah Objek Sengketa)termasuk bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat yang telah dipertukarkan dengan Penggugat (RASYID MARINDA) yangterletak atau berbatas pada sisi SEBELAH BARAT bagian tanah milikdan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat yang kini dikuasai oleh ParaTergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa), oleh karena Tanah ObjekSengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat tersebut termasuk tanahyang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat (RASYIDMARINDA), sejak

: TanahObjek Sengketa), maka sejak saat itu Para Tergugat tinggal menguasai danmenempati bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LAOWI Alias MA ZIAMU yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (incasu: TanahObjek Sengketa) ditambah dengan sisa tanah milik dan/atau tanahpeninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenekdan kakek Para Penggugat) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAHSELATAN Jalan HOS Cokroaminoto yang letaknya persis berbataslangsung dengan tanah milik dan

Bahwa bukti tersebut jikadihubungkan dengan bukti P.LILIMILIMW 2 / P.LILULM 2a berupagambar/sketsa tanah warisan, maka tanah objek sengketa dalam perkara incasu, masuk dalam sketsa gambar yang merupakan bagian tanah warisanpeninggalan Ina Jawa;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.I.ILIII.IMW 3 berupa Berita AcaraPemeriksaan Tanah Ina Jawa yang ditempati La Owi.

Bank Mandiri (persero) Jember, namunhal tersebut tidak berakibat hak milik atas kedua obyek sengketa tersebut secaralangsung (serta merta) berpindah kepemilikannya (transfer of bilonging) daripenerima pinjaman (incasu,debitur) kepada pemberi pinjaman (incasu, PT BankMandiri (persero) Jember/kreaitur), sebab hubungan hukum keperdataan dalamperjanjian hutang piutang adalah Schuld and Haftung, dimana penerima pinjamanuang (incasu, Terbanding/debitur) berkewajiban melaksanakan prestasi, yaituberkewajiban

melunasi hutangnya, sedangkan pemberi pinjaman uang (incasu,PT.

isinya panggilan aanmaning tersebut telah diklarifikasi dariPEMOHON AANMANING DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAWN/ incasuPENGGUGAT dan TERMOHON Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT II, Ill,IV, V, dan VI) DINYATAKAN TELAH MELUNASI PEMBAYARAN SELURUHHUTANGNYA atas dasar 2 (dua) kwitansi pembayaran sesuai jumlahhutangnya sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah), yangdibayarkan oleh TERGUGAT I/ WAHYU BUDI SUSANTO, yaitu:a.

Bahwa Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, Il, Ill, IV, V dan VI) adalahpihak yang tidak terikat atau tidak mempunyai hubungan hukum denganHal 14 dari 43 halaman Putusan No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.Adv.il and Ugji Consultantperjanjian tersebut di atas begitu juga Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan/ TURUT TERGUGAT II tidak pernah terlibat atau ikut sertadalam Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Nopember 2014;5.

Bahwa sesuai panggilan aanmaning dan rapat aanmaning jelas sesuai faktaAlmarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, III, IV, V dan VI) tersebut telahdilunasi atas dasar 2 (dua) kwitansi pembayaran hutang seluruhnya sebesarRp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) hanya ada keterlambatanwaktu pembayaran selama 25 (dua puluh lima) hari;6.

Bahwa atas dalil gugatan tersebut di atas, KOPERASI/ PENGGUGAT puntelah keliru menarik Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT II, Ill, IV, V danVl) dalam perkara aquo dan menarik Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan/ TURUT TERGUGAT II tidak pernah terlibat atau ikut sertadalam Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Nopember 2014 dan TERGUGAT pun tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT, kecualihubungan hukum dengan dr.

(seratus delapan belas meter persegi), sebagaimana diuraikandalam surat ukur tanggal 9 Nopember 1998 No. 09.04.09.03.01434 terdaftaratas nama AMSARI kepada Para Ahli Warisnya (incasu TERGUGAT Il, Ill, IV,V dan V pada saat putusan aquo diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum atau melalui Kuasa Hukumnya terdahulu yaitu: KANTOR HUKUMSUPRIYATNA PRAYITNO & ASSOCIATES..

Namundemikian, di dalam perkara incasu,, sepertinya Penggugat lupa membicarakanuraian terkait Perjanjian Induk a quo.

Tergugat 1 terikat perjanjian pinjaman kredit dengan seseorang bernama Rickey(yang diketahui sebagai suami dari Penggugat incasu). Dimana Tergugat 1bertindak selaku Kreditur dan Sdr. Rickey bertindak sebagai Debitur.

Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum(Vide angka 03 Gugatan incasu).

Termasuk juga Objek Hak Tanggungan incasu.

Bahwa secara materi, keterangan dua saksi Penggugat dan satu orangsaksi Tergugat tersebut kesaksian langsung yang berkaitan denganPutusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Rks Halaman 11 dari 19 halamanperistiwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga setelah dilangsungkanpernikahan Penggugat dengan Tergugat sejalan ketentuan Pasal 144, 146ayat (1), 147 dan Pasal 171 HIR karena para saksi tersebut hadir danmenyaksikan langsung pernikahan incasu, sedangkan keterangan saksikedua Tergugat tidak diperoleh secara

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawah tanganyang menikah pada tanggal 18 April 1995.

Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan cerai incasu dapat diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang

, bahwa terhadap gugatan cerai incasu, Majelis Hakimmenemukan fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada awainya rukun hingga dikaruniai tiga orang anak, akan tetapi karenakekurangan nafkah dari Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat seringbertengkar sejak September 2015 yang lalu, kemudian Penggugatmemutuskan untuk bekerja mencari nafkah meski tidak diizinkan olehTergugat sehingga karena itu sejak Agustus 2016 sampai dengan sekarangPenggugat

./2017/PN.MLG Surat Peringatan II tanggal 12 Februari 2016 Surat Peringatan Ill tanggal 3 Maret 2016Meskipun TERGUGAT telah mengingatkan tentang tunggakan kewajibanhutang Debitur (incasu PENGGUGAT) dengan mengirimkan SuratPeringatan ternyata PENGGUGAT tidak memiliki itikad baiksegeramenyelesaiakan/membayar seluruh tunggakan angsuran kreditnya, sehinggaterbukti Debitur (incasu PENGGUGAT) telah berpretasi buruk/wanprestasi.Wanprestasi (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasiatau kewajiban

Sedangkan bentuk wanprestasinya debiturdapat berupa:Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G./2017/PN.MLG1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yangtelah disepakatinya;3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;4) Melakukan sesatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan mutasi/table angsurankredit Debitur (incasu PENGGUGAT) terbukti PENGGUGATtelahwanprestasi

TERGUGAT adalahpihak yang dirugikan dalam perkara a quo, karena PENGGUGAT telahmenikmati fasilitas kredit dari TERGUGAT untuk kepentingan komersialdan mendapatkan keuntungan daripadanya namun tidak menunjukkanitikad baiknya untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnyasebagaimana yang telah disepakatinya.Berdasarkan catatan pada loan inquiryatas fasilitas kredit Debitur (incasu PENGGUGAT) bahwa total kewajibannya sampai dengan tanggal03 Oktober 2017 sebesar Rp. 319,877,149.84 dengan perincian sebagaiberikut

Sertifikat Hak Milik No 435 dengan luas tanah 2.830 M2 yangterdaftar atas nama DWI SRIWATI TRISNANNINGSIH, telahdisesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnyadiberi tanda T11;Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 770/2013 tanggal 04Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenMalang, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukupselanjutnya diberi tanda T12;Fotocopy Surat Peringatan 1, tanggal 25 Januari 2016 yang ditujukankepada Debitur KARNADI (incasu

PENGGUGAT) tanpa asli , dibubuhimaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T13;Fotocopy Surat Peringatan II, tanggal 12 Februari 2016 yang ditujukankepada Debitur KARNADI (incasu PENGGUGAT), tanpa asli , dibubuhimaterai cukupselanjutnya diberi tanda T14;Fotocopy Surat Peringatan Ill, tanggal 03 Maret 2016 yang ditujukankepada Debitur KARNADI (incasu PENGGUGAT), tanpa asli , dibubuhimaterai cukup selanjutnya diberi tanda T15;Fotocopy Laporan Penilaian Agunan (LPA) tanggal 19 Januari 2013,telah disesuaikan

dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak aquo karena incasu

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali Putusan a quokarena incasu penerbitan keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukumdan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum danasas kecermatan berupa hak dan kewajiban dalam hukum perpajakanmelalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan,prosedur dan substansi hukum yang

Bahwa incasu dalampenentuan Dasar Pengenaan PPh Final yang dihitung berdasarkanperedaran usaha/Penghasilan Bruto dikalikan dengan tarif PPh Final.Dengan demikian, hanya berlandaskan penghasilan bruto tersebut,sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh terutang dalam satutahun pajak tidak memperhitungkan lagi adanya kompensasi kerugianyang terjadi tahuntahun sebelumnya, dan hanya berdasarkanpenghasilan bruto dalam tahun pajak yang bersangkutan karenakarakteristik sifat hanya terjadi pada tahun

Menyatakan bahwa Rudi Kurniawan incasu Penggugat , Farida Kurniawanincasu Penggugat Il, Ridwan Kurniawan incasu Penggugat Ill, YantiKurniawan incasu Penggugat IV, Hadi Kurniawan incasu Penggugat V,Kevin Kurniawan (anak dari hasil perkawinan Teddy Kurniawan danTergugat) dan Maimunah incasu Tergugat, adalah ahli waris yang sah darialmarhum Teddy Kurniawan;.

Rudi Kurniawan incasu Penggugat anak kandung dari TeddyKurniawan, Farida Kurniawan incasu Penggugat Il anak kandung dariTeddy Kurniawan, Ridwan Kurniawan incasu Penggugat IIl anak kandungdari Teddy Kurniawan, Yanti Kurniawan incasu Penggugat IV anakkandung dari Teddy Kurniawan, Hadi Kurniawan incasu Penggugat Vanak kandung dari Teddy Kurniawan, Kevin Kurniawan anak kandungdari Teddy Kurniawan dari hasil perkawinan dengan Tergugat, masingmasing mendapatkan 3/28 bagian dari harta warisan;b.

Maimunah incasu Tergugat, istri dari Teddy Kurniawan mendapat 1/4bagian dari harta warisan;. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atassebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ikan Tongkol Hak MilikNomor 1060/PS dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 823/IMB/DTK/IV/2005 serta mobil Mitsubishi Kuda dengan Nomor Polisi BE 2851 Bu;.

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2015serta kebiasaankebiasaan usaha yang lazim yang hidup dalam pergaulanmasyarakat;Bahwa dengan kata lain, Putusan aquo sama sekali tidak mencerminkanpada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkan pertimbanganhukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepadakepentingan sepihak incasu Termohon Peninjauan Kembali.

Dengan hanya melihat pada objek pajaknyayaitu bunga obligasi aquo maka langsung saja dikenakanPPh Pasal 26, sulit menghindarkan kesan bahwa MajelisHakim kelihatannya seperti menerapkan sistim pengenaanPajak Objektif (seperti halnya PPN) karena pajak yangseharusnya jadi beban si penerima bunga di Cayman Islandharus ditanggung oleh Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali).

(incasu. PemohonPeninjauan Kembali) seolaholah sebagai pihak yangbertindak langsung melakukan pembayaran bunga obligasidi Cayman Island. Padahal, penerbitan obligasi danpembayaran biaya bunga obligasi kepada Wajib Pajak diCayman Island adalah PT.

Karena tindakan Terbanding (incasu TermohonPeninjauan Kembali) yang dibenarkan Majelis Hakim untukmemajaki pembayaran bunga aquo sungguh merugikanPemohon Peninjauan Kembali karena pajak PPh Pasal 26Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2015d.9aquo telah mendistorsi usaha Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa perkara aquo ternyata memiliki kasus posisi yangsama dengan perkara yang pernah dihadapi oleh PTCimbaNiaga, Tbk (ex.

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/20159.10.Peninjauan Kembali PT CIMB Niaga Tbk (terlampir fotokopiPutusan MARI melaluiwebsitekepaniteraan.mahkamahagung.go.id)d.10 Tindakan Terbanding (incasu.

Penggugat) telah menerima Uang Mahar(Sinamot) dari pihak lakilaki (incasu Tergugat).

Dimana menuruttatanan hukum adat batak bahwa sinamot juga bermakna sebagai"pelepas ikatan bathin Penggugat dari kaum kekerabatan keluargabesarnya dan selanjutnya masuk kedalam kaum kekerabatan keluargabesar pihak laki laki (Suaminya, incasu Tergugat).

Sehingga olehkarenanya, semua anak anak yang lahir dari perkawinan PenggugatHalaman 9 dari 25 halaman Perkara Nomor 474/Pdt/2021/PT Mdn13.14.15.dan Tergugat adalah penerus generasi dari pihak Bapaknya dan akanmengikuti garis keturunan (Klan) Bapaknya yaitu dari pihak laki laki(incasu Tergugat), selanjutnya menyandang Marga "Napitupulu atauBoru "Napitupulu, dimana dalam gugatan agquo terbukti bahwa anakanak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberi nama :INEZ JESSIKA LENORA NAPITUPULU

maka agar anakanak yanglahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada padapengawasan dan pengasuhan Penggugat, sebab sebagaimana telahTergugat jelaskan di atas, semua anakanak yang lahir dari perkawinanPenggugat dan Tergugat adalah penerus generasi dan akan mengikutigaris keturunan (Klan) pihak lakilaki, maka sudah sepatutnyabilamana Majelis Hakim memutuskan bahwa anakanak yang lahirdalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada pengawasandan pengasuhan Bapaknya sebagai pihak lakilaki (incasu

Dan kemudian, karena semua anakanakyang lahir dari perkawinan Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugatdk/Penggugat dr adalah penerus generasi dari pihak Bapaknya danakan mengikuti garis keturunan (Klan) Bapaknya yaitu dari pihak lakilaki (incasu Tergugat dk/Penggugat dr), maka oleh karena itu sangatberalasan hukum apabila hak atas pengasuhan dan pemeliharaankedua anakanak tersebut (incasu INEZ JESSIKA LENORANAPITUPULU dan INDRI DWI NATHANIA NAPITUPULU) beradadibawah pengawasan dan pengasuhan Tergugat

PAHVC0011F3CSAXXXX0000760074, AHEuro Cluo Can Avena 125GR, Total: 213.120 (dua ratus tiga belas ribu seratus dua puluh) (catatan:in adalah body kaleng yang diproduksi/ dihasikan oleh Penggugat (incasu PT Ancol Terang Metal Printing Indusiri);Pasific Harvest telah menandatangani Delivery Order Surat Pengantar dariPenggugat (in casu PT Ancol Terang Metal Printing Industri) sebagai buktisempuma bahwa Pasific Harvest telah menerima dengan baik produk Penggugatpesanan Pasific HarvestBahwa setelan Produk

Tergugat l) memang sepenuhnya beritikad jahat;Tanggal 138 November 2012, Penggugat (in casu PT Ancol Terang MetalPrinting Industri) dengan surat elektronk (email) telah menagihkan piutangnyakepada Pasific Harvest yaitu sejumlah Rp 3.462.685.198,00 dan USD2.600.574,74;Tanggal 14 November 2012, Penggugat (in casu PT Ancol Terang MetalPrinting Industri) dengan surat elektronik (email) telah meminta Sherly Kho (incasu Tergugat Il) untuk dalam bulan November 2012 tersebut membayarkankepada Penggugat

Namunyang terjadi adalah Aminoto (in casu Tergugat ) telah menolak untukmembicarakan mengenai utangutang Pasific Harvest kepada Penggugat (incasu PT Ancol Terang Metal Printing Industri) dengan berdalin dan berkilah(yang oleh karenanya semuanya itu tidak lain dan tidak bukan hanyalahsekedar isapan jempol belaka dan upaya licik untuk mengelak darikewajibannya membayar utangutang Pasific Harvest kepada Penggugat (incasu PT Ancol Terang Metal Printing Industri) ada sebagian kecil dari produkpenggugat

Pemberian jaminanjaminan oleh Pasific Harvest kepada Penggugat (incasu PT Ancol Terang Metal Printing indonesia) atas setiao dan semuapembayaran utangutang Pasific Harvest kepada Penggugat (in casu PTArcol Terang Metal Printing Indonesia);99.

BywAncol Terang, hal mana telah membuat mentah segala daya dan upaya sertakomunikasi yang selama ini telah dibangun dan dijalin oleh Penggugat (incasu PT Ancol Terang Metal Printing Indonesia) untuk membuat Aminoto (incasu Tergugat 1) mau melakukan membayar seliap dan semua utangutlangnya kepada Penggugat (in casu PT Ancol Terang Metal PrintingIndonesia);100.Bahwa setelah sedemikian lamanya tidak ada sama sekali upaya apapunyang dilakukan oleh Aminoto (in casu Tergugat I) dan Sherly Kho (in casuTergugat

Nomor 2447 K/PDT/1994tanggal 27 Juni 1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/PDT/1998 tanggal20 September 2001 yang kemudian sesuai dengan penetapan Nomor 148/EKS/1993/PN.Sby. jo Nomor 258/Pdt.G/1992/PN.Sby. yang dikeluarkan oleh Ketua PengadilanNegeri Surabaya tertanggal 24 Januari 2005 oleh karena berakhimya pemberian kuasamaka sesuai tugas likuidatur incasu Penggugat berhasil telah melakukan pemberesandan penataan pengembalian assetasset dibawah pengelolaan likuidatur LokaPamitran tanah

tanpa seijin danpersetujuan Penggugat incasu Loka Pamitran sehingga terbitlah Sertipikat Hak PakaiNomor 13/Genteng yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya / ipso facto harusnyasesuai penggunaan sebagian saja yaitu bangunan gedung sebatas + 536 m?

yangdiajukan permohonan hak, dengan demikian tindakan Tergugat I atas terbitnya10.Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/ Genteng secara keseluruhan sehingga jelas jelasmerugikan Penggugat incasu Loka Pamitran dengan demikian Sertipikat Hak PakaiNomor 13/ Genteng adalah cacat hukum dan sertipikat tidak mempunyai nilaikekuatan hukum;Bahwa oleh karena diajukan permohonan hak tanpa seijin dan sepertujuan kemudianditerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13 menjadi hak Tergugat I sehinggaPenggugat kehilangan penghasilan

tanpa seijin dan persetujuan dari PemohonKasasi/Penggugat incasu Loka Pamitran yang waktu itu diwakili oleh R.

Penggugat incasu Loka Pamitrandengan demikian sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Genteng adalah cacathukum dan sertipikat tidak mempunyai nilai kekuatan hukum; Padahalfaktanya Tergugat I (BPN) secara diamdiam tanpa ijin dan persetujuanHal. 17 dari 21 hal.

Di satu sisi PENGGUGATmenyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja adalah tidaksah dan batal demi hukum sehingga 'sepatutnya dan sewajarnyaPENGGUGAT menuntut agar tetap dapat bekerja kembali diperusahaan incasu.

Smelting incasu PENGGUGAT sebagaimanapada Surat Keputusan Direksi No. 114/NP.X/2013, tertanggal 09Oktober 2013 didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut :A. Masalah dugaan kebocoran gas di Perusahaan1) Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan kegiatankegiatan yang merugikan perusahaan incasu TERGUGAT, salah satunyamembuat dan menandatangani pernyataan dan kesepakatanpemberian ganti rugi kepada warga desa Roomo.

Pembuktian adanya unsurkesalahan perusahaan incasu TERGUGAT sehinggamenimbulkan/menyebabkan kerugian ini penting sekali(substansial hubungan kausal) mengingat di lokasi tersebutbanyak pabrik lain yang juga berpotensi menimbulkan kerugianpada warga sekitar ;5) Bahwa, prinsip kehatihatian dan kecermatan tidak diterapkan olehPENGGUGAT bahkan PENGGUGAT dengan inisiatif sendiriberupaya menyelesaikan/menanggulangi masalah ganti rugi aquo tanpa prosedur tetap (tata cara/aturan) perusahaan incasuTERGUGAT

serta tanpa melibatkan dan/atau tanopa memintapersetujuan pimpinan di atasnya dalam struktur organisasi (i.c.jajaran direksi) ;6) Bahwa, dengan adanya berbagai tindakan PENGGUGAT tersebutmenimbulkan kerugian perusahaan incasu TERGUGAT baik dariaspek reputasi bisnis maupun finansial.

Di satu sisi PENGGUGAT menyatakan bahwa Surat PemutusanHubungan Kerja adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga 'sepatutnyadan sewajarnya PENGGUGAT menuntut agar tetap dapat bekerja kembali diperusahaan incasu TERGUGAT namun disisi lain, justru PENGGUGATmenuntut upah dan segala yang menjadi haknya selama Pekerja padaperusahaan incasu TERGUGAT dan selanjutnya dalam penyusunan positaGugatan PENGGUGAT terdapat ketidakjelasan dan ketidakcermatan terlihatGugatan a quo tidak sesuai antara posita gugatan

2014;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya adalah:I Alasan Pertama Kasasi:BahwaPengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum dalammemutuskan perkara perdata incasu

, karena tersuratt dengan tegas dan jelas bahwaHakim Tingkat Pertama tidak memeriksa dengan saksama dasar fakta (FetelijkeGrond) dan dasar hukum (Rechtelijk Grond) perkara incasu di Tingkat Pertama,tetapi hanya memberikan penguatan atas pertimbangan hukum dalam hal hubungankerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;Putusan Judex Facti Tingkat Pertama dimaksud di atas tidak sesuai denganmaksud, hakekat dan tujuan penerapan undangundang, terutama Pasal 23 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970

1) HIR junto Pasal 51UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 sehingga sudah sangat berdasar danberalasan hukum untuk dimohonkan kasasi atas putusan a quo sesuai maksudketentuan Pasal 30 huruf b dan c UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung RI, yakni membatalkan putusan karena badan pengadilan kelirudalam melakukan penerapan hukum dan lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan peraturan perundangundangan;II Alasan Kedua Pengajuan Kasasi:Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam putusan perkara incasu

Tanggal 26062014 Nomor 03dan Nomor 04 sehingga oleh satu dan lain Abd Rosyid Incasu Tergugatdengan ini membatalkan akta perjanjian dan akta pelepasan danpengoperan hak yang dibuat pada tanggal 26062014 Nomor 03 danNomor 04 dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung dari tanggalsekarang. Bahwa Abd Rosyid (Incasu. Tergugat) akan menyatakanmenandatangani kepada siapapun calon pembeli didepan Pejabat yangberwenang dengan harga Rp.9.500.000.000, (Sembilan milyar limaHal. 43 dari 58 hal.

Bahwa Abd Rosyid (Incasu. Tergugat) menjamin bahwapernyataan yang tersebut diadakan akta ini telah diketahui dan disetujuioleh seluruh Ahli Waris Alm Muhanih Binti Muhadi.

Bahwa apabila pernyataan Abd Rosyid (Incasu Tergugat) tidakdan para ahli waris tidak setuju terhadap pernyataan Abd Rosyid(Incasu Tergugat) yang tersebut didalam akta ini maka segala akibathukum yang terjadi akan menjadi tanggung jawab Abd Rosyid (IncasuTergugat) sepenuhnya dan wajid mempertanggung jawabkannyadihadapan hukum yang berlaku.3.

Rosyid (Incasu Tergugat) dengan ManumpakSianturi, S.H., M.H., M.M., (Incasu Turut Tergugat) telah bersetuju untukdan dengan ini membuat perjanjian Pengikatan JualBeli atas tanahsebidang tanah Hak Milik Adat C.4719 Persil 32 S.III Luas lebih kurang37.500. m2 di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kodya JakartaUtara.4.

Rosyid (Incasu Tergugat) adalah kuasa dari seluruhAhli Waris Muhanih Binti Muhadi (dalam Akta Pengoperan Hak disebutpihak pertama) terjadi perjanjian Pengoperan Hak dengan ManumpakSianturi, S.H., M.H., M.M., Incasu Turut Tergugat (dalam AktaPengoperan Hak disebut Pihak kedua) yang isinya: Pihak pertama (Incasu Tergugat) dengan ini memindahkan,menyerahkan, Dan mengoperkan kepada pihak kedua (IncasuHal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 612/Padt.G/2020./PN Jkt.