Menyatakan perjanjian bersama perhitungan kompensasi pensiundipercepat dan perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja adalahtidak sah dan batal demi hukum pada daftar berikut:a. Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Janiwati Br. SitepuNomor 707/HCII/ADM/2017:Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 305 K/Padt.SusPHI/2020Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr.

., tertanggal 15 Maret 2017:Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Budi Winarsih Nomor717/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan Redy Rustamadji Nomor499/HCIIVYADM2017;Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PT Sucofindo(Persero) dengan sdr.

., tertanggal 15 Maret 2017:Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Budi Winarsih Nomor717/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan Redy Rustamadji Nomor499/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PT Sucofindo(Persero) dengan sar. Ineke Widiyanti Nomor 711/HCIII/ADM/2017.

,tertanggal 15 Maret 2017;Menyatakan pendaftaran perjanjian bersama perhitungan kompensasidan perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanoleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum pada daftardibawah ini:Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Janiwati Br. SitepuNomor 707/HCII/ADM/2017:Halaman 12 dari 19 hal. Put.

., tertanggal 15 Maret 2017:Perjanjianjian Bersama Perhitungan Kompensasi PensiunDipercepat antara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. BudiWinarsih Nomor 717/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan Redy Rustamadji Nomor499/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PT Sucofindo(Persero) dengan sdr. Ineke Widiyanti Nomor 711/HCIII/ADM/2017.

Putusan Nomor 783/B/PK/Pjk/2019Put110760.99/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2013 untuk Permukaan Bumiyang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Penggugat(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 24.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk

Perhitungan PBB 24.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 9.632.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 48.162.288 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110760.99/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) W/hNJOP untuk Perhitungan PBB 31.329.012.000,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 783/B/PK/Pjk/2019NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 31.329.012.000,00 4 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 12.531.604.800,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 62.658.024,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang terhutang 62.658.024,00Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 250.315.100,003.

PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 31.329.012.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 31.329.012.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 12.531.604.800,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 62.658.024,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang Terhutang 62.658.024,002 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 250.315.100,003 Lebih Bayar (187.657.076,00) Menimbang, bahwa berdasarkan

.> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014 := 2 bulan X Rp 90.000,00 =Rp 180.000,00;> Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014 := 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar: Rp 2.190.000,00 Perhitungan Upah yang belum terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar : Rp 2.700.000,00> Perhitungan Upah yang belum terbayar

X Rp 71.000,00 =Rp 142.000,00; Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014 := 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar Rp 2.190.000,00 Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015: 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar Rp 2.700.000,00 Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2016 : Januari2016 s/d Juli 2016 : 7 bulan X Rp 3.037.500,00= Rp 21.262.500,00

Khusaini> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014:= 2 bulan X Rp 90.000,00 =Rp 180.000,00; Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014:= 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar: Rp 2.190.000,00 Perhitungan Upah yang belum terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar : Rp 2.700.000,00 Perhitungan Upah yang belum terbayar

Dai Wahyudi> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014 := 2 bulan X Rp 73.000,00 = Rp 146.000,00;> Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014:6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar Rp 2.190.000,00> Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar Rp 2.700.000,00 Perhitungan Upah yang belun terbayar

Ahmad Alfan> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014:= 2 bulan X Rp 71.000,00 =Rp 142.000,00; Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014:= 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar Rp 2.190.000,00> Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar Rp 2.700.000,00> Perhitungan Upah yang belun terbayar

Oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima oleh PengadilanPajak;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan KeberatanBahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/Dikurangi Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)Penghasilan Neto 1.063.240.979.383 0 1.063.240.979.383Kompensasi Kerugian 478.680.656.545 (116.324.280.858) 595.004.937.403Penghasilan Kena Pajak 584.560.322.838 (116.324.280.858) 468.236.041.980PPh Terutang 175.350.596.600 (34.897.284.300) 140.453.312.300

dana cadangan piutang tak tertagihsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diaudit oleh AkuntanPublik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang taktertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telahdiperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial ;Halaman 11 dari 17 halaman.

dana cadangan piutang tak tertagihtelah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan,dalan perhitungan rugi laba komersial.

Bahwa dengan demikian karena dalam penghitungan beban cadangan piutangyang nyatanyata tidak dapat ditagih tidak memperhitungkan piutang yang telahdihapuskan secara komersil pada tahun 2003 dan 2004, maka perhitungan PPAPseharusnya tetap mengikuti angkaangka dalam Laporan Keuangan auditedtersebut;16.

Bahwa perhitungan kompensasi kerugian yang dilakukan antara Majelis Hakimdan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan tahun2001 adalah sama yaitu. saldo sampai dengan tahun 2001 sebesar(Rp.986.502.659.259,00), sedangkan untuk tahun 2002 dan 2003 terdapatsengketa ;5.

Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayar akibat penetapan perhitungan bea keluar atas ekspor yang Pemohon Banding lakukan.2. Bea keluar atas barang yang diekspor oleh PT. XXX sudah sesuai saat barang tersebutsehingga tidak diperlukan penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang.3.

Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.5. Penetapan kembali bea keluar oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak berdasarkan peratuketentuan yang berlaku.

/atau Harga Ekspor yang berlaku padaPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.Ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaKeluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalarpaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalkekurangan pembayaran Bea

melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menSPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan peperhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atauSeksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukudipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan bukti tersebut antara lain:e Surat Tanda Bukti

PEB yang telah didaftarkan kePabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak November 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut := Rp 542.120.608,00= Rp 433.696.486,00= Rp 108.424.122,00= Rp 10.842.412,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak November 2004sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut : Pajak MasukanRp 46.662.970,00 Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan bahwa

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakNovember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untukMasa Pajak November 2004 adalah sebesar Rp124.493.249,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar yang telahdilunasi oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001546.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK30/BC/2017 tanggal

Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK30/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017 sehingga seluruh jumlah BeaKeluar diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding);Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 121/B/PK/Pjk/20202.

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbanding sebagaimanatertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK30/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017 telahmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 9Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 dan Pasal 17ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER32/BC/2014

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK30/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan SPKPBK30 yang disebabkan perbedaan jumlahdan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000033 tanggal 30 Juli2017 yang berisi taginan bea keluar sebesar Rp2.214.980.000,00; tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan

maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelahdikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masingmasing MasaPajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secarapasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masingmasing Masa Pajak maka perhitungan

Rp2.512.432.252,00);bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding,penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dan faktafakta yang terungkap dalam persidangan, terbuktibahwa untuk Masa Pajak Juli 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya PromosiBarang2Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut adanya di MasaPajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;bahwa perhitungan

Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impor455.584.602.047 d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan )c.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 455.584.602.00472 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 41.890.047.685b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 53.522.496.702c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 53.522.496.702e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (11.632.449.01 7)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (11.676.680.437)b.

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Maret 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut := Rp647.877.747,00= Rp518.302.198,00= Rp129.575.549,00= Rp 12.957.556,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Maret 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak MasukanRp 52.605.465,00 Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan bahwa

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakMaret 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Maret 2004 adalah sebesar Rp103.628.896,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku = Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan BakuImpor = 108.791,00di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Agustus 2009 adalah sebesar Rp112.144.395,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 108.791Harga ratarata per kg bahan

(PM PK) bahwa datam Surat Bandingnya, perhitungan didasarkan harga jurat ditambah bea masuk dima:Pemohon Banding menyatakan bahwainilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan Harg.Jual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan tarif waste (Harga Jual x 5%) sehingga untukpenghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%), sehingga diperolehperbandingan perhitungan antara

Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp0,00 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana

dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 77.805 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

Pajak Menurut Surat Keputusan Keberatan dan Perhitungan PajakMenurut Pemohon Banding; KeteranganPerhitunganSK KeberatanPerhitunganMenurut PB 1.

Perhitungan PPN Kurang Bayar53.025.787.231,0050.213.660.302,00 a. PK yang harus dipungut/dibayar sendiri1.553.530.610,001.553.530.610,00 b. Dikurangi : b.1Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan2.328.814.794,003.912.989.993,00 d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan2.328.814.794,003.912.989.993,00 e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (775.284. 184,00) (2.359.459.383,00) 3. Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya3.270.634.811,003.270.634.811,00 b.

Perhitungan kembaliPajak Masukansebesar 2.244.130.839,00 659.955.640,00 Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak:1.1.I.1.Penjualan ke FKS yang kurang lapor sebesar Rp2.812.126.929,00Bahwa penjualan ke PT FKS Multi Agro Tbk.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkansebesar Rp3.912.989.993,00 sesuai perhitungan Pemohon Bandingkarena Pemohon Banding tidak bisa menjelaskan mengapa terjadiselisin sebesar Rp331.576,00.

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding 08/RWI/PAJAK/IX/2013 tanggal 9 September 2013 menghitung PajakMasukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp3.912.989.993,00lebih kecil daripada perhitungan Majelis sebesarRp3.913.321.569,00 sehingga Majelis tetap menggunakanperhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesarRp3.912.989.993,00 sesuai perhitungan Pemohon Banding karenaPemohon Banding tidak bisa menjelaskan mengapa terjadi selisihsebesar Rp331.576,00.

Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah sebesar 4 (empat) bulan upah, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :------------------------------------------------------------------ Sehingga jumlah seluruhnya yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 11.110.000,- + Rp. 11.110.000,-= Rp. 22.220.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);----

Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) bendel berkas perhitungan dan 3 (tiga) bendel berkas nasabah, dikembalikan ke KSP Bhakti Mulya Cabang Sukowono Kabupaten Jember melalui saksi Soeprapto, SE;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa SUGIYONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta denganperintah agar Terdakwa tetap ditahan;3 Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) bendel berkas perhitungan

Mitsubhisi Eternatahun 1989, 2 (dua) unit sepeda motor dan tanah kavlingan serta rumah;e Bahwa cara Terdakwa yaitu dari rentang waktu tahun 2009 sampi dengantahun 2013 Terdakwa selaku Ketua KSP BHakti Mulya Sukowonomenerima pelunasan kredit dari kurang lebih 42 (empat puluh dua) nasabahnamun uangnya tidak disetor ke kasir sedangkan jaminannya dikeluarkanlangsung oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada nasabah;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1(satu) bendel berkas perhitungan

SUGIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orangyang memegang barang itu berhubung dengan jabatannya;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIYONO oleh karena itu denganpidana penjara selama ( satu) tahun dan 10 ( sepuluh ) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) bendel berkas perhitungan

Dolo Barat Kab.Sigi tersebut; Bahwa saksi tidak tahu kenapa data hasil perhitungan padatersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan; Bahwa setelah penghitungan suara dilakukan dan dituangkandalam Formulir C1 salinan lalu diserahkan ke kecamatan dan diterimaoleh pihak PPK;= Bahwa yang menyaksikan perhitungan suara di TPS 1 adalahAnggota KPPS beserta saksi dari partai dan masyarakat sekitar; Bahwa pada perhitungan suara ditingkat PPS dan PPK saksiselaku KPPS tidak dipanggil untuk menyaksikan;=

Ardianto pada Formulir DAA1 salinan adalah 11Suara; Bahwa atas selisin data tersebut, saksi berkeyakinan data formulirC1 salinan yang saksi miliki yang benar; Bahwa saat perhitungan di TPS 2 tidak ada saksisaksi maupunmasyarakat yang keberatan atas perhitungan hasil suara di TPS 2 DesaLuku Kec. Dolo Barat Kab.

Ardianto padaFormulir DAA1 salinan adalah 6 Suara;= Bahwa atas selisih data tersebut, saksi berkeyakinan data formulirC1 salinan yang saksi miliki yang benar; Bahwa saat perhitungan di TPS 2 tidak ada saksisaksi maupunmasyarakat yang keberatan atas perhitungan hasil suara di TPS 2 DesaPesaku Kec. Dolo Barat Kab.

Sigi tersebut;= Bahwa saksi tidak tahu kenapa data hasil perhitungan padatersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan;= Bahwa setelah surat suara dihitung dan dituangkan dalamFormulir C1 salinan lalu diserahkan ke kecamatan dan diterima olehpihak PPK;= Bahwa yang menyaksikan perhitungan suara di TPS 2 adalahAnggota KPPS beserta saksi dari partai dan masyarakat sekitar;= Bahwa pada perhitungan ditingkat PPS dan PPK saksi selakuKPPS tidak dipanggil untuk menyaksikan;= Bahwa pada perhitungan suara

26 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl= Bahwa setelah perhitungan suara oleh PPS, semua anggota PPKbersama Terdakwa menandatangani formulir DAA1 tersebut dan tidakada keberatan dari pihakpihak akan hasil perhitungan suara tersebut; Bahwa perhitungan dan Pengisian data Formulir DAA1 oleh PPSsudah sesuai prosedur;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangansaksl;13.

Bahwa kemudianTermohon kasasi/semula Penggugat menolak perhitungan dan penilaianHalaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 174 K/Pdt/2015yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai untuk menghitung nilai perbaikanrumah yang mengalami kerusakan. Para warga yang rumahnyamengalami kerusakan dapat menerima perhitungan dari Kantor JasaPeniai (vide Bukti T.!

Nomor 5 s/d 13), sementara Termohon Kasasimenolak dan ia Termomohon Kasasi membuat perhitungan sendiridengan rincian yang dibuat sendiri, bukan rincian perhitungan perbaikanbagianbagian yang mengalami kerusakan, tetapi perhitungan atasdasar pembangunan rumah baru dengan berpatokan pada ahli WillySuretno yang berhitung dengan patokan pembangunan gedung danperumahan (ahli yang dihadirkan oleh Termohon kasasi adalahKonsultan Gedung dan Perumahan);3.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yangdikuatkan dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, denganmengabulkan tuntutan ganti rugi dari Termohon kasasi/semulaPenggugat/Terbanding sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta) adalah keliru dan salah;Perhitungan Termohon Kasasi tersebut (vide Bukti P7) adalahperhitungan pembangunan rumah baru, bukan perhitungan atas dasarperbaikan/renovasi.

Bahwa apabila kalkulasi perhitungan didasarkan atasperbaikan/renovasi, tentu hitunghitungannya tidak sebesar tuntutan danperhitungan Termohon Kasasi yang sebesar Rp450.000.000,00. Adalahsangat tidak adil dan merugikan Pemohon Kasasi, apabila kerusakanrumah Termohon Kasasi dihitung dengan perhitungan pembangunanHalaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 174 K/Pdt/2015rumah baru padahal cukup dengan renovasi, yang tentu saja biayaperbaikan/renovasinya tidak sebesar perhitungan pembangunan rumahbaru;5.

Bahwa apabila mengacu kepada perhitungan dari Kantor Jasa Penilai(independen) dan keterangan saksi Surjanto dan saksi Wonga Grohosebagaimana tersebut di atas, biaya perbaikan/renovasi rumahTermohon Kasasi yang mengalami kerusakan tersebut tidak lebih dariRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasangan Batu Kali 1 : 4, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak2.767,63 m dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak2.850,81 m8 ;d. Plesteran, pengukuran berdasarkan MC.100 sebanyak 4.290,68 m? danpengukuran berdasarkan As Built Drawing sebanyak 3.944,07 m? ;Hal. 16 dari 74 hal. Put. No. 1394 K/Pid.Sus/2008e. Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkanMC.100 sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As BuiltDrawing sebanyak 3.378 batang ;f.

Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawingsebanyak 6.149 batang ;g. Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkanMC.100 sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As BuiltDrawing sebanyak 8.694 meter ;h.

Pasangan Batu Kali 1 : 4, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak2.767,63 m dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak2.850,81 ms ;d. Plesteran, pengukuran berdasarkan MC.100 sebanyak 4.290,68 m? danpengukuran berdasarkan As Built Drawing sebanyak 3.944,07 m? ;Hal. 35 dari 74 hal. Put. No. 1394 K/Pid.Sus/2008e. Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkanMC.100 sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As BuiltDrawing sebanyak 3.378 batang ;f.

BA/BRR.PBPP/2006, tanggal 21 Aprill 2006 ;Perhitungan Progress Fisik 100% ;Hal. 46 dari 74 hal. Put.

XXX sudah sesuai saat barangtersebut diekspor sehingga tidak diperlukan penetapan kembali perhitungan beakeluar atas ekspor barang.e Atas barang yang diekspor tersebut selurunnya sudah berada didalam kawasanpabean dan dalam Statement Of Facts jelas terlinat bahwa barang yang dieksportersebut pada tanggal dimaksudkan masih dan Baru selesai diinspeksi pihakperkapalan dan hal ini terjadi diluar kendali Pemohon Banding.e Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai dengan peraturan yangberlaku.Menurut

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kKewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1): Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea KaluarPasal 6 ayat (2): Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor: 003278 tanggal 29 Desember 2009Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

TARIF BEA KELUAR DAN HARGAEKSPORBahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar : Rp9.565.904.334,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp4.027.739.000,003.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalahsebagai berikut:e PEB Nomor

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor

: 002215 tanggal 27 Mei 2010, Tarif Bea Keluar 4,5 %;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMK Nomor: 936/KM.4/2010 tanggal 31 Mei 2010tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008

Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi eksporbukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuaidengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturanyang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

perhitungan tidakjadi dilakukan, dan Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan perhitunganVolume yang telah di keijakan Penggugat, setelah disetujui Penggugat, akantetapi tidak terlaksana perhitungan bersama yang di maksud.5.

akan melakukan pengukuran/perhitungan bersama terhadapvolume perkeijaan yang sudah di kerjakan Penggugat, setelah perayaan Imlek(pada bulan Februari) tersebut.7.

Bahwa dari hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh Penggugat yang didampingi oleh tukang ukurnya sdr. Samsuri, dan Tergugat di didampingitukang ukurnya Sdr.

Menyatakan perobuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidakmengakui volume hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi yang didampingi oleh tkangnya sdr. Samsuti,dan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didampingi tukangukurnya sdr.

Foto copy data perhitungan cut, tanggal 28 Januari 2015 dan data perhitunganfill, 28 Januari 2015, yang dibuat oleh PT. Salam Damai (Bukti T/PR5) ;10.Foto copy hitungan volume potong/timoun PT. Salam Damai, opname 2, 22Maret 2015 (Bukti T/PR6) ;11.Foto copy Berita Acara Join Survey/Pengukuran Situasi PT. Salam Damai(Bukti T/PR7) ;12.Foto copy perhitungan kelebihan bayar, yang dibuat olen Kim Siang, DirekturPT. Salam Damai (Bukti T/PR8.1) ;13.