Ditemukan 44871 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 02-03-2023 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan PN NABIRE Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 27 Maret 2023 — Penggugat:
Muhammad Yunus
Tergugat:
Sukiran
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
71 — 5
  • Penggugat:
    Muhammad Yunus
    Tergugat:
    Sukiran
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 28-07-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN Cikarang Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Ckr
Tanggal 22 Januari 2024 — Penggugat:
Slamet urip widodo
Tergugat:
Slamet
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
29 — 22
  • Penggugat:
    Slamet urip widodo
    Tergugat:
    Slamet
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-05-2021 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/Pdt/2021
Tanggal 5 Mei 2021 — BUDIWIJONO, DKK Lawan PUNTA ARDIANA
197 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN JAWA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGAWI, tersebut;
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
sahala lumban tobing
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Administrasi Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi
74 — 23
  • Penggugat:
    sahala lumban tobing
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Administrasi Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi
    Makasar jakarta Timur13570 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor008/RBP/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020,yang selanjutnya disebutsebagai PenggugatLawanMenteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia cq Kantor Wilayah Agraria Dan TataRuang (atr) Badan Pertanahan Nasional (bpn) ProvinsiJawa Barat cq. Kepala Kantor Administrasi Tata Ruang (atr)Badan Pertanahan Nasional (bpn) Kabupaten Bekasi,tempat kedudukan Komplek Lippo Cikarang Blok B4, JI.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 22-06-2023 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 02-03-2024
Putusan PN MALANG Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Mlg
Tanggal 29 Februari 2024 — Penggugat:
Roy Rafidianta
Tergugat:
Lilik Suprapti
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Malang
113 — 95
  • Penggugat:
    Roy Rafidianta
    Tergugat:
    Lilik Suprapti
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Malang
Pengadilan PN TANJUNG Perdata
Register : 15-08-2014 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 15-08-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor 158/Pdt.P/2013/PN.Tjg
Tanggal 11 Juli 2013 — TATRA JAYA Tempat lahir di Tabalong, pada tanggal 14 Juni 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Jalan Putri Zaleha No.44 Rt.06, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai----------PEMOHON;
83 — 7
  • - Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- Memberi ijin kepada pemohon TATRA JAYA sebagai ayah kandung (wali secara hukum) yang sah dari anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Akbar Habibie serta Rizka Rahmawati untuk menjaminkan atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor:668 dikeluarkan oleh kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Tabalong; - Membebankan ongkos permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu
    48 Tahun 2009,Kitab Undangundang Hukum Perdata, serta Kitab UndangundangHukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundangundanganlain yang berkaitan;MENETAPKAN:e Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;e Memberi ijin kepada pemohon TATRA JAYA sebagai ayahkandung (wali secara hukum) yang sah dari anak yangmasih dibawah umur bernama Muhammad Akbar Habibie sertaRizka Rahmawati untuk menjaminkan atas sebidang tanahdengan sertifikat Hak Milik nomor:668 dikeluarkan olehkantor Sub Direktorat Agraria
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-02-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 12 Februari 2015 — AHMAD SHOLEH ; KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN ;
67 — 11
  • SUYADI, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional, Dampit, tanggal 16 Maret 2012, yang menerima SUUT; ----------------------14. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MAWAN, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional, Rembun, tanggal 26 Maret 2012, yang menerima SUUT; ---------------------15. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MESERI/P.RATEMO, uang
    sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional A/N.
    Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional, Rembun, tanggal 23 Maret 2012, yang menerima SUUT; ---------------------18. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari M.
    KOJIN, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional, Rembun, tanggal 15 Maret 2012, yang menerima SUUT; ---------------------19. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari B. SIARI, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional, Dampit, tanggal 6 Maret 2012, yang menerima SUUT; -----------------------------------20. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari P.
    LASIADI, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional, Dampit, tanggal 4 Maret 2012, yang menerima SUUT. -----------------------21. Rincian pengeluaran PRONA Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang beserta kwitansinya ; -----------------------------------------------------------------------------22.
    (PRONA) program Agraria Nasional A/N.
    KOJIN, uang sejumlahSatu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA)program Agraria Nasional, Rembun, tanggal 15 Maret 2012, yangmenerima SU UT; 19 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari B. SIARI, uang sejumlah SatuJuta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA)program Agraria Nasional, Dampit, tanggal 6 Maret 2012, yangmenerima SU UT; Putusan No. 96/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Halaman 5 dari 11220 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari P.
    Massal(PRONA) program Agraria Nasional A/N.
    KOJIN, uang sejumlahSatu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA)program Agraria Nasional, Rembun, tanggal 15 Maret 2012, yangmenerima SU UT; 19 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari B. SIARI, uang sejumlah SatuJuta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA)program Agraria Nasional, Dampit, tanggal 6 Maret 2012, yangmenerima SU UT; 20 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari P.
    KOJIN, uang sejumlah Satu Juta Rupiah,untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional,Rembun, tanggal 15 Maret 2012, yang menerima SU UT; 19 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari B. SIARI, uang sejumlah Satu Juta Rupiah,untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional,Dampit, tanggal 6 Maret 2012, yang menerima SU UT; 20 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari P.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 76/B/2021/PT.TUN.MKS
Tanggal 8 Juli 2021 —
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
92 — 29

  • Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-02-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 26/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
Supini
Tergugat:
Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
Intervensi:
Suryani Thamrin
206 — 123
  • Penggugat:
    Supini
    Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
    Intervensi:
    Suryani Thamrin
    haltersebut PENGGUGAT menemui SURYANI THAMRIN untuk melakukanklarifikasi masalah dan didapat keterangan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 03241/Sumampir akan diurus peralihan haknya, PENGGUGATberusaha membicarakan baikbaik tentang permasalahan tersebut tetapitidak tercapai kata kesepakatan, karena tidak ada kesepakatan dan terjadiklaim sepihak dari SURYANI THAMRIN, kemudian PENGGUGAT padatanggal 1 Maret 2017 melakukan pemblokiran pribadi Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 03241/Sumampir kepada Kantor Agraria
    Bahwa terhadap posita 4 dan 5, sesuai PP 24 Tahun 1997diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional no. 3 Tahun 1997 pasal(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanahbahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susunakan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikansalinan surat gugatan yang bersangkutan;(2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30(tigapuluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila
    dan telah dicocokkan dengan Asli atau Fotocopynya, yangdiberi tanda dengan T 1 sampai dengan T4 , sebagai berikut : Akte PPAT Nomor : 95/2017 tanggal 26 Mei 2017 yangdibuat oleh Doktor Agus Pandoman, SH., Mkn; (Copysesual Asli)Buku Tanah HM Nomor 03241 Kelurahan Sumampir,Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;(Copy sesuai Asli)Berita Acara Gelar Mediasi Nomor : 21/SKP/VIII/2017tanggal 1 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tim MediasiPardjo Wiyono, SH; (Copy sesuai Asli)Peraturan Menteri Negara Agraria
    Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafatan Tanahmenyebutkan :"(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalambuku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan RumahSusun akan dijadikan objek gugtaan di Pengadilan dengan menyampaikansalinan surat gugatan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, khusus mengenaipermohonan Pencatatan
    dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017Tentang Tata Cara Blokir dan Sita;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafataran Tanah(Permenag/KABAN No. 3 Tahun 1997), merupakan Peraturan yangmenindaklanjuti perintah ketentuan Paragraf 7 lainlain Pasal 46 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengandemikian
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 18-01-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN NABIRE Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Nab
Tanggal 14 Maret 2024 — Penggugat:
MARIAM HETARIA
Tergugat:
Oman
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
22 — 19
  • Penggugat:
    MARIAM HETARIA
    Tergugat:
    Oman
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 06-12-2021 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 45/G/TF/2021/PTUN.BNA
Tanggal 6 April 2022 — Penggugat:
1.Cut Badriah
2.Cut Asmiati AG
3.Keumalawati
4.Asmadi
5.Mas Intan
6.Syahril
7.Aldi Feriyal Farid
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
192 — 113
  • Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
  • Menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria
    dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
  • Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria
    dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 25-05-2022 — Putus : 02-02-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pmn
Tanggal 2 Februari 2023 — Penggugat:
PILI
Tergugat:
1.ADE SAPUTRA
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kakanwil Agraria dan, ….. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ketua Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung-Padang.
45 — 39
  • Penggugat:
    PILI
    Tergugat:
    1.ADE SAPUTRA
    2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kakanwil Agraria dan, .. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ketua Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung-Padang.
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman.
    6.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indones
Pengadilan PN SOASIU Perdata
Register : 06-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sos
Tanggal 18 Nopember 2021 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN PROVINSI MALUKU UTARA DI TERNATE C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN DI TIDORE
112 — 62
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN PROVINSI MALUKU UTARA DI TERNATE C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN DI TIDORE
    GUBERNUR MALUKU UTARA, beralamat diDesa Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, MalukuUtara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.q KEMENTRIANAGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN PROVINSIMALUKU UTARA DI TERNATE C.q KEMENTERIAN AGRARIA DANTATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA TIDOREKEPULAUAN DI TIDORE
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Jmb
Tanggal 9 Januari 2020 — Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kota Jambi (para tergugat)
126 — 40
  • Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kota Jambi(para tergugat)
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 21-06-2022 — Putus : 05-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smr
Tanggal 5 Desember 2022 — Penggugat:
SUTOMO
Tergugat:
MARTU
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
70 — 20
  • Penggugat:
    SUTOMO
    Tergugat:
    MARTU
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
HAMBALI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
83 — 46
  • Penggugat:
    RAHMAD MARYONO
    Tergugat:
    HAMBALI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Rahmad Maryono, bertempat tinggal di Jalan Suci RT 15/ RW 03,Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,Provinsi Papua, sebagai Penggugat ;Lawan:Hambali, dahulu bertempat tinggal di Kampung Sriwini, Distrik Nabire,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatdan keberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
    Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalam kuitansi,dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidak dapatmelakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut ke KantorTurut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kabupaten Nabire ;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 20-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/LH/2017
Tanggal 26 Oktober 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI., II. BUPATI KUTAI TIMUR., III. PT. TELEN;
455 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI., II. BUPATI KUTAI TIMUR., III. PT. TELEN;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja,Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. DEDDY SETIADY, S.H., jabatan Direktur PenangananPerkara Tanah dan Ruang;2. HADIAT SONDARA D, S.H., M.H., jabatan Kepala SubDirektorat Penanganan Perkara Tanah dan RuangWilayah ;3. JUANDA HERMAWAN, S.H., jabatan Kepala SeksiPenanganan Perkara Perdata Wilayah ;4. M.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 21 Januari 2020 — Diwakili oleh RICKY HOLIL. dkk
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
603 — 538
  • Diwakili oleh RICKY HOLIL. dkk
    Tergugat:
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokatyang berkantor di Jose Rizal & Partners, Jalan Letda Natsir,Cibubur Country Blok CLCR 21, Cikeas, Kabupaten Bogor;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, ~~ berkedudukan~ di JalanSisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SkuHK.03.02/IX/2019 tanggal 16 September 2019, memberikankuasa kepada:1.
    Bugi Riyantoro, S.H., Analis PerkaraTanah dan Ruang;Kesemuanya memilin alamat dan berkedudukan = diKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor159/PENDIS/2019/PTUN.JKT., tanggal 02 Agustus 2019, tentangLolos Dismissal; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
    Keputusan Tergugat tersebut merupakanpenetapan tertulis diterbitkan oleh Menteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Badan/Pejabat TataUsaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat:Konkrit : Keputusan Tergugat tersebut bersifat nyata, tidakabstrak dan ditujukan kepada Penggugat;Individual : Bahwa Keputusan Tergugat nyata ditujukan
    Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek gugatanadalah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 22 April 2019 Nomor1/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019 tentang Penetapan TanahTerlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor17/Tegal Ratu atas nama PT. Taman Harapan Indah terletak diDesa Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, ProvinsiBanten;b.
    JKT.pokoknya telah memberikan pendapat di bawah janji sebagai berikut:Bahwa penjelasan UndangUndang PokokPokok Agraria Pasal27 menyebutkan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang dengansengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya, kemudiandaripada penggunaan haknya. Jadi ada unsur sengaja dan tidakdigunakan sesuai dengan keadaan fungsi Sertipikat tersebut;Bahwa dalam UndangUndang PokokPokok Agraria Pasal 15dijelaskan tanah wajib dipelinara dan dijaga kesuburannya untuktanah pertanian.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 11-09-2023 — Putus : 29-01-2024 — Upload : 29-01-2024
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 99/G/2023/PTUN.BDG
Tanggal 29 Januari 2024 — Penggugat:
Adryan florenthyno
Tergugat:
Kantor Agraria dan Pertahanan Kota Bandung
Intervensi:
1.YOYOH SUPRIYATI
2.TEDDY OKTAFIAN
129 — 82
  • Penggugat:
    Adryan florenthyno
    Tergugat:
    Kantor Agraria dan Pertahanan Kota Bandung
    Intervensi:
    1.YOYOH SUPRIYATI
    2.TEDDY OKTAFIAN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 01-06-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 124/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 4 Agustus 2015 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA), 2. PT. MESKOM AGRO SARIMAS
39 — 28
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA), 2. PT. MESKOM AGRO SARIMAS
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIKINDONESIA (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA), berkedudukan di JalanSisingamagaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta, untukselanjutnya disebut sebagai ..................::060 TERGUGAT ;2.PT. MESKOM AGRO SARIMAS, diwakili oleh Ir.