Bahwa kemudianTermohon kasasi/semula Penggugat menolak perhitungan dan penilaianHalaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 174 K/Pdt/2015yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai untuk menghitung nilai perbaikanrumah yang mengalami kerusakan. Para warga yang rumahnyamengalami kerusakan dapat menerima perhitungan dari Kantor JasaPeniai (vide Bukti T.!

Nomor 5 s/d 13), sementara Termohon Kasasimenolak dan ia Termomohon Kasasi membuat perhitungan sendiridengan rincian yang dibuat sendiri, bukan rincian perhitungan perbaikanbagianbagian yang mengalami kerusakan, tetapi perhitungan atasdasar pembangunan rumah baru dengan berpatokan pada ahli WillySuretno yang berhitung dengan patokan pembangunan gedung danperumahan (ahli yang dihadirkan oleh Termohon kasasi adalahKonsultan Gedung dan Perumahan);3.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yangdikuatkan dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, denganmengabulkan tuntutan ganti rugi dari Termohon kasasi/semulaPenggugat/Terbanding sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta) adalah keliru dan salah;Perhitungan Termohon Kasasi tersebut (vide Bukti P7) adalahperhitungan pembangunan rumah baru, bukan perhitungan atas dasarperbaikan/renovasi.

Bahwa apabila kalkulasi perhitungan didasarkan atasperbaikan/renovasi, tentu hitunghitungannya tidak sebesar tuntutan danperhitungan Termohon Kasasi yang sebesar Rp450.000.000,00. Adalahsangat tidak adil dan merugikan Pemohon Kasasi, apabila kerusakanrumah Termohon Kasasi dihitung dengan perhitungan pembangunanHalaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 174 K/Pdt/2015rumah baru padahal cukup dengan renovasi, yang tentu saja biayaperbaikan/renovasinya tidak sebesar perhitungan pembangunan rumahbaru;5.

Bahwa apabila mengacu kepada perhitungan dari Kantor Jasa Penilai(independen) dan keterangan saksi Surjanto dan saksi Wonga Grohosebagaimana tersebut di atas, biaya perbaikan/renovasi rumahTermohon Kasasi yang mengalami kerusakan tersebut tidak lebih dariRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dasar penetapan PPh Pasal 21 Pusatsecara substansi dilakukan dengan menggabungkan perhitungan SPT Masadengan SPT Tahunannya baik cabang maupun pusat.

Terdapat perhitungan 2 (dua) kali atas angka SPT Pusat sebesarRp.1.290.971.189,00,3. Terdapat pengambilan angka SPM Lokasi sebesarRp.4.439.296.239,00 yang sudah diterbitkan SKPnya,4.

Terdapat kesalahan dalam pengisian angka "Jumlah PenghasilanBruto untuk Pegawai Tetap" yang seharusnya adalah sebesarRp.1.257.382.664,00 tertulis menjadi sebesar Rp. 12.573.826.664,00.bahwa setelah melihat sumber perhitungan koreksi Terbanding danmendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa, maka Majelismelakukan pemeriksaan sebagai berikut:bahwa atas pertanyaan Majelis dalam persidangan, Pemohon Bandingmengakui adanya selisih yang cukup besar antara SPM (lokasi) dan SPTTahunan (lokasi) karena

dasar hukum yangmendasari penggunaan angka estimasi dalam pengisian SPM.bahwa Majelis berpendapat, terlepas apakah angka SPM berasal dari angkaestimasi atau angka realisasi, sepanjang angka tersebut telah dilaporkan dalamSPM/SPT, maka angka tersebut valid untuk digunakan sebagai dasarpemeriksaan, dalam hal ini untuk menguji kewajiban perpajakan PemohonBanding.bahwa dengan demikian dapat dibenarkan jika Terbanding menggunakanangka SPM dalam memeriksa kewajiban perpajakan Pemohon Banding.bahwa dari perhitungan

koreksi Terbanding dapat diketahui bahwaTerbanding 2 (dua) kali menghitung SPM kantor pusat (Rp.1.290.971.189,00).bahwa hal tersebut akan menyebabkan pengenaan pajak berganda.bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk mengurangkan angkasebesar Rp.1.290.971.189,00 dari perhitungan koreksi Terbanding.bahwa atas pengambilan angka SPM Lokasi masa pajak Januari sampaidengan Desember 2008 sebesar Rp. 4.439.296.239,00 yang menurutPemohon Banding sudah diterbitkan SKPnya, Majelis berpendapat sebagaiberikut

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, Para Penggugat dan Tergugatmemenuhi Panggilan Sudinakertrans Jakarta Selatan, danSudinakertrans Jakarta Selatan meminta perhitungan versi ParaPenggugat untuk disampaikan pada pertemuan tanggal 31 Oktober2018;30. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 Para Penggugat menyerahkancontoh hasil perhitungan kepada Sudinaker Jakarta Selatan.

Menyatakan Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi PensiunDipercepat dan Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja adalahTidak sah dan batal demi hukum pada daftar berikut:a. Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT. Sucofindo (Persero) dengan Sdr. Janiwati Br. Sitepu No: 707/HCII/ADM/2017;b. Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT. Sucofindo (Persero) dengan Sdr. Bandi Sudarsono No: 507/HCII/ADM/2017;c.

Menyatakan Pendaftaran Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi danPerjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja yang dilakukan olehTergugat adalah Tidak sah dan batal demi hukum pada daftar dibawah ini:a.Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT. Sucofindo (Persero) dengan Sdr. Janiwati Br. Sitepu No: 707/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT. Sucofindo (Persero) dengan Sdr.

Peranjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT Sucofindo (Persero) dengan Sadr. Bandi Sudarsono No: 507/HCIl/ADM/2017;c. Peranjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT Sucofindo (Persero) dengan Sdr. Hendri Nedi Junaedi No: 702/HCII/ADM/2017;d. Peranjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT Sucofindo (Persero) dengan Sadr. Moh. Nafir No: 712/HCIII/ADM/2017;e.

Memerintahkan Tergugat membayar Uang Pesangon danhakhaklainnya kepada Penggugat dan Penggugat Il sesuai ketentuanketentuan dalam Peraturan Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagaiberikut :3.1.Penggugat (Sdr, Purnawan) :Uang Pesangon Dan Penggantian Hak : NO URAIAN PERHITUNGAN JUMLAH1 Pesangon ~ eR EE SNE. 2 EAL Rp. 34.400.000,00Penghargaan Masa Kerja Rp. 4.300.000,00 X 2 bulan Rp. 8.600.000,003 Penggantian Hak Rp.43.000.000,00 X 15 % Rp. 6.450.000,00JUMLAH Rp. 49.450.000,00 Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan

: NO URAIAN PERHITUNGAN JUMLAH 1 JHT BPJS TK 3,7% X Rp.4.300.000,00 X 24 bin Rp. 3.818.400,00 Uang Penggantian Hari Libur Sesuai Dengan Pasal 23 PP.

Nomor 7Tahun 2000 Tentang Kepelautan : NO PERIODE MASA KERJA PERHITUNGAN JUMLAH Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1110 K/Pdt.SusPHI/2020 1 28022017 s/d 28022019 4/30 X Rp.4.300.000,00 X 24 bin Rp. 13.760.000,00 Yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlahRp67.028.400,00 (enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu empatratus rupiah) secara tunai dan sekaligus ;3.2. Penggugat II (Sdr.

Doni) :Uang Pesangon Dan Penggantian Hak : NO URAIAN PERHITUNGAN JUMLAH1 Pesangon Rp. 5.300.000,00 X 3 bulan X 2 Rp. 31.800.000,003 Penggantian Hak Rp. 31.800.000,00 X 15 % Rp. 4.770.000,00JUMLAH Rp. 36.570.000,00 Selisin Upah Dengan Upah PKL URAIAN PERHITUNGAN JUMLAHRp.5.300.000,00 Rp.4.500.000,00 =Rp.800.000,00 X 24 bulan Rp.19.200.000,00Rp.800.000,00Perincian Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan :NO URAIAN PERHITUNGAN JUMLAH1 JHT BPJS TK 3,7% X Rp.5.300.000,00 X 24 bin Rp. 4.706.400,00 Perincian Uang

Penggantian Hari Libur Sesuai Dengan Pasal 23 PP.Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan : NO PERIODE MASA KERJA PERHITUNGAN JUMLAH 1 28022017 s/d 28022019 4/30 X Rp.5.300.000,00 X 24 bin Rp. 16.960.000,00 Yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Il sejumlahRp77.436.400,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribuempat ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus ;Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat danPenggugat Il terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan

SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak September 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 789.256.057= Rp 631.404.846= Rp = 157.851.211= Rp 15.785.121bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak September 2006sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan Rp 79.272.699Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakSeptember 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untukMasa Pajak September 2006 adalah sebesar Rp343.211.072,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

MENGADILI:DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Mei 2016 dengan alasan Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 huruf c yaitu uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dengan perincian dan perhitungan

Uang penggantian hak:15% x Rp.166.000,= Rp.24.900.000.d.Upah proses bulan juni 2016 sampai dengan bulan oktober 2016 sebesar Rp.5 x Rp. 10.000.000,= Rp.50.000.000,Memperhatikan perhitungan anjuran diatas, terdapat kesalahan perhitunganpada uang penghargaan masa kerja, seharusnya adalah 1 x 3 xRp.10.000.000, = Rp.30.000.000, bukan Rp.6.000.000.

sehinggaMajelis Hakim berpedoman pada gugatan Penggugat yaitu upah pokok Penggugatsesuai dengan gugatan Penggugat pada posita angka (21) sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan demikian masa kerja Penggugat 8 tahun dan 7 bulan,dan upah Penggugat sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Menimbang bahwa uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 huruf cberupa uang penggantian perumahan serta pengobatan serta perawatan yang wajibdibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan perincian dan perhitungan

Memerintahkan barang bukti berupa : - 1(satu) set daftar perincian pengembalian dan perincian perhitungan sisa hutang sales atas nama Terdakwa Rudi Arcanggi tertanggal 28 Desember 2013 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi uang pesangon kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:1. Uang Pesangon: 2 x 3 x Rp. 2.877.448.00 = Rp. 17.264.688.002.

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa November2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak November 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.151.DPP (80/100xDPP Pk) Rp 921.2Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 230.3PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa November 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juli 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juli 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.149.2DPP (80/100xDPP Pk) Rp 919.4Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 229.PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juli 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Januari 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK RpDPP (80/100xDPP Pk) RpSelisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,penjelasan

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Januari 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :1.316.1.053.263.26

teknis aktuariayang disepakati;Bahwa sampai dengan gugatan a quo ini diajukan Terbanding, baikTerbanding maupun Pembanding belum menyampaikan perhitunganhak dan kewajiban para pihak beradasarkan perhitungan aktuaria yangdisepakati;3.

Bahwa Pembanding melalui surat nomor 34/AKTPRSH/VII/2019tertanggal 1 Juli 2019 perihal Perhitungan Nilai Cut Off YayasanKesejahteraan Karyawan PT Garam Polis Nomor 62024 (Bukti T6),Tergugat/ Pembanding telah menyampaikan perhitungan nilai cut offsebesar Rp.6.262.283.387, dengan rincian sebagai berikut: Keterangan JumlahTotal Premi Rp.19.223.989.981,Total Biaya Rp.9.541.885.099,Total Klaim Rp.6.569.765.384,Total Investasi Rp.3.149.943.889,Saldo Akhir April 2019 Rp.6.262.283.387, 4.

Garam dari Bumiputera (Vide Bukti P40) yangisinya pada intinya menolak/tidak sepakat dengan Perhitungan Aktuariadari Perusahaan Pembanding/Tergugat;Metode perhitungan yang diajukan Pembanding/Tergugat sangat tidakmasuk akal dan hanya menguntungkan Pembanding/Tergugat, terbuktiperhitungan Nilai Cut Off tersebut dilakukan oleh Pembanding/Tergugatsendiri dan Gugatan a quo sedang berjalan di PN.

Bahwa, terhadap perhitungan Nilai Cut OffTerbanding/Penggugat yang diajukan olehPembanding/Tergugat telah Terbanding/Penggugat tanggapidengan Surat Nomor : 14.UM/YKK/VII/2019 tertanggal 29 Juli2019 Perihal : Penolakan Perhitungan Nilai Cut Off Polis No.6204 an. YKK PT. Garam dari AJB Bumiputera 1912 (VideBukti P40) yang isinya pada intinya menolak/tidak sepakatdengan Perhitungan Aktuaria dari PerusahaanPembanding/Tergugat, dan dalil ini sekaligus menjawab Point 5(lima);7.3.

Bahwa, keberatan Pembanding/Tergugat Point 4 halaman 7 haruslahditolak karena Metode perhitungan yang diajukan Pembanding/Tergugatsangat tidak masuk akal dan hanya menguntungkanPembanding/Tergugat, terbukti perhitungan Nilai Cut Off tersebutdilakukan oleh Pembanding/Tergugat sendiri dan Gugatan a quo sedangberjalan di PN.

Dengan demikian, nilai sengketaper bulan adalah Rp134.916.044.975,00 Rp109.512.850.799,00 = Rp25.403.194.176,00 /12 bulan = Rp2.116.932.848,00,2) Penyerahan pusat ke cabang yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa PajakFebruari 2008 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan TahunPajak 2008 yang juga diajukan Banding,b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (lebih bayar) (ad)Kelebihan Pajak yang sudah:0a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan) 0c.

Aspek Material. bahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukan dalamperhitungan PPh Badan,. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini, adalah perhitunganSKPKB PPN Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp565.675.522,00 yang tidak disetujuiseluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.

Keputusan KeberatanTerbanding Nomor: KEP797/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak danmenambah jumlah pajak terutang Pemohon Banding sehingga perhitungan PPN Masa PajakFebruari 2008 menjadi sebesar Rp569.807.194,00. Atas Keputusan tersebut PemohonBanding belum menerima, dan mengajukan Permohonan Banding dengan Surat Nomor:114/ASA/PJK/XT/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Bandingperhitungan PPN yang seharusnya adalah sebesar Nihil.

Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapatperbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang terutang menurut SPT adalahRp0,00/NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadi Lebih Bayar sebesarRp824.171.922,00 dan menurut Surat Banding tetap sebesar Rp824.171.922,00 (Cfm SuratBanding dalam sengketa PPh Badan halaman 18),. bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang

(1) dihitungberdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaranBea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saatpembayaran.Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor: 004830 tanggal 26 November 2010e Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor PabeanPemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

suaratidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugat telah mengajukanprotes/permohonan resmi untuk melakukan perhitungan ulang kepadaTergugat Ill, pada tanggal 25 April 2016.14.Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat Ill telan memberikanjawaban resmi yang intinya menolak melakukan perhitungan ulang denganalasan : Telah sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Perda Nomor 2 tahun 2015.

Penggugat dan Tergugat V),dibuktikan dengan penandatanganan semua berkas Berita Acara.17.Bahwa yang BENAR adalah : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara ditandatangani olehsemua pihak, yang isinya hanya memuat perhitungan jumlah pemilihyang hadir, yang ditandatangani sebelum acara Perhitungan Suara.Dalam dokumen ini sama sekali tidak mencantumkan perolehan suaramasingmasing calon. Berita Acara Perhitungan Suara, hanya ditandatangani oleh Tergugat (ic.

Sedang Penggugat, kedua orang saksi resmi, dansekretaris P2K atas nama : Petrus Purba, anggota P2K atas namaIswadi dan H Madiksan, tidak membubuhkan tanda tangan.18.Bahwa jawaban Tergugat Ill, yang dalam satu sisi adalah sebagai KetuaPanitia Pengawas Kecamatan, dan di sisi lain adalah sebagai Camat danbagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, adalah sangatPutusan No.64/Pdt.G/2016/PN.Lbp, Halaman 4keliru dengan menolak perhitungan suara ulang, dengan mengesahkankertas suara coblos tembus

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan perhitungan ulang kembaliatas perolehan suara calon Kepala Desa atas nama HENDRI PURBA(Tergugat V) dan TEBE HOLO PURBA (Penggugat) dengan kriteria suarasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.5. Memerintahkan Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk mengawasi pelaksanaanPerhitungan ulang perolehan suara calon Kepala Desa atas nama HENDRIPURBA (Tergugat V) dan TEBE HOLO PURBA (Penggugat) dengankriteria Suara Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.6.

Foto copy Surat Pengaduan dan Permohonan Perhitungan Ulang atassuara yang dinyatakan batal karena coblos tembus (sekaligus bukti tandaterima surat) yang diajukan Tebeholo Purba, tanggal 25 April 2016,selanjutnya diberi tanda Bukti P4 ;Foto copy Surat Badan Permusyawarahan Desa Tanjung Purba, tanggal 20April 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P5 ;Foto copy Surat Camat Bangun Purba No. 07 tanggal 3 Mei 2016 tentangPermohonan Perhitungan Ulang Surat Suara, selanjutnya diberi tandaFoto copy Peraturan

penyajian;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta hasilUji Kebenaran Materi (UKM) terungkap halhal sebagai berikut:bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesarUS$796,260.00 dikarenakan nilai pembelian material yang disajikan dalam SPT PPh Badanlebih besar dibandingkan dengan nilai penjualan yang disajikan dalam Laporan Keuangan, danPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti pendukung atas perbedaan tersebut,dengan perhitungan

Keuangan Selisihdalam USS dalam USS dalam USSRaw material 20,857,515 20,857,515 0Work in Process 20,612 20,612 0Finish Good 128,554 128,554 0Indirect Material 796,260 796,260Allowances Inv 137,804 137,804 0Jumlah 21,940,745 21,144,485 796,260 bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan penyajian tersebut tidak mengubah ataumenimbulkan perbedaan perhitungan Harga Pokok Penjualan dalam SPT PPh Badan yaknisebesar US$ 24,318,165.00 yang sama besarnya dengan Harga Pokok Penjualan dalamLaporan Keuangan;bahwa

Dalam transaksi terdapat beda waktu antara terjadinya pembelian, penjualan,pengakuan biaya dan saat pelunasannya.bahwa perhitungan atas selisih kurs tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Bandingberdasarkan sistem pembukuan yang taat asas sesuai dengan Pasal 28 UU KUP No. 6/1983sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000, mengacu pada standar akuntansi yangberlaku di Indonesia, serta didukung dengan buktibukti perhitungan yang konsisten;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak

selisih kurs dilakukan setiap akhir bulan,berdasarkan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan yang dterapkan secara taat azas, danpada saat pemeriksaan dan proses keberatan Pemohon Banding telah menyerahkan dokumenkepada Terbanding antara lain berupa General Ledger, Laporan Keuangan Audited, MappingLaporan Keuangan dan SPT, Rincian perhitungan selisih kurs, SPT PPN masa sertalampirannya;bahwa pada saat UKM, Pemohon Banding dapat menjelaskan dan menunjukkan rincianperhitungan selisih kurs sebesar

US$229.971.00, sedangkan sisanya sebesar US$ 80,897.00Pemohon Banding menyetujui koreksi oleh Terbanding;bahwa terhadap perhitungan selisih kurs sebesar US$229.971.00 Terbanding menyatakanPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti transaksi yang menjadi dasarperhitungannya, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran perhitungannya;bahwa menurut Pemohon Banding, buktibukti berupa daftar faktur pajak sebagai lampiran SPTPPN masa merupakan bukti transaksi yang menjadi dasar perhitungan

Akan tetapi ditolak karenatentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD KabupatenNagekeo tahun 2014 adalah mutlak kKewenangan KPU Kabupaten Nagekeo,yang harus digugat adalah kepada KPU Kabupaten Nagekeo. Lagi pulaPenggugat tidak pernah melakukan perhitungan suara, tidak pernah mengambilalih tugas KPU Kabupaten Nagekeo. Penggugat hanya menerimahasilperhitungan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Nagekeo.

Karena tentangHasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2014 adalah kewenangan KPU Kab.Nagekeo, Jika ada salah (penggelembungan suara) adalah kesalahan KPUHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.

Nagekeo) yang tidak professional danmelanggar hukum ;Bahwa terkait dengan Penggelembungan Suara Hasil Perhitungan PerolehanSuara pada Daerah Pemilinan Nagekeo 2 adalah Kewenangan KPU KabupatenNagekeo sebagai Penyelenggara Pemilu. Bukan Kewenangan Partai PolitikPDIP/Tergugat.)

Nagekeo karenakewenangannya, Penggugat hanya menerima Hasil Perhitungan yang dilakukanoleh KPU Kabupaten Nagekeo. Penggugat tidak pernah melakukan kesalahanapapun terkait dengan perhitungan suara pada Pemilu 2014.

Umum Daerah Kabupaten Nagekeo Saksi hadir sebagai saksidari PARTA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) dan dalam rapattersebut tidak ada keberatan mengenai hasil perhitungan Komisi PemilihanUmum Daerah Kabupaten Nagekeo dan hasil perhitungan Komisi PemilihanHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 9/Pat.G/2017/PN.

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

yang dipertahankan menurut perhitungan Majelis Rp 663.989.486.000Dasar Pengenaan Pajak cfm Majelis Rp 7.620.429.056,00bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa pajak masukan yang dapatdiperhitungkan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecualibahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasaPasal 80 ayat(1) huruf

PPN Kurang bayar Rp. 2.767.558.908,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 2.767.558.908,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 2.767.558.908.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 5.535.117.816,00Bahwa sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding, perhitungan SKPKBT Penyerahan BKP Dan/Atau JKP adalah sebagai berikut :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 74.699.859.937,00Penyerahan yang PPNnya

PPN Kurang bayar Rp. 145.399.953,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 145.399.953,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 145.399.953.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 290.799.906,00Perbedaan perhitungan yang utama adalah :1.

Koreksi positif atas PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesarRp.2.622.158.954,00, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksipositif yang dilakukan oleh Terbanding yang disebabkan oleh pemusnahanpenyisihan persediaan sebesar Rp. 26.221.589.547,00 yang tercantumdalam perhitungan laba rugi fiskal sebagai Koreksi Fiskal Negatifalasannya : BKP yang dimusnahkan tersebut tidak ada nilai tambahnyayang disebabkan rusak dan kadaluarsa sehingga tidak dapat dijual kepasar (terlampir persetujuan pemusnahan

Tahun 2008 (Laporan Auditor HLB Hadori) sebesar Rp. 4.990.282.150.tidak dilakukan koreksi saat dilakukan pemeriksaan oleh DirektoratJenderal Pajak.Melihat urutan diatas sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 (selama 4tahun) terdapat tidak konsistennya dalam pemeriksaan pajak sehingga dilakukankoreksi atas pemusnahan tersebut.Sehingga dengan demikian perhitungan pajak yang menurut Putusan PengadilanPajak C/Q Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak no.

PPN Kurang bayarKelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayarSanksi administrasi:Kenaikan Pasal 15(2) KUPJumlah PPN yang masih harus dibayarRp. 74.699.859.937,Rp. 555.205.956.705,Rp. 205.520.850,Rp. 630.111.337.492,Rp. 0.Rp. 630.111.337.492.Rp. 10.092.192.282.Rp. 32.605.542.539,(Rp. 25.280.909.165,)Rp. 7.324.633.374,Rp. 2.767.558.908.Rp. 0,Rp. 2.767.558.908.Rp. 2.767.558.908,Rp. 5.535.117.816,Sedangkan menurut perhitungan kami, perhitungan SKPKBT Pajak