Bahwa apabila dicermati perhitungan bunga dan denda Surat Panggilandan Peringatan III terjadi perhitungan bunga dan denda Rp. 530.680.863, Rp. 523.282.670, = Rp.7.398.193, ( tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah ) untukjangka waktu 1 (satu ) bulan ;8. a.

Bahwaternyata di dalam Surat Panggilan dan Peringatan , Il, Ill terjadiperhitungan bunga dan denda yang berbeda ;Bahwa dengan adanya perhitungan bunga dan denda yang berbedadengan perhitungan bunga dan denda para Penggugat maka paraPenggugat menurut hukum merasa dirugikan ;b. Bahwa oleh karena itu para Penggugat secara tegas agar diperhitungkanbunga dan denda oleh Tergugat dari awal secara terinci ;9.

Bahwa perhitungan bunga para Pemohon Kasasi / paraPembanding / para Penggugat tetap bertahan pada gugatan daripara Pemohon Kasasi / para Pembanding / para Penggugat.Bahwa para Pemohon Kasasi / para Pembanding / para Penggugat mohonkepada Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat agar menjelaskansecara rinci terhadap perhitungan bunga dan denda agar perkaraperhitungan bunga makin jelas.4.

Bahwa para Pemohon Kasasi / para Pembanding / para Penggugatdengan tidak mengajukan keberatan pada saat pemberitahuanbukan berarti setuju terhadap perhitungan bunga dan denda dariTermohon Kasasi / Terbanding / Tergugat I.Bahwa menurut hukum keberatan suatu masalah tidak adanya batasanwaktu oleh karena ini perkara perdata.5.

Bahwa dengan mengajukan gugatan di Pengadilan NegeriSukoharjo para Pemohon Kasasi / para Pembanding / paraPenggugat baru mempermasalahkan perhitungan bunga.Bahwa dalam hal ini dibenarkan oleh hukum.Bahwa para Pemohon Kasasi / para Pembanding / para Penggugat tetapbertahan pada perhitungan bunga dan denda didalam surat gugatan paraPemohon Kasasi / para Pembanding / para Penggugat.Bahwa walaupun para Pemohon Kasasi / para Pembanding / paraPenggugat tidak mengajukan bukti perhitungan bunga dan denda

Putusan Nomor 783/B/PK/Pjk/2019Put110760.99/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2013 untuk Permukaan Bumiyang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Penggugat(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 24.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk

Perhitungan PBB 24.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 9.632.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 48.162.288 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110760.99/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) W/hNJOP untuk Perhitungan PBB 31.329.012.000,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 783/B/PK/Pjk/2019NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 31.329.012.000,00 4 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 12.531.604.800,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 62.658.024,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang terhutang 62.658.024,00Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 250.315.100,003.

PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 31.329.012.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 31.329.012.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 12.531.604.800,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 62.658.024,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang Terhutang 62.658.024,002 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 250.315.100,003 Lebih Bayar (187.657.076,00) Menimbang, bahwa berdasarkan

28 Oktober2016 dengan Nomor : 813/085.4, perihal Rincian Purna Bakti danmenjelaskan terjadinya perbedaan perhitungan purna bakti dan tunjangancuti pada point (3) huruf a dan b disebutkan :a.

Asuransi purna jabatan periode II Perhitungan asuransi purna jabatan Rp. 123.120.053, Dibayar PT.

Jakarta Tourisindo, sebesar Rp. 168.055.236,Selisih (lebih bayar), sebesar Rp. 1.577.160, Asuransi purna jabatan periode II Perhitungan asuransi purna jabatan Rp. 123.120.053, Dibayar PT.

Uang Purna Jabatan/Uang Pesangon danPengganti Cuti yang di bayarkan oleh Tergugat;Bahwa perhitungan Uang Purna Jabatan/Uang Pesangon dan PenggantiCuti harus terlebin dahulu mendapat persetujuan dari KomisarisPerusahaan dan BP.

Uang Puma Jabatan/Uang Pesangon danPengganti Cuti yang di bayarkan oleh Tergugat;Bahwa perhitungan Uang Puma Jabatan/Uang Pesangon dan PenggantiCuti menggunakan Peraturan yang berlaku, pada Tergugat awalnyadihitung berdasarkan SK.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TITIEK MARYATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahanan;

Menetapkan barang bukti yang berupa:

• 1 (satu) Exampler Rekening Koran atas nama TITIK MARIYATI;
• 1 (satu) Eksampel Hasil Perhitungan

Menetapkan agar barang bukti : 1 (satu) Exampler Rekening Koran atas nama TITIK MARIYATI; 1(sSatu) Eksampel Hasil Perhitungan Audit Internal Toko YANANTA.Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ; Bahwa Perbuatan Terdakwa lakukan sebanyak 8 kali sejak bulan Agustustahun 2019; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalampersidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa; Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikandihadapan Penyidik dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) Exampler Rekening Koran atas nama TITIK MARIYATI;2. 1 (satu) Eksampel Hasil Perhitungan

Menetapkan barang bukti yang berupa: 1(satu) Exampler Rekening Koran atas nama TITIK MARIYATI; 1(satu) Eksampel Hasil Perhitungan Audit Internal Toko YANANTA.Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, olehkami, Moch.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:- Uang Pesangon: 7 x Rp2.586.000,00 = Rp18.102.000,00- Uang Penghargaan: 3 x Rp2.586.000,00 = Rp 7.758.000,00- Uang Penggantian Hak:15% x Rp25.860.000,00= Rp 3.879.000,00 +Jumlah = Rp29.739.000,00(dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

Sehingga perhitungan yang seharusnya menurut PemohonBanding disandingkan menurut Terbanding adalah: No. Uraian Pemohon Banding1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 55.459.771.955a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 563.797.272.864a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 54.508.364.740a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6.

Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata 1.4.7 atau NIHIL) 56.379.727.332b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 62.075.340.284b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 62.075.340.284c. Diperhitungkanc.1. SKPLB 0c.2. SKPPKP 0c.3. Jumlah (c.1+c.2) 0d.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau (d.4)) 62.075.340.284f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang (ea) 5.695.612.9523. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ................:. (karena pembetulan) 0c. Jumlah (a+b) 04.

Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 56.379.727.332(tarifx1a.2 ata 1. D.7 atau NIHIL)b. Dikurangi: Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3121/B/PK/Pjk/2018 b.2. Pajak Masukan yang dapat 62.074.223.521 diperhitungkane. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 62.074.223.521((b.6c.3) atau (d.4))f. Jumlah perhitungan PPN lebih 5.694.496.189bayar/seharusnya tidak terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompesasikan ke Masa Pajak berikutnya 04.

Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 56.379.727.332(tarifx1a.2 ata 1. D.7 atau NIHIL) b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat Rp 62.074.223.521diperhitungkane. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 62.074.223.521((b.6c.3) atau (d.4))f. Jumlah perhitungan PPN lebih Rp 5.694.496.189bayar/seharusnya tidak terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompesasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 04.

Pajak Menurut Surat Keputusan Keberatan dan Perhitungan PajakMenurut Pemohon Banding; KeteranganPerhitunganSK KeberatanPerhitunganMenurut PB 1.

Perhitungan PPN Kurang Bayar53.025.787.231,0050.213.660.302,00 a. PK yang harus dipungut/dibayar sendiri1.553.530.610,001.553.530.610,00 b. Dikurangi : b.1Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan2.328.814.794,003.912.989.993,00 d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan2.328.814.794,003.912.989.993,00 e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (775.284. 184,00) (2.359.459.383,00) 3. Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya3.270.634.811,003.270.634.811,00 b.

Perhitungan kembaliPajak Masukansebesar 2.244.130.839,00 659.955.640,00 Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak:1.1.I.1.Penjualan ke FKS yang kurang lapor sebesar Rp2.812.126.929,00Bahwa penjualan ke PT FKS Multi Agro Tbk.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkansebesar Rp3.912.989.993,00 sesuai perhitungan Pemohon Bandingkarena Pemohon Banding tidak bisa menjelaskan mengapa terjadiselisin sebesar Rp331.576,00.

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding 08/RWI/PAJAK/IX/2013 tanggal 9 September 2013 menghitung PajakMasukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp3.912.989.993,00lebih kecil daripada perhitungan Majelis sebesarRp3.913.321.569,00 sehingga Majelis tetap menggunakanperhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesarRp3.912.989.993,00 sesuai perhitungan Pemohon Banding karenaPemohon Banding tidak bisa menjelaskan mengapa terjadi selisihsebesar Rp331.576,00.

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar yang telahdilunasi oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001546.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK30/BC/2017 tanggal

Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK30/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017 sehingga seluruh jumlah BeaKeluar diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding);Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 121/B/PK/Pjk/20202.

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbanding sebagaimanatertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK30/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017 telahmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 9Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 dan Pasal 17ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER32/BC/2014

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK30/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan SPKPBK30 yang disebabkan perbedaan jumlahdan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000033 tanggal 30 Juli2017 yang berisi taginan bea keluar sebesar Rp2.214.980.000,00; tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak November 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut := Rp 542.120.608,00= Rp 433.696.486,00= Rp 108.424.122,00= Rp 10.842.412,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak November 2004sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut : Pajak MasukanRp 46.662.970,00 Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan bahwa

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakNovember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untukMasa Pajak November 2004 adalah sebesar Rp124.493.249,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN

maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelahdikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masingmasing MasaPajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secarapasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masingmasing Masa Pajak maka perhitungan

Rp2.512.432.252,00);bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding,penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dan faktafakta yang terungkap dalam persidangan, terbuktibahwa untuk Masa Pajak Juli 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya PromosiBarang2Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut adanya di MasaPajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;bahwa perhitungan

Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impor455.584.602.047 d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan )c.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 455.584.602.00472 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 41.890.047.685b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 53.522.496.702c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 53.522.496.702e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (11.632.449.01 7)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (11.676.680.437)b.

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Maret 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut := Rp647.877.747,00= Rp518.302.198,00= Rp129.575.549,00= Rp 12.957.556,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Maret 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak MasukanRp 52.605.465,00 Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan bahwa

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakMaret 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Maret 2004 adalah sebesar Rp103.628.896,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

11Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Februari adalah 61 (enam puluh satu) hari,sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60(enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (2) Undangundang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadialn Pajak, juncto Pasal 95 UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaiman telah diubah denganUndangUndang nomor 17 Tahun 2006;Namun menurut pendapat kami adalah tidak sama dengan pendapat Majelistentang perhitungan

hari mulai perhitungan hari ke 1 (satu) dari perhitungan tanggalditerima adalah hari keesokannya dalam arti (satu) hari pertama adalah (satu) satuanhari yang dalam perhitungan jumlah satuan jam secara standard baik nasional maupuninternasional yaitu (satu) hari adalah 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitungpada saat dimana mulai perhitungan itu dimulai sampai dengan 24 (dua puluh empat)jam berikutnya maka perhitungan dalam standard satuan hari ini yang secara sah disebutsebagai perhitungan

Artinya perhitungan (satu) hari pertamaberdasarkan uraian tersebut diatas maka dimulai dari 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat)jam dari hari pada saat tanggal terima Surat Keputusan yaitu perhitungan hari ke (satu)adalah jatuh pada tanggal 12 Desember 2010 dan berturutturut sampai dengan tanggal 9Februari 2011 maka adalah diperoleh perhitungan jangka waktu hari: 60 (enam puluh)hari, yang mana sesuai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enampuluh) hari;Berdasarkan hal tersebut diatas

FENNY PITOY; Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sahdikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calonmenyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatanatas hal tersebut; Bahwa setahu saksi selurun saksi dari pasangan calon ikutmenandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan2.

FENNY PITOY;Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sahdikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calonmenyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatanatas hal tersebut;Bahwa setahu saksi seluruh saksi dari pasangan calon ikutmenandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan..

FENNY PITOY; Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sahdikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calonmenyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatanatas hal tersebut; Bahwa setahu saksi selurun saksi dari pasangan calon ikutmenandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.5.

FENNY PITOY; Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sahdikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calonmenyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatanatas hal tersebut; Bahwa setahu saksi selurun saksi dari pasangan calon ikutmenandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.6.

FENNY PITOY;Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sahdikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calonmenyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatanatas hal tersebut;Bahwa setahu saksi seluruh saksi dari pasangan calon ikutmenandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.. Saksi SIT HAFSAH, S.Pi.Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor: 17/P!ID.B/2016/PN.

dipungut sendiri Masa PajakSeptember 2009 sebesar Rp1.649.082.140,00;bahwa berdasarkan Surat Keberatan, Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)dan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan diketahui bahwa terdapat koreksi penyerahan yangPajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri berasal dari sample (biaya pemasaran danpromosi) sebesar Rp13.689.783,00 yang telah disetujui oleh Pemohon Banding dalam pembahasanakhir pemeriksaan dan tidak ada alasan dalam surat keberatan, tetapi dalam perhitungan

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Sesuai Pasal 3 KEP537/PJ/2000, dasar perhitungan PPh Pasal 25 adalah jumlah penghasilan neto menurut SPTPPh Badan Tahun Pajak yang lalu dikurangi dengan penghasilan tidak teratur.

Angsuran PPhPasal 25 yang dilakukan oleh Penggugat tidak tepat dan menghimbau Penggugat untukmenghitung kembali angsuran PPh Pasal 25 mulai Masa Pajak Januari 2009 sesuaidengan perhitungan menurut Peneliti yang ditetapkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Duamenjadi sebesar Rp1.414.446.128,00/bulan.

Adapun yang menjadi perbedaan dalammenghitung PPh Pasal 25 tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat adalah penghasilaninsidentil/penghasilan tidak teratur yang menurut Penggugat harus dikeluarkan dalammenghitung besarnya PPh Pasal 25 tahun 2009 sedangkan Tergugat tidak sependapatdengan perhitungan Penggugat;Bahwa untuk menagih kekurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 MasaPajak Maret 2009 Tergugat kemudian menerbitkan STP Nomor 00010/106/09/092/09tanggal 10 Juni 2009 dengan perincian sebagai berikut

Dengan demikian, sesuai denganaturan perpajakan yang berlaku Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah seharusnya membayarkan Angsuran PPh Pasal 25 untukMasa Pajak Maret 2009 sesuai dengan perhitungan Angsuran PPh Pasal 25yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 yaitusebesar Nihil;Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa pemenuhan kewajibanAngsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2009 telah sesuai denganbesarnya perhitungan PPh Pasal 25 menurut SPT Tahunan PPh BadanTahun

B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak;Dari contohcontoh dalam Pasal 25 UndangUndang Pajak Penghasilan Nomor36 Tahun 2008, jelas terlihat apabila Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) menentukan perhitungan yang berbeda atas perhitungan AngsuranPPh Pasal 25 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), makaangsuran PPh Pasal 25 yang ditentukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) baru akan berlaku mulai bulan berikutnya.

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Desember 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut := Rp869.786.185,00= Rp695.828.948,00= Rp173.957.237,00= Rp 17.395.724,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Desember 2004sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 87.400.808,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakDesember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untukMasa Pajak Desember 2004 adalah sebesar Rp378.796.786,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;menimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanbahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam

(Bukti P19);Bahwa akibat kekurangan perhitungan oleh Tergugat tersebut (Vide BuktiP15), sampai dengan pertanggal 30 April 2010 Penggugat dirugikan sebesarRp329.873.810,00 dengan rincian sebagai berikut:e Kekurangan Pembayaran Tahun 1996/1997 Rp28.166.050,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 1997/1998Rp114.242.245,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 1998/1999 Rp45.259.350,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran

Tahun 1999/2000 Rp40.149.320,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2000/2001 Rp12.070.500,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2001/2002 Rp13.955.500,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2002/2003 Rp12.473.351 ,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2003/2004 Rp10.608.700,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2004/2005 Rp10.287.300,00;(Perhitungan

Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2005/2006 Rp20.574.600,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun2006/2007 Rp16.288.225,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2007/2008 Rp5.798.668,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Tergugat agarkekurangan hak Penggugat sebesar Rp329.873.810,00 terbilang tiga ratus duapuluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu

(Bukti P24);Bahwa perlu Penggugat sampaikan terhadap perhitungan hakhak pensiunyang tidak benar tersebut, Penggugat tidak mau menerimanya namun atas usulandari pegawai Tergugat di unit kerja SBU PII disepakati agar hakhak tersebutditerima saja dulu dengan membuat catatan pada Berita Acara serah terima hakyang isinya Oleh karena perhitungan pensiun saya masih terdapat perbedaanterkait dengan masa kerja dan upah sebagai dasar perhitungan yang sampai saatini (+/2 bulan) belum ada titik temu, maka saya

(Bukti PK 1);Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 567/1.83,tertanggal 27 Februari 2012, perihal Perhitungan Pensiun/PurnaBakti. (Bukti PK 2);.

Putusan Nomor 1162/B/PK/PJK/2016yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan pembayaransebesar Rp1.574.920.000 dengan perincian sebagai berikut:Bea Keluar Rp 1.574.920.000,00Denda Administrasi Rp 0.00Jumlah Rp 1.574.920.000,00Bahwa adapun perhitungan kekurangan Bea Keluar yang kurang dibayarsebesar Rp1.574.920.000,00 adalah sebagai berikut:Bea Keluar menurut Pemohon Banding Rp 0,00Bea Keluar menurut Terbanding Rp1.574.920.000,00Selisin Bea Keluar Rp1.574.920.000,00Bahwa Pemohon Banding

telah melunasi kekurangan pembayaransebesar Rp1.574.920.000,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pabean,Cukai dan Pajak (SSPCP) sebesar Rp1.574.920.000,00 tanggal 7 Februari2012;Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlahPemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajakterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP235/WBC.03/2011 tanggal 19Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar AtasBarang Yang Diekspor oleh PT Smart Tbk;Alasan dan Penjelasan

Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding ataspenetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor olehPemohon Banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluaratas barang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya

Putusan Nomor 1162/B/PK/PJK/2016Bahwa terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluardan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordidaftarkan ke Kantor Pabean; danb.

Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD/MT 0b Jumlah Barang MT 7.999 ,967c Tarif Bea Keluar % 0%d Bea Keluar (a x b x c) USD 0e Nilai Tukar Mata Uang Rp/USD 0f Bea Keluar (d x e) Rp 0g Bea Keluar (Pembetulan) Rp 0 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisin perhitungan atasBea Keluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 006226 tanggal 30 Desember 2009 karena Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor dan Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku yang digunakanoleh

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor

: 002215 tanggal 27 Mei 2010, Tarif Bea Keluar 4,5 %;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMK Nomor: 936/KM.4/2010 tanggal 31 Mei 2010tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008

Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi eksporbukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuaidengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturanyang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016tanggal 10 November 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar atas Barang Yang Diekspor oleh PT.

Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016Pokok Sengketa;Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap pokok sengketa bandingdilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketamengenai penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor RBDPalm Stearin, sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 009219tanggal 30 Desember 2010;Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenaipenetapan kembali perhitungan bea keluar dimulai dengan menganalisisperkembangan sengketa, dilanjutkan dengan

Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016ayat (6) : Dalam hal perhitungan bea keluar kedapatan tidakbenar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukanpemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluardengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.Bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini pejabatpemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala

;Bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaanpendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapatmerugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastianhukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi EksporBahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal

yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (Secara periodikditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan),PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenaipengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluaradalah sebagai berikut: PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010; Perhitungan Bea Keluar berdasarkan KMK No. 2258/KM.04/2010 tanggal30 November 2010 Harga ekspor USD 1.021,00/MT dan Tarif Bea