Ditemukan 43300 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Mr Tanggal 28 Juli 2016 — Pemohon melawan Termohon
9 — 0
9 — 0
Ucar Sls Wolo ino yo9Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demikemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas,dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbatnikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
Register : 03-11-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 795/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 10 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 6
14 — 6
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Putus : 16-03-2009 — Upload : 19-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 802K/PDTSUS/2008 Tanggal 16 Maret 2009 — PT. JASA ALAM ; KAMALUDDIN
82 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kebijakan manajemen memutasikan karyawannya yang dilakukanoleh PELAWAN adalah sah, karena mutasi dilakukan masih dalam lingkupGrup Perusahaan yang sama, dan berdasarkan peraturan perusahaanPeriode 20052007, pasal 8, ayat 2a butir iii dan iv, yang menyebabkan :Hal. 4 dari 9 hal. Put.
Register : 06-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 11-05-2019
Putusan PA NABIRE Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Nbr Tanggal 2 Februari 2016 — penggugat tergugat
15 — 11
15 — 11
Bahwa, Penggugat pernah hamil selama 7 (tujuh) bulan namun janin tersebut tidakada perkembangan sehingga Dokter mengambil kebijakan untuk digugurkan;.
Register : 19-01-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 23-03-2015
Putusan PA BATANG Nomor 7/Pdt.P/2015/PA-Btg Tanggal 17 Februari 2015 — PEMOHON
11 — 1
11 — 1
jika kamu miskin Allah akan memampukan mereka dengankaruniaNya, dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui.2 Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:Cl om To 550 LSE S5G betol 2 Ole Sh ca SlArtinya: Wahai Pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk memenuhisyaratsyarat yang diperlukan untuk sebuah pernikahan, maka segeralahmenikanh.... dst.3 Qaidah Fighiyyah yang termuat di dalam kitab , halaman 83, yangberbunyi:arlon WS aielole 215 dbesArtinya: Kebijakan
Putus : 11-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 04/Pra-Per/2015/PN.Sda. Tanggal 11 Juni 2015 — SUGENG
68 — 21
68 — 21
Hakim juga bisamembuat kekeliruan, jadi konsekuensinya ya membuat koreksi.Saat ini, sepengetahuan Sudikno sudah ada kebijakan MA yang bisa meminimaiisirkesalahan penulisan. Dulu putusan langsung dibacakan secara lisan saja, baruditulis oleh tukang tulis menjadi putusan tertulis.
Putus : 17-01-2018 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2189 K/PID.SUS/2017 Tanggal 17 Januari 2018 — MUHAMAD YUNAN HE
140 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Swadesi,Tbk) Nomor 201.2 ketentuan dan kebijakan bulan Juli 2005;4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bankof India Indonesia, Tbk (d/h. PT. Bank Swadesi, Tbk) Nomor 020/KPBD/Int./SK/DKI/IX/11 tentang Tim Pendukung Sistem Kliring Nasional(SKN) PT. Bank Swadesi, Tbk tanggal 30 September 2011:3 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank ofIndia Indonesia, Tbk (d/h. PT.
Register : 11-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN NEGARA Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Nga Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 16
27 — 16
kepada Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkanuntuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 4 gugatan PenggugatHalaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ngadikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor140K/Sip/71 memuat keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitumsubsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan
Register : 04-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 186/PDT/2021/PT SMR Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : D. SYARIEF
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Utara Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat I : Indra Gunawan
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kementerian Perhubungan RI Cq. Direktorat Perhubungan Laut Cq. Kepala Administrator Pelabuhan Tarakan,
88 — 44
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Utara Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat I : Indra Gunawan
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kementerian Perhubungan RI Cq. Direktorat Perhubungan Laut Cq. Kepala Administrator Pelabuhan Tarakan,
88 — 44
ataupejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakanpemerintahan yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negaraberdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;Menimbang, bahwa Ketentuan Peralihan dalam UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkaraonrechtmatige overheidsdaad, dan ketentuan hukum acara penyelesaiansengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka Mahkamah Agungtelah menerbitkan peraturan kebijakan
Register : 13-07-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 24-04-2020
Putusan PA MANOKWARI Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Mw Tanggal 10 Agustus 2016 — Pemohon melawan Termohon
58 — 20
58 — 20
6 ayat (2) huruf (e Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejalan pula dengan kaidah fighiyahyang Maijelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagaiberikut :daladily bs gic dye yl le ale) Ca uaArtinya: "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan.Menimbang
Putus : 10-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1910 K/Pid/2012 Tanggal 10 Juni 2013 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo ; NARDI SUMARNO Bin.DARTO WIYONO
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seharusnya hal ini menjadikanpertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwabukan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut UmumMajelis Hakim juga telah salah menerapkan peraturan hukum dimanaMajelis Hakim menggunakan sistem peradilan sesuai kebijakan formulatifdari pembentuk Rancangan UndangUndang (RUU) KUHAP draf Tahun2009 yang memberikan urutan alat bukti kKeterangan saksi di urutan no.3dan alat bukti keterangan Terdakwa urutan nomor.1 di mana RUU tersebutbelum disyahkan oleh
Register : 27-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PA MUNGKID Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Mkd Tanggal 10 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
11 — 10
11 — 10
St byte ess Je ala 34205aeArtinya: Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatanatau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,permohonan Pemohon dan Pemohon II a quo cukup beralasan dan berdasarkanhukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebut patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair),maka biaya perkara dibebankan kepada
Register : 23-01-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Pyb Tanggal 26 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 8
11 — 8
Danbarangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa,karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.3. 2 22 $2 noone = Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:dlasll ols le pons swlaall 3Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.slash bets acl Jl le plaill 2545Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusberkaitan dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
Register : 04-08-2011 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44704/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 24 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
136 — 36
136 — 36
Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakanpelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam menyelenggarakan tugas dankegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan,penetapan dan penugasan, naskah dinas penetapan (keputusan) termasuk salah satu darinaskah dinas arahan;Khusus untuk naskah dinas arahan berupa peraturan dan keputusan, sepanjang mengenaipengertian, tata cara, kewenangan (penerbitan dan penandatanganan
Putus : 28-02-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1565 K/PID SUS/2012 Tanggal 28 Februari 2013 — PROF. DR. HM. SAID MAHMUD, Lc. MA
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
relevan/tidaksesuai dengan perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa,padahal semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama, logisdan rasional berdasarkan fakta dan kenyataan bahwa perbuatan Terdakwa selakuKetua STAIN Palopo yang telah membuka Program Studi (Prodi) baru yangtanpa izin dari Pemerintah adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan apapun dan Terdakwa selaku Ketua STAIN Palopo seharusnyatelah memikirkan segala sesuatu yang menjadi akibat dari kebijakan
Register : 25-09-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 313/Pid.Sus/2013/PN.JBI Tanggal 11 Desember 2013 — SAMSUDIN Als SAM Bin DIMYATI
29 — 13
29 — 13
keringdiduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 2, 000 (dua koma nol gram)2 1 (Satu) unit Hand phone merk Nokia type 1280 warna HitamDirampas untuk dimusnahkan;4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah) .Telah mendengar Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa yangpada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tidak melihatsecara menyeluruh UndangUndang Nomor : 35 Tahun 2009 dan tujuan yangingin dicapai dalam kebijakan
Register : 29-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 72/PID/2020/PT JAP Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SYLVIA MARGARETH RUMBIAK, SH
Terbanding/Terdakwa : EKI DABI
60 — 32
Terbanding/Terdakwa : EKI DABI
60 — 32
Barda NawawiArief,SH, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatandengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang,1996, hlm.82);Menimbang, berdasarkan kualitas perbuatan Terdakwa dihubungkandengan tujuan pemidanaan sebagaimana dipaparkan di atas, maka pidanayang dijatuhnkan oleh pengadilan tingkat pertama dinilai tidak setimpaldengan perbuatan Terdakwa, selain rasa keadilan masyarakat tercederaisehingga pautusan tersebut patut diubah sehingga berbunyi sebagaimanadalam amar
Register : 13-03-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PA MANADO Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 10 Juli 2017 — Pemohon vs Termohon
59 — 26
59 — 26
; Bahwa Saksi sebagai tante sudah pernah memberi nasihat kepadaPemohon saja dan tidak pernah memberi nasihat kepada Termohonkarena sudah tidak ketemu lagi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohontelah membenarkan;Menimbang, dalam persidangan Termohon tidak mengajukan buktiuntuk menguatkan dalil bantahan dan tuntutannya;Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yangpada pokoknya bertetap pada dalil permohonan semula dan mohon putusansedang Termohon menyatakan mohon kebijakan
Register : 07-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Pyb Tanggal 26 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
ByBB rn cn nen n nnn n en ne nen e renee ne enne Kaidah Pignyyan yang berbunyi sebagai berikut:dlasll ols ole 2588 awlaall 23Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.aslaall, bets akcl dl le plsvl 2945Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitandengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7Tahun 1989 biaya
Putus : 19-08-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 380/Pid.Sus/2015/PN.Kpn Tanggal 19 Agustus 2015 — MOCH.MAHFUD alias KEMPUK
26 — 13
26 — 13
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganakan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan denagn kebijakan