Putusan Nomor 957/B/PK/Pjk/2018sebagai berikut:November 2006 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadi URAIANPEMOHONBANDING(Rp) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri155.241.565.650 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri15.524.156.565 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan11.408.175.598 Dibayar dengan NPWP sendiri4.115.980.967 Lainlain 0Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 15.524.156.565PPN yang kurang dibayar 0Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak

0berikutnyaJumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut71827/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 22 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1557/WPJ.19/2014 tanggal 21 Juli 2014tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Putusan Nomor 957/B/PK/Pjk/2018masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil)dengan perincian sebagai berikut : URAIAN (Rp)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 155.241.565.650Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 15.524.156.565Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 11.408.175.598Dibayar dengan NPWP sendiri 4.115.980.967Lainlain 0Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 15.524.156.565PPN yang kurang dibayar 0Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke 0Masa

Pajak berikutnyaJumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut71827/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 22 Juni 2016, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Psl. 13 KUPJumlah PPh ymh (Lebih) dibayar (135.321.743.287) (174.239.894.787) 38.918.151.500 2.

Yani, Pulomas, Jakarta Timur, DKI Jakarta , denganperhitungan sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp1.055.139.072.602,00Penghasilan Kena Pajak Rp1.055.139.072.602,00Pajak Penghasilan terutang Rp 263.784.768.000,00Kredit Pajak Rp 438.024.662.787,00Pajak Penghasilan kurang/lebih dibayar (Rp 174.239.894.787,00)Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2638/B/PK/Pjk/2018Sanksi Administrasi Rp 0,00PPh yang masih harus dibayar (Rp 174.239.894.787,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp174.239.894.787,00,00 (seratus tujuh puluh empat milyardua ratus

tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empatribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah), dengan perincian sebagaiberikut:Penghasilan Netto Rp1.055.139.072.602,00Penghasilan Kena Pajak Rp1.055.139.072.602,00Pajak Penghasilan terutang Rp 263.784.768.000,00Kredit Pajak Rp 438.024.662.787,00Pajak Penghasilan kurang/lebih dibayar (Rp 174.239.894.787,00)Sanksi Administrasi Rp 0,00PPh yang masih harus dibayar (Rp 174.239.894.787,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Januari Tahun Pajak2011 Nomor 00059/207/11/058/13 tanggal 27 Februari 2013, atas namaPemohon Banding dengan NPWP 01.001.796.0058.000, untuk ditinjaukembali dan ditetapbkan menjadi: NoUraianJumlah (Rp) 1Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri1.497.603.886,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut30.499.180.100,0 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN0,00 Total Penyerahan31.996.783.986,0 2 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri 149.760.389,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.760.653.076,00Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (1.610.892.687,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya1.610.892.687,00 Jumlah1.610.892.687,00 4 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (23) 0,005 Sanksi Administrasi 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Oktober 2014;Menimbang, bahwa

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP723/WPJ.07/2014, tanggal 14 April2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari2011, Nomor: 00059/207/11/058/13, tanggal 27 Februari 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.001.796.0058.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.212.994,00; dengan perincian sebagai berikut:Penyerahan

yang Terutang PPN 32.002.848.955,00Penyerahan yang Tidak Terutang PPN 0,00Jumlah Penyerahan 32.002.848.955,00Pajak Keluaran 150.366.886,00Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 1.760.653.076,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar (1.610.286.190,00)Dikompensasikan ke Masa Berikutnya 1.610.892.687,00PPN yang Kurang Dibayar 606.497,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP. 606.497,00PPN yang masih harus dibayar 1.212.994,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan

Putusan Nomor 58/B/PK/Pjk/2018perhitungan PPN untuk Masa Pajak November 2012 menurut perhitunganPemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut: ; PemohonUraianBanding (Rp)Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri 397.875.759.568PPN yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 39.657.685.884DikurangI: PPN Disetor di muka dalam Masa Pajak yang Sama 0 Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan 41.627.599.657Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan 41.627.599.657PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar (1.969.913.773)PPN

Lebih Bayar yang Dikompensasikan ke Masa Pajak2.315.343.148BerikutnyaSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 345.429.375Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar 690.858.751 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 19 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut73901/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan

Putusan Nomor 58/B/PK/Pjk/2018dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri Rp 396.576.858.843Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN RpPenyerahan yang PPNnya Tidak Dipungut Rp 1.298.900.725Jumlah Penyerahan Rp 397.875.759.568Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 39.657.685.884DikurangiPajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 41.442.230.178PPN Disetor di muka dalam Masa Pajak yang

Sama Rp Lainlain Rp 123.369.458Jumlah Rp 41.565.599.636Pajak Pertambahan Nilai Kurang /(lebih) Bayar Rp (1.907.913.752)Kelebihan Pajak yang Sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 2.315.343.148PPN Kurang (Lebih) dibayar Rp 407 .429.396Sanksi Administrasi:a.

Putusan Nomor 58/B/PK/Pjk/2018Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut SendiriPenyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNPenyerahan yang PPNnya Tidak DipungutJumlah PenyerahanPerhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriDikurangiPajak Masukan yang dapat diperhitungkanPPN Disetor di muka dalam Masa Pajak yang SamaLainlainJumlahPajak Pertambahan Nilai Kurang /(lebih) BayarKelebihan Pajak yang Sudah dikompensasikan ke Masa Pajak BerikutnyaPPN

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 10.336.079,00Dikurangi:a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 19.378.890,00b. dibayar dengan NPWP sendiri 424.424 .358,00c.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 443.725.259,003. Jumlah penghitungan PPN kurang bayar (433.389.180,00)4. dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) 434.985.042,005. PPN yang kurang dibayar 1.595.861,006. Sanksi administrasi:a. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 1.595.861 ,007.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.191.722,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutpada tanggal 20 Februari 2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak

Jumlah seluruh penyerahan3.391 .298.895,00 Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri10.336.079,00 Dikurangi: a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan19.378.890,00 b. dibayar dengan NPWP sendiri424.424 .358,00 c.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan443.725.259,00 Jumlah penghitungan PPN kurang bayar(433.389.180,00) dikompensasikan ke masa pajak... (kK arenapembetulan)434.985.042,00 PPN yang kurang dibayar 1.595.861,00 Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 94/B/PK/Pjk/2018 6.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.191.722,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang

Kredit Pajak 7.935.569.044 7.935.569.044 3 Kelebihan Pajak 4 PPN yang kurang dibayar 4.540.771.097 (4.540.771.097)Sanksi Administrasi5 1.997.939.283 (1.997.939.283)a.Bunga Pasal 13 (2) KUP 6.538.710.380 (6.538.710.380) 6 PPN yang masih harus dibayar Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, menurut PemohonBanding, tidak ada lagi jumlah PPN yang masih harus dibayar (Nihil) dandikarenakan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas SKPKBPPN sebesar Rp6.538.710.380,00 maka terdapat kelebihan

sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Pemungutan Pajak oleh Pemungut PajakPertambahan Nilai Rp79.355.690.979,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarRp 7.935.569.044,00sendiri Dikurangi: Pajak Masukan yangdapat diperhitungkan Rp 0,00 Lainlain Rp7.935.569.044,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp7.935.569.044,00Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan kei Rp C00Masa Pajak berikutnya R 0,00Jumlah PPN yang kurang dibayar

Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP01327/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13 September 2016, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00008/287/13/081/15 tanggal26 Juni 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.068.713.5081.000;sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pajak:Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak RpPertambahan Nilai 79.355.690.575,00Perhitungan PPN kurang bayar:Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp Pele 0.04.00Dikurangi:Pajak Masukan yangdapat diperhitungkan Rp0,00Halaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2596/B/PK/Pjk/2019LainlainRp7.935.569.044,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Ro 7.935.569.044.00 Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp 0,00Kelebihan pajak yang sudah, ; ; ; Rp 0,00dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaJumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

Putusan Nomor 565/B/PK/Pjk/2019telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar koreksi Pajak Masukan DalamNegeri Masa Pajak November 2011 sebesar Rp5.211.721.466,00 tersebutdibatalkan;Bahwa dengan demikian, jumlah PPN yang kurang dibayar untukMasa Pajak November 2011 menurut Pemohon Banding adalah NIHILdengan perincian perhitungan sebagai berikut:Tabel 4.

Perhitungan jumlah PPN yang kurang dibayar menurut Wajib Pajak N Keterangan Menurut Wajib Pajak0 (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 503.888.295b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 8.623.222.995c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 46.367.236.373Jumlah DPP 55.494.347.6632 Pajak Keluaran 862.322.3003 Dikurangi:a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.555.383.152b.

Putusan Nomor 565/B/PK/Pjk/2019Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat17520, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 55.494.347.663,00Pajak Keluaran Rp 862.322.300,00Kredit Pajak Rp 6.554.183.152,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 5.691.860.852,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa berikutnya Rp 9.693.060.852,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masihharus Dibayar Rp 1.200.000,00Sanksi Administrasi : KenaikanPasal 13

(3) KUP Rp 1.200.000,00Jumlah PPN Yang masih Harus Dibayar Rp 2.400.000,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 8 Juni 2018, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.400.000,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 55.494.347.663,00Pajak Keluaran Rp 862.322.300,00Kredit Pajak Rp 6.554.183.152,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 5.691.860.852,00)Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 5.693.060.852,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang masih harus Dibayar Rp 1.200.000,00Halaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 386/B/PK/Pjk/201800062/107/13/091/15tanggal 24 April 2015 Masa Pajak November 2013 dapat dikurangkan darisemula sebesar Rp50.600.312.894,00 menjadi Rp1.710.182.036,00 denganperincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah Rupiah Menurut ksi Administrasi YangTergugat Keputusan Gugatan Dikurangkan1 Pajak harus dibayar / ditagih kembali 0 0 02 (Telah dibayar 0 0 03 Kurang dibayar (12) 0 0 04 ISanksi Adminstrasi:a. Denda Pasal 7 KUP 0 0 0)b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0 0 0c.

Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d+e+f+g) 50.600.312.894 1.710.182.036 48.890.130.858fumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) 50.600.312.894 1.710.182.036 48.890.130.858 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82385/PP/M.VB/99/2017, tanggal 29 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan

Pasal 9 ayat (8) dan 13 ayat (5)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi

Putusan Nomor 386/B/PK/Pjk/2018 Pa Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0Te Telah dibayarKu Kurang dibayar (12)Sa Sanksi Adminstrasi:a.

Denda Pasal 7 KUPBunga Pasal 8 (2) KUPBunga Pasal 8 (2a) KUPBunga Pasal 9 (2a) KUPDenda Pasal 14 (3) KUPDenda Pasal 14 (4) KUPDenda Pasal 14 (5) KUPJumlah sanksi administrasi (atb+c+d+e+f+g) Bio NM sja=oaolo O1/0;/0;/0;;/0;/0;/0;/0/0 5 Ju Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

Uraian Jumlah (Rp)1 Bumi 4.077.350.264.5552 Bangunan 12.672.715.0003 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.090.022.979.5554 NJOP TKP 7.500.0005 NJOP untuk penghitungan PBB 4.090.015.479.5556 NJKP (40%) 1.636.006.191.8227 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) 8.180.030.9598 PBB yang telah dibayar 8.090.630.6039 Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 89.400.35610 Denda Administrasi Pasal 10 UndangUndang PBB 22.350.08911 Jumlah PBB yang masih harus dibayar 111.750.445 Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2503/B/PK/Pjk/2019Pajak 2005 yang masih harus dibayar menjadi Rp111.750.445,00; adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi NJOP sebagai Dasar PengenaanPBB sebesar Rp20.434.356.800.000; yang tidak dapat dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan

Putusan Nomor 2503/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2005 yangmasin harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp111.750.445,00; dengan perincian sebagai berikut :Bumi Rp 4.077.350.264.555Bangunan Rp 12.672.715.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp 4.090.022.979.555NJOP TKP Rp 7.500.000NJOP

untuk penghitungan PBB Rp 4.090.015.479.555NJKP (40%) Rp 1.636.006.191.822Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) Rp 8.180.030.959PBB yang telah dibayar Rp 8.090.630.603Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar Rp 89.400.356Denda Administrasi Pasal 10 UndangUndang PBB Rp 22.350.089Jumlah PBB yang masih harus dibayar Rp 111.750.445Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga

Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00047/207/12/052/15 tanggal 28 Januari 2015, denganmembatalkan Keputusan a quo dan SKPKB a quo, atas nama PT ConitexSonoco, NPWP: 01.070.710.7052.000, beralamat di Jalan Jababeka XIIBlok V Nomor 35, Cikarang Industrial Estate, Cikarang, Bekasi, sehinggapenetapan pajak Pemohon Banding dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 15.798.951.400,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar

sendiri Rp 922.227 .278,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 3.816.530.664,00Jumlah Perhitungan PPN yang kurang / (Lebih) Rp (2.894.303.386,00)dibayarDikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 2.895.251.785,00PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 948.399,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 948.399,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.896.798,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.896.798,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan

Pajak Rp 15.798.951.400,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 922.227 .278,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 3.816.530.664,00Jumlah Perhitungan PPN yang kurang / (Lebih) (2.894.303.386,00)dibayar RpDikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 2.895.251.785,00PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 948.399,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 948.399,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.896.798,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Putusan Nomor 243/B/PK/Pjk/2018 Ditambah/Uraian Semula (Rp) (Dikurangi)Menjadi ( Rp) PPN yang Kurang/ (Lebih) Bayar 75.131.357 (70.552.003) 4.579.354Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan 75.131.357 (70.552.003) 4.579.354Jumlah PPN ymh dibayar 150.262.714 (141.104.006) 9.158.708 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.75960/PP/M.IVA/16/2016, tanggal 25 Oktober 2016, yang telahberkekuatan

Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2011 Nomor 00128/207/11/056/13 tanggal 26 April 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00067/WPJ.07/KP.0403/2014 tanggal 15 April 2014, Nomor Berkas 160834272011 atas namaPT Parazelsus Indonesia, NPWP 01.868.116.3056.000, beralamat diMenara Jamsostek Lt. 22, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38, JakartaSelatan 12710, sehingga PPN yang kurang/(lebih) dibayar

dihitung kembalimenjadi sebagai berikut: 1 DPP atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 59,800,762,6762 DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut 6,015,706,5033 DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 4 Jumlah Seluruh Penyerahan 65,816,469,1795 Pajak Keluaran 5 980,076,2686 Pajak Masukan 7,780,261 6477 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar (1,800,185,379)8 Kelebihan Dikompensasikan 1,815,431,3969 PPN Kurang / (Lebih) dibayar 15,246,01710 Sanksi Administrasi

15,246,0171.Bunga Pasal 13 (2) 2.Kenaikan Pasal 13 (3) 15,246,01711 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 30,492,034 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2016,Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 243/B/PK/Pjk/2018 DPP atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri59,800,762,676 DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut6,015,706,503 DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Jumlah Seluruh Penyerahan65,816,469,179 Pajak Keluaran5,980,076 ,268 Pajak Masukan7,780,261 ,647 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar(1,800,185,379) Kelebihan Dikompensasikan1,815,431,396 PPN Kurang / (Lebih) dibayar 15,246,017Sanksi Administrasi 15,246,0171.Bunga Pasal 13

Pemohon Banding telah memberitahukan nilai pabean sesuai dengan harga/nilai transaksiyang dibayar oleh pemohon kepada eksportir di luar negeri, dalam hal ini ChanghongOverseas Development Limited sesuai dengan bukti telegrafik transfer / fund transfermelalui BANK OF CHINA (Hongkong) Limited, tanggal 27 Mei 2010No.MDRMOT1000547;.

adalah karena harga yang diberitahukan dalamPIB Nomor 159356 tanggal 19 Mei 2010 tidak dapat ditetapkan dengan metode I, sehinggalnilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode II sampai dengan Metode VI sesuai hirarkipenggunaannya;bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan a quo huruf g Terbanding mengatakandokumen pendukung nilai transaksi menunjukkan ketidaksesuaian data dan belum memadaiuntuk membuktikan kebenaran bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yangsebenarnya atau yang seharusnya dibayar

Masuk, menyatakan :Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal:a. terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jualbeli atauharga barang impor yang mempengaruhi harga barang yang bersangkutan;b. terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan,pemanfaatan atau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secara langsungatau tidak langsung kepada eksportir yang tidak ditambahkan pada harga yangsebenarnya atau yang seharusnya dibayar

sesuai Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan NilajPabean untuk perhitungan Bea Masuk adalah Nilai Transaksi dari barang bersangkutan;bahwa dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnyadibayar atau seharusnya dibayar

harga atau nilai barang antara bukti pendukung dengan PIBNomor : 159356, tanggal 19 Mei 2010;e bahwa terdapat kesesuaian pembayaran anatara bukti pendukung dengan PIB Nomor :159356, tanggal 19 Mei 2010;bahwa berdasarkan bukti / dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak,dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIBNomor: 159356, tanggal 19 Mei 2010, dengan total CIF USD157,993.48, sudah benar danmerupakan nilai transaksi yang sebenarnya dibayar

Mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai; Pernikahan dilangsungkan di Kapongan Kecamatan Kapongan,Kabupaten Situbondo; Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1) SAKSI,umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal diKecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dan (2) SAKSI, umur 51.tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal diKecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo; Akad nikahnya / ijab gobul dilangsungkan antara Pemohon

dan Pemohon Il(PEMOHON II) karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon; Saksi tahu Pemohon PEMOHON dan Pemohon II namaPEMOHON II telah menikah sah pada 07 November 2009; Pernikahan Pemohon dengan Pemohon II itu dilakukan sesuaidan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAHPEMOHON II, agama Islam, pekerjaan buruh tani tempat tinggal didusun Kampung Tengah RT.001 RW.003 Desa Kapongan KecamatanKapongan Kabupaten Situbondo, maskawin berupa seperangkat alatshalat dibayar tunai dibayar tunai; Pernikahan

sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut : Saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON 1) dan Pemohon II(PEMOHON II) karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon; Saksi tahu Pemohon (PEMOHON 1) dan Pemohon Il PEMOHONIl telah menikah sah pada 07 November 2009 ; Pernikahan Pemohon dengan Pemohon II itu dilakukan sesuaidan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAH PEMOHONIl, agama Islam, pekerjaan buruh tani tempat tinggal di KecamatanKapongan Kabupaten Situbondo, maskawin berupa seperangkat alatshalat dibayar

tunai dibayar tunal; Pernikahan tersebut dilangsungkan di Kecamatan Kapongan,Kabupaten Situbondo dengan disaksikan oleh dua orang saksi; jab gobul dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikahdan ucapan ijab wali diwakilkan kepada ; Antara Pemohon dengan Pemohon II itu tidak ada hubungandarah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan; Selama menikah itu antara Pemohon dan Pemohon Il tetapberagama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon hanyamempunyai

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti sertasaksisaksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telahmenemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon telah menikah sah menurut agama Islam denganPemohon Il PEMOHON II pada 07 November 2009 disaksikan oleh duaorang saksi, dengan wali nikah AYAH PEMOHON Il, agama Islam,pekerjaan buruh tani tempat tinggal di Kecamatan Kapongan KabupatenSitubondo, maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar

Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan,tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan;Maskawinnya berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Perjanjianperkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon denganwali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Xxxx;. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun.

Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karenapernikahannya tidak tercatat dalam regester nikah di Kantor UrusanPutusan nomor 0249/Pdt.P/2015/PA.BkI,Halaman 4 dari 10Agama , Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuknya;Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri yang sah,menikah tanggal 05 Agustus 2004, yang menjadi wali nikah adalah ayahkandung Pemohon Ilyaitu Xxxx dan disaksikan antaralain Saksi 1 danSaksi 2, yang mengijabkan adalah XXxXx, maskawin berupaSeperangkat alat sholat dibayar

Para Pemohon menga jukan lItsbat Nikah karenapernikahannya tidak tercatat dalam regester nikah di Kantor UrusanAgama , Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuknya; Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri yang sah,menikah tanggal 05 Agustus 2004, saksi hadir waktu pernikahanmereka waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungPemohon Il yaitu Xxxx dan disaksikan antara lain Saksi 1 dan Saksi 2,yang mengijabkan adalah Xxxx, maskawin berupa Seperangkat alatsholat dibayar

tunai dibayar tunai, dan selamaperkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; Menimbang,bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalantelah mengumumkannya melalui radio SBFM Bangkalan, dengan memberikantenggat waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihakpihak yangPutusan nomor 0249/Pdt.P/2015/PA.BkI,Halaman 6 dari 10keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut.

tunai dibayar tunai, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai,Pemohon Il merupakan satusatunya istri Pemohon dan mereka tetap beragamaIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh paraPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UndangUndang nomor 1Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebutpada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon paraPutusan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 350.000.000b. Dikurangi : b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.6 Jumlah 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6.c.1.) 0e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d) 350.000.0003 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0c. Jumlah 04 PPN yang kurang(lebih) dibayar (2..+3.c.) 350.000.0005 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 168.000.000b.

(1) UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 4 ayat(1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 350.000.000b. Dikurangi :b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.6 Jumlah 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. c.1.) 0e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d) 350.000.0003 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0c. Jumlah 04 PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 350.000.0005 Sanksi administrasi:c. Bunga Pasal 13 (2) KUP 168.000.000d.

Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00067/407/15/091/16,tanggal 31 Agustus 2016, Masa Pajak Febuari 2015, dengan perhitungansebagai berikut: MenurutUraian PemohonBandingDasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 62.147.933.281Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 2.490.677.666Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 424.809.442.011Jumlah Seluruh Penyerahan 489.448.052.958Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 6.214.793.295b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 42.110.488.908c.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar 335.895.695.6133 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 0Pajak Berikutnya4 Jumlah PPN yang lebih dibayar 35.895.695.613 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 16 Mei 2019, dengan disertai alasanalasannya yang diterima

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar 335.895.695.613 3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak Berikutnya4 PPN yang lebih dibayar 35.895.695.6130 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 7 dari 9 halaman.

(empat ratus riburupiah) sedangkan sisanya akan dibayar sepulang dari Bali, kemudian mobilmerk Pregio No.Pol : D7041AM dibawanya oleh Terdakwa Roni Ahmad binH.Simin Efendi ;Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekirapukul 16.00 wib mobil Pregio No.Pol : D7041AM tersebut dibawa ke rumahMohammad Ali Wafa dan dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa Roni Ahmadbin H.Simin Efendi tanpa seijin pemiliknya yang sah ;Bahwa, ketika sudah sampai pada batas untuk mengembalikan mobiltersebut

(empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar sepulang dari Bali,tetapi dipergunakan untuk jalan jalan ke Pasir Putin Kab.

Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitarpukul 18.00 Wib datang ke rumah saksi di Desa Pakuniran Rt.14 Rw.04,Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowosodengan diantar sopir saksiyang bernama Ivan Yanuar dengan tujuan untuk menyewa mobil;Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi tanpa sopir, yaitu mobil jenis KIAPREGIO No.Pol: D7041AM dengan harga sewa Rp 400.000,00 (empatratus ribu Rupiah) per hari;Bahwa Terdakwa awalnya bermaksud menyewa mobil saksi selama 2(dua) hari dengan tujuan ke Bali, dan pada waktu baru dibayar

untukpemakaian selama 1 (satu) hari sedangkan sisanya akan dibayar setelahkembali dari Bali yaitu pada tanggal 2 Januari 2015;Bahwa pada hari Jumata tanggal 2 Januari 2015 Terdakwamenghubungi saksi melalui HP memberitahu bahwa akan menambahsewa selama 1 (satu) hari lagi dan mobil akan dikembalikan keesokanharinya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015;Bahwa pada hari yang ditentukan, Terdakwa belum mengembalikanmobil milik saksi dan HP Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi karenadimatikan, lalu saksi

untukpemakaian selama 1 (satu) hari sedangkan sisanya akan dibayar setelahkembali dari Bali yaitu pada tanggal 2 Januari 2015;Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa katanyamenghubungi saksi Gardo melalui HP memberitahu bahwa akanmenambah sewa selama 1 (satu) hari lagi dan mobil akan dikembalikankeesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015;Bahwa pada hari yang ditentukan, Terdakwa belum mengembalikanmobil milik saksi Gardo dan HP Terdakwa sudah tidak bisa dihubungikarena

MAN milik terdakwa, lalu beras sebanyak 5 (lima) sak dijual terdakwadengan harga Rp.1.000.000 kepada Tarmizi (belum tertangkap) dan sebanyak 6(enam) sak dibawa oleh Suwendri alias Bodong (berkas perkara dan penuntutanterpisah), Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 terdakwa kembalimengambil beras sebanyak 15 (lima belas) sak dengan berat masingmasing /karung 10 Kg milik saksi korban, lalu terdakwa jual Kembali kepada Tarmizi (belumtertangkap) sebanyak 15 (lima belas) sak dan yang telah dibayar

sebanyakRp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.600.000 (enam ratus riburupiah) belum dibayar oleh Tarmizi (belum tertangkap), kemudian pada hariMinggu tanggal 26 Maret 2017 Agung Pitas (karyawan saksi korban) melaporkankepada saksi korban bahwa beras sebanyak 11 (sebelas) yang berat masingmasing / karung 30 kg dan 15 (lima belas) sak yang berat masingmasing / karung10 kg hilang, kemudian saksi korban mencari tahu siapa yang mengambil berastersebut, dan saski korban mencurigai terdakwa

oleh Suwendri alias Bodong (berkas perkara dan penuntutan terpisah),kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 terdakwa kembalimengambil beras sebanyak 15 (lima belas) sak dengan berat masingmasing /karung 10 Kg milik saksi korban, lalu terdakwa jual kembali kepada Tarmizi(belum tertangkap) sebanyak 15 (lima belas) sak dan yang telah dibayarHalaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1128/PID.B/2017/PN Lbpsebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.600.000 (enamratus ribu rupiah) belum dibayar

sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dansisanya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Tarmizi (belumtertangkap); Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Tri Binni Anzasari; Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu) unit sepeda motor honda revo No.

sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dansisanya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Tarmizi (belumtertangkap); Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Tri Binni Anzasari;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatuyang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

tempat penjualan kembali barang yangbersangkutan;3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial ;b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksiatau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutantidak dapat ditentukan nilai pabeannya;c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf dyang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebutdapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar

barang;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkannilai pabean apabila:a.b.barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untukdiekspor ke Daerah Pabean;nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima danditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalamPasal 7;penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadapharga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar

tembaga di pasar internasional adalahratarata USD3.50/KG sehingga menurut perhitungan atau logika umum atau secaraprofessional judgement bahwa harga barang jadi (finish good) berupa kawat tembagatidak mungkin lebih murah atau tidak logis apabila berada di bawah harga bahan bakunyayaitu harga tembaga itu sendiri;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa Majelis tidak dapat meyakini kebenaran nilai transaksi sebagai harga yangsebenarnya atau seharusnya dibayar

atau yang seharusnya dibayar olehbarang yang bersangkutan. pembeli kepada penjual atas barang yangdijual atau diekspor ke daerah pabeanditambah dengan: huruf a sampai denganf dst.

Pembatasan wilayah geografistempat penjualan kembali barang terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengkibatkan nilaibarang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilaipabeannya;Tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(3) huruf yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yangsebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar; danTidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebgaimanadimaksud dalam

Nafkah Iddah selama 3 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

2.2. Kiswah selama 3 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

2.3. Maskan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

2.4.

Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

2.5.

., M.Si, lahir tanggal 17 Februari 2009 yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

3.