No. 432 K/Pdt.Sus/201225 Bahwa setelah PENGGUGAT mengabdi untuk bekerja selama 4 tahun dari tahun2007 sampai dengan diberhentikan secara sepihak pada tanggal 26 Juli 2011PENGGUGAT tidak mendapatkan hakhak yang arus diterimanya sepertiPesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak, Jamsostek dll. Sesuaidengan Pasal 156 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;26 Bahwaberdasarkan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.

pekerja/buruh dapatmenerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak uangpesangon paling sedikit sebesar 2 (dua) kali ketentuan.Dengan penghitungkan :2x 5x gaji = 38.500.000,Pesangon sebesar Rp. 38.500.000,b Penghargaan masa kerja Berdasarkan Pasal 156 ayat 3 huruf a menyatakan :masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, palingsedikit mendapatkan 2(dua) bulan upah.Dalam penghitungan :1 x 2 x gaji = 7.700.000,Penghargaan masa kerja sebesar Rp. 7.700.000,c Uang penggantian

hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksuddalam Pasal 156 ayat (4) sebesar :15 % (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja)15 % (38.500.000 + 7.700.000) = 6.930.000,Uang penggantian hak sebesar Rp. 6.930.000,d Jamsostek, hak kesehatan yang diterima berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992tentang JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA yang tidak pernah dilakukanoleh perusahaan sebesar :6% x 3.850.000 x 48 (bulan bekerja dari tahun 2007 sampai dengan 2011)Jamsostek sebesar Rp. 9.450.000,e Tunjangan Hari Lebaran (THR)

Kep.78/Men/2001 yaitu. uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja,Penggantian Hak, Jamsostek, THR dan biaya jasa pengurusan yangtimbul atas terjadinya perkara ini adalah sebesar Rp. 86.430.000,(delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;Menetapkan sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidakbergerak milik TERGUGAT ;Memerintahkan TERGUGAT untuk tetap membayar gaji berjalanselama belum ada kesepakatan dan/atau putusan hukum yangberkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;Apabila

hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalamPasal 156 ayat (4) sebesar :15 % (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja)15 % (38.500.000 + 7.700.000) = .930.000,Uang penggantian hak sebesar Rp. 6.930.000,d Jamsostek, hak kesehatan yang diterima berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992tentang JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA yang tidak pernah dilakukan olehperusahaan sebesar :6% x 3.850.000 x 48 (bulan bekerja dari tahun 2007 sampai dengan 2011)Jamsostek sebesar Rp. 9.450.000,& Tunjangan Hari Lebaran (THR),

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2018;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 156 ayat(1) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu uang pesangon 2 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat(2) dan uang penggantian

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa uangpesangon, 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penggantian haksesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama prosesHalaman 4 dari 24 HalamanPutusan Nomor 203/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdnpenetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo.

Rp.2.749.074, = Rp.16.494.444 Uang Penggantian Hak :15% x Rp. 82.362.000,= Rp.2.474.166,+Total = Rp. 18.968.610,(Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratussepuluh rupiah);4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesarRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslag) terhadapasset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;6.

Yang bersangkutan juga tidak berhakmendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156ayat 3 tetapi berhak mendapatkan uang penggantian hak mendapatkan 1kali ketentuan pasal 156 ayat 4. Apabila pekerja tersebut mengundurkan dirisecara mendadak tanpa mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku(diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri) maka pekerja tersebuthanya mendapatkan uang penggantian hak.

Yang bersangkutan juga tidakberhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal156 ayat 3 tetapi berhak mendapatkan uang penggantian hak mendapatkan1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4;Bahwa perihal Permohonan Penggugat perihal adanya Dwangsom sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) tidak memiliki dasar sama sekalikarena berdasarkan Pasal 660 a dan 660 b RV, uang Paksa ataudwangsomdapat dituntut apabila Putusan Hakim yang dijatuhkan tidakberupa sejumlah uang.

Menghukum Tergugat membayar hakhak Penggugat akibat pemutusanhubungan kerja berdasarkan Pasal 156 ayat(1) UU No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, yaitu uang pesangon 2 kali ketentuan sesuaiPasal 156 ayat(2) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat(4) UUNo.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:UangPesangon :2 x 3 x Rp.

.= Rp 30. 000.000,Besarnya uang penggantian hak, Uang cuti yg belum diambil & belum gugur12/25 X Rp . 3. 000.000, = Rp 1. 440.000, Uang THR 1 bin upah = Rp 3. 000.000, Penggantian Perumahan & Pengobatan sebesar15% X 34.500.000 = Rp 4. 500.000,Hal. 5 dari 26 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.SusPHI/2016/PN.TpgTotal 30. 000 000 + 4.500.000 = 34.500.000 + 3.000.000 = 37. 500.000 + 1.440.000 =Rp.38.940.000, (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh riburupiah).18.Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan

Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003).Penggantian hak :Uang cuti yg belum diambil & belum gugur12/25 X Rp 3. 000.000 Rp 1. 440.000,Uang THR tahun 2015, 1 bin upah = Rp 3.000.000,Uang Penggantian biaya perumahan & probtn, Rp. 30.000.000 x 15% = Rp4.500.000, (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2008).Total 30. 000 000 + 4.500.000 = 34.500.000 + 3000.000 = 37.500.000 + 1.440.000 =Rp 38. 940.000, (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh riburupiah).Upah Proses selama 10 bin

X 2 = Rp 24.000. 000,Uang Penghargaan : Rp 3.000. 000 X 2 = Rp 6.000. 000.= Rp 30. 000.000,Besarnya uang penggantian hak, Uang cuti yg belum diambil & belum gugur12/25 X Rp . 3. 000.000. = Rp 1. 440.000, Uang THR 1 bin upah = Rp 3 .000.000, Penggantian Perumahan & Pengobatan sebesar15% X 34.500.000 = Rp 4. 500.000,Total 30. 000 000 + 4.500.000 = 34.500.000 + 3.000.000440.000 =Rp 38.940.000, (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu37.500.000,+ 1.rupiah).6.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa uangPesangon, Penghargaan masa kerja,dan uang Penggantian hak sesuaiperaturan perundang undangan yang berlaku yaitu:Uang pesangon (4x Rp. 3.000.000 = Rp 12.000.000) x 2 =Rp. 24.000.000;(sesuai pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003).Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 3 000.000; =Rp. 6. 000.000, (Ssesuaipasal 156 ayat (8) jo.

Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003).Penggantian hak :Uang cuti yg belum diambil & belum gugur12/25 X Rp 3. 000.000 Rp 1. 440.000,Uang THR tahun 2015, 1 bin upah = Rp 3. 000.000,Uang Penggantian biaya perumahan & probtn, Rp. 30.000.000 x 15% = Rp4.500.000, (Sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003).Total 30. 000 000 + 4.500.000 = 34.500.000 + 3000.000 = 37.500.000 + 1.440.000 =Hal. 9 dari 26 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpg10.Rp 38. 940.000, (tiga puluh delapan juta sembilan

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah selama proses PHK yang seluruhnya sebesar Rp. 179.500.000,-(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 472.000,-(Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah )

Bahwa oleh karenanya, atas dasar alasan efisiensi, maka PHK terhadapPenggugat sudah selayaknya disertai kewajiban dan Tergugat untuk membayarkompensasi berupa uang pesangon sebesar 2 kali pasal 156 ayat 2, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar 15% dengan rincianAgustus 2010, SelISIA ........eeeeeeeeceeseeeeeeeeeeeeeeeeeeees 5.000.000.THR, S@liSIN oo... ec eceecssecsseeeseeeeseeceeesseeseseesenseeseeeees 883.334.

,Oktober2010s/d Juni 2011:9 x 10.600.000. ... 95.400.000, Pasal 156:(Q) cceccccsesecesecesesesesesesececeeecesseseessesesecesesecesceeseeseeseeeeeeeee l 95.400.000,(3) Uang penghargaan: 4 bulan x 42.400.000,(4) Uang penggantian hak: Cuti tahunan (istirahat panjang)yg belum diambil: 21 bulan x 10.600.000,10.600.000,Pasal163 avat (2) butir 1: wang pesangon 9 bulan x 10.600.000. 95.400.000.SU BTOTAL 345.083.334.Pasal 156 ayat (4) butir c Uang penggantian pengobatan: 15% x345.083.334: 51.762.500,Uang

Penggugat angka (4) agar Majelismenghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak danupah Penggugat selama proses PHK haruslah dikabulkkan untukSEBAGIAN;Menimbang, bahwa mengingat tunjangan uang transport dantunjangan makan bukanlah tunjangan tetap karena dikaitkan dengankehadiran Penggugat, maka mengacu pada ketentuan pasal 157 ayat (1)UU No. 13 tahun 2003 komponen upah Penggugat yang dapat digunakansebagai dasar perhitungan uang

pesangon, uang penghargaan masakerja, uang penggantian hak dan upah Penggugat selama proses PHKadalah sebesar upah pokok Penggugat yaitu sebesar Rp. 10.000.000;00;Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka (4)dikabulkan SEBAGIAN maka Tergugat berkewajiban membayar kepadaPenggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut: No.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan26upah selama proses PHK yang seluruhnya sebesar Rp. 179.500.000,(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;6.

hal. 2, meminta pembayaran, uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianperumahan dan pengobatan sementara disisi lain dalam petitum point " 2"menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 0102/HRD KMB/VI/2018 adalah batal demi hukum, hal ini menunjukkan bahwaPenggugat tidak konsisten ( didalam posita menerima PHK sedangkan didalam petitum meminta Surat PHK batal demi hukum) yang artinya PHKtidak sah, mestinya bila Penggugat menuntut uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum makatuntutan Penggugat mengenai uang pesangon, uang penghargaanmaupun uang Penggantian pengobatan dan perumahan, dan upahselama proses haruslah dinyatakan ditolak pula.Berdasarkan uraian tersebutdiatas maka mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim agarberkenan memutuskan sebagai berikut :. DALAM EKSEPSI: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Il.

positadan petitum, hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalamHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor 75/Padt.SusPHI/2019/PN Smrpetitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil Gugatan tidak dapatdiminta dalam petitum.Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menolak danmenyangkal Eksepsi Tergugat diatas dengan alasan sebagai berikut : Bahwa eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat kaburkarena "Penggugat meminta pembayaran uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian

KMB (Krida MakmurBersama), maka sangat beralasan Penggugat menolaknya namundemikian Tergugat tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerjamaka Penggugat tidak dapat dikategorikan melakukan kesalahanatau melanggar perintah kerja oleh karenanya sangat beralasanapabila Penggugat mendapatkan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan danpengobatan sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 75/Padt.SusPHI/2019/PN

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum makatuntutan Penggugat mengenai uang pesangon, uang penghargaanmaupun uang Penggantian pengobatan dan perumahan, dan upahselama proses haruslah dinyatakan ditolak pula.Menimbang, bahwa setelahmencermati Gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat atasGugatan tersebut , maka persoalan Pokok antara Penggugat denganTergugat adalah berkenaan dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja(Perselisinan PHK);Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor

RIZAL TJAHJADI aliasRISAL TJAHJADI, dan Penggugat dinyatakan telah di PHK secara tidakhormat dan dipermalukan dihadapan karyawan kantor tanpa melakukankesalahan, surat peringatan dan tanpa alasan yang sah secara hukum dantanpa adanya kejelasan apapun terkait status Penggugat, dan terkait HakHak dari Penggugat sebagai pegawaipun tidak di berikan dan tidakdibayarkan dan tanpa adanya hak uang pesangon dan atau hak uangpenghargaan dan atau hak uang penggantian kepada Penggugat, sehinggapatut diduga para

tergugat telah memutus hubungan kerja denganpenggugat dengan alasan yang sulit untuk diterima akal sehat yaitu tanpaadanya alasan yang jelas, mengingat kondisi perusahaan dalam keadaanbaik baik saja.Bahwa pada saat penggugat diberhentikan secara sepihak oleh paratergugat, ternyata para tergugat tidak menawarkan hak uang pesangon danatau hak uang penghargaan dan atau hak uang penggantian kepadasebagai kompensasi apapun kepada penggugat atas PemutusanHubungan Kerja terhadap Penggugat.Bahwa karena

Penggantian Hak =Rp. 2.730.000,Jumlah = Rp. 20.930.000,Bahwa ternyata pula atas Anjuran dari pihak Kepala Dinas Kantor TenagaKerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah di Palu juga tetapdiabaikan dan tidak mau dipatuhi oleh pihak Pengusaha atau ParaTergugat, makanya pada tanggal 30 Nopember 2017 oleh pihak Kepala Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 7/Padt.SusPHI/2018/PN PAL14.15.16.Ai:18.Dinas Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah diPalu. menerbitkan dan atau mengeluarkan

Penggantian Hak =Rp. 2.730.000,Jumlah = Rp. 20.930.000,.

Menghukum Tergugat II untuk membayar kompensasi sebagai akibat daripemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai denganperincian sebagai berikut : Uang pesangon Rp 15.075.000,00 Uang pengharqaan masa kerja Rp 10.050.000,00 Uang penggantian perumahaan serta pengobatan dan perawatan Rp 3.768.750,00 Upah proses Rp 45.225.000,00 +TOTAL Rp 74.118.750,00(tujuh puluh empat juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluhrupiah)5.

Ucu Samsuri Abdurahman

Pradeep selaku Presiden Direktur Tergugat ;Bahwa setelah Penggugat menerima surat pemberitahuan tersebut,Penggugat berusaha menemui Tergugat untuk menanyakan alasanpemberhentian, namun upaya Penggugat tersebut mengalami kebuntuankarena Tergugat tidak pernah menanggapinya ;Bahwa pada prinsipnya Penggugat menerima Pemutusan HubunganKerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat jika Tergugat memenuhikewajibannya untuk membayarkan hakhak Penggugat berupa upah (gaji) yangbelum dibayarkan, uang pesangon, uang penggantian

Uang penggantian Hak 15% x 14.000.00 = USD 2.100.00 (dua ribu seratusDollar Amerika Serikat);Jumlah keselurunhan adalah USD 16.100.00 (enam belas ribu seratus DollarAmerika Serikat) ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon agarkiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial/Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan memutuskan :1. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir;2.

Memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sejumlah USD 16.100.00(enam belas ribu seratus Dollar Amerika Serikat);4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Hal. 3 dari 9 hal. Put.

Uang penggantian hak 15% x 14,000.00 = USD 2,100.00 (dua ribuseratus Dollar Amerika Serikat) ;Jumlah keseluruhan adalah USD 16.100.00 (enam belas ribu seratus DollarAmerika) ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut;mengenai keberatan ad. 1s/d6: Hal. 7 dari 9 hal. Put.

PN.Srpsebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105LU311220140006tanggal 31 Desember 2014 diuubah menjadi Gede Gavin Wistara;Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruhmengganti nama anaknya tersebut;Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohontersebut membaik , tidak rewel dan tidak sering marahmarah lag;Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudahdibuatkan banten secara adat Bali dan agama Hindu;Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian

Nomor : 5105LU311220140006tanggal 31 Desember 2014 diuubah menjadi Gede Gavin Wistara;Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruhmengganti nama anaknya tersebut;Bahwa setelah diganti nama, kondisi kKesehatan anak Para Pemohontersebut membaik , tidak rewel dan tidak sering marahmarah lagiselayaknya anak anak normal lainnya;Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudahdibuatkan banten secara adat Bali dan agama Hindu;Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian

ParaPemohon tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohonmendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu GedeGavin Wistara, yang artinya jelas dan pandai ;Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohonberangsur angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua,selayaknya anak anak normal lainnya;Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudahdibuatkan banten secara adat Bali dan agama Hindu;Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian

yang beragamaHindu yang mempercayai bahwa nama akan berdampak kepada masa depan sianak, sehingga dalam adat Bali pada saat anak lahir ditanyakan nama apa yangcocok untuk si anak agar sehat dan tumbuh dengan baik, hal mana tidakdilakukan oleh Para Pemohon terhadap anaknya tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan ParaPemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benarsetelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh lebih baik serta tidak ada yangberkeberatan atas penggantian

PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugatsejak diputusnya perkara ini; Menyatakan Tergugat telah melakuan perbuatan yang bertentangandengan, dan Undangundang Ketenagakejaan Nomor 13 tahun 2003; Menyatakan Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon, TunjanganMasa Kerja dan Uang Penggantian

SusPHI/2020 Uang Uang UangNama dan i Pesangon Penghargaan Penggantian TetaasaPenggugat!

SusPHI/2020 GRANDTOTAL 255362450 47424455 45418036 348204941 Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai Uang Pesangon,Tunjangan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar sebagaiRp348,204,941,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus empatribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah); Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak haklainnya yang biasa diterima Para Penggugat sebagai pekerja, selamaproses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu : upah mulai daribulan

untuk Penggugat III (Isomudin), terhitungsejak tanggai 1 Januari 2017 untuk Penggugat IV (Gunawan);Menyatakan hubungan kerja Penggugat V (Yopie Lawalata) denganTergugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung sejaktanggai 1 Desember 2012;Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat terhitung sejak tanggai 31 Mei 2018;Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusanhubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian

untuk seluruhnya;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejaktanggal 1 Maret 2019;Memutuskan kompensasi PHK terhadap diri Tergugat adalah mengacupada formula: 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan (uang pesangon); 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan (uang penghargaan masa kerja); 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan (uang penggantian

hak);Memutuskan besaran kompensasi PHK yang diterima Tergugat adalah:Uang pesangon: 9 x Rp19.623.000,00 = Rp176.607.000,00Uang penghargaan: 4 x Rp19.623.000,00 = Rp78.492.000,00Uang penggantian hak 15% x Rp255.099.000,00 = Rp38.264.850,00Cuti tahunan: 11/22 hari x Rp19.623.000,00 = Rp9.811.500,00Total kompensasi PHK yang diterima tergugat adalah Rp303.175.350,00(tiga ratus tiga juta seratus tujun puluh lima ribu tiga ratus lima puluhrupiah);Memutuskan agar Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaranupah

Pengadilan Negeri Serang untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensiuntuk seluruhnya;Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dan Tergugat Rekonvensikarena alasan sudah tidak dapat lagi menjalankan hubungan industrialyang harmonis, sejak diputuskannya perkara dalam putusan oleh MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kompensasiberupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian

Pesangon, dengan jumlah total sebesar Rp927.829.673,00(terbilang: sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus duapuluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengandirincikan sebagai berikut: Uang pesangon: 2 x 9 (bulan) x Rp33.666.020,00Rp605.988.360,00 Uang penghargaan masa kerja: 1 x 5 (bulan) x Rp33.666.020,00Rp168.330.100,00 Uang penggantian hak:15% x Rp774.318.460,00 = Rp116.147.769,00 Sisa cuti 24 (hari) x Rp1.556.810,00 = Rp37.363.444,00 Total = Rp927.829.673,00Halaman 6

;Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon mempunyai 2 (dua ) orang anak yagbernama : Ni LUH PUTU DIAH PRADNYA MAHESWARI, perempuantempat/tanggal lahir di Denpasar 11 Juni 2011 MADE ARYA KRISHNA MAHESWARA, laki laki tempat/tanggal lahirdi Denpasar 28 Januari 2013Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan ganti nama anak ParaPemohon yang pertama yang semula tertulis NI LUH PUTU DIAH PRADNYAMAHESWARI diganti menjadi NI PUTU RISTYA PRADNYAPRAMBHANDITA.Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian

namaanak para Pemohon yang pertama karena anak Para Pemohon seringmengalami gangguan kesehatan, dan Para Pemohon sudah berusahamengajak anak para pemohon tersebut berobat ke dokter, tetapi tetap sajaanak para pemohon tersebut sering mengalami gangguan pada kesehatannya,setelah ditanyakan kepada orang pinter ( para normal ) disarankan menggantinama anak Para Pemohon yang pertama tersebut ;Hal 4 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Padt.P/2017/PN.Dps Bahwa atas Penggantian nama anak Para Pemohon yang

Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian namaanak para Pemohon yang pertama karena anak Para Pemohon seringmengalami gangguan kesehatan, dan Para Pemohon sudah berusahamengajak anak para pemohon tersebut berobat ke dokter, tetapi tetap sajaanak para pemohon tersebut sering mengalami gangguan pada kesehatannya,setelah ditanyakan kepada orang pinter ( para normal ) disarankan menggantinama anak Para Pemohon yang pertama tersebut ; Bahwaatas Penggantian nama anak Para Pemohon yang

Indragiri Hulu untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon dimaksud pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 14.02.AL.U.CS.2 007.001603 tertanggal 28 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan catatan sipil Kab. Indragiri Hulu tersebut;

Bukti Surat P.1 sampai denganHalaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 212/Padt.P/2020/PN SmnP.7 serta 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Tuti Wahyuni danSutamsi sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.6 (Fotocopi KTP atasnama Pemohon dan Fotocopi Kartu Keluarga) ternyata Pemohon bertempattinggal di Tegalmindi, Popongan RT 15 RW 30, Sinduadi, Mlati, Sleman, makayang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan sertamenerbitkan Penetapan Perubahan Nama/ Penggantian

Ezekiel;Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon tersebut telahtercatat dalam Akta Kelahiran maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1)Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2)huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan DanTata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, apabila akanmelakukan perubahan nama/ penggantian identitas dalam Akte Kelahiran harusdilaporkan

kepada petugas pencatat untuk mendapat perbaikan seperlunya danuntuk pencatatan perubahan nama/ penggantian identitas tersebut didasarkanadanya Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti berdasarkanketerangan saksi Tuti Wahyuni dan Sutamsi, yang pada pokoknyaHalaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 212/Padt.P/2020/PN Smnmenerangkan bahwa anak Pemohon mengajukan permohonan ini dimaksudkanuntuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari Laurentius

Davino S.Ezekiel menjadi Laurensius Davino Sampe Ezekiel;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Bukti P.7berupa fotokopi Akta Kelahiran, anak Pemohon bernama Laurentius Davino S.Ezekiel;Menimbang, bahwa merupakan hal yang wajar menurut kebiasaan dimasyarakat adanya perubahan/penggantian/penambahan nama seseorangkarena alasan dan tujuan tertentu untuk kebaikan orang yang bersangkutanantara lain untuk memenuhi persyaratan administrasi kKependudukan secaraformal, keselamatan, kesehatan

HASJIM dan SUPARMI diubah/diganti menjadi FARIT ALFIAN ;

MlgDidaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatanpinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesualperubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersediauntuk itu;e Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon datangmenghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan olehPemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya ;Menimbang

Mlgpada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantiannama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimanayang dimaksud pada Pasal 52 ayat ( 1 ) diatas, wajib dilaporkan oleh Pendudukkepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri olehpenduduk ( vide Pasal 52 ayat ( 2 ) UndangUndang RI No. 23 tahun

2006 Jo.UndangUndang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian UndangUndang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ) dan pencatatansipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat PencatatanSipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register AktaPencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ( vide Pasal 52 ayat ( 3 )UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan ) ;Menimbang, bahwa sebagaimana

HASJIM dan SUPARMI diubah/diganti menjadi FARIT ALFIAN ; Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat padaDinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan padaRegister Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan AktaKelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut ataudalam Register yang tersedia untuk itu ; Membebani Pemohon untuk membayar biaya

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan penggantian nama tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 610/UM/2004, pada tanggal 04 Oktober 2017;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanyaSalinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalamBuku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan penggantian namatersebut pada Akta Kelahiran Nomor 610/UM/2004, pada tanggal 04Oktober 2017;4.

Tdn Halaman 8 dari 12mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaranpenduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwamaksud dibuatnya Undangundang tersebut adalah untuk terciptanyapelayanan administasi penduduk yang tidak diskriminatif Karena adanyapenggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian

masyarakat setempat atau normanorma sosial;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon danketerangan Saksisaksi diperolehlah fakta bahwa maksud Pemohon untukmengganti nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dariyang sebelumnya tertulis dan terbaca INKA THERESIA TALISYA digantimenjadi nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca INKA THERESIA TAHSYAuntuk Keperluan Pemohon dan anakanak pemohon dikemudian hari;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hematHakim penggantian

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepadaPegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBelitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan inikepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yangsedang berjalan dan mencatatkan penggantian nama tersebut pada AktaKelahiran Nomor 610/UM/2004, pada tanggal 04 Oktober 2017;4.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang semula GUNAWAN menjadi GUGUN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

   berhak mengajukan permohonan dalamperkara a quo, oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yangdapat mengajukan permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu KeluargaNomor 1606091803880004, tanggal 20 Januari 2016 dengan Kepala KeluargaGUNAWAN, anggota keluarga Ariana Awaliyah dan Rizal Mukhdi Arafah,diketahui bahwa nama Pemohon yang tercatat adalah GUNAWAN, yang manaberdasarkan bukti tersebut hingga persidangan dilaksanakan, belum terdapatbukti yang menunjukkan adanya penggantian

   permohonan Pemohontelah tepat dan sesuai yang akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon;Menimbang, bahwa apabila terjadi perubahan nama, maka harusdilakukan pencatatan terhadap perubahan nama tersebut yang mana syaratsyaratnya diatur dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yakni salinan penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Catatan Sipil,Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;Menimbang, bahwa penggantian

   nama perlu dilakukan pencatatan AktaKelahiran dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni dengan melampirkan suratketerangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yangsah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggantian nama, perludilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data, yang

   Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian namatersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Musi Banyuasin dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan untuk selanjutnya dicatatkanpada register yang diperuntukkan untuk itu;4.

Put.No. 188 K/Pdt.Sus/2009 Uang Penghargaan Masa Kerja : 8 x Rp. 980.500, =Rp. 2.941.500, += Rp. 11.766.000, Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan :15 % x Rp. 11.766.000, =Rp. 1.764.900, +JUMLAH 1... eee cece eee eeeneee ee eeseeceeeeeeeeessneeeeeeeaneens =Rp. 13.530.900,.

.:: ee = veces cee eeeeeee teeta +=Rp. 2.572.500, Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan :15 % x Rp. 2.572.500, =Rp. 385.875, Kelebihan jam mengajar bIn. Desember 2007dan Januari 2008 =Rp. 60.000, +JSUMLAH 0. cece cece eeeeeeeeesennnnseeeeeeeeeeeeeeeneeenenes =Rp. 3.018.375,.

Put.No. 188 K/Pdt.Sus/2009 Uang Penghargaan Masa Kerja: ..................... = bo ee cece eeeeeeeeeeeeeeees +=Rp. 2.131.500, Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan :15 % x Rp. 2.131.500, =Rp. 319.725,+JSUMLAH oo eeee cece eee eeeeeeeeeesnnnneseeeeeeeeeeeeeeeneneneees =Rp. 2.451.225,. Dra.

FARIATI AGUS ;Masa kerja terhitung sejak diangakat tgl. 01 Juni 1997 s.d. 23 Juni 2008,lebih dari 6 tahun : Upah terakhir Rp. 908.300, Uang Pesangon : 1 x 7 x Rp. 908.300, =Rp. 6.358.100, Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 908.300, =Rp. 2.724.900, +=Rp. 9.083.000, Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan :15 % x Rp. 9.083.000, =Rp. 1.362.450, Kelebihan jam mengajar bIn.

HELDAYATI, S.Pd;Masa kerja terhitung sejak diangakat tgl. 01 Januari 2006 s.d. 23 Juni2008, lebih dari 2 tahun : Upah terakhir Rp. 744.700, Uang Pesangon : 1x 3x Rp. 744.700, =Rp. 2.234.100, Uang Penghargaan Masa Kerja: ...................5. = pence tees eeeeeee tees +=Rp. 2.234.100, Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan :15 % x Rp. 2.234.100, =Rp. 335.115, Kelebihan jam mengajar bIn.

Kepada pihak pengusaha Karya Photo Bridal Salon (incasu Tergugat)agar membayar uang pesangon sesuai 2 x ketentuan pasal 156 ayat 2,uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat 3 dan uangpenggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 UU Nomor 13 tahun 2003kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :e Uang pesangon : 2x9 xRp. 3.222.560, = Rp. 58.006.080.e Uang penghargaan masa kerja : 8 x Rp. 3.222.560, = Rp.25.780.480.e Uang penggantian hak perobatan dan perumahan : 15% x Rp.83.786.560 = Rp.

PHI Nomor 286/Padt.SusPHI/2020/PN Mdn17.18.19.Penggugat selaku Pekerja (vide pasal 155 ayat 3 UndangUndang No. 13tahun 2003 tentang Ketenagakeraan).Bahwa sesuai dengan surat anjuran yang dibuat Mediator HubunganIndustrial pada kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, maka wajar,patut dan beralasan hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat untuk membayarseluruh hakhak normatif Penggugat berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian

Uang penggantian hak perobatan dan perumahan : 15% x Rp.83.786.560 = Rp. 12.567.984.Jumlah keseluruhan = Rp. 96.354.544.

Uang penggantian 15 %x Rp. 83.786.560 =Rp. 12.567.984.hak perobatan danperumahanJumlah Rp. 96.354.544.Terbilang = sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empatribu lima ratus empat puluh empat rupiah.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasharta kekayaan Tergugat berupa selurun harta kekayaan dan asetperusahaan milik Tergugat yang terdiri dari 1 (Satu) unit bangunan rumahpermanen 4 % (empat setengah) tingkat yang terletak setempat dikenaldengan nama Jalan Iskandar

Tergugat) agar memberikanuangpesangon sesuai dengan 2X ketentuan pasal 156 ayat 2, uangpenghargaan masa kerja sesuai dengan pasal 156 ayat 3 dan uangpenggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat 4 UU No.13 Tahun 2003kepadaPenggugat dengan perincian sebagai berikut :Uang Pesangon : 2 X 9 X Rp.3.222.560, = Rp. 58.006.080,Uang Penghargaan masa kerja: 8 X Rp.3.222.560,= Rp. 25.780.480,JUMIADL 0... cece cece ccc eteeeceeeeeeaeeeeeeeeesseaaaeseeeeesaaeaaeeeeneneaes = Rp. 83.786.560,Uang penggantian hak

I L I:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang pesangon dan uang penggantian

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon.Uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan danpengobatan dan upah selama proses penyelesaian perselisinan diPengadilan Hubungan Industrial dengan perincian sebagai berikut :Masa Kerja 2 Tahun 1 BulanPesangon 2X3 Rp. 2.256.000 Rp. 13.536.000,Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 13.536.000 Rp. 2.030.400,Cuti yang belum diambil12/25x Rp.2.256.000 Rp. 1.082.880, x 2 Tahun Rp. 2.165.760,TOTAL Rp. 17.732.160,3.

Uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan danpengobatan dan upah selama proses penyelesaian perselisinan dipengadilan hubungan Industrial sama sekali tidak diuraikan olehPenggugat di dalam Posita gugatannya;Bahwa, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidakboleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkangugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, halhal yang dapatdituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yangdidalilkan.

Uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan dan pengobatan danupah selama proses penyelesaian perselisihan di pengadilan hubunganIndustrial sama sekali tidak diuraikan oleh Penggugat di dalam Positagugatannya;Bahwa, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidakboleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkangugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, halhal yang dapat dituntutdalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan.

hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4);.Menimbang, bahwa Penggugat memiliki masa kerja (tanggal 1 Nopember2014 s/d tanggal 31 Desember 2016 = 2 (dua) Tahun, 1 (Satu) bulan) dan upahPenggugat sebesar Rp.2.256.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh enam riburupiah) maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut :Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 47/Padt.SusPHI/2017

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat uang pesangon dan uang penggantian hak sejumlahRp7.783.200,00 (tujun juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratusrupiah);4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapanpuluh satu ribu rupiah) kepada Negara;5.