Putusan Nomor 381/B/PK/PJK/2013Dari uraian diatas, maka perhitungan harga transfernya dengan Metode ProfitSplit adalah sebagai berikut :Net profit SIIX Singapore Pte Ltd USD 6,827,000.00Net Profit Batam Business (24,52%) USD 1.673,980.00Deduct : Singapore Tax Rate (20%) USD 334,796.00Net Profit After Tax USD 1.339,184.00Profit Splitted (50%) USD 669,592.00Menurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sebesar USD 669,592.00yang tetap dipertahankan oleh Pihak Terbanding dengan

Pembagian 50/50 seperti yang diterapkan oleh PihakTerbanding tidak didasarkan atas rujukan yang baku dalam rangka penerapanmetodologi transfer pricing;Penghitungan metode profitsplit tidak sesederhana perhitungan yangditerapkan Pihak Terbanding terhadap Pemohon Banding.bahwa menurut OECD, penggunaan metode profitsplit seharusnya dilakukandengan mengkombinasikan profit dari masingmasing pihak yang memilikihubungan istimewa (Pemohon Banding dan SIIX S) untuk kemudian dibagisesuai dengan kontribusi

Hal ini karena adanya kegiatan dan resiko yang berbedabedayang terjadi diantara pihakpihnak yang memiliki hubungan istimewa termasukdiantaranya Pemohon Banding dan SIIX S;bahwa berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan metode profit split versiPihak Terbanding yang diterapkan seharusnya tidak dapat menjadi acuan untukmenentukan kewajaran transaksi yang terjadi antara perusahaan PemohonBanding dengan SIIX S;Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingHalaman 14 dari 38 halaman.

Putusan Nomor 381/B/PK/PJK/2013tidak mencantumkan bagaimana cara perhitungan dalam rangkahubungan istimewa;d. bahwa didalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak bisa membuktikan bahwa transaksi denganSiix Singapore Pte Ltd tersebut adalah sudah wajar (arms length),dimana Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak bisa menunjukkan suatu perhitungan sesuai dengan Lampiran 3ASPT Tahunan PPh Badan (Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) memilin

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) telahmenyampaikan perhitungan penjelasan perhitungan metode profit splitHalaman 34 dari 38 halaman. Putusan Nomor 381/B/PK/PJK/2013sebesar 50:50 dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 0,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

(Ketentuan Umum Polis Poin 1.3)Biaya Pengelolaan Investasi (Dana Investasi Poin 5.6)Atas pengelolaan setiap dana investasi dikenakan biayasebesar jumlah maksimum yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku atau berdasarkan penetapan pejabat yangberwenang; biaya pengelolaan dana investasi tersebutjatuh tempo pada setiap tanggal perhitungan.

Dalam halperaturan perundangundangan dan pejabat yangberwenang tidak menetapkan maksimum biayapengelolaan dana investasi, maka biaya pengelolaandana investasi yang dikenakan atas suatu danainvestasi pada tanggal perhitungan tertentu dihitungberdasarkan rumus:Biaya Pengelolaan Tahunan; (h/t) x nx D biaya pengelolaan Investasi pada TanggalPerhitunganh = jumlah hari sejak Tanggai Perhitungan sebelumnyasampai dengan Tanggal Perhitungan yangbersangkutant = jumlah hari dalam tahun takwimn= 2% dan PB berhak

Penghitungan BTSM atas kekayaan dankewajiban tersebut dilakukan sama dengan perhitunganBTSM untuk produkproduk asuransi dengan prinsipkonvensional atau perhitungan BTSM untuk rekeningtabarru untuk usaha asuransi dengan prinsip syanahsebagaimana diuraikan dalam lampiran ini.b.

Untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumberdari unsur investasi produk tersebut yang dijamin hasilminimumnya, perhitungan BTSM dilakukansebagaimana diuraikan dalam lampiran ini.Pada dasarnya solvabilitas adalah kemampuan perusahaanuntuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitasmenunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasiseluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh asetyang dimilikinya.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karenaTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dengansikapnya yang pelit dan perhitungan dalam memberikan uang belanjakepada Penggugat, Penggugat sering menggunakan uang hasil kerjaTergugat untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan dariPenggugat dan apabila ditegur Tergugat tidak pernah menghiraukanPenggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihari dan biayasekolah anakanak Penggugat harus bekerja sebagai karyawan

Anaknya Asli, perempuan, umur 5 tahun, sekarang berada dalamasuhan Penggugat; Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangganya,Penggugat dan Tergugat sering berselisin dan bertengkar disebabkanTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dengansikapnya yang pelit dan perhitungan dalam memberikan uang belanjakepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehariharidan biaya sekolah anakanak Penggugat harus bekerja sebagaikaryawan toko; Bahwa saksi mengetahui karena sering berselisin

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karenaTergugat pelit dan perhitungan dengan nafkah belanja seharihari,Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat karenaTergugat juga malas bekerja bahkan tidak bekerja. ketika Penggugatmenegur perbuatan Tergugat yang malas bekerja, Tergugat justru marahkepada penggugat, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata talakkepada penggugat, bahkan Tergugat juga sering menyuruh Penggugatuntuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama ;5.

Anaknya Asli, perempuan, umur 4 tahun, sekarang berada dalamasuhan Penggugat; Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam rumahtangganya,Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkanTergugat pelit dan perhitungan dengan nafkah belanja seharihari,Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat karenaTergugat juga malas bekerja bahkan tidak bekerja. ketika Penggugatmenegur perbuatan Tergugat yang malas bekerja, Tergugat justrumarah kepada penggugat, selain itu Tergugat sering mengucapkankata

Put. 10288/PP/M.V/15/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding dengan posita perkara sebagai berikut :Perhitungan PenetapanBahwa KPP Pratama Jakarta Gambir Dua telah menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor : 00089/206/02/028/05 tanggal 17 Januari 2005,dengan koreksi sebagai berikut :1. Menurut lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00089/206/02/028/05 tanggal 17 Januari 2005.2.

No. 208/B/PK/PJK/2007disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan antara lain untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan dalam hal SuratTeguran belum dikirim, batas waktu pemenuhan kewajiban pemasukanSurat Pemberitahuan belum berakhir.Halaman 20 alinea ke1 : Bahvea Majelis berpendapat perhitungan yang dilampirkan dalampermohonan perpanjangan pemasukan Surat Pemberitahuan, bukan SuratPemberitahuan, oleh karenanya perhitungan tersebut tidak dapatdigunakan untuk menguji kKepatuhan Pemohon

Ali Kuncoro sendiri dkk. ( 44 orang) khususnya pemberian yang terkaitdengan perhitungan masa kerja dan dihitung mulai masuk di Eks. PT. JicoAgung merupakan hak/pendapatan yang memang diterima sebelum adanyaperalihan ;Bahwa adanya pengakuan/pemberian hakhak kepada Sdr. Ali Kuncorosendiri dkk (44 orang) dari Pengusaha PT. Miwon Indonesia Tbk. Setelahperalinan yang berdasarkan perhitungan masa kerja dari ex PT.

Jico Agungantara lain : Mendapatkan hak cuti besar dengan perhitungan berdasarkan masa kerja ; Pemberian bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR) dihitung berdasarkan masakerja dan dihitung mulai dari PT. Jico Agung ; Adanya pengakuan dalam bentuk Piagam Penghargaan masa kerja dari PT.Miwon Indonesia Tbk. yang masa kerjanya dihitung dari mulai masuknyakaryawan di PT. Jico Agung ;Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 408 K/TUN/2003Bahwa para pekerja Eks. PT. Jico Agung selama ini yang keluar (4orang) dari PT.

PJK/2014SKPKB PPN No. 00268/207/08/007/10, tanggal 31 Mei 2010 Uraian Pemohon TerbandingBandingEkspor 0 0Penyerahan yg PPNnya dipunggut sendiri 20.472.734.220 21.269.011.070Penyerahan yg PPNnya tidak di punggut 1.974.571.643 1.974.571.643Jumlah 222.447.305.863 223.243.582.713Pajak keluaran yang harus dipunggut sendiri 2.047.273.413 2.126.901.107Dikurangi 0 0Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 2.004.838.127 2.004.838.127Lainlain 166.554.833 166.554.833Jumlah 2.171.392.960 2.171.392.960Jumlah perhitungan

mengenai suatu bagian darituntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya atau;(e)apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.1.3 Pasal 92 UndangUndang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut ;Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf edirakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusandikirim.B.Koreksi DPP PPN dari perhitungan

Singapura..Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Bandingterhadap informasi dan keterangan yang diberikan dalam persidangan bukanmerupakan alat bukti yang relevan dengan perhitungan pajak terutang.Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nmor 16 Tahun 2009mengatur Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlahpajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) tidak benar

Pandegiling Nomor 223, Surabaya, 60264, sehingga perhitungan PPN MasaPajak Nopember 2008 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaiberikut: DPP PPN Rp. 16.690.670.557,00Pajak Keluaran Rp. 685.423.014,00Kredit Pajak (Rp 3.897.671.584,00)Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar (Rp. 3.212.248.570,00)Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya Rp. 3.212.248.570,00Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Rp. 0,00Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar Rp. 0,00Menimbang

piutang untuk tahun 2008 yang berasal dari selisih penerimaan kas /rekening koran dan saldo piutang;bahwa atas selisih penerimaan kas / rekening koran, Pemohon Bandingdapat menjelaskan dan merinci selisih tersebut dengan dokumen LaporanKas Harian, Rekap Rekening BNI, bukti setoran bank dan rekap hutangpiutang Pak Jamhadi;bahwa untuk koreksi yang berasal dari saldo piutang awal, koreksi initerkait dengan koreksi saldo piutang tahun sebelumnya, pada tahun 2007Majelis meyakini saldo piutang menurut perhitungan

dari kas (cashon hand) ke rekening koran BNI (cash on bank) nomor0049843058 senilai Rop12.178.917.270,00 dan rekening Koran BNInomor : 0049843069 senilai Rp3.583.246.194,00 sehinggamempengaruhi nilai pelunasan piutang dan nilai penyerahan;Bahwa koreksi Koreksi atas DPP PPN yang harus dipungut sendirisebesar Rp1.343.940.905,00 berdasarkan uji arus piutang yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dalam rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dengan perhitungan

Pandegiling Nomor 223, Surabaya, 60264,sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Nopember 2008 yang masih harus(lebih) dibayar menjadi seperti perhitungan di atas,adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum (fundamentum petendi)tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyatanyata PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenarandalildaliinya bahwa Putusan

Terdakwa ketikdihandphone yang Terdakwa pegang lalu omset yang didapat Terdakwateruskan atau kirim kepada FERRY ANDHYKA Als PETONG BINBURHANNUDDIN dengan cara mengirimkannya melalui sms denganmenggunakan handphone tersebut kenomor yang dipakai oleh FERRYANDHYKA Als PETONG BIN BURHANNUDDIN dengan nomor simcard082370169896 dan setelah nomor judi toto gelap ditutup maka pemain tidakboleh memasang lagi sekitar pukul 16.30 Wib.Kemudian Terdakwa dan FERRY ANDHYKA Als PETONG BINBURHANNUDDIN melakukan perhitungan

Langkat telah melakukanperjudian;Bahwa Terdakwa dan FERRY ANDHYKA Als PETONG BINBURHANNUDDIN melakukan perhitungan jumlah omset yang didapatsekaligus Terdakwa menyerahkan uang taruhan yang didapatkan daripara pemasang taruhan judi toto gelap;Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan upah setiap putaran judi totogelap Singapore dan Hongkong sebesar Rp. 50.000, per harinya.Bahwa dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa : 3 (tiga) buahpulpen, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (Satu) lembar kertas berisikancatatan

Langkat telah melakukanperjudian; Bahwa Terdakwa dan FERRY ANDHYKA Als PETONG BINBURHANNUDDIN melakukan perhitungan jumlah omset yang didapatsekaligus Terdakwa menyerahkan uang taruhan yang didapatkan daripara pemasang taruhan judi toto gelap; Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan upah setiap putaran judi totogelap Singapore dan Hongkong sebesar Rp. 50.000, per harinya.

Langkat telah melakukan perjudian;Menimbang, bahwa Terdakwa dan FERRY ANDHYKA Als PETONG BINBURHANNUDDIN melakukan perhitungan jumlah omset yang didapat sekaligusTerdakwa menyerahkan uang taruhan yang didapatkan dari para pemasangtaruhan judi toto gelap;Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mendapatkan upah setiap putaranjudi toto gelap Singapore dan Hongkong sebesar Rp. 50.000, per harinya.Menimbang, bahwa dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa : 3(tiga) buah pulpen, 1 (Satu) buah buku tafsir

Bahwa berdasarkan Posita angka 5, TERGUGAT melakukan PHKterhadap PARA PENGGUGAT dengan alasan perusahaan milikTERGUGAT paillit yang dimana TERGUGAT tidak dapat menunjukkanHalaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.SusPHI/2018/PNT pgbukti putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan perusahaanTERGUGAT pailit, maka untuk itu kami memohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus uangpesangon dan hakhak lainnya sebagaimana Lampiran Surat AnjuranTentang Perhitungan Pesangon

Leunard JWattimena Cs. (9 Orang) Nomor: B. 1298/TK4/VI/2015 tertanggal 11Juni 2015 sebagai berikut:Nomor : B. 1298/TK4/VI/2015Tanggal 211 Juni 2015Perihal : Lampiran Surat Anjuran Tentang Perhitungan Pesangondan Hakhak Lainnya Sdr. Leunard J Wattimena Cs. (9Orang)5. Agar pengusaha PT Dhiva Lines membayarkan upah pekerjaLeunard J Wattimena, Suhardi, Khairul Badri, Tugino, Adi Surandi,Sultan Baso, Asis Musakkir, Pitroni dan Juhardi selama tidakdipekerjakan (daftar terlampir).6.

Sesuai dengan Posita yang diuraikan dariangka 1 sampai dengan angka 9 diatas, maka pada prinsip hukumKetenagakerjaan yang berlaku dan mengacu kepada HubunganIndustrial yang baik, berdasarkan anjuran tentang perhitungan pesangondan hakhak lainnya PARA PENGGUGAT, seharusnyaTERGUGATmembayarkan kepada PARA PENGGUGAT pesangon 2 kaliketentuan pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja pasal 156 ayat(3), wang penggantian hak pasal 156 ayat (4) pada UndangUndang No.13 Tahun 2003 dan membayarkan upah pekerja

Fotocopy lembar Lampiran Surat Anjuran Tentang Perhitungan dan Hakhaklainnya Sdr. Leunard J Wattimena Cs. 9 orang No.

lainnya kepada PARAPENGGUGAT, namun hingga saat ini TERGUGAT belum merealisasikan apayang telah diperjanjikan.Bahwa TERGUGAT melakukan PHK terhadap PARAPENGGUGAT dengan alasan perusahaan milik TERGUGAT pailit yangdimana TERGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti putusan PengadilanNiaga yang menyatakan perusahaan TERGUGAT pailit, maka untuk itu kamimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quountuk memutus uang pesangon dan hakhak lainnya sebagaimana LampiranSurat Anjuran Tentang Perhitungan

PolsekSuradadi bersama barang bukti guna proses selanjunya;e Bahwa menurut pengakuan terdakwa permainan judi yang dilakukan mengikutipada perjudian putaran singapura.Caranya pembeli/pemasang menebak angka/nomor yang akan keluar lalu oleh penjual/terdakwa tebakan angka dari pembeliditulis diatas kupon nomor togel yang ada nomor serinya.Apabila angka tebakanangka cocok maka pemasang/pembeli akan mendapatkan hadian uang dengancara pembeli menukar kupon togel yang telah dibeli kepada penjual/terdakwadengan perhitungan

PolsekSuradadi bersama barang bukti guna proses selanjunya;Bahwa menurut pengakuan terdakwa permainan judi yang dilakukan mengikutipada perjudian putaran singapura.Caranya pembeli/pemasang menebak angka/nomor yang akan keluar lalu oleh penjual/terdakwa tebakan angka dari pembeliditulis diatas kupon nomor togel yang ada nomor serinya.Apabila angka tebakanangka cocok maka pemasang/pembeli akan mendapatkan hadian uang dengancara pembeli menukar kupon togel yang telah dibeli kepada penjual/terdakwadengan perhitungan

PolsekSuradadi bersama barang bukti guna proses selanjunya;Bahwa menurut pengakuan terdakwa permainan judi yang dilakukan mengikutipada perjudian putaran singapura.Caranya pembeli/pemasang menebak angka/nomor yang akan keluar lalu oleh penjual/terdakwa tebakan angka dari pembeliditulis diatas kupon nomor togel yang ada nomor serinya.Apabila angka tebakanangka cocok maka pemasang/pembeli akan mendapatkan hadiah uang dengancara pembeli menukar kupon togel yang telah dibeli kepada penjual/terdakwadengan perhitungan

Polsek Suradadibersama barang bukti guna proses selanjunya.Menurut pengakuan terdakwa permainanjudi yang dilakukan mengikuti pada perjudian putaran singapura.Caranya pembeli/12pemasang menebak angka/nomor yang akan keluar lalu oleh penjual/terdakwa tebakanangka dari pembeli ditulis diatas kupon nomor togel yang ada nomor serinya.Apabilaangka tebakan angka cocok maka pemasang/pembeli akan mendapatkan hadiah uangdengan cara pembeli menukar kupon togel yang telah dibeli kepada penjual/terdakwadengan perhitungan

Hal ini dikarenakan didalamSurat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Pemohon dengan Termohon telah ditetapkansegala perhitungan baik hutang pokok, bunga maupun denda yang dibuat.Bahwa perhitungan pembiayaan dimaksud sudah disepakati bersamaantara Pemohon dengan Termohon dan dibuat dengan memenuhi syaratHukum untuk sahnya suatu Perjanjian dengan mendasarkan pada Pasal1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang meliputisebagai berikut;a

sebab yang tidak terlarang dimana Surat perjanjian PembiayaanKonsumen yang mengikat Pemohon dengan Termohon tidakbertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak dilarangoleh undangundang;Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH perdata makaSurat Perjanjian Pembiyaan Konsumen dimaksud jelas berlaku sebagai undangundang bagi Pemohon dan Termohon dan oleh karena itu, tidak sepantasnyadan tidak dapat dibenarkannya putusan BPSK Bogor yang menghukumPemohon untuk menerima perhitungan

sehingga mengakibatkan PemohonKasasi tidak mengetahui sama sekali mengenai persidangan perkara a quodan mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak dapat menghadiri persidanganperkara a quo untuk memberikan keterangan perlhal sengketa yangdimaksud oleh Termohon Kasasi dan untuk melakukan pembelaanterhadap hakhak dari Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi;Bahwa surat perjanjian pembiayaan yang telah disepakati danditandatangani bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasitelah ditetapbkan segala perhitungan

Bahwa perhitungan pembiayaan dimaksud sudahHal. 15 dari 16 hal. Put.

Biaya pelepasan karbon Rp180.612.900.000,00Total biaya pemulihan lingkungan Rp488.929.350.000,00(empat ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus duapuluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total biayakerugian dalam kasus perusakan lingkungan hidup berupa hutan alamyang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHKHT Tergugatadalah sebagai berikut:1. Biaya kerugian kerusakan ekologisRp11.678.795.700.000,002.

Biaya pelepasan karbon Rp 60.516.630.000,00 Total biaya pemulihan lingkungan Rp163.721.945.000,00(seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu jutasembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas total biayakerugian dalam kasus perusakan lingkungan hidup berupa hutanHalaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHKHTTergugat adalah sebagai berikut:1.

Surat Perhitungan Pemungutan/Pembayaran dan Penyetoran TahunanRencana Kerja Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari Tahun 2004dengan SK Nomor KPTS.242/0/2004, dengan perincian PSDH senilaiRp/740.531.352,00 (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh saturibu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan DR senilai US$351 ,222.82 (tigaratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua koma delapan puluhdua US dolar), bukti PK5A;.

Surat Perhitungan Pemungutan/Pembayaran dan Penyetoran TahunanRencana Kerja Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari Tahun 2005Halaman 13 dari 21 hal. Put.

Nomor 666 PK/Pdt/2017dengan SK Nomor KPTS.522.2/PK/6403, dengan perincian PSDH senilaiRp1.592.611.501,60 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enamratus sebelas ribu lima ratus satu Koma enam rupiah) dan DR senilaiUS$694,624.60 (enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus duapuluh empat koma enam puluh US dolar), bukti PK5B,10.Surat Perhitungan Pemungutan/Pembayaran dan Penyetoran Tahunan11.Rencana Kerja Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) IUPHHKHT PT Merbau

Kapan saja terjadinya Perbuatan MelawanHukum pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.ari Segi Tuntutan Ganti Rugi terdapat Perbedaan Yang Menjadi dasar Hukum Tuntutan Ganti Rugi AntaraWanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.4 ahwa Tuntutan Ganti Rugi dalam Wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut:Putusan No. 76/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, hal: 8e Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak

Jumlah tersebut setelah dikurangi dengan cash bond s/d Desember 2010 dihitung sebesarUSD $ 91,544 menyisakan dana sebesar USD $ 79,463;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P4 tentang perhitungan tahun fiskal 2010 tertanggal 4Juli 2010 disebutkan sisa dividen per 31 Desember 2010 adalah 20% x USD $ 645,754 = USD $.129,151 + sisa dana fiskal2009 sebesar USD $ 79,463 = USD $ 208,614.

Jumlah ini ditambahkan pula dengan dividen yang ditahan sebesar UDS $40,000 sehingga jumlahnya menjadi USD $ 168,614;Menimbang, bahwa dari perhitungan berdasarkan bukti P4 tersebut ternyata Penggugat telah mengambil danapada tanggal 4 Juli 2011 sebesar USD $ 141,813. Sehingga sisa dana yang menjadi hak Penggugat adalah sebesar USD $26,801.

Dengan demikian, berdasarkan bukti surat P3 dan P4 tersebut, terbukti bahwa benar para Tergugat masih memilikikewajiban kepada Penggugat sebesar USD $ 66,801 dengan perhitungan sebagai berikut:1 Sisa dana fiskal 20092010 sebesar USD $ 26,801.2 Divident yang ditahan USD $ 40,000;Putusan No. 76/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, hal: 29Menimbang, bahwa dalam petitumnya tersebut Penggugat menuntut total jumlah pertanggungjawaban Penggugatsebesar USD $ 1,122.500.

Jumlah ini merupakan hasil perhitungan bersama antaraPenggugat dan Tergugatli sebelum Penggugat menjual seluruh sahamnya kepada Tergugatll. Demikian pula, para Tergugattidak membantah jumlah yang tertera dalam bukti P3 dan P4 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati bahwabenar para Tergugat masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkannya kepada Penggugat.

Padahal jikamenggunakan nilai konversi (fixed rate) sebagaimana perjanjian awal,maka sesungguhnya kewajiban Penggugat hanyalah sebesar: US $2,409,090,91 x Rp2.200,00 = Rp5.300.000.002, 00 (lima miliar tigaratus juta dua rupiah);Bahwa nilai konversi adalah sangat penting, karena memang padaawalnya perhitungan pekerjaan pembangunan yang menjadi dasarsengketa dilakukan dalam mata uang rupiah dan kemudian dikonversikanmenjadi Dollar Amerika Serikat;Bahwa oleh karena isi Putusan Peninjauan Kembali MARI

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 658 PK/Pdt/2000,tanggal 2 Mei 2001, maka Penggugat berpendapat bahwa Demi Keadilandan berdasarkan maksud para pihak dalam perjanjian awal tanggal 1Desember 1994, maka sudah pada tempatnya apabila kurs bagipelaksanaan isi putusan tersebut ditetapbkan pada angka: 1 US$ =Rp2.200,00 dengan alasan:a) Seluruh perhitungan kontrak awal dilakukan dalam mata uang Rupiah.Hanya pada akhir perhitungan kontraklah dilakukan konversi ke matauang asing Dollar Amerika Serikat;b) Pekerjaan

Putusan Peninjauan KembaliNomor 658 PK/Pdt/2000, tanggal 2 Mei 2001, adalah sebesar:* Rp5.300.000.000,00 dikurangi Rp1.700.000.000,00Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);24) Bahwa apabila Mejelis Hakim yang mengadili perkara a quoberpendapat lain dengan alasan keadilan, maka Penggugat memohonagar ditetapkan suatu altematif yang kedua perhitungan penetapan nilaikurs selain dari pada nilai fixed rate pada 1 US$ = Rp2.200,00 yaitudengan membandingkan nilai kenaikan harga barangbarang

Nomor 2849 K/Pdt/201728)apabila suatu barang pada tahun 1997 berharga Rp2.200,00 (dua ribu duaratus rupiah), dengan kenaikan harga sebesar 10% per tahun, maka padatahun 2014 harga barang tersebut akan menjadi berharga sebesar: Rp2.200,00 + (10% x 17 tahun x Rp2.200,00) = Rp5.940,00 (limaribu sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);25) Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka Penggugat mohonagar Majelis Hakim menetapkan nilai kurs yang berlaku untuk pelaksanaanPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor

Bahwa selain itu, perhitungan kontrak awal antara Pemohon Kasasi(dahulu Terbanding/Penggugat) dengan Termohon Kasasi (dahuluPembanding/Tergugat) dilakukan dalam mata uang Rupiah. Hanyapada akhir perhitungan kontraklah dilakukan konversi ke mata uangasing Dollar Amerika Serikat;3.11. Pekerjaan telah diselesaikan pada tahun 1997, sesuai dengan isiperjanjian, Pasal 21, yaitu 19 bulan setelan serah terima lahandilakukan.

ALASAN BANDINGKoreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Rp354.927.069,00Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi fiskal atas Pajak Keluaran1.Masa Pajak Februari 2009 dengan didasarkan kepada hasil ekualisasidengan PPh Badan, adapun rincian perhitungan ekualisasi tersebutadalah sebagai berikut:Penyerahan menurut SPT PPh BadanPenyerahan menurut SPT Pajak Pertambahan NilaiSelisihSelisih atas ekspor yang disetujuioleh Pemohon BandingSelisin yang tidak disetujui Pemohon Banding?

menjadi dua belas bulan, sehingga koreksi DPP PPN untukMasa Pajak Februari 2009 adalah sebesar: Rp.4.259.124.833,00 : 12 =Rp.354.927.069,00 ;Tanggapan Pemohon Banding:* Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang telahdilakukan oleh Terbanding tersebut, karena koreksi yang dilakukanoleh Terbanding didasarkan pada ekualisasi antara SPT Masa PPNdan SPT Tahunan PPh Tahun 2009, dimana pada ekualisasi yangdilakukan oleh Terbanding masih menggunakan SPT Masa Februari2009 sebelum pembetulan dalam perhitungan

Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2009 menjadisebagai berikut: DPP PPN Ekspor Rp 1.513.909.600,00DPP PPN Dipungut Rp 24.917.178.348,00DPP PPNnya tidak dipungut Rp 333.346.601,00Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN) Rp 26.764.434.549,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.491.717.382,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.021.212.693,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp (529.494.861,00

)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 564.987.513,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp 35.492.652,00Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP Rp 35.492.652,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 70.985.304,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49559/PP/M.XV/16/2013, tanggal 18 Desember 2013, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 09 Januari 2014, kemudian terhadapnya olehPemohon

Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2009, menjadisebagaimana perhitungan tersebut di atas,adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan,

Bahwa ternyata Almarhum suami TERGUGAT I / ayah TERGUGATIl, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mulai periode I (19961997)sampai dengan periode III (19981999) selalu terlambat dan kurangdalam membayar uang sewa kepada PENGGUGAT, maka pada tanggal30 Juli 1998 antara PENGGUGAT dengan Almarhum suamiTERGUGAT I/ ayah TERGUGAT II, TERGUGAT III danTERGUGAT IV ...TERGUGAT IV bersepakat uang sewa dibayarkan dengan nilai tukarRupiah, dengan perhitungan harga kontrak / uang sewa untuk tahun III(19981999) dimulai pada

milikPENGGUGAT yang sudah dipergunakan tetapi yang belum terbayartersebut sebesar Rp. 325.000.000, (Tiga ratus dua puluh lima jutarupiah), namun sekalipun PARA TERGUGAT sudah ditegur untukmenyelesaikan tetapi tetap saja diabaikan/tidak dihiraukan, sehinggaSeCadfa ...secara hukum terbukti PARA TERGUGAT sebagai ahli waris Alm.Agus Iskandar telah ingkar janji ; 11.Bahwa atas keterlambatan pembayaran uang sewa tersebut, disepakatiadanya dengan sebesar 5%, hingga diajukan gugatan ini (bulan Maret2011), maka perhitungan

Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertamaalinea 4 halaman 24 dan alinea 1 halaman 25 buktiP4 di kesampingkan mengingat Para Tergugattelah ...12telah membantah / menolaknya ; Bahwa Tergugat I / Terbanding telah mengakui kewajiban yang harusdiselesaikan dan menyetujui membayar uang sewa Rp. 325.000.000, (tigaratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai perhitungan yang disepakati dalamP1, menurut pengakuan merupakan suatu alat bukti dalam Hukum Perdata(vide pasal 164 HIR) ; 3.

sependapat denganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena yang telahdipertimbangkan dalam perkara Nomor : 109 / Pdt.G/ 2002 / PN.Mlg (P3/T5)mengenai kekurangan pembayaran sewa periode I sampai dengan periode VIyang ditentukan pertahun sebesar Rp. 32.500.000, (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam surat bukti P3/TS halaman 25 alinea 1dipertimbangkan oleh Hakim bahwa tanggal 30 Juli 1998 ada kesepakatanuang sewa yang dirubah dengan nilai tukar rupiah dengan perhitungan

hargasewa untuk tahun ke III (19981999) mulai harga Rp. 32.500.000, dan tahunberikutnya yaitu tahun ke IV (19992000) sampai dengan tahun ke X(20052006) dinaikkan 20 % per tahun dihitung berdasarkan besarnya uangsewa tahun sebelumnya / perhitungan nilai uang sewa periode ke I(19961997) sampai tahun ke VI (20012002) yang harus dibayar Tergugatdan kewajiban membayar denda 5 % per bulan atas keterlambatan pembayaranuang sewa tiap tahunnya ;Menimbang, bahwa menurut jurisprudensi Mahkamah Agung RINomor

Latar BelakangBahwa dalam neraca Pemohon Banding terdapat hutang sebesarRp 48.276.619.502,00 yang tidak dilaporkan dalam Lampiran VI SPTTahunan PPh Badan dan atas hutang tersebut menurut Pemeriksa belumdikenakan bunga pinjaman;Bahwa Pemeriksa menggunakan suku bunga SBI sebagai acuanperhitungan bunga dikarenakan Pemohon Banding tidak mencantumkanjumlah hutang bunga tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:Nilai pokok Hutang : Rp 48.276.619.502Suku bunga SBI : 12,93%Bunga Pinjaman : Rp 6.242.166.902Sehingga

Bahkanatas hutang tersebut Pemeriksa berasumsi dan mengenakanbunga sebesar 12,93%, dimana Pemeriksa menggunakan sukubunga SBI sebagai acuan perhitungan bunga. Atas asumsi atautaksiran pengenaan bunga berdasarkan suku bunga SBI tersebut,Pemeriksa juga tidak menyertai dasar hukum yang mengaturnya;Bahwa dari hasil pemeriksaan ini, tidak terdapat bukti yangmenunjukkan bahwa hutang yang tercatat di neraca harusdikenakan bunga.

Dasar Hukum yang Digunakan Termohon Peninjauan Kembaliuntuk Melakukan Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak ObjekPPh Pasal 23 adalah Tidak Tepat;1.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali Peninjauan Kembalimenggunakan dasar hukum Pasal 18 ayat (3) UndangUndangNomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UUPPh) untuk menghitung objek PPh Pasal 23 dengan menggunakansuku bunga SBI sebagai asumsi perhitungan bunga;Pasal 18 ayat (3) UU PPh, menyatakan

Termohon Peninjauan Kembalimengenakan objek PPh Pasal 23 dengan menggunakan sukubunga SBI sebagai acuan perhitungan bunga.

Penerbitan SKPKB PPh Pasal 23 oleh Termohon PeninjauanKembali Bertentangan dengan UndangUndang Perpajakan;1.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang menggunakan sukubunga SBI sebagai acuan perhitungan bunga membuktikan bahwaTermohon Peninjauan Kembali sekali lagi menggunakan suatuasumsi atau taksiran untuk menghitung objek PPh 23.

Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai karyawan resmi pada perusahaanmilik saksi secara lisan dengan menerima gaji / upah per bulannya Rp.1.000.000, (Satu juga rupiah) dan mendapat gaji hariannya Rp. 50.000,(lima pulih ribu) per hari.Bahwa saksi awalnya mengetahui terdakwa menggunakan uang milikperusahaan ketika ada kecurigaan selisih gas LPG yang ada di tabung gas digudang dengan pembukuan yang ada di perusahaaan hal tersebut kemudiandilakukan tindakan perhitungan atau audit sebanyak 2 (dua) kali yaitu

Bahwa selain adanya kecurigaan sebagaimana pada point diatas kecurigaanjuga timbul ketika terdakwa selalu terlambat untuk setor ke Bank untukpenebusan DO sehingga saksi melakukan perhitungan mendadak bersamasdr MAKI dan sdr RINI diketahui terdakwa tempat nya pada hari Senintanggal 16 September 2019 ternyata ada kekurangan jumlah tabung yangseharusanya berisi gas LPG, yaitu yang seharusnya asep tabung LPG 12 kgdan BG 12 harus berjumlah 605 buah yang berisi ketika diperiksa jumlahtabung gas LPG 12

Bahwa saksi awalnya mengetahui terdakwa adanya penggunakan uang milikperusahaan ketika ada kecurigaan adanya selisih gas LPG yang ada ditabung gas di gudang dengan pembukuan yang ada di Perushaaan haltersebut kemudian dilakukan tindakan perhitungan atau audit sebanyak 2(dua) kali yaitu : pertama dilakukan pada hari Sanin tanggal 16 September2010 dan yang kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020. diKantor PT PETALAGAS SUBUH.

Bahwa selain adanya kecurigaan sebagaimana pada point diatas kecurigaanjuga timbul ketika kinerja terdakwa selalu terlambat untuk setor ke BANKuntuk penebusan DO sehingga saksi melakukan perhitungan mendadakHalaman9dari20halaman Putusan Nomor172/Pid.B/2020/PN Cms.bersama sdr MAKI dan sdr RINI diketahui terdakwa tempat nya pada hariSenin tanggal 16 September 2019 ternyata adanya kekurangan adanyajumlah tabuh yang seharusanya berisi gas LPG, yaitu yang seharusnya aseptabung LPG 12 kg dan BG 12 harus

petugas keuangan namun tidak diakui juga bahwa uangnya telahdiserahkan kepada terdakwa , padahal selain saksi ingat ketikapenyerahannya dilihat juga oleh sdr RINI yang sama sama pegwai di PTPETALAGAS SUBUR tersebut.Halamani0dari20halaman Putusan Nomor172/Pid.B/2020/PN Cms.Bahwa saksi mengetahui terdakwa adanya penggunakan uang milikperusahaan ketika ada kecurigaan adanya selisih gas LPG yang ada ditabung gas di gudang dengan pembukuan yang ada di Perushaaan haltersebut kemudian dilakukan tindakan perhitungan

Sehingga Termohon Keberatan dalam perkara iniharus melaksanakan selurun kewajibannya dalam PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor : 403101200540;Bahwa BPSK telah keliru karena membandingkan perhitungan antarauang yang sudah dan harus dibayarkan oleh Termohon Keberatanaquo Kepada Pemohon Keberatan secara kredit atau mengangsur,dengan harga kontan 1(satu) unit mobil Kia Picanto.

/PN.MdnHalaman 10 dari 23 Halamanperkara dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan, makapersidangan ditunda hingga tanggal 12 Agustus 2015, denganmemerintahkan kembali kepada Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenMedan untuk mengirim berkas perkara dimaksud ;Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2015Majelis telah menerima berkas gugatan/pengaduan Termohon Keberatanselaku Konsumen dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaMedan, sehingga adalah tepat dan adil apabila perhitungan

a.Putusan tersebut hanya mengakomodir dan berpihak padapengaduan/ gugatan Termohon keberatan, sedangkan PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor 403101200540 antara PemohonKeberatan dan Termohon Keberatan adalah sebagai hukum yangmengikat kedua belah pihak (Pacta sun Servanda) ;Dalam putusan tersebut telah salah memperhitungkan besarnyaangka tunggakan secara riel Termohon Keberatan adalah sebesar Rp81.601.212,50 (delapan puluh satu juta enam ratus satu ribu dua ratusdua belas rupiah lima puluh sen), perhitungan

riburupiah), maka jumlah pembayarannya adalah berjumlah Rp82.608.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus delapan riburupiah), maka dengan demikian masih ada hutang TermohonKeberatan yang belum terbayar adalah Rp 165.216.000,00 (seratusenam puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dikurang Rp82.608.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus delapan riburupiah) adalah sebesar Rp 82.608.000,00 (delapan puluh dua jutaenam ratus delapan ribu rupiah) ;Putusan tersebut juga telah memperbandingkan perhitungan

antarauang yang sudah dan harus dibayar oleh Termohon Keberatan kepadaPemohon Keberatan secara kredit atau mengangsur dengan hargaPutusan Perk.Reg.No.366/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.MdnHalaman 20 dari 23 Halamankontan 1 (satu) unit mobil Kia Vicanto, apalagi ternyata uang mukapembelian mobil tersebut telah dibayar Pemohon Keberatan kepadaShow Room Penjual, bukan kepada Pemohon keberatan, sehingasangat tidak tepat perhitungan sisa hutang Termohon Keberatankepada Pemohon Keberatan menjadi Rp 60.000.000,00