Aminuddin, karena pada waktu itu diterbitkanoleh Kepala Direktorat Agraria Kepala Sub Dit Pendaftaran Tanah dijabat Ir. SetoPandojo, masih diberlakukan Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang PelimpahanWewenang Pemberian Hak Atas Tanah pasal 1 dan khususnya pasal 2 huruf a, pasal 2huruf a.1 yang berbunyi :GUBERNUR MEMBERIKAN KEPUTUSAN MENGENAT :a Permohonan pemberian hak milik atas tanah negara danmenerima pelepasan hak milik yang luasnya :a.1. Untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 m?

ISumsel Kepala Direktorat Agraria u.b. Kepala Sub Dit Pendaftaran Agraria Ir. SetoPandojo dan Kepala Direktorat Agraria Drs. Moeljono. Ini juga dikuatkan dengan SuratKeputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 28/UH/HM/1976/OKI/P tanggal 25 Mei 1976 yang memutuskan memberikan hak milik pertanian kepadaSdr. Drs. Aminuddin (Tergugat I) atas sebidang tanah seluas 20.000 m?.

I Sumsel No.28/UH/HM/1976/OKI/P tanggal 25 Mei 1976 ;f Bahwa didalam penerbitan Sertifikat HM No. 42/Desa Parit tersebut KepalaDirektorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SumateraSelatan selalu berpedoman dengan ketentuan yang berlaku ;g Bahwa Turut Tergugat menolak ketentuan gugatan Penggugat selebihnya ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Ketuadan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untukmemberikan putusan

Penggugatdalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkarasebesar nihil ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara gugatan Konvensi dan gugatanRekonvensi ternyata Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensidinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka oleh karena itu dihukum untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;36Memperhatikan, Kitab Undangundang Hukum Perdata, UU No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkenanmenyatakan bahwa penghunian atau penguasaan secara fisik atastanah dan bangunan rumah yang sejak puluhan tahun dihuni ataudikuasai oleh Para Penggugat yang terletak di jalan di JI.Garuda no. 21/ A Stasiun Kemayoran Rt. 015 Rw 01 Kelurahan Gunung SahariSelatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, adalah dapat dinyatakansebagai penguasaan yang sah dan benar menurut hukum sesuai denganketentuan Undangundang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, pasal

hanja dipergunakan untuk kepentingan instansiinstansi itusendiri dikonversi mendjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalamUndangUndang Pokok Agraria, fang berlangsung selama tanahtersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi fangbersangkutan."

Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat; Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 82 oleh Turut Tergugatmerupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasamaantara PJKA dengan Direktorat Jenderal Agraria Nomor 162/HK/Tap/83dan Nomor 57/SPK/XI/1983 tentang Pelaksanaan Kegiatan UntukPensertipikatan Tanah PUKA.

dalamPeraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953, fang diberikan kepadaDepartemendepartemen, Direktoratdirektorat dan DaerahdaerahSwantara sebelum berlakunja Perturan ini sepandjang tanahtanahtersebut hanja dipergunakan untuk kepentingan instansiinstansi itusendiri dikonversi mendjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalamUndangUndang Pokok Agraria, fang berlangsung selama tanahtersebut dipergunakan untuk kepertuan itu oleh instansi fangbersangkutan.

Perusahaan Jawatan Kereta Api.Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Pusat.Di dalam sertifikat tersebut ditegaskan pula lamanya berlaku hak, yakniselama dipergunakan untuk kepentingan Dinas (Stasiun K. A.

dan II Dalam Konvensi memiliki 3 (tiga )Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Baru Kecamatan Siak HuluKabupaten Kampar (Sertifikat Hak Milik No. 6092/Desa Baru, No.6092/Desa Baru, No. 6095/Desa Baru serta 3 (tiga) Surat Akta JualBeli No. 65/SH/1989, Surat Akta Jual Beli No. 66/SH/1989, Surat AktaJual Beli No. 67/SH/1989; namun harus diingat bahwa pendaftarantanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UndangUndangPokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tidak menggunakansistem publikasi positif yang

Simpang Tiga atas nama PenggugatHalaman 48 dari 82 Putusan Nomor 111/PDT/2016/PT.PBRRekonpensi Il/Tergugat konpensi Il dengan ukuran 8.903 M2, surat ukurnomor 05736/2009 tanggal 07 September 2009, yang dikeluarkantanggal 26 Januari 2010 dikarenakan telah berubah wilayah yaitu masukke dalam wilayah Kota Pekanbaru, yang mana semula dan dimaksuddalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5546 Desa Simpang Tiga, dengansurat ukur Nomor 649/1986 tertanggal 22 April 1986 yang dikeluarkanoleh Kantor Agraria Kabupaten

;Bahwa pada tahun 2010 Sertifikat Hak Milik Nomor 71 yang dikeluarkanoleh Kantor Agraria Kabupaten Kampar atas nama Tergugat II telah berubahwilayah yaitu masuk kedalam wilayah Kota Pekanbaru yang telah dilakukanpenerbitan sertifikat pengganti yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKota Pekanbaru dengan Nomor 71 Desa/Kel.Simpang Tiga atas namaTergugat Il yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2010; dengan ukuran8.903 M?

atasnama ELIANA, masingmasing terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat tersebut diterbitkantanggal 25 Oktober 1988 oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat II Kampar.

SODIKUN KADIR;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya TergugatII/Pembanding Ill mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.Ill1 s/d T.Ill7;Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh ParaPenggugat/Para Terbanding yang diberi tanda P1 s/d PIll berupa SertifikatHak Milik atas nama Para Penggugat/Para Terbanding yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Kampar pada bulan September dan Oktoberternyata tanah yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat tersebut terletakdi Desa Baru

satunya dengan cara memberikanlokasi tanah pengganti kepada seluruh pihak yang memiliki tanah dilokasi kebakaran (relokasi).10.Bahwa tindakan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah KabupatenWajo termaksud pada saat itu adalah jelas Wewenang dan hak penuhdari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.11.Bahwa mengenai Wewenang dan hak penuh dari Pemerintah DaerahKabupaten Wajo adalah jelas dan tegas diatur dan dinyatakan dalampenjelasan Umum UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangperaturan dasar pokokpokok agraria

, yang secara lengkap berbunyi:teUndangUndang Pokok Agraria berpangkal pada Pendirian bahwauntuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 UndangUndang Dasar tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwaBangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilikTanah, adalah lebih tepat jika Negara sebagai organisasikekuasaan dari seluruh rakyat (Bangsa) bertindak selaku BadanPenguasa, dari Sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalampasal 2 Ayat (1) yang menyatakan, bahwa bumi, air dan ruangangkasa

Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antaraOrangorang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, airdan ruang angkasa.12.Bahwa berdasarkan ketentuan pokok termaksud, sebagaimana yangdinyatakan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, maka jelas sudahPemerintah Daerah Kabupaten Wajo, yang mewakili Negara,Hal. 17 dari 21 Hal.

Kembali (Semula Penggugat)..Bahwa keputusan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah KabupatenWajo terkait eks pertokoan terbakar jelas bukanlah merupakan dasaruntuk mengajukan keberatan yang bersifat keperdataan, terlebih lagikebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang berlaku umumtermaksud, juga bukan masuk dalam lingkup Sengketa keperdataan.Berdasarkan halhal sebagaimana termaksud diatas, dengan berpegang kepadaPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria

Pasal82 ayat (2) dan (6) Peraturan Menteri Agraria /KaBPN No. 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah;c. Pasal 25 PP No. 24 Tahun 1997.

541/LS/2004, tanggal 7 Agustus 2004,NIB: 23.01.08.07.00524, luas 780 m2 terletak di Desa Lingsar, KecamatanLingsar, Kabupaten Lombok Barat adalah merupakan pendapat pribadiPenggugat, sebab Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokPutusan Nomor: 156/G/2017/PTUN.MTR Halaman 10Barat menerbitkan Sertipikat tanah obyek sengketa telah memenuhi syaratformal dan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah danPeraturan Menteri Negara Agraria

Sertipikat Hak Milik Nomor: 2309/Lingsar, tanggal 22 September 2004,Surat Ukur Nomor: 541/LS/2004, tanggal 7 Agustus 2004, NIB:23.01.08.07.00524, luas 780 m2 terletak di Desa Lingsar, KecamatanLingsar, Kabupaten Lombok Barat adalah cacat yuridis adalah tidak benarkarena sertipikat hak milik tersebut diterbitkan telah memenuhi prosedurberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Hubungan penggarapan terus menerus antara seseorang (Subyek hukum)dengan bidang tanah) dengan iktikad baik, akan menimbulkan hak yang secarakonseptual diakui olen Pasal 16 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960Putusan Nomor: 156/G/2017/PTUN.MTR Halaman 24tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria sebagai Hak Membuka Tanah,kendatipun aspek legalitas formalnya (dokumennya) belum ada;Menimbang, bahwa akan tetapi secara a contrario, manakala tidak adapenguasaan fisik atas suatu bidang tanah secara

Plaza Basmar Unit 1.2 Jl.Mampang Prapatan No. 106,Duren Tiga, Jakarta Selatan, Telp. 0217976047, Fax. 0217976047, Website: www.johanesaritonanglaw.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :073/SK/JAP.MCA/XII2019,tertanggal 18 Desember 2019 (Lampiran2) Untuk Selanjutnya disebutsebagai PEMOHON KEBERATAN;Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan atas Pengadaan Tanah terhadap :Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka. BPN, Cq Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional DKI Jakarta, Cq.

1097/Pdt.G/2019/PN Jkt.SelTelah membaca dan mempelajari surat dalam perkara ini;Telah mempelajari surat permohonan keberatan dan bukti surat yang diajukanPemohon Keberatan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonankeberatan tanggal 19 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Selatanpada tanggal 20 Desember 2019 dalam RegisterNomor 1097/Pdt.G/2019/PN.JktSel telah mengajukan permohonan keberatansebagai berikut:Menteri Agraria

Bentuk dan Besaran GantiRugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Bendabenda Lain di Atasnya YangTerkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Fly Over Tanjung Barat(Beserta JPO) Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu danHal 4 dari 21 Hal Putusan Perdata Nomor 1097/Pdt.G/2019/PN Jkt.SelV.Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Adminitrasi JakartaSelatan Nomor : 3130/1.711.37 tertanggal 12 Desember 2019 (Vide BuktiP3) belum ditandatangani oleh PEMOHON KEBERATAN;TERMOHON KEBERATAN I/MENTERI AGRARIA

KesejahteraanSelain itu nilai ganti rugi yang diberikan oleh PARA TERMOHONKEBERATAN juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) UndangundangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukkepentingan umum tegas disebutkan bahwa:Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan denganpemberian ganti kerugian yang layak dan adil.Dan Pasal 18 Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang UndangUndangPokok Agraria tegas disebutkan bahwa:Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan

Bahwa sehubungan dengan diberlakukannya UU.No.5 Tahun1960,yaitu Undang undangPokok Agraria, yang berkaitan dengan Hak Eigendom,sebagaimana dimaksud dalamketentuan Buku Il, Pasal 1 ayat (1),TentangPeraturan dasar Pokok Pokok Agraria,menentukan bahwa Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulaiberlakunya undangundang ini sejak saai tersebui menjadi hak milik,kecuali jikayang mempunyainya tidakmemenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 21, UU.No.5,Tahun 1960, Sedangkanketentuan dalam pasal 21 sebagaimana

Boedi Harsono dalambukunya Hukum = Agraria Indonesia menyatakan"Tanah tanah yang belum dihaki dengan hak hak perorangan olehUUP A disebut tanahtanah yang dikuasai langsung oleh negara(pasal 28,37,41,43,49).

Untuk menyingkat pemakaian kata kata,17dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah Negard"Hak menguasai tanah oleh Negara diatur dalam pasal 2 UndangUndang Pokok Agraria, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:"(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UndangUndang Dasar dan hal hal sebagai yang dimaksud dalam pasalI, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yangterkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasaioleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat;(2)

JUKNIS/DV/2007 TentangPenyusunan Keputusan Pembatalan Surat KeputusanPembatalan Hak Atas Tanah ;Petunjuk Tenis Nomor : 09/JUKNIS/DV/2007 TentangPenyusunan Laporan Periodik ;Petunjuk Teknis Nomor : 10/JUKNIS/DV/2007 Tentang TataKerja Penyidik Pegawai Negri Sipil Di Lingkunga, BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia ;Adapun yang dijadikan Dasar Hukum dikeluarkan nya 10 (sepuluh)Petunjuk Teknis tersebut diatas antara lain adalah ;1.Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokpokok Agraria

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1960 Nomor : 104 tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor: 2048 ;Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor: 3696 ;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah ;Peraturan siden Nomor

: 10 Tahun 2006 Tentang BadanPertanahan Nasional ;Peraturan Kepaia Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi TataKerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor: 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan ;Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 04 K/TUN/20162.

Pejabat agraria yang berwenang harusmenerapkan ketentuan ketentuan peraturan maupun hukum yangmengatur keperdataan misalnya Hukum Perorangan dan Keluargaterhadap status sipil dari subjek pemohon hak, Hukum MengenaiBadan Hukum untuk mengetahui keseluruhan serta tujuan dari suatubadan yang memohon hak, Hukum Kekayaan untuk mengetahui untukapa dan bagaimana keseluruhan hukum atas objek yang dimohonkan,Hukum Kebendaan untuk mengenatui hakhak yang melekat terhadapbenda yang dimohonnya, Hukum Warisan guna

Enre)yaitu dengan dasar Pemisahan dari Milik Nomor: 18 maka menurut hukumketika tanah sebagaimana yang dimaksud di dalam Sertipikat Hak MilikNomor: 13 hendak dialinkan / dipindahkan haknya maka peralihan /pemindahan hak tersebut harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuatoleh dan di dihadapan pejabat yang ditunjuk Menteri Agraria (Pasal 19 PPNo. 10 Tahun 1961), sementara menurut Keterangan yang dibuat olehKepala Kecamatan / PPAT Kecamatan Bantimurung dengan suratnyatanggal 04 September 2017 Nomor

Badoedding, KepalaKecamatan / Pejabat Pembuat Akte Tanah, Kecamatan Bantimurung danizin Kepala Sub Direk Agraria Maros Nomor : 28/PH/Agr/1973 tanggal 12Maret 1973 (vide bukti P1 = Bukti T 1), yang mana semula tanahtersebut dimiliki oleh A. ENRE (Bapak (orang tua) dari ParaPenggugat), kemudian dijual/ beralin kepada H. DJUHE ;3.

Badoedding, Kepala Kecamatan /Pejabat Pembuat Akte Tanah, Kecamatan Bantimurung dan izin Kepala SubDirek Agraria Maros Nomor : 28/PH/Agr/1973 tanggal 12 maret 1973 (videBukti P1 = Bukti T 1).4.

Badoedding,Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan No.90/G/2017/PTUN.MksKepala Kecamatan / Pejabat Pembuat Akte Tanah, Kecamatan Bantimurung danizin Kepala Sub Direk Agraria Maros Nomor : 28/PH/Agr/1973 tanggal 12 maret1973 (vide Bukti P1 = Bukti T 1), yang mana semula tanah tersebut dimilikioleh A. ENRE (Bapak (orang tua) dari Para Penggugat), kemudian beralihkepada H.

Bahwa setelah Sumoastro meninggal tahun 1962, kirakira tahun 1965 sesuaicatatan desa dan kesepakatan bersama antara mbok Rasmu, Sampurno,Sajiterjadi pembagian tanah menjadi sebelah timur seluas 7.600 M2diserahkan Saji, sebelah barat milik Penggugat ( Sampurno bin Sumoastro)seluas 6.000 M2, pada tahun 1980tanah seluas 6.000 M2 didaftarkanpengajuan sertipikat pada Kantor Agraria dan sudah diukur sesuaikesepakatan dengan Saji dan masalah penggarapan masih digarap oleh Sajidengan pembagian hasil sepertiga

Almarhum ) agar menyerahkan tanah tersebut seluas6.000 M2 kepada Sampurno ( Penggugat ) sebagai ahli waris sah darialmarhum Sumoastro, karena tanah tersebut sudah didaftarkan di Agrariatahun 1980, sudah diukur, sewaktu Saji masih hidup, pada tahun 1992 waktumau diberi tanda patok pengukuran ulang untuk menentukan bagiannyamasingmasing dengan ketentuan hukum yang berlaku ( Semen memilikisebelah timur seluas 7.600 M2 dan Sampurno ( Penggugat ) seluas 6.000M2, sebelah barat secara adil tapi Juru ukur Agraria

Dengan demikian maka sesuaidengan ketentuan dalam Pasal , Ill dan V UndangUndang No.5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Juncto Pasal ayat (I) KeputusanPresiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan DalamRangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat, pada saatberakhirnya hak yang bersangkutan, yakni pada tanggal 19 Agustus 2005, tanahtersebut secara yuridis statusnya berubah menjadi tanah yang dikuasai oleh12negara, sehingga kewenangan terkait dengan

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan dan permohonan pemohon tidakbertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku,serta ada urgensinya, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat ketentuan dalam Pasal I, Ill dan V Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Ketentuanketentuan Pokok Agraria

Nomor : 477/543/CSHST/1995tertanggal 28 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan SipilHulu Sungai Tengah, dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberitanda P.7;Fotokopi Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Ahli Waris ............... tertanggal15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Bontang Selatan, KotaBontang, dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.8;Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 2910 tahun 1990 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria Kabupaten

Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 1818 tahun 1988 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria Kabupaten Banjar, bertanggal 22 Oktober 1988, tampamemperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.11;Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon jugatelah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan MajelisHakim mengaku bernama:.

ribu Rupiah);Bahwa apabila kita perhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 1 No.24 Bunyi Pasal 19Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 adalah sebagai berikut:Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatuhak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanahsebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dandihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria

(selanjutnya dalam PeraturanPemerintaah ini disebut Pejabat);Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;Pasal No.24 Peraturan Pemerintah berbunyi sebagai berikut: Pejabat Pembuat AktaTanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenanganuntuk membuat aktaakta tanah tertentu;Jadi peralihan hak atas tanah sawah (obyek sengketa) ke Sekdes (Sekretaris Desa)adalah bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 sertaPasal No.24 Peraturan Pemerintah

cara: Bagi mereka yang berada Islam, dengan Penetapan waris yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama; Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan surat keteranganahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yangdisaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat pada desa dan kecamatantempat tinggal almarhum; Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lainlainnya, dengan suratketerangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan(perhatikan Surat Edaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria

Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalambuku tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, Departemen DalamNegeri, Ditjen Agraria, halaman 85).Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohonsebagaimana bukti P.L sampai dengan P.10 tidak ternyata pula adanya suratketerangan ahli waris, sebagai syarat untuk mengalinkan kepemilikan bendatetap semula tercatat atas nama orang yang telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa dengan Pemohon tidak dapat adanya adanyaadanya akta hibah atau surat keterangan

prasarana lainnya dari pihakPemerintah kepada Pemohon Banding karena kesemuanya tersebutmerupakan milik Pemohon Banding sebagai wujud dari investasi yangdilakukan oleh Pemohon Banding dalam rangka pembangunan perkebunandan disamping itu juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya.Bahwa untuk kewajiban pajaknya Pemohon Banding sudah membayar PajakBumi dan Bangunan atas lahan tersebut sejak Tahun 1996 sampai denganTahun 2004 dan seterusnya.Bahwa berdasarkan Pasal 28 Undangundang Pokok Agraria

bangunan untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalahsejak ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak,sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberian Hak GunaUsaha No. 49/HGU/BPN/2004 tanggal 11 Agustus 2004 maka saatterutang BPHTB adalah tanggal 11 Agustus 2004.Penguasaan tanah oleh PT MP Leidong West Indonesia sebelumtanggal 11 Agustus 2004 bukan merupakan perolehan hak sebagaimanadimaksud dalam Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria

Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA) Pasal 43 "Sepanjang mengenai tanah yangdikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialinkankepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang".

Berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar Pokok pokok Agraria (UUPA) Pasal 43 "Sepanjang mengenaitanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanyadapat dialinkan kepada pihak lain dengan izin pejabat berwenang".sehingga dengan demikian walaupun Tanah dan rumah di lokasi obyeksengketa belum di daftarkan namun tanah dan rumah tersebut adalahaset negara yang dikuasai oleh Kepolisian Negara Republik IndonesiaCq.

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL: Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Beralamat di JI.Anggrek No.1 Kab.

Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 7911, dengan luas tanah 2.672 M2 yangditerbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat Il Kabupaten Banjar,tanggal 17 Oktober 1984 atas nama Somat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya(Fela me 0 Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,00> Biaya Proses Rp. 50.000,00> Relaas Panggilan Rp. 250.000,00> Redaksi Rp. 6.000,00> Materai Putusan Rp. 9.000,00Jumlah Rp. 341.000,00(tiga rartus empat puluh satu ribu rupiah)Halaman 12 dari 12, Putusan No. 14/Pdt.G/2018/

Fotocopy dari Asli Surat Keberatan kepada Kepala Agraria dan Tata RuangKabupaten Bengkulu Utara Nomor 01/KP/X/2019 tanggal 30 September2019 dari KRISTIATMO P. NUGROHO, S.H selaku Kuasa Hukum, beritaKoran 4 Oktober 2019 dan surat balasan dari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bengkulu Utara Nomor 244/17.13/X/2019 tanggal 2 Oktober2019, diberi tanda PPK/PTR 6;7.

sekarangKantor BPN;Bahwa Saksi menjadi PNS di BPN sejak tahun 1984 sampai tahun 2018;Bahwa tahun 1983 Saksi merupakan juru ukur sebelum menjadi PNS BPN;Bahwa Saksi pernah mengukur tanah SAHARUDIN dan ENDANGSETYAWATI;Bahwatanah SAHARUDIN berbatasan dengan BALAI BENIH;Bahwatanah ENDANG juga berbatasan berbatasan dengan BALAI BENIH;Bahwa pada saat menjadi Juru Ukur ada SK dari Kantor BPN (Agraria),setelah diukur lalu digambar dan diserahkan ke BPN (Agraria) untukdibuatkan sertifikat;Bahwa saat ini

Fotocopy dari Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2017Tentang Tata Cara Blokirdan Sita, diberi tanda TT4;. Fotocopy dari Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan danPengaturan Pertanahan, diberi tanda TT5;.

Fotocopy dari Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional, diberi tanda TT6;. Fotocopy dari Fotokopi print out digital aplikasi komputerisasi kegiatanpertanahan kantor pertanahan kabupaten Bengkulu utara, diberi tanda TT7;.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Bagian Keempat PelaksanaanPendaftaran Tanah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah dapat diajukan olehpihak yang berkepentingan kepada Kementrian Agraria incasu BadanPertanahan Nasional yang nantinya akan diterbitkan produk sertifikat sebagaialas hak kepemilikan atau penguasaan terhadap tanah.

Basuki Winoto, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 18 May 2022, Nomor: NT.02.02/1638-35.15/V/2022, Hal : Permohonan Informasi dan Keterangan.

Basuki Winoto (Penggugat), dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 18 May 2022, Nomor : NT.02.02/1638-35.15/V/2022, Hal : Permohonan Informasi dan Keterangan.