Ditemukan 21483 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : praktek praktif pratik plastik prati praktika prastik prakti
Penelusuran terkait : Praktik kefarmasian Suhendri Muaro Kesehatan Tanpa keahlian melakukan praktik kefarmasian Praktek kedokteran Praktik kedokteran Kekhilafan hakim Kekeliruan yang nyata Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian (uu kesehatan) Perkara uu kesehatan "turut serta melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian" “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dan “tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian”
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-07-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 25 Juli 2012 — PT. SINAR MANDAU MANDIRI ; Irvan. dkk
462 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apa benar tanpamelakukan praktik advokat, Laboratorium Hukum tidak beraktivitas. Tanpaberpraktik advokat, berakibat dosen Fakultas Hukum tidak bisa melakukanpengabdian masyarakat ; benarkah demikian?
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Pencurian
Register : 11-08-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 201/Pid.B/2015/PN Mrh
Tanggal 16 September 2015 — I SYAHROJI Bin FITRIADI II MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin JARKASI
20 — 14
  • Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;Ad.1 Unsur Barang Siapa;0 200 0n00 sence en en nen ne nen enen seen een en een eennens won Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkanapakah Barang Siapa, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana.Namum, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapamenurut memorie van toelichting (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;wn Menimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — DRS. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, M.Si., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
110 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 47 P/HUM/20181)Bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotismeberpeluang besar dan telah merusak sendisendikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaraserta membahayakan eksistensi negara sejak dahulusampai sekarang;Bahwa sejalan dengan tujuan dan cita hukum Bangsadan Negara Indonesia dalam rangka mewujudkanmasyarakat yang adil dan makmur berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, KPU memiliki semangat,kewajiban dan tanggung jawab yang bulat dan
    Hal ini terbukti dari berbagai catatanburuk atas praktik penyelenggaraan negara yangmelibatkan praktik korupsi, kolusi dan nepotismekhususnya di tubuh lembaga perwakilan rakyat diIndonesia (DPD, DPR, DPRD Provinsi maupun DPRDKabupaten/Kota). Catatancatatan buruk yangdimaksud antara lain berdasarkan catatan kinerjaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2017bahwa selama Tahun 2017, setidaknya terdapat 20Halaman 43 dari 79 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 30-01-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
1.ROSWINAWATY SITOMPUL, S.Sos
2.RAHAN NARA
3.RENNA
Tergugat:
1.MARZUKI
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
3.PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
4.PERUSAHAAN UMUM Perum JASA TIRTA II
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
6.PEM. PROV. DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KECAMATAN MAKASAR
7.PEM. PROV. DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KELURAHAN CIPINANG MELAYU
8.PT. WASKITA KARYA, TBK
104 — 22
  • Tergugat IImembantahnya karena tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan bidang pertanahan dan tidak sesuaidengan praktik pengadilan yaitu petuk pajak / Girik olehPengadilan tidak dapat diterima sebagai tanda buktikepemilikan tanah yang dikenakan pajak, dinyatakan dalamPutusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor34/K/Sip/ 1960:"Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak,bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanyatercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan
    yang didalilkan,menimbulkan kerancuan dalam isi gugatan.Bahwa ketidakjelasan mengenai dasar gugatan tersebutmengakibatkan tidak jelas siapa yang telah melakukan kesalahan,terhadap siapa PENGGUGAT membebankan kesalahantersebut,kesalahan apa yang telah menimbulkan kerugian PENGGUGAT, berapakerugian yang di derita, karena dasar Gugatan PENGGUGAT kabur(obscuur);Bahwa meskipun ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal121 HIR, tidak secara tegas mengatur mengenai perumusan gugatan,namun dalam praktik
    Bahwa doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudulHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada alinea ke 2 halaman 449menyatakan sebagai berikut :Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masingmasing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatanPosita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Bisa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 10-06-2021 — Putus : 11-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.C/2021/PN Bdg
Tanggal 11 Juni 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
YUDID SULISTYO A, S.H.
Terdakwa:
ZULFAKRI Als ABU Bin ABDULLATIEF
30 — 7
  • Menyatakan Terdakwa ZULFAKRI Als ABU Bin ABDULLATIEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

    • 2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ZULFAKRI Als ABU Bin ABDULLATIEF, oleh karena itu sejumlah Rp.

Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 27 Mei 2020 — Penggugat:
1.DANIEL KARUNDENG
2.SAMUEL M. KARUNDENG
3.WILLIAM KARUNDENG
Tergugat:
1.JOHNSON ALEXANDER RAUNG
2.JORDAN RAUNG
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
126 — 14
  • Majelis Hakim perlumenegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilanadalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yangdiajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranyakarena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaisuatu pengajuan gugatan ke pengadilan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakimakan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh paraTergugat Konvensi serta eksepsi
    (Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum AcaraPerdata Indonesia, Edisi ke6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 4951);Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapabentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:1.
    primer yang memuat rincian satuper satu apa yang dituntutnya, dan petitum subsider hanya mohon agar MajelisHakim menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap pengajuan petitum yang demikian, MajelisHalaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN KlaHakim perlu memperhatikan halhal sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 Rbg, Majelis Hakim padadasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalamgugatan; Bahwa dalam praktik
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-01-2016 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 03-03-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 13/PDT/2016/PT-MDN
Tanggal 23 Februari 2016 — PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA LAWAN MUHAMMAD RAHMAD
53 — 54
  • 1996, Pasal 1878 KUHPerdata, dan Pasal 291 RBG;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Surat Pernyataan tanggal 12April 2011 telah memenuhi syaratsyarat sebuah akta pengakuan sepihak,yaitu a) tertulis, b) mencamtumkan identitas, c) menyebut dengan pastitentang kewajiban memperbaiki mesinmesin dan peningkatan kapasitashinggga mencapai 60 ton/jam, d)ditulis dan ditanda tangani pembuatpernyataan / pengakuan ;Bahwa surat pernyataan secara sepihak yang dibuat diluar akta jual bellijuga diakui dalam praktik
    Penggugat juga sangat keberatan atas pertimbanganMajelis Hakim pada halaman 45 paragrap 6 terkait dikesampingkannyasurat bukti bertanda P 5, sebagai berikut :Menimbang, bahve oleh karena surat bukti bertanda P5 tidak pernahdapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan, maka sesuai ketentuanPasal 1888 KUHPerdata, P5 beralasan untuk dikesampingkan ;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak memberikanpertimbangan hukum yang cukup hingga mengesampingkan surat buktibertanda P5 tersebut, sebab dalam praktik
    tanggal 12 April2011 ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan danmengesampingkan Bukti P4 a quo telah membuktikan Majelis Hakim telahsalah menerapkan hukum pembuktikan, dimana akta pengakuan sepihakatau surat pernyataan secara tersirat diatur dalam Putusan MahkamahAgungNo. 1363 K/Pdt/1996, Pasal 1878 KUHPerdata, dan Pasal 291 RBG; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 61Bahwa surat pernyataan secara sepihak yang dibuat diluar akta jual beli jugadiakui dalam praktik
Pengadilan PN CIREBON Perdata Tanah
Register : 05-11-2012 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 61/PDT.G/2012/PN.CN
Tanggal 6 Februari 2014 — PERDATA PENGGUGAT: - FAUZIAH Binti HASAN BASRI; TERGUGAT: - AVIP Bin HASAN BASRI; - Pemerintah Kota Cirebon / Walikota Cirebon; - Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon (DKP); - Notaris Aay Arini Ekaharti, SH; - Kelurahan Argasunya; - Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon;
113 — 23
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.JAWABAN TERGUGAT II,Perkenankanlah kami kuasa hukum Tergugat II, dengan ini hendak menyampaikanEKSEPSI, JAWABAN dan Gugatan REKONVENSI atas gugatan Penggugat,sebagaimana terurai dibawah ini.Sebelum menyampaikan Eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi perkenankanlahkami kepada yang terhormat Majelis Hakim bahwa Tergugat II keberatan ataskehadiran ketiga kuasa dari Penggugat, karena setelah kami cermati ketiganya tidakmemiliki izin praktik sebagaimana
    yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4UU No.18 Tahun 2003 dan juga Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 dimana: Yang dapat menjalankan praktik beracaradi Pengadilan adalah Advokat, dimana Advokat tersebut telah memenuhipersyaratan dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayahdomisili hukumnyaBahwa begitupun bagi calon Advokat pemegang izin sementara praktik advokatdapat diikutsertakan di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di dalam
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus
Register : 30-01-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dpu
Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
SITI SAFURA
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolres Dompu Cq Kasat Narkoba
60 — 28
  • Unsur kesalahan (schuld)harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dinukum) tanpakesalahan.Bahwa oleh karena itu menjadikan PEMOHON sebagai tersangka tanpadibuktikan untuk kesalahan bagi dirinya dan tanpa didukung dengan buktiyang cukup serta tidak menerapkan hukum yang sebagaimana mestinya,merupakan tindakan sewenangwenang dari TERMOHON;Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dpu14.Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalahhukum yang mengatur dan memberikan
    yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan melakukanpenangkapan, Penggeledahan serta Penyitaan tehadap diri Pemohon telah sahmenurut hukum, dan ataupun apakah permohonan pra pradilan Pemohonberalasan dan dapat diterima menurut hukum ataupah tidak;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok permasalahantersebut di atas, untuk menuntaskan masalah ini, dipadang perludipertimbangkan dahulu secara khusus, bagaimanakah penegakan hukum PraPeradilan secara represif harus diberlakukan dalam praktik
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Register : 17-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Bgr
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MARIO NARDO SAGALA, SH
Terdakwa:
HENDRI OKTORIANO bin alm SUDARSONO
105 — 11
  • Penyerahanpsikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan dalam hal :a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat;Cc. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.6.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-08-2017 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 334/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2018 — DJONI YAHYA LAWAN TONNY DJAJA, DKK
106 — 39
  • yang dalam kaidahnyamenyebutkan : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apayang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima";Dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim juga berkenan untukmempertimbangkan Yurisprudensi MARI No. 663 K/Sip/ 1973 yang dalamkaidahnya menyebutkan : Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadiobyek dalam perkara harus ditolak ; Sehingga layak hukum gugatanPENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapatditerima ;Bahwa dalam praktik
    Petitum ini harusdirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelasmaksudnya atau tidak sempuran dapat mengakibatkan tidak diterima atauditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.Dalam praktik peradiian petitum dibagi kedalam tiga bagian yaitu :1. Tuntutan Pokok atau tuntutan primer. Merupakan tuntutan sebenarnyaatau apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana telah dijelaskandatam posita.2. Tuntutan tambahan. Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutanpokok.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-10-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 PK/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — PEMERINTAH RI cq DEPARTEMEN KEUANGAN RI cq DIRJEN PAJAK cq KANWIL DJP JAWA BARAT II cq KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK VS Ny. GERRY JANE SENGKEY VAN DEN BROEK, dkk
69 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Praktik peradilan memedomani Pasal 8 RVsebagai rujukan berdasarkan asas proses doelmatigheid (demi kepentinganberacara). Berdasarkan ketentuan tersebut praktik peradilan mengembangkanpenerapan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel);Bahwa hal tersebut bisa terjadi karena posita atau fundamentum potendi,tidaklah menjelaskan dasar hukum (rech grond) dan atau peristiwa yangmendasari gugatan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-10-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
I Ketut Sukartayasa, SH, S.Kep, M.Sc
Tergugat:
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020
218 — 625
  • memahami masalah kesehatan; dand. bukan merupakan Tenaga Kesehatan.(2) Kriteria bukan merupakan Tenaga Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:a. orang yang tidak memiliki pendidikan Kesehatantetapi memilikikontribusi, reputasi dan kepeduliandi bidang Kesehatan;ataub. orang yang memiliki pendidikan kesehatan tapi tidakmelakukanpraktik Kesehatan.Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud kriteria tokohmasyarakat adalah orang yang memiliki pendidikan kesehatan tapi tidakmelakukan praktik
    kesehatan, sehingga namanama yang dimaksuddalam Gugatan Penggugat memiliki latar belakang pendidikankesehatan namun tidakmelakukan praktik Kesehatan.Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 15sampai dengan angka 19 halaman 17 s.d halaman 21, dapat Tergugatjelaskan sebagai berikut:Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugatdalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 52ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 12-12-2023 — Putus : 01-03-2024 — Upload : 04-03-2024
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Pwt
Tanggal 1 Maret 2024 — Penuntut Umum:
AGUS FIKRI, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMAD SYIFA ROYYANI Alias YAYAN Bin ACHMAD BASIRON
2.TRI ASTUTI binti (alm) KARSUDI KARWAN
42 — 24
    1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SYIFA ROYYANI Alias YAYAN BIN ACHMAD BASIRON dan Terdakwa TRI ASTUTI BINTI (alm) KARSUDI KARWAN terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana BERSAMA SAMA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN YANG TERKAIT DENGAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT KERAS dan TANPA HAK BERSEKONGKOL MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720 K/Pdt./2017
Tanggal 26 September 2017 — 1. AHLIWARIS JACOBUS HELAHA (Alm) Yakni: JAKOBIS HELAHA, BARBALINA HELAHA, JACOMINA HELAHA, YULIANA HELAHA, SARAH HELAHA, JULIUS HELAHA, YACOB HELAHA, BENJAMIN HELAHA DAN AHLI WARIS DARI HENCE HELAHA (Alm) Yakni: PAULUS HELAHA, RICHARDO HELAHA, BERLY HELAHA, DKK VS FREDY RAJALABIS
221 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keserahkahan Penggugat,Tergugat VIII harus berada dalam proses hukum;e Exceptio Obscuur Libel ;Bahwa yang dimaksudkan dengan obscuur libel adalah surat gugatantidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk) disebut juga formulasigugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syaratformil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidakterdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang.Namun praktik
    Berdasarkanketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsigugatan kabur (obscure libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain: Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Bisa juga, dasar hukuin jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta
    keserahkahan Penggugat,Tergugat XVII harus berada dalam proses hukum;e Exceptio Obscuur Libel;Bahwa yang dimaksudkan dengan obscuur libel sdalah surat gugatan tidakterang isinya atau Isinya gelap (onduidlijk) disebut juga formulasi gugatantidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalilgugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidakterdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang.Namun praktik
    Berdasarkanketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsigugatan kabur (obscure libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;v Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisajuga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijkegrond).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — MUH. ISNAINI WIDODO, S.E., M.M., M.H., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
802 — 1022 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam praktik dapat dicontohkanadanya peraturan direktur jenderal di bawah kementerian tertentu,atau peraturan duta besar dan konsulat atau perwakilan NegaraRepublik Indonesia lainnya di luar negeri yang berisi normanormayang mengatur untuk melaksanakan rincian ruang lingkupkewenangan yang ada pada badanbadan atau lembaga itu.
    Peraturan Direktur JenderalPajak dan Direktur Jenderal Imigrasi misalnya, tidak disebutkan didalam norma Pasal 8 ayat (1) UU PPP, namun dalam praktik tidakdapat dipungkiri keberadaannya dan secara faktual dan normatiftetap mengikat dan berlaku umum, dalam makna mengikat siapasaja yang berurusan dengan masalah pembayaran pajak danpengurusan dokumendokumen keimigrasian;Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas,dapatlah disimpulkan bahwa setiap peraturan perundangundangan,apabila dilihat
    oleh masyarakat dan kontrol eksternal dariorgan kekuasaan yudikatif menjadi sesuatu yang sangat relevandilihat dari sudut pandang filsafat hukum dan teori ilmu hukum;Bahwa dengan mempertimbangkan halhal sebagaimana dijelaskandi atas, kami berpandangan bahwa anggaran dasar dan anggaranrumah tangga partai politik dapat digolongkan, dan dengan demikian,termasuk dalam suatu jenis peraturan perundangundangan yangberada di bawah undangundang yang tercipta dalam konvensiketatanegaraan yang diterima dalam praktik
    Dalam halpenyelesaian perselisihan itu tidak tercapai, dalam maknaMahkamah Partai Demokrat tidak mengambil putusan apapun,atau sebagaimana terjadi dalam praktik, Mahkamah PartaiDemokrat memutuskan sesuatu namun ditolak oleh salah satupihak yang bersengketa, maka penyelesaian perselisihan atasmasalah tersebut dilakukan melalui pengadilan negeri.Keberadaan frasa, Mahkamah Partai menyampaikankeputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada KetuaUmum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada KetuaMajelis
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN KASONGAN Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Ksn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - DAVID SUBUR Alias DAVID Bin HADI CIPTA LAMPE
91 — 34
  • sudahditentukan untuk mengobati atau pengobatan, bila tidak dengan resepdokter maka dosisnya akan terlampaui / kelebihan dosis yangmengakibatkan orang atau pasien akan keracunan.Bahwa disarana yang resmi seperti Apotik, Rumah Sakit, Puskesmasdan Balai Pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorangapoteker yang memiliki izin surat apotek dari instansi yang berwenangyaitu dinas kesehatan Kabupaten / Kota dan yang boleh menjual adalahtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik
    kefarmasian ditunjukkan dengan surat Ijin praktekapoteker.Bahwamenurut pasal 108 Undangundang RI No.36 tahun 2009tentang kesehatan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahpembuatan termasuk pengendalian mutu sedian farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukanHalaman 18 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsnoleh tenaga
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Register : 28-10-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 61/Pdt.G/2013/PN. Sim.
Tanggal 6 Nopember 2014 — SAMPE SINAGA MELAWAN 1.GINTING SINAGA 2.SELURUH AHLI WARIS DARI ( alm ) ROMANIM BR. SINAGA 3.OTTI SARAGIH 4.ERBIN SARAGIH 5.AHLI WARIS alm BUNGALA SARAGIH Yaitu ROSDIANA PURBA
40 — 5
  • tidakterpenuhi dan terhadap esksepsi Tergugat I tersebut dinyatakan ditolakIl.Tentang KWALIFIKASI PERBUATAN Menimbang, bahwa mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dalam point kedua ini Majelismempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu HIR (Herzieneinlandsch Reglement) yang berlaku di Jawa dan RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) yangPutusan No.61/Pdt.G/2013/PNSIM Hal. 43berlaku di Luar jawa , tidak diatur mengenai syarat gugatan, akan tetapi dalam praktik
    pedoman yaitu Pasal 8 BRv (Burgerlijke Rechtvordering) (Vide.Sodikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Hukum Acara Perdata Indonesia,Yogyakarta : Liberty, edisi keenam, 2000 hal.7; Lihat juga Mahkamah Agung RI, PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II, Jakarta: Mahkamah Agung RI,2007/2008, hal.60 dan hal 126 ; lihat juga Naskah Akademik tentang Rancangan UndangUndang tentang Hukum Acara Perdata tahun 2011, hal 37, yang pada pokoknya menyatatakanBRV dalam kenyataan praktik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 06-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2020
Tanggal 14 April 2020 — SAIFUL MASHUD, SH, DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
454 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlakunya Permenaker sehingga hakhak ParaPemohon Keberatan sebagai warga negara dirugikan;Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakansebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrinakan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangandi Indonesia, seperti UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997,tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangUndang Nomor 8Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, dan UndangUndangNomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan;Bahwa pada praktik
    Sedangkan Termohon hanyadapat melakukan pencabutan Surat Izin Perusahaan PenempatanPekerja Migran Indonesia (SIP3MI) berdasarkan perintah ataupenetapan dari Pengadilan melalui relaas eksekusi atau Termohondapat memberikan saksi administrasi terhadap PerusahaanPenempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MIl);Bahwa telah menjadi praktik umum di negaranegara lain, dalamkeadaan mendesak, penegak hukum dapat diberikan kekuatanHalaman 40 dari 53 halaman.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
Lukman Papeo
Tergugat:
1.PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA
93 — 17
  • Namun praktik peradilan, mendomani Pasal 8 Rvsebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demikepentingan beracara Menurut Pasal 8 Rv, pokokpokok gugatan disertalkesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaaldeconclusive). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilanmengembangkan penerapan eksepsu gugatan kabur (obscuur libel) ataueksepsi gugatan tidak Jjelas.Selanjutnya Prof. Dr.