Sumatera Barat (Turut Tergugat), Penggugat mendapatkansuara sebanyak 6154 (enam ribu seratus lima puluh empat suara) (buktiP3);Bahwa oleh karena Penggugat melaksanakan proses kampanye tersebutsecara tertib, jujur dan terhormat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku maka Alhamdulillah tidak ada satupartai lain pun yang keberatan dengan hasil perhitungan mulai dariKPPS/PPK/KPUD Kab/KPU Prov.Sumbar, termasuk keberatan dariTergugat juga tidak ada, hal ini sebagaimana terbukti

Quad non, ada pihakpihak yang keberatan dengan hasilperhitungan suara, pihakpihak tersebut dapat mengajukan keberatanmulai dari perhitungan suara di KPPS dan seterusnya sampai denganmengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, oleh karenanyaberdasarkan pengamatan dan informasi yang Penggugat peroleh dariKPPS/PPK/KPUD.Kab/KPU Prov.Sumbar, pemungutan suara di DaerahPemilihan Sumatera Barat II (Dapil Sumbar II) telah dilaksanakan secaratertio, aman dan jujur dan adil;6.

Bahwa setelah proses perhitungan suara selesai dilaksanakan oleh KPUProvinsi Sumbar kemudian Penggugat mendapat informasi dari TurutTergugat, bahwa Penggugat telah terpilin sebagai Anggota DPRDProvinsi Sumbar hasil Pemilu Tahun 2009, namun Surat Pemberitahuandari Turut Tergugat tidak pernah sampai ketangan Penggugat secaralangsung, padahal setelah Penggugat mendapatkan copy surat tersebut,surat dari Turut Tergugat Nomor 226/KPUSB/V2009 tanggal 25 Mei2009 perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilin Anggota

Sumatera Barat, menerangkan Nihil/Tidak Ada Keberatan daripihak manapun atas perhitungan suara KPU khususnya perhitungan suaraPartai Bintang Reformasi Dapil 2 (bukti telah disesuaikan dengan aslinya)dan Keterangan Saksi Asman Jafri, SE di bawah sumpah menerangkan*bahwa selama saksi menjadi anggota Panwaslu di Kabupaten PesisirSelatan tidak ada mendapat laporan dari Partai Bintang Reformasi tentangkecurangan atau penggelembungan suara dari Partai Bintang Reformasitersebut (Putusan Judex Facti halaman

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suarajo.

pajak;Bahwa pemotong/pemungut pajak tidak diperkenankan menerapkanketentuan yang diatur di dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajakyang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh karenaWPLN tidak dapat memenuhi persyaratan administratif sesuai Pasal 4 ayat (3)Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER61/PJ/2009 juncto PER24/PJ/2010;Bahwa Tim Peneliti sependapat dengan tim Pemeriksa sehinggadiusulkan dan menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh PemohonBanding serta mempertahankan perhitungan

Pemeriksa sesuai dengan SKPKBPPh Pasal 26 dengan perhitungan sebagai berikut: Menurut Wajib Menurut Peneliti ooKoreksi FiskalKeterangan Pajak Keberatan (Rp)(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0 131.391.060 131.391.060PPh 26 terutang (20%) 0 26.278.212 26.278.212Kredit pajak 0 0 0PPh 26 kurang dibayar Nihil 26.278.212 26.278.212Sanksi Administrasi 0 11.036.849 11.036.849PPh 26 yang masih harus dibayar Nihil 37.315.061 37.315.061 Alasan BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil penelitian

Citra Surya Komunikasi untuk Masa PajakSeptember 2010. sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan Menurut WajibPajak (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0PPh 26 terutang 0Kredit pajak 0 Halaman 4 dari 20 halaman.

Citra SuryaKomunikasi, NPWP 01.967.105.6073.000, beralamat di Gedung SentralSenayan II Lantai 7, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora, Jakarta Pusat 10270,dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55371/PP/M.VIA/13/2014, tanggal 19 September 2014, diberitahukankepada

CitraSurya Komunikasi, NPWP 01.967.105.6073.000, beralamat di GedungSentral Senayan Il Lantai 7, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora, JakartaPusat 10270, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas (halaman2);adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 17 dari 20 halaman.

pengajuan SuratBanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telahdisyaratkan oleh UndangUndang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan(2), dan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 1606 B/PK/PJK/2017Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima olehPengadilan Pajak dan telah memenuhi ketentuan formal sehingga dapatdiproses lebih lanjut;Perhitungan

Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan :Bahwa Perhitungan menurut Surat Keputusan Nomor : KEP1623/WPJ.07/2014tanggal 2 Juli 2014 telah menolak seluruh Keberatan Pemohon Banding AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00568/207/11/055/13 tanggal 24 April 2013 Masa Pajak Juli2011 dengan rincian sebagai berikut : Urelien Semula Ditambah/ (Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)a.

Oleh karena itu Pemohon Banding mohon agarseluruh Faktur Pajak Masukan sebesar Rp9.075.206. tersebut dapatHalaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 1606 B/PK/PJK/2017dimasukkan sebagai pajak yang dapat diperhitungkan dan koreksi Pemeriksaharus dapat dibatalkan;Perhitungan Yang Seharusnya Menurut Pemohon BandingBahwa sesuai penjelasan Pemohon Banding diatas dengan demikianseharusnya seluruh koreksi dapat dibatalkan dan perhitungan pajak yangseharusnya menurut Pemohon Banding adalah sbb: Jumlah Rupiah

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (837.379.282)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 837.379.2824 PPN yang kurang dibayar 05 Sanksi administrasi :a.

Chubb Safes Indonesia, NPWP : 01.000.117.0.055000, beralamat diKawasan Industri MM 2100 Blok T61, Ganda Mekar, Cikarang Barat Bekasi, Jawa Barat 17520, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Juli 2011 menjadi sebagaimana perhitungan tersebutdiatas (pada halaman 2); adalah tidak benar dan nyatanyatabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat

Keputusan Keberatan yang diajukan banding;5.UndangUndang Pengadilan Pajak;6.Dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuan SuratBanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telahdisyaratkan oleh undangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3)UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterimaoleh Pengadilan Pajak;Perhitungan

Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan;Bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:Semula Ditambah/Uraian Menjadi(sesuai SKPKB) Dikurangi(Rp) (Rp) (Rp) PPN Kurang (Lebih) Bayar173.067.016,00173.067.016,00 Sanksi Bunga51.920.105,0051.920.105,00 Sanksi Kenaikan Jumlah PPN yang masih harus(lebih) dibayar 224.987.121,00 224.987.121,00 Koreksi Terbanding;Bahwa berikut adalah rincian koreksi yang dipertahankan berdasarkanKeputusan Keberatan:1.

Technopia Lever kepada main distributoryaitu 25%;Bahwa perhitungan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:a. Penjualan Lokal (PT. Technopia Lever) per SPT PPh Badan Rp111.459.236.539,00b. Total Penjualan per SPT PPh Badan Rp125.644.942.262,00c. Persentase Penjualan Lokal (a/b x 100%) 89%d. HPP cfm Laporan keuangan Rp118.381.875.736,00e. HPP Penjualan lokal (c x d) Rp105.016.192.869,00f. Penjualan Lokal cfm Pemeriksa (125% x e) Rp131.270.241.087,00g.

Technopia Jakarta, NPWP : 02.026.542.7052.000,alamat : Jalan Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang, 41371,sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Nopember 2008 sebagai berikut:DPP PPN Rp8.989.425.454,00Pajak Keluaran Rp 875.010.995,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp 869.490.650,00)PPN yang kurang dibayar (Rp 5.520.345 ,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 5.520.345,00Sanksi Administrasi :Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 1.656.104,00Jumlah

Putusan Nomor 828/B/PK/PJK/2013(4)17.(4)18.Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dan PT TLmelakukan fungsi yang sama sehingga seharusnya/sewajarnya mempunyai tingkat margin yang sama.Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), denganmenggunakan Metode Cost Plus (Harga Pokok Plus), telahsesuai dengan KEP01/PJ.7/1993 yaitu perhitungan hargawajar dengan menambah tingkat laba kotor wajar kepadabiaya produksi.Bahwa disamping itu, berdasarkan

telahdisetujui dan diberikan secara tertulis oleh PT.Roda Jaya Sakti atauPT.Raja (Tergugat) kepada perusahaan kami (Penggugat)berdasarkan data yang kami peroleh dar PT.Roda Jaya Sakti atauPT .Raja pada tanggal 25 Nopember 2012.Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dari PT.Roda Jaya Saktiatau PT.Raja (Tergugat) maka pihak kami membuatkan nota tagihanpengangkutan kapal yang sesuai dengan kontrak sebesarRp.512.946.000, (Lima ratus dua belas juta Sembilan ratus empatpuluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan

(Empat ratus tujuh puluh jutarupiah).15.Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas pihak perusahaankami mengalami kerugian sebesar Rp.2.682.595.500.

Bahwa dari hasil keseluruhan perhitungan dan pendataan ulang yangdilakukan oleh Tergugat, maka pembayaran yang diberikan olehTergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan jumlah totalvolume untuk seluruh muatan yang dimuat Vessel Timur dan VesselWahana 35 milik Penggugat, sehingga tidak terdapat lagi selisih ataukekurangan pembayaran atau tunggakan atau kewajibanpenyelesaian pembayaran Tergugat kepada Penggugat ;.

Bahwa dari hasil keseluruhan perhitungan dan pendataan ulang yangdilakukan oleh Tergugat, maka pembayaran yang diberikan olehTergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan jumlah totalvolume untuk seluruh muatan yang dimuat Vessel Timur dan Vessel36Wahana 35 milik Penggugat, sehingga tidak terdapat lagi selisih ataukekurangan pembayaran atau tunggakan atau kewajibanpenyelesaian pembayaran Tergugat kepada Penggugat ;7.

Bahwa begitu juga dengan barangbarang dagangan sebagaimanadisebutkan oleh Penggugat pada posita nomor 4 point 3 halaman 2 olehPenggugat tersebut, memang pada perhitungan awalnya pada saatpinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ituditerima, memang benar jumlah bilangannya seperti yang disebutkanPenggugat tersebut, akan tetapi dalam proses berjalannya usaha dagangtersebut, tentu saja ada proses dagang yang naik dan pasang surutnya,dalam dalam keadaan fakta sesungguhnya ternyata

Bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, maka denganini ditegaskan dimana terhadap penilaian Penggugat yang mengatakanmasih ada dimasukkannya perhitungan tentang Mobil Avanza 1,5 Veloz M/Twarna putih tahun 2016 dengan Nomor Rangka MHKM5FA4JGK1096Nomor Mesin F537530 dengan Nomor Polisi BK 1381 CC atas namaXXXXX dan sejumlah perhitungan tentang barangbarang dagangan diatas,maka hal itu adalah merupakan suatu perhitungan yang keliru dan salah;Halaman 11 dari 16 halamanPutusan Nomor : 2350/Pdt.G

dibandingkankecilnya jumlah tuntutan terlawan, tuntutan terlawan Total Rp.1.171.346.882, (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratusempat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)termasuk bunga dan denda ;Sementara itu nilai harga pasaran umum dari benda yang dilakukansita eksekusi :Untuk benda angka 1.1 tidak kurang dari Rp. 3.000.000.000,Untuk benda angka 1.2 tidak kurang dari Rp. 3.000.000.000,Nilai total harga umum dari benda tersebut Rp. 6.000.000.000, (enammilyar rupiah) ;Angka perhitungan

Bahwa apa yang di dalilkan Pelawan pada positanya poin 2.2 halaman 2Perlawanan adalah dalil yang keliru sebagai berikut :e Bahwa perhitungan hutang oleh Pelawan tidak mempunyai dasar danhanya penafsiran sepihak dari Pelawan, karena sesungguhnyapeerhitungan pokok, bunga, dan denda atas hutang telah diatur dalamperjanjian kredit pasal 1.1 dan pasal 2.2 ;e Bahwa atas dasar besarnya pinjaman, bunga, dan dendasebagaimana telah disepakati pihak pelawan dalam perjanjian kredit,maka posisi hutang pelawan

Asli Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No :RK/08/028/N/COM, tanggal 5 Juni 2008, yang selanjutnya bukti tersebutdiberi tanda T.1 ;Foto copy dari Asli syarat ketentuan umum Pemberian FasilitasPerbankan No : 009/RKTL/VI/2008, tanggal 5 Juni 2008, yangselanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.2 ;Foto copy dari Asli Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian FasilitasPerbankan No : KK/09/23/01/AMD/SME, tanggal 4 Juni 2009, yangselanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.3 ;Foto copy dari foto copy Perhitungan

Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 257/2008, tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat olehNotaris/PPAT Muhammad Johan, SH ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang sama dan serupadengan bukti T.2 yang dihubungkan dengan bukti bertanda T.1 berupa Fotocopy dari Asli Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No : RK/08/028/N/COM, bukti bertanda T.3 berupa Foto copy dari Asli Perubahan PertamaPerjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No : KK/09/23/01/AMD/SME, buktibertanda T.4. berupa Foto copy dari foto copy Perhitungan

Terdakwa dan sekitar jam 21.15 WIB diambil oleholeh AGUS (DPO) sebagai pengepul, kemudian nomor keluar pada jam 23.00WIB dan nomor yang keluar diberitahukan oleh AGUS (DPO) sebagaipengepul;Bahwa permainan judi Hongkong tersebut hanya (satu) kali main dalam 1(satu) malam, yang mana nomor mulai dijual pada jam 18.00 WIB sampai jam21.15 WIB dan permainan judi tersebut bersifat untunguntungan denganmenggunakan uang taruhan paling sedikit Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan palingbanyak tidak terbatas, dengan perhitungan

sebesar Rp. 64.000,00 (enam puluhempat ribu rupiah);Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara nomor yangdijual adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lalu angka yang dikehendakipemasang dan jumlah uang taruhan dicatat/ditulis dengan spidol di kertas keplekrangkap 2, lalu kertas keplek yang asli diserahkan kepada pembeli dan copynyadipegang oleh Terdakwa untuk mencocokkan nomor yang keluar;Bahwa uang taruhannya minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maksimal tidakterbatas;Bahwa perhitungan

Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara nomor yangdijual adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lalu angka yang dikehendakiHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN Kinpemasang dan jumlah uang taruhan dicatat/ditulis dengan spidol di kertas keplekrangkap 2, lalu kertas keplek yang asli diserahkan kepada pembeli dan copynyadipegang oleh Terdakwa untuk mencocokkan nomor yang keluar;e Bahwa uang taruhannya minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maksimal tidakterbatas;e Bahwa perhitungan

ditulis dengan spidol di kertas keplek rangkap2, lalu kertas keplek yang asli diserahkan kepada pembeli dan copynyadipegang oleh penjual untuk mencocokkan nomor yang keluar;e Bahwa nomor yang keluar diperoleh dari keterangan Agus sebagai pengepul;e Bahwa perjudian nomor jenis Hongkong hanya main satu kali dalam satumalam, dan nomor dijual mulai jam 18.00 WIB sampai jam 21. 15 WIB, lalunomor keluar jam 23.00 WIB;e Bahwa uang taruhannya minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maksimal tidakterbatas, dan perhitungan

dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal16 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuanpelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitunganBea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006menyatakan: Nilai pabean untuk perhitungan

data yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor:KEP3609/KPU.01/2012, tanggal 03 Juli 2012 diketahui alasan yang digunakanKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode ataunilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriteria Pasal 8butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

Masuk tersebut, yaituPejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dariPasal 16 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang serupasebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan nilai pabeandigunakan nilai transaksi barang serupa yang paling rendah;bahwa penetapan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (fallback) denganmenggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yangditerapbkan secara fleksibel menurut butir b Lampiran VIII Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang NilaiPabean untuk perhitungan

yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada saat dilakukan pencoblosan dan perhitungan

surat suaraterkait pemilihan Kepala Desa Lermatang yang dilaksanakan di SekolahDasar (SD) Lermatang dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari BalaiDesa Lermatang, sementara di lokasi SD Lermatang tidak ada peneranganlampu sehingga perhitungan surat suara dilakukan di Balai Desa.

Kemudiansekitar pukul 15.30 WIT, pada saat sedang perhitungan surat suaradilakukan, Terdakwa YULIUS BATLAYERI alias ULIS mendengar bahwaSurat Suara yang diperoleh Calon Kepala Desa nomor urut 1 atas namaAKHILL NUSMESSE sudah melebihi Calon Kepala Desa nomor urut 2 yangHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Smldidukung oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumahuntuk mengambil parang dan kembali ke Balai Desa.

Selanjutnya saksi HENGKYCORPUTTY dan Waka Polsek menghampiri Terdakwa, lalu saksi HENGKYCORPUTTY mengamankan sebuah senjata tajam berupa parang yangdibawa dan disisipkan Terdakwa di belakang badan dan ditutupi denganpakaian berjenis kaos yang dipakai oleh Terdakwa; Bahwa pada saat kejadian, keadaan Terdakwa sedang dalam pengaruhminuman beralkohol; Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut dari dalam rumahnyadengan tujuan untuk menjaga diri apabila terjadi keributan pada saatpemilihan (pencoblosan dan perhitungan

Nomor 759 K/Pdt.SusPHI/2017Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan SosialTenaga Kerja menyebutkan bahwa upah sebulan adalah upah yangsebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan yang terakhir;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perhitungan besarnya iuranJaminan Hari Tua (JHT) yang harus disetorkan Tergugat kepada PTJamsostek adalah didasarkan pada perhitungan 3,7% dikali upah yangditerima pada

Sebagaimana diketahui, upahterdiri dari upah pokok tambah tunjangan yang bersifat tetap, yangrinciannya dapat dilihat dari uraian perhitungan yang biasa diterima olehPenggugat setiap bulannya (Lampiran 4), dengan ringkasan sebagaiberikut:Gaji Sesungguhnya April 2008 s/d Oktober 2016 Rp2.780.800,00Gaji yang menjadi dasar perhitungan JHT oleh Tergugat Rp485.250,00Selisin kurang gaji sebagai dasar perhitungan JHT Rp.2.295.550.000,Tarif luran JHT ditanggung Tergugat 3,7%Kekurangan luran JHT ditanggung

yang harus diterima Penggugat sehubungan denganpemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan sebagai berikut:Dasar Perhitungan Upah Sesuai Pasal 157 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan:(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hakyang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a) upah pokok;b) segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikankepadapekerja

/oburuh dan keluarganya, termasuk harga pembeliandari catu yang diberikan kepadapekerja/buruh secara cumacuma,yang apabila catu harus dibayar pekerja/ouruh dengansubsidi, makasebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan hargayang harus dibayar oleh pekerja/ouruh.Sehingga Perhitungan Upah per bulan adalah sebagai berikut:a) Upah Pokok = Rp. 35.000.000,b) * Tunjangan Tetap = Rp. 3.500.000,*Catu mobil inventaris (Lampiran 9) = Rp. 7.500.000,+Komponen upah sebagai dasar perhitungan = Rp

. 46.000.000, (empatpuluh enam juta Rupiah)Maka perhitungan besarnya Uang Pesangon, Penghargaan danPenggantian Hak adalah sebagai berikut:2 X Ketentuan Pasal 156 ayat 2:Uang Pesangon: 9 bulan upah X Rp. 46.000.000, X 2 =Rp828.000.000.,1 X Ketentuan Pasal 156 ayat 3:Halaman 34 dari 58 hal.

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatberjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018,rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah denganseringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran teruS menerus yang tidakmemungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkanTergugat tidak percaya terhadap nafkah yang telah diberikan kepadaPenggugat, untuk judi Tergugat tidak perhitungan tapi untuk nafkahPenggugat, Tergugat selalu

perhitungan dan juga disebabkan Tergugatsudah tidak peduli lagi kepada Penggugat.5.

sejak 3 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki watakyang keras pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga kurang bisamegerti Penggugat yang juga bekerja sebagai kary. swasta, Tergugat selalu marah kalauPenggugat pulang telat, padahal Penggugat pulang telat karena karena ada pekerjaan.Selain itu Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluargadikarenakan Tergugat terlalu perhitungan

tahutidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 3 bulan hingga sekarangselama 3 bulan dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat memiliki watak yangkeras pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga kurang bisa megertiPenggugat yang juga bekerja sebagai kary. swasta, Tergugat selalu marah kalauPenggugat pulang telat, padahal Penggugat pulang telat karena karena ada pekerjaan.Selain itu Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluargadikarenakan Tergugat terlalu perhitungan

4 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat danTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memilikiwatak yang keras pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga kurang bisamegerti Penggugat yang juga bekerja sebagai kary. swasta, Tergugat selalu marah kalauPenggugat pulang telat, padahal Penggugat pulang telat karena karena ada pekerjaan.Selain itu Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dikarenakanTergugat terlalu perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (86.999.809.654,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasukan ke Masa Pajak berikutnya 86.999.809.654,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 86.999 .809.654,004 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya (2e+3c) 0,00Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c.

Dikurangi: PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama 0,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 108.418.294.570,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (86.999.809.654,00)Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasukan ke Masa Pajak berikutnya 86.999.809.654,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember

Putusan Nomor 933/B/PK/Pjk/2021Jumlah Perhitungan PPN Kurang/lebih Bayar Rp (86.999.809.654,00)Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasukan ke Masa Pajak Rp 86.999.809.654.00berikutnya osPPN yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang

Putusan Nomor 1538/B/PK/Pjk/2020Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk dapat menerima dan mengabulkan bandingPemohon Banding terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00044/KEB/WPVJ.22/2017 tanggal 14 Februari 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor00010/207/14/439/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama PT PungkookIndonesia One, sehingga perhitungan Pajak

Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8) 02 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (Tarif x 1. a.2 atau 1.d.9) 0b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 116,314,800b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 3,662,692,861b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 3,779,007 ,661c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (3,779,007 ,661)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 3,779,007 ,661b. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan) 0c. Jumlah (atb) 3,779,007 ,6614 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) Nihil Halaman 2 dari 9 halaman.

Masukan untuk kepeduan kebunsebesar Rp3.542.400.487,00 tidak dapat dibenarkan, sebab Pajak Masukantersebut merupakan Pajak Masukan untuk menghasilkan BKP yaitu CPO,karet SIR, teh dan gula;Bahwa menurut Pemohon Banding jumlan PPN yang masih harus dibayaruntuk Masa Pajak Juni 2009 adalah sebagai berikut:Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 21.341.477.132,00 sendiriPM yang dapat diperhitungkan Rp 23.297.281.372,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp Kompensasi bulan yang lalu Rp Rp 23.297.281.372,00Jumlah perhitungan

Keputusan Terbanding Rp 19.406.859.696,00 Koreksi yang dibatalkan Rp 3.503.587.382,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan hasil banding Rp 22.910.447.078,00Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar (Rp 1.568.969.946,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak Berikutnya Rp 1.955.804.240,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 386.834.294,00Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 386.834.294,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang dibayar Rp 773.668.588,00Menimbang

Keputusan Terbanding Rp 19.406.859.696,00 Koreksi yang dibatalkan Rp 3.503.587.382,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan hasil banding Rp 22.910.447.078,00Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar (Rp 1.568.969.946,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak Berikutnya Rp 1.955.804.240,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 386.834.294,00Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 386.834.294 00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang dibayar Rp 773.668.588,00Menimbang

Selain itu Tergugat juga kurang dalam memenuhi nafkah belanjaseharihari dikarenakan Tergugat perhitungan, sehingga Penggugat bekerjasendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari; Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulanlamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagilayaknya suami istri; Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membinarumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannyauntuk bercerai

Selain itu Tergugat juga kurang dalam memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan, sehingga Penggugatbekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari;Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangandapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalildalil gugatan Penggugat,dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dariketerangan para saksi tersebut yang bersesuaian

Salinan Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2017/PA.JrBahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Nopember 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga,Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga dan terlalu perhitungan kepadaPenggugat, sehingga Penggugat masih bergantung kepada orang tuaPenggugat untuk membiayai perawatan

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :e Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Penggugat;e Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal dirumah Penggugat sudah mempunyai anak 1 orang, dalam pengasuhanPenggugat;e Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonislagi karena keduanya telah pisah rumah dan penyebab percekcokan mereka itukarena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah belanja keluargadan terlalu perhitungan

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 3 tahun 4 bulan hidup bersama rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga, Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga dan terlalu perhitungan

Jr(ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tuapenggugat tidak mempunyai anak;Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak 6 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan terguugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugatdikarenakan tergugat terlalu perhitungan terhadap ekonomi keluarga selain itutergugat juga sudah menikah lagi, hal itu

dengan para pihak karena saksi Kakak Penggugat;e Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah orang tua penggugat tidak mempunyaianak;e Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 6 tahunhingga sekarang selama 6 tahun dan penyebab percekcokan itu karenaterguugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat dikarenakantergugat terlalu perhitungan

Penggugatagar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 1 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena terguugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugatdikarenakan tergugat terlalu perhitungan

PUT000013.14/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019, sehingga perhitungan Pajakyang masih harus dibayar adalah NIHIL dengan perhitungan sebagaiberikut: No Uraian Jumlah Peredaran Usaha/Bruto Harga Pokok Penjualan Laba Bruto Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha Penghasilan Neto Dalam Negeri OO; Oy BR) WwW) NM) Penghasilan neto dalam negeri lainnya . Penghasilan dari Luar Usaha . Penghasilan Jasa/Pekerja bebas . Lainlain abc. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaande.

Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembahasanakhir sebagaimana telah diuraikan dalam surat keberatan tanggal 18Agustus 2016 Nomor 002, sementera telah disampaikan secara lisanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengikuti Program Tax Amnestyyang seharusnya memberikan kesempatan dalam menyalurkan haknyasebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 UndangUndangPengampunan Pajak; Kedua, substansi hukumnya terdapatketidaksesuaian dalam menerapkan undangundang (ius contra legem)yaitu, menerapkan perhitungan