tersebut, patut pula diuraikan nilainilai hukum sebagaimanamenurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalamhukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;Menimbang, bahwa berdasarkan nilainilai hukum tersebut di manadari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang buktinarkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentinganpendidikan dan pelatihan;Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikutmenurut pasal 8 Rv pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.Berdasarkan ketentuan itu dalam praktik muncul penerapan gugatan kabur, atau eksepsigugatan tidak jelas dan tidak berdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bisa juga dasarhukum jelas tetapi tidak jelas dasar fakta.

Nomor 1081K/Pdt/2015dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelasmaksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atauditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.Dalam praktik peradilan petitum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer.Merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta olehpenggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita.2. Tuntutan tambahan.Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntuntan pokok.3.

berdasarkan keterangan Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, bukti surat dan saksisaksiyang telah diajukan di persidangan, keadaan kedekatan anak Para Pemohondengan calon pasangannya, sehingga pertimbangan moralitas, agama, adatdan sosial lebih dikedepankan, agar perilaku yang menyimpang dari kebiasaankesalahan dan dosa akibat berhubungan tersebut tidak lebih jauh lagi sertademi kemaslahatan hubungan keduanya;Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas, sejalandengan praktik

303;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim Majelistidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawanhukum dari perbuatan para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapatmenghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harusdinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sertadijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwamaksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik

Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatanuntuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, ataudengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 Tentang Unsur : Barang siapaMenimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masihdiperdebatkan apakah unsur Barang Siapa, merupakan suatu unsur ataubukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namum lepas dari

Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukupjelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalahmanusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan PenuntutUmum adalah benar diri Terdakwa.

Tapin atausetidaktidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Rantau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah,tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 108 UU No36 Tahun 2009 TentangKesehatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa ada dihubungi melalui telepon oleh sdr.MONOKyang merupakan Narapidana didalam Rutan Rantau lalu meminta terdakwa

Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagaibarangsiapa dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang undang RINomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut Anakyang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yangtelah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)tahun yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan dimukapersidangan

Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagaibarangsiapa dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang undang RINomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebutAnak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalahAnak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telahmengajukan dimuka persidangan

Unsur Setiap Orang Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati, yangdimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaanPenuntut Umum adalah benar diri Terdakwa.

Bahwaperubahan ini termasuk dalam perubahan yang dilarang berdasarkanhukum acara perdata dan praktik peradilan melalui yurisprudensi.Berdasarkan tanggapantanggapan Terbanding 2/Tergugat 2 atas keberatankeberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tersebut,Terbanding 2/Tergugat 2 memohon kepada Ketua Pengadilian Tinggi Bandung cq.Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untukmemutuskan halhal sebagai berikut:1.

Namun, haltersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus.Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanyatunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidakmelakukan sesuatu (perbuatan).

Menurut Retnowulan Sutantio dalambukunya Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktik halaman 2,menyebutkan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakanbagi orangorang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidakberkewajiban untuk melakukan sesuatu;Halaman 80 dari 84 Halaman Putusan Nomor: 388/PDT/2021/PT.BDG.3.

No.420/Pdt.G/2021/PA.SelTergugat 4 prinsipal sekarang ini, Tergugat 4 prinsipal memberanikan diri untukmengungkapkan halhal tersebut sebagai gambaran praktik yang telahdilakukan oleh pengacara SABRI, SH., dalam melakukan bantuan praktikhukum, setidaktidaknya majelis hakim mengetahui mungkin penegakanhukum yang dilakukan pengacara atas nama Sabri, SH., adalah telah sesualdengan RECHTIDEE Bangsa Indonesia, dimana warga masyarakat luassangat mencitacitakan hukum yang resfonsip.A. DALAM EKSEPSI1.

OLEH PARA PENGGUGAT DIDUGA PALSU ADALAHBERUPA BLANGKO YANG MASIH KOSONG YANG ADA TANDATANGAN CAP STEMPEL YANG BISA DIMINTA ATAU DI BELIKEPADA PEGAWAI IPEDA YANG SUDAH PENSIUN KEMUDIANDATA DIIS BELAKANGAN SESUAI PESANAN (PRAKTIK BURUKYANG DILAKUKAN OLEH ORANGORANG YANG TIDAKBERTANGGUNG JAWAB, LEBIHLEBIH JIKA KUASA HUKUMYANG BERKOLABORASI!

KEMUNGKINAN BESAR BUKTIPIPIL YANG DIMILIKI OLEH PARA PENGGUGAT DIDUGA PALSUADALAH BERUPA BLANGKO YANG MASIH KOSONG YANG ADATANDA TANGAN CAP STEMPEL YANG BISA DIMINTA ATAU DI BELIKEPADA PEGAWAI IPEDA YANG SUDAH PENSIUN KEMUDIAN DATADIIS BELAKANGAN SESUAI PESANAN (PRAKTIK BURUK YANGDILAKUKAN OLEH ORANGORANG YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, LEBIHLEBIH JIKA KUASA HUKUM YANGBERKOLABORASI DENGAN MARKUS ATAU PIHAK KETIGA YANGDIBELAKANG LAYAR BELAJAR HUKUM) DAN LEBIHLEBIHMERUPAKAN PIPIL STEMPEL YANG SANGAT TIDAK

Terlebin Tergugat 4 dalam eksepsinya sampai menyebut adanyadugaan pemalsuan terhadap bukti Pipil yang dimiliki oleh Para Penggugat,dengan menyebut pada pokoknya sebagai berikut:ee bukti pipil yang dimiliki oleh Para Penggugat diduga palsu adalahberupa blangko yang masih kosong yang ada tanda tangan cap stempel yangbisa diminta atau di beli kepada pegawal ipeda yang sudah pensiun kemudiandata diisi belakangan sesuai pesanan (praktik buruk yang dilakukan oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab

Fotokopi Surat ljin Praktik Dokter an. XXXXXX, NomorXXXXXX, ttgl. 29 Maret 2017, telah dinazegelen dan dilegalisiroleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;12. Fotokopi Surat Ijin Praktik Dokter an. XXXXXX, NomorXXXXXX, ttgl. 27 Maret 2017, telah dinazegelen dan dilegalisiroleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;13. Fotokopi Surat ljin Praktik Dokter an.

perundangundangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan dalammasyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara a quo.32Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Terlawan dan Turut Terlawantersebut,Pelawan telah mengajukan tanggapannya sebagaimana tertuang dalam repliknya tertanggal 05Juni 2013 yang isinya sebagai berikut :Pelawan memohon agar Majelis Hakim Menolak dengan TEGAS Jawaban dalamEksepsi dan jawaban dalam Pokok Perkara dari Turut Terlawan, tertanggal 01 Mei 2013adalah :1 Bahwa, Dalam praktik

Demikian menurut Retno Wulan Sutantio dalam buku Hukum AcaraPerdata dalam Teori dan Praktik.;2 BAHWA, PutusanPutusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973, No. 1038 K/Sip/1972, termuat dalamYurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,penerbitan IIIHIV /73, halaman 58 dan 225), "Mereka dalam petitum hanyasekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim ; MahkamahAgung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan

berturutturut tidak hadir dipersidanganmenandakan Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan Haknya dalam GugatanPerlawanan Nomor : 429/Pdt.G/2012/Pn.Smg yang djajukan, oleh Pelawan, MAKAPelawan Mohon dapatnya Majelis Hakim menggunakan kewenangan Hakim untukmemeriksa dan memutus Perkara nomor : 429/Pdt.G/2012/Pn.smg meskipunTergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang telahditentukan yakni Putusan Tanpa kehadiran Tergugat (VERSTEK):Replik dalam Eksepsi .BAHWA, Dalam praktik

Pengguna barang/jasa, panitia pengadaan dan penyedia barang/jasamelakukan persekongkolan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidaksehat serta Keputusan Gubernur Kalteng No.1888.44/327/2009 tentangStandarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa/Upah Kebutuhan PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2009 ;Bahwa Terdakwa . AHIA NOVIE, SE, MSA Bin PURUK A.M (Alm)bersama dengan Terdakwa II. BARMENSIUS YULIANDRIE BinPURUK A.

Penggunaan barang/jasa, panitia pengadaandan penyedia barang/jasa melakukanpersekongkolan dikenakan sanksi sesuaiperaturan perundangundangan tentanglarangan praktik monopoli dan persainganusaha tidak sehat serta Keputusan GubernurKalteng No. 1888.44/ 327/2009 tentangStandarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa/Upah Kebutuhan Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah Tahun Anggaran 2009;Bahwa Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayadalam menjatuhnkan amar putusannya dengan pertimbangan yang

Demikianjuga Terdakwa dan Terdakwa II telah mengikuti proses lelang dengan diaturlebih dahulu pemenangnya, sehingga ada praktik persaingan tidak sehat danTerdakwa dan Terdakwa Il meminjam perusahaan orang lain sebagaipendamping ketika diadakan pelelangan yaitu CV Nuri Jaya Simpati, CV BerkatAnugerah, CV Talenta Jaya Persada, CV Anakku Ella Paruna ;64Bahwa dengan demikian para Terdakwa tidak melaksanakan Pasal 49ayat (2) huruf b adanya persekongkolan dengan pelelangan barang, Pasal 49ayat (2) huruf

selanjutnya dalam uji materil ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yangmenyatakan apabila KPT tidak melaksanakan pengambilan sumpah Advokat atasdasar perintah undangundang dengan tidak membedakan para Advokat dariOrganisasi Advokat manapun, namun apabila KPT tidak melaksanakannya makaketentuan Pasal 4 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidakkonstitusional bersyarat (Conditionaly Unconstitutional).Bahwa dalam praktik

Pasal 282 Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv), yangmenjadi rujukan kepada pihak ketiga untuk masuk sebagai intervenient dalam bentukkategori yakni sebagai Voeging atau tussenkomst dan vrijwaring, yang berkepentingandalam suatu gugatan perkara.2 Bahwa mengenai landasan hukum diterapkannya ketentuan Rv tentang gugatanVoeging dalam praktik beracara dipersidangan pengadilan adalah sesuai denganketentuan Pasal 393 ayat (2) HIR yang telah diakui dalam praktik Pengadilan diIndonesia, hal ini

Tertanggungsebelum mengajukan SPAJ Syariah penah di periksa di Praktik DokterDokterTertelusur pada tanggal 05 April 2016. Hasil pemeriksaan yangdilakukan DokterTertelusur terhadap alm Tertanggung menunjukkan almTertanggung menderita kondisi yang mengarah kepada kelainan iramadetak jantung yang tidak beraturan. DokterTertelusur menerangkan melaluisurat keterangan tertanggal 1 February 2019 bahwa jenis penyakit yangpernah diderita oleh alm Tertanggung adalah penyakit jantung.

Tertanggung sebelummengajukan SPAJ syariah pernah diperiksa di praktik dokterDokterTertelusur pada tanggal 05 April 2016, ...yang menunjukkan alm.Tertanggung menderita kondisi yang mengarah kepada kelainan iramadetak jantung yang tidak beraturan Pernyataan tersebut harusdikonfirmasi lebih lanjut, diuji dan dipastikan kebenarannya tentang apayang sebenarnya terjadi.

Tertanggung sebelum mengajukan SPAJ Syariah penah diperiksa di Praktik Dokter DokterTertelusur pada tanggal 05 April 2016. Hasilpemeriksaan yang dilakukan DokterTertelusur terhadap alm Tertanggungmenunjukkan alm Tertanggung menderita kondisi yang mengarah kepadakelainan irama detak jantung yang tidak beraturan. DokterTertelusurmenerangkan melalui surat keterangan tertanggal 1 February 2019 bahwajenis penyakit yang pernah diderita oleh alm Tertanggung adalah penyakitjantung.

Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie).Hal ini selaras dengan praktik di Pengadilan melalui Yurisprudensi danPutusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan:99.1 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 sebagaimana yang dikutip olehHulman Panjaitan, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudulHalaman 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 777/Pdt.G/2020/PN.Mdn.Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung

dan memahamidokumendokumen cessie lalu. meminta agar Perjanjian Cessiedibatalkan tentunya berpotensi untuk merugikan PARA TERGUGATlebih besar lagi.Halaman 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 777/Pdt.G/2020/PN.Mdn. 155.156.157.158.Quad Non, Gugatan PENGGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim yangMulia, maka pembatalan Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) yangdidasari pada petitum yang salah dan posita yang tidak jelas akanbertentangan dan melanggar setiap ketentuan peraturan perundangundangan, kebiasaan praktik

, putusanputusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap hingga pendapat ahli hukum mengenaipengalihan piutang (cessi/e), sehingga PARA TERGUGAT khawatirapabila Gugatan a quo dikabulkan dapat menjadi preseden yangburuk bagi praktik Peradilan di Indonesia.Dalam perkara a quo, pengalihan piutang (cessie) dari TERGUGAT IIkepada TERGUGAT didasarkan pada disepakatinya Akta Cessie yangmerupakan suatu Perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum,dimana pihakpihak yang menyepakati Akta Cessie adalah

Dalam praktik hakekatnyaterhadap pencabutan/penarikan keterangan saksi ini nampak menimbulkan 3 (tiga)dimensi, yaitu: Pertama, apabila seorang saksi di persidangan mencabut/menarikketerangannya dan saksi itu tergolong sebagai saksi mahkota/Kroon Getuige dan jikapencabutan/penarikan tersebut beralasan kemudian secara teoritik esensi saksi mahkotatersebut bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang berprinsip menjunjung tinggiHak Asasi Manusia (HAM) maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:

Akan tetapi anasirpetunjuk kumulatif juga dikenal dan diterapkan dalam praktik peradilan sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987. Memang,dari aspek praktik peradilan maka alat bukti petunjuk kerap banyak menimbulkan nuansakontradiktif.