:ceeeees Hakim.BUDI ASTONO, ....cecceceeeseeeeeeeeneen ene Panitera Pengganti .Hakim membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh PemerintahKabupaten CilacapSatuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik PNS tanggal 22Oktober 2020 Nomor: BAP.Tipiring//21/PPNS ;1. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian tersebut,;2. Keterangan saksisaksi di persidangan bernama 1.WASIS NURCAHYO,2.WASMUN, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;3.

Putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebutdengan dibantu oleh BUDI ASTONO Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriCilacap serta dihadapan Penyidik PNS selaku kuasa dari Penuntut Umum danterdakwa;Hakim,SIGIT SUSANTO, SH.MH.Panitera Pengganti,BUDI ASTONO.

PENETAPANNomor 0496/Pdt.P/2016/PA.Gtloasl) eat) al uwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksadanmengadiliperkarapadatingkatpertama,dalampersidanganMajelistelahmemberikanpenetapansebagaiberikutdalampermohonan WaliAdhol yang diajukanoleh :Maya GustiNingsihY asin,STbintiY asinRauf, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, TempattinggalJl.Meranti Indah,DesaBongoimeKecamatanTilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango,selanjutnyadisebutsebagai

AP Bin DajamaludinKomendangi,Umur 36 tahun, Pkerjaan PNS, TempatTinggalDesaDotuheBlok A No. 32Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolang;BahwahubunganantaraPemohondengancalonsuamiPemohontersebutsudahdemikianeratdansulituntukdipisahkan,karenatelahberlangsungselamatigatahun lima bulan;4.

Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadapan Penyidik PNS selaku kuasadari Penuntut Umum dan Terdakwa;Hakim,COKIA ANA PONTIA.O, S.H., M.H.Panitera Pengganti,BUDI SARYONO, S.HDicatat disini, bahwa terhadap Putusan Nomor Nomor =:511/Pid.C/2020/PN Clp. Tanggal 22 Desember 2020 baik terdakwa maupunPenyidik PNS selaku kuasa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan.Panitera Pengganti,BUDI SARYONO, S.H

PUTUSANNomor 0058/Pdt.G/2015/PA.SitbismillahirrahmanirrahimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraitalak antara :PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS diKelurahan Ardirejo, tempat tinggal di Kecamatan PanarukanKabupaten Situbondo, sebagai Pemohon ;melawanTERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS(Guru

Tuntutan Saya :Saya tetap menuntut nafkah senilai Rp.300.000.000, karena PEMOHONsemenamena terhadap saya.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikanrepliknya tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:Menindaklanjuti permintaan istri saya masalah tuntutan nafakahselama 30 tahun, saya tidak sanggup karena gaji Saya saat ini tidakcukup memenuhi tuntutan tersebut dikarnakan pada awalnyasebelum istri saya bekerja sebagai guru ( PNS) telah dipergunakanterlebin dahulu untuk

kepentingan belanja sehari hari keluargakami dan juga dipergunakan terlebin dahulu untuk memenuhikepentingan persyaratan persyaratan kerja istri dan adik ipar sayauntuk menjadi guru / (PNS) .

Sehingga karna hal tersebut saya hanyasanggup memberi nafakah kepada istri saya selama ditinggal 2 tahunyaitu sebesar Rp. 10.000.000, ( Sepuluh juta rupiah) dan inipunsaya janji setelah pencairan dari pinjaman koperasi yang saya ambil,hal ini dikarnakan saya masih punya tanggungan ke Bank sampaipensiun karna untuk kebutuhan sebagaimana diatas telahdisampaikan yaitu untuk kepentingan belanja keluarga dan biayapersyaratan sebagai PNS (guru) atas istri dan adik ipar sayadisamping itu juga untuk biaya

operasi adik ipar saya waktukecelakaan .Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukandupliknya tertanggal 9 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Saya dan adik saya tidak pernah memakai uang suami saya untukpersyaratan menjadi PNS, jadi pernyataan suami saya itu tidak benar..

PUTUSANNomor 717/Pdt.G/2016/PA.Krw.y Zoe ee00 gLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 51 tahun agama Islam pekerjaan PNS golongan Ill B,bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, memberikankuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama H.UnangEndang Suherman SH.

Hasan Basri, SH.MH. dan berdasarkan laporanmediator tersebut tanggal 19 Agustus 2016 mediasi telah dilaksanakan tapitidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membinarumah tangga;Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PNS untuk menggugat ceraiterhadap suaminya (Tergugat) wajib mendapat Surat Izin untuk bercerai dariAtasannya atau pejabat yang berwenang maka Penggugat dalam persidangantelah menyerahkan Surat Izin Perceraian Nomor tanggal 15Agustus 2016 dikeluarkan oleh Bupati

Saksi Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempattinggal di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal denganTergugat sebagai kakak ipar bernama Tergugat karena suamiPenggugat.

gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, MajelisHakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalampersidangan namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat telahmenempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 denganmediator Drs.Hasan Basri SH.MH. namun berdasarkan Laporan hakimMediator tersebut Mediasi telah dilaksanakan namun tidak tidak berhasil;Menimbang bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PNS

yangmenggugat cerai terhadap suaminya (Tergugat) telah mendapat Surat Izinuntuk bercerai dari Atasannya atau pejabat yang berwenang dan dalampersidangan Penggugat telah mengajukan Surat Izin Perceraian Nomorwana nennnnnn n= tanggal 15 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Bupati KabupatenKarawang Maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai PNS telahmemenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 maka MajelisHakim dapat

Rekonpensi =: Bahwa penggugat rekonpensi menuntut kepadatergugat rekonpensi untuk membayar uang mut'ah, karena mengingat antara penggugat rekonpensidan tergugat rekonpensi sudah menikah kuranglebih 37 tahun lamanya dan telah berhasilmendapatkan orang keturunan anak makapenggugat rekonpensi menuntut kepada tergugatrekonpensi agar memberikan mut'ah sebesarRp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) ; Bahwa tuntutan penggugat rekonpensi tersebutcukup pantas karena tergugat rekonpensi adalahpensiunan PNS

namun khusus' jawaban termohon bahwapemohon menjalin cinta dengan perempuan lain benaryakni hanya dengan seorang wanita bernama WIL ;Menimbang bahwa terhadap materi gugatanrekonpensi pada prinsinya tergugat rekonpensimembenarkannya, namun terhadap tuntutan penggugatrekonpensi tersebut tergugat rekonpensi menyatakantidak sanggup membayar tuntutan rekonpensi Termohondan menyatakan hanya sanggup membayar Rp. 2.000.000 ,( dua juta rupiah ) dengan = alasan saat sekarangtergugat rekonpensi sudah purna PNS

, namun sekarang ~~ sudahpensiun ; bahwa selain sebagai purna PNS saksitidak mengetahui penghasilan tergugat rekonpensihanya saja pernah dicurhati oleh penggugatrekonpensi bahwa tergugat rekonpensi saatsekarang bekerja sebagai padagang sayurkeliling ;SAKSI II , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaanSwasta, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, dihadapan persidangan saksi tersebut memberikanketerangan di bawah sumpahnya yang pada intinyasebagai berikut Bahwa saksi mengaku kenal denganpemohon dan Termohon

Pemohon denganTermohon bertempat' tinggal di rumah orangTermohon = setelah itu di kontrakan dan sudahdikaruniai 7 (tujuh) orang anak ; Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalahperselingkuhan Pemohon telah selingkuh denganwanita lain bernama WIL ; Bahwa selama pisah tempat tinggaltersebut keluarga sudah berupaya merukunkanpemohon dan termohon namun pihak pemohonkeberatan untuk mempertahankan rumah tangganyadengan termohon ; Bahwa selain sebagai purna PNS

rekonpensi/Pemohon konpensi menyatakankesanggupannya membayar Rp.2.500.000, ( dua juta limaratus ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganpenggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi sertasaksi saksinya di persidangan majelis hakim menemukanfakta sebagai berikut Bahwa perkawinan penggugat rekonpensi dengantergugat rekonpensi sudah berlangsung kuranglebih 37 tahun lamanya dan telah dikaruniai 7orang anak ; Bahwa tergugat rekonpensi mempunyi penghasilanyang tetap yakni adalah pensiunan PNS

tempat tanggal lahir Penggugat tertulisRangkasbitung 5 Mei 1953 yang didasarkan padaketerangan tempat tanggal lahir Penggugat yangtertera pada Ijazah SMEA Penggugat, padahal' yangsebenarnya tempat tanggal lahir Penggugat adalah Rangkasbitung 5 Mei 1958 dan terhadap kesalahantersebut memang benar Penggugat tidak berusaha untukmemohon ralat perbaikan tempat tanggal lahir karenaPenggugat masih dalam suasana bahagia karena diangkatsebagai CPNS dan kemudian PNS disamping adanya rasakekhawatiran jika

Penggugat memohon ralat perbaikantempat tanggal lahir, maka status CPNS atau PNSPenggugat akan dicabut atau. dengan kata iainPenggugat khawatir hal ini akan membuat Penggugatdiberhentikan sebagai CPNS atau PNS; .

Bahwa akan tetapi kemudian Penggugat menyadari bahwakesalahan penulisan tempat tanggal lahir Penggugattersebut kelak akan menimbulkan kerugian berkaitandengan karir kepegawaian Penggugat sebagai PNS danjuga akan mengaburkan kebenaran identitas Penggugat ;Menyadari hal tersebut, Penggugat kemudian = mulai10berusaha untuk memohon ralat perbaikan tempat tanggallahir Penggugat yang tertera pada ljazah SMEAPenggugat pada Kepala Sekolah tempat Penggugatbersekolah yaitu) SMEA YASPRI Jakarta dan kemudianKepala

Tertera dalam STTB tersebutlahir 5 Mei 1953 yang seharusnya 5 Mei 1958 ;Bahwa dengan telah diralatnya penulisan tanggal lahirPenggugat dalam Ijazah SMEA Penggugat, makaseharusnya tanggal lahir Penggugat yang tercantumdalam SK pengangkatan CPNS, PNS, dan seterusnya,harus dibaca atau dianggap Penggugat lahir 5 Mei1958.

DJAELANI lulus SMEA padatanggal 8 Desember 1975 ;Saudara DJAELANI ketika dilakukanpengangkatannya sebagai CPNS terhitung mulaitanggal 1 Maret 1979 dengan menggunakan dasarijazah SMEA Nomor IX Gj No. 03108 tanggal 8Desember 1975 tanpa melampirkan surat keteranganralat ijazah sebagaimana dimaksud, karena ralattersebut baru terbit 11 Oktober 1980 dan selamakarirnya menjadi PNS tidak pernah digunakanuntuk memperbaiki tahun kelahiran yangbersangkutan, baru kemudian setelah kurang lebih28 tahun menjelang

Bahwa selanjutnya setelan sebulan pernikahan Pemohon dan Termohonbertempat tinggal yang terpisah, Pemohon bekerja selaku PNS diBea&Cukai di Kabupaten Karimun dan bertempat tinggal di Komplek BeaCukai bukit Galang Rt.001 Rw.003 Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,Propinsi Kepri, sedangkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon danmemilin tetap tinggal dikediaman orang tuanya di JI.Gajan Mada no.18Rt.001/Rw.008 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora,Propinsi Jawa Tengah ;5.

Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.TBK..Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara,majelis hakim terlebin dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap statusPemohon sebagai PNS, dengan meminta kelengkapan syarat dan izin ceraiPemohon sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelis hakim,Pemohon telah menyerahkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor : , yang di keluarkan oleh Kepala Direktur Jenderal Bea danCukai Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau, tertanggal 07 Mei

Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksiadalah tetangga;Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl.Gajan Mada no.18Rt.001/Rw.008 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora,Propinsi Jawa Tengah hanya selama satu bulan saja ; Bahwaselanjutnya setelah sebulan pernikahan Pemohon dan Termohonbertempat tinggal yang terpisah, Pemohon bekerja selaku PNS

Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksiadalah tetangga; Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suamiisteri; Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempattinggal di di rumah orang tua Termohon yang beralamat di JI.Gajan Madano.18 Rt.001/Rw.008 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu KabupatenBlora, Propinsi Jawa Tengah hanya selama satu bulan saja ; Bahwaselanjutnya setelah sebulan pernikahan Pemohon dan Termohonbertempat tinggal yang terpisah, Pemohon bekerja selaku PNS

Pasal SEMA No. 5 Tahun 1984tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983telah terpenuhi, Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai PNS untukmelakukan perceraian dengan Termohon dan pemeriksaan perkara dapatdilanjutkan;Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutanperceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal283 R.Bg jo.

Di akhir tahun 1998 Termohon diterima menjadiPNS di Kantor Departemen Agama Lamongan dan setahun kemudianPemohon diterima menjadi PNS di Kantor Depertemen Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Gresik. Sejak tahun 1999 Termohon turutmembantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan tidak jarang Termohonjuga membantu kebutuhan anakanak di saat Pemohon sudah tidak adauang. Jadi Termohon tidak pernah menuntut terhadap Pemohon.

JikaTermohon seperti yang dituduhkan Pemohon yaitu menuntut nafkah danmateriel, tentunya rumah yang kami tempati sudah indah dipandang dansudah nyaman, serta keluarga kami sudah memiliki kendaraan pribadi(mobil yang bagus) melihat bahwa kami samasama PNS.

Dan alhamdulillah Termohon diangkat PNS pada tahun1998 dan Pemohon pada tahun 1999 sehingga secara ekonomi mulaitertata. Bahkan kami pada tahun 2000 an awal telah bisa membeli sebuahmobil walaupun sederhana dan 2 sepeda motor yang menurut keadaankami sangat cukup layak;2.

Dalam hal ini Pemohonberpendapat itu lebih penting sebab anakanak belum mampu / tidakmemiliki penghasilan bila dibandingkan dengan Termohon yang PNS dengangolongan yang cukup tinggi dan berpenghasilan yang cukup serta bisamenghidupi diri sendiri.Rizki keluarga tidak harus selalu dari suami, penghasilan istri jugamerupakan rizki yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga;2.

Fotokopi Potongan Gaji PNS dari Sekolah SMPN 4 Gresik, dan alat buktiketiga tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sertabermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal sertadiberi tanda P.3;d.

Bahwa pada akhir Tahun 2006 Pemohon berangkat ke Seramuntuk mengikuti seleksi CPNS dan diterima sebagai PNS pada Tahun2007, sejak diterima sebagai PNS Pemohon selalu mengajakTermohon untuk pindah mengikuti Pemohon ke Seram, namunPemohon selalu saja dengan berbagai macam alasan;b. Termohon selalu saja menuduh bahwa Pemohon seringbersama wanita lain/selingkuhan, padahal sebetulnya Termohonlahyang selingkuh/bersama lakilaki lain;C.

Bahwa sejak Pemohon diterima sebagai PNS dan berdomisili diSeram, setiap tahunnya jika ada waktu liburan Pemohon selalu kembali keTernate di tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon, danPemohon selalu saja mengajak Termohon untuk mengikuti Pemohon keSeram namun Pemohon selalu saja beralasan, bahkan pada saatPemohon bersama dengan Termohon sering terjadi cekcok/adu mulutsecara terus menerus;7.

Bahwa pada posita 5 huruf a dan posita 6 permohonanpemohon Tidab Benar, karena termohon juga pindah ke Serammengikuti ajakan pemohon akan tetapi termohon juga sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utarayang menduduki jabatan sehingga agak susah untuk mengajukanproses perpindahan ke Seram;5.

Pada tahun 20062007 saat pemohonpindah ke Seram yang awalnya kerja honorer kemudian diterima sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS), termohon sudah bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS) sejak tahun 2003, kemudian pada tahun 2008termohon menyampaikan kepada peemohon untuk pindah di Serammengikuti pemohon agar bisa tinggal bersamasama tetapi ditolak olehpemohon dengan alasan pemohon masih tinggal dirumah kontrakan,dalam dalil permohonan dan replik pemohon dalam konvensi pemohonselalu meyudutkan termohonlah

Bahwa tergugatrekonvensi dalam memberikan nafkah harus disesuaikan dengankemampuannya tanpa mengindahkan penghasilan tergugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan IV A, tapi tergugatrekonvensi memberikan total nafkanh yang diminta oleh penggugatrekonvensi hanya Rp. 6.000.000,;(enam juta rupiah) adalah hal yangsangat kontradiktif dengan penghasilan tergugat rekonvensi setiapbulannya;7.

SALINAN PUTUSANNomor 1072/Pdt.G/2015/PA.Ba.BesDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;Nama Pemohon, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS ( Guru SDN Pesangkalan ), pendidikan S1, bertempat tinggal di JalanNusa Indah RT.03 RW.

V Kelurahan SokanandiKecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara,yang sekarang berdomisili di Desa Pesangkalan RT 03RW Ill Kecamatan Pagedongan, KabupatenBanjarnegara selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";MelawanNama Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS( PengadilanNegeri Banjarnegara ), pendidikan S1, bertempat tinggaldi Kabupaten Banjarnegara , selanjutnya disebutsebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa

AHMADI MH,namun tidak berhasil;Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isiserta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telahmemberikan jawaban secara tertulis tertanggal 5 September 2015 yang padapokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Bahwa pemberian ijin cerai oleh Pejabat atasan Pemohon/Pemohon tidaksesuai dengan PP Nomor 10 Tahun Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi : Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria maka

ia wajibmenyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anakanaknya dan Ayat (3) yang berbunyi : Apabila dari perkawinan tersebuttidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS Priakepada bekas isterinya adalah setengah dari gajinya kemudianberdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ANGKAHal. 3 dari 38 Hal.

Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3) Pemraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 yang berbunyi :Ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria maka ia wajibmenyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dananakanaknya ;Ayat (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gajiyang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas isterinya ialahsetengah dari gajinya ;Hal. 9 dari 38 Hal. Put. No.1072/Pdt.G/201 5/PA.Ba.B.

Husniah, SH binti Mukhtar pekerjaan PNS, sampai saat inibelum dikaruniai keturunan;hoKUASA TERGUGAT, pekerjaan Wiraswasta;3 Husna binti Mukhtar, pekerjaan lbu Rumah Tangga;4. Jamal Fiza bin Mukhtar, pekerjaan Karyawan BankBPD;5. Khairiah, S.Pd binti Mukhtar, pekerjaan PNS (Guru),sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;6. Fauzah, S.Pd binti Mukhtar, pekerjaan PNS (Guru),sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;7.

Tuti Meutia, S.Pd binti Mukhtar, pekerjaan PNS (Guru),sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;8. (Alm) Z, S.Pd bin Mukhtar, pekerjaan PNS (Guru SMANegeri 13 Kotamadya Banda Aceh, juga sebagai Dosenpada Universitas Serambi Mekah Banda Aceh);Maka dari itu, saya dan saudara kandung Alm.Z (Selaku ahli waris) SangatKeberatan cucu saya diasuh oleh Sdri.

Asli surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 113/KB/2026/2014tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Keuchik SIGLI,selanjutnya diberi kode bukti P.4;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya tersebut, Penggugat telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:1.SAKSI , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS DinasKesehatan Kabupaten Pidie, bertempat tinggal di SIGLI, berdasarkansumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa saksi kenal

SAKSI Il, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS/Jabatan Geuchik, Bertempat tinggal di SIGLI, berdasarkan sumpahnyamemberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena warga satu gampongdengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga denganPenggugat, namun kurang kenal dengan kuasa insidentil Tergugat,hanya pernah melihat sesekali saja;bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari almarhumah E BIN B yangsudah meninggal dunia pada tahun 2012

melalui Majelis hakim;Bahwa untuk membantah dalildalil gugatan Penggugat, Tergugat melaluikuasanya juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:1. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi Fotokopi KTP atas nama Z BIN M,Kartu Keluarga atas nama Z BIN M, Fotokopi Buku Nikah dan FotokopiAkta Kelahiran atas nama H Z, dan telah bermeterai serta telahdinazegellen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya,selanjutnya diberi kode bukti T.1;1 (satu) bundel dokumen yang berisi identitas dan Profil PNS

Tergugattelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1,2, 3, 4 anak;Hal 2 dari36 ha/ Put.Na.276/Pdt.G/2018/PA.Abghun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadipertengkaran disebabkan karena: VT eee Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham lagi;Tergugat suka berjudi;Tergugat sering marahmarah serta memukul Penggugat hanya karenaPenggugat sering menasehati/mengingatkan Tergugat untuk tidakberjudi serta ha/hal sepeleh /ainya;Bahwa setelah Penggugat diangkat menjadi PNS

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Pembahanatas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo. Surat Edaran KepalaBAKN No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi PNS Jo. Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Penambahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPNS.

mengajukangugatan atau permohonan belum memperoleh atau mendapat izinalasan/ pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundangsundangan di atas, maka apabila seorang PNS mengajukangugatan atau permohonan cerai sebelum mendapat izin atasan/pejabat, maka gugatan atau permohonan tersebut menjadi cacatformil.

PNS barulah Penggugat menunjukkan itiked bur umenceraikan Tergugat dengan dalih dan banyak sebagaimana terlihat dalam dalil cerai gugatnya saat ini terlinat itiked buruk Penggugat adalah sebelum cerai gugatPenggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Ambon Klas A,Penggugat telah membuat Pernyataan Surat Cerai dibawah tangantertanggal 21 Juni 2017 anti akan Tergugat buktikan padapersidangan ini.

Apakah Penggugat sewakiu diangkat menjadi PNS pada tahun 2010ditempatkan di Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru ataukah diKecamatan Wailata, Kabupaten Buru ?Apakah Tergugat juga ikut ke tempat tugas Penggugat di Wailata,Kabupaten Buru bersama anakanak mereka ?Apakah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugatsejak tahun 201 O ?

Pdt.I.C.1 PUTUSANNomor 27/Pdt.G/2021/PN AtbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:YOHANES OELEU, lahir di Halikelen A, tanggal 20 April 1982, umur : + 39 tahun, JenisKelamin Lakilaki, Pekerjaan : PNS, Agama: Katolik, Kebangsaan: Indonesia, bertempat tinggal di Halikelen A, RT.004/RW.002, DesaNaekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mana dalammengajukan Gugatan Cerai harus mendapat Rekomendasi dari atasan langsungatau Pejabat yang berwenang sebagaimana peraturan Pemerintah 53 tahun 2010tentang disiplin PNS;2. Bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS maka sudah sepatutnyasebelum sampai pada mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Atambuadiwajibkan untuk melalui proses pembinaan di tingkat instansi Penggugat;3.

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai PNS yang secara sadar tidakmelaksanakan tahapan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah no.53 tahun2010 tentang disiplin PNS, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat diTOLAK untuk seluruhnya;Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN ATbDALAM POKOK PERKARA1.

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai PNS yang secara sadar tidakmelaksanakan tahapan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah no.53 tahun2010 tentang disiplin PNS, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat diTOLAK untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan:Bahwa penggugat menolak semua dalil eksepsi tergugat tersebut dengan alasanhukum :1.

Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipildalam Lingkungan Dinas Kesehatan Dati II Maluku Tengah dengan SuratKeputusan Nomor: 4055/KANWIL/TU1/PNS/89 tanggal 15 November1989;Hm. 6 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.3.

tidak dengan hormatapabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 diatas PNS

) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur,Hm. 14 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.menjadi hilang dan Penggugat sudah pasti dirugikan dengan adanyasurat keputusan a quo, artinya status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timurmenjadi hilang, hakhak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)untuk memperoleh jabatan struktural, fungsional maupun promosi jabatanbaru dan lainya, guna menghidupi Penggugat dan keluarga

Kep., NIP: 19660508198803 1 014, tanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuaidengan aslinya);Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSeram Bagian Timur, Nomor: 182.1/429/2019, PerihalHIm. 23 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.Usulan Pemberhentian PNS Pelaku Tipikor di Kab.

yang diberhentikan tidak dengan hormatada sekitar 17 (tujuh belas) orang;bahwa setahu Saksi PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat tidakpernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya;bahwa dari pemeriksaan sampai dengan Saksi selesai menjalani hukumanpidana, Saksi tetap tercatat sebagai PNS;bahwa Saksi tidak tahu apakah selama proses pemeriksaan Penggugatsampai dengan selasai menjalani hukuman pidana, Penggugat masih menerima gaji atau tidak;bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Surat Keputusan

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Lamser Lumbangaol;Tempat lahir : Tiga Lingga;Umur / tanggal lahir : 50 tahun/ 14 Agustus 1962;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Suka Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul,Kabupaten Dairi;Dusun Tampung Kite, Desa Batu Gunung,Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : PNS

Tambahan PenghasilanGuru PNS Daerah yangbelum mendapat TunjanganProfesi untuk KecamatanGunung SitemberRp170.400.000,00 b. Tambahan Penghasilan Rp128.328.750,00Berdasarkan Beban Kerjauntuk Kecamatan GunungSitember c.

Tambahan PenghasilanGuru PNS Daerah yangbelum mendapat TunjanganProfesi untuk KecamatanGunung SitemberRp170.400.000,00 b. Tambahan Penghasilan Rp128.328.750,00Berdasarkan Beban Kerjauntuk Kecamatan GunungSitember c. Belanja Langsung (DanaRutin Operasional UPT.Bina Pendidikan Dasar danSekolah) untuk KecamatanGunung SitemberRp176.040.000,00 Rp474.768.759,00JUMLAH Hal. 19 dari 56 hal. Put.

Tambahan PenghasilanGuru PNS Daerah yangbelum mendapat TunjanganProfesi untuk KecamatanGunung SitemberRp170.400.000,00 b. Tambahan Penghasilan Rp128.328.750,00Berdasarkan Beban Kerjauntuk Kecamatan GunungSitember C.

Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitemberkepada 9 (sembilan) Kepala Sekolah SD Negeri se KecamatanGunung Sitember TA. 2010.a7 1 (satu) rangkap Daftar penerimaan tambahan penghasilanbagi guru PNS daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesiKabupaten Dairi TA. 2010 untuk semester II (Bulan Juli s/dDesember 2010) se Kecamatan Gunung Sitember KabupatenDairi yang belum ditanda tangani para guruguru tanggal 31Desember 2010.58 1 (satu) rangkap Daftar penerimaan tambahanpenghasilan berdasarkan beban kerja

tiga orang anak yang bernamaPUFIMA CASTRO, MINDA FITRI HASANAH dan AZRA JUNIOR FAJRIANI ;Bahwa kami para pemohon telah memelihara dan merawat seorang anak perempuanbernama MUTIARA MAYCAESARIA sejak dari lahir ;Bahwa demi masa depan pendidikan anak tersebut, orangtua dari MUTIARAMAYCAESARIA telah merelakan anak tersebut untuk kami asuh sebagai anak angkatkami sebagaimana termuat dalam surat pernyataan penyerahan anak tertanggal 02April 2013, dengan pertimbangan bahwa istri pemohon adalah seorang PNS

Pin Halaman 2 dari 1410.11.12.13.14.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil atas nama MUTIARAMAYCAESARIA ;Surat Pernyataan Penyerahan anak yang diketahui oleh Wali Nagari Koto TaratakKecamatan Sutera ;Petikan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 823.3/875/BKDPS/2011, tentangPenetapan Peningkatan Pendidikan dari JASMANI, S.Pd.SD selaku PNS ;Surat Pernyataan dart MINDA FITRI HASANAH, anak perempuan pemohon ;Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ZULFIKAR ;Foto copy Kartu Tanda Penduduk

Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas namaJASMANANI, S.Pd.SD tertanggal 22 Maret 2013, diberi tanda P.13 ;Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/SuratSurat BerhargaNomor : STPLKB/14/1/2013/SekStr atas nama YENI YUNANINGSIH yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sutera tertanggal 20 Januari 2013, sesuaidengan aslinya yang diberi tanda P14;Asli Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2013 diberi tanda P.15 ;Foto copy Daftar Pembayaran Ganji Induk PNS

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan,tertanggal 27 Juni 2012, sebagai orang tua kandung dari mereka telah menyerahkansepenuhnya anak tersebut kepada para pemohon dengan alasan karena keadaanekonomi sebagai karyawan honorer kurang mampu membiayai penghidupanpendidikan yang layak bagi anak tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahkananak tertanggal 02 April 2013, (bukti P9, P.10 dan P4) ; Bahwa benar para pemohon bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS

) dengan gajidan penghasilan yang cukup setiap bulan dan merasa sanggup dan cukup untukmembiayai dan mendidik anak tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir SelatanNomor : 823.3/875/BKDPS/2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Pesisir Selatantertanggal 23 Agustus 2011, Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran TunjangKeluarga atas nama JASMANI, S.Pd.SD tertanggal 22 Maret 2013 dan DaftarPembayaran Ganji Induk PNS/SPNS SD Negeri No. 19 Koto Teratak atas namaJASMANI, A.Ma.PD dan ASRUL (bukti P5, P.13

PUTUSANNomor : 0415/Pdt.G/2018/PA.Rgtx2 sd yor J all oun,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :XXXXXXXXXKXXXXXXX, UMur 6O tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,Pekerjaan Pensiun PNS, Bertempat kediaman JI WHangtuahXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaiPemohon;Melawan:XXXXXXXKXXKXXXXXKXX

berikut: Pemohon tidak sanggup membayar nafkah madhiahkarena Pemohon telah memberikan kepada Termohon uangsejumlah Rp. 47.000.000, (empat puluh tujuh juta rupiah) yangmerupakan hasil penjualan rumah di Pekanbaru;Terhadap Nafkah iddah, Pemohon hanya sangupmembayar sejumlah Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus riburupiah);Halaman5Sdari 18Hal Put No. 0415/Pdt.G/2018/PA.Rgt Terhadap Nafkah Mutah, Pemohon menyetujui dansanggup memberikan seperangkat alat sholat;Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS padaBadan Pertanahan Nasional, namun saksi tidak mengetahui gajipensiunan dan penghasilan Pemohon; Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernahmendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;. KXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpahsecara agama Islam, sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karenasaksi adalah teman Pemohon.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS padaBadan Pertanahan Nasional, namun saksi tidak mengetahui gajipensiunan dan penghasilan Pemohon; Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernahmendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut di atas PemohondanTermohon membenarkan dan tidak keberatan.Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan buktibuktiuntuk memperkuat dalildalil bantahannya.Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang pada pokoknyatetap

(ruju) isterinya sehingga sangat wajar, logisdan sesuai dengan rasa keadilan apabila seorang suami yang mentalakisterinya dibebani kewajiban membayar nafkah iddah sesuai dengankemampuan;Halaman14dari 18Hal Put No. 0415/Pdt.G/2018/PA.RgtMenimbang, bahwa oleh karena kewajiban membayar uang iddah mestimemperhatikan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Olehkarena itu berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang diakui olehTergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan PNS

PENETAPANNomor : 05/Pdt.P/20 10/PA.GstBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gunungsitoli yang mengadiliperkara Perdata permohonan Pengangkatan anak padatingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaiberikut dalam perkaraPemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS(Guru SDN.

Pemohon, hal tersebut ataspersetujuannya dengan istrinya, serta hasilmusyawarah keluarga pada bulan Januari 2010;Bahwa alasan untuk menyerahkan anak tersebutdiangkat Pemohon adalah untuk terjaminnya semuakebutuhan anak tersebut memelihara, mengasuh,mendidik dan penghidupan yang layak, sedangkan iadan istrinya tidak sanggup membiayainya karenatidak mempunyai pekerjaan tetap sedangkan istrinyamasih kuliah ;Bahwa Pemohon dianggap mampu memelihara dan mengasuhanak tersebut, karena disamping sebagai PNS

hubungannasab dengan ibu kandung anak tersebut yaitu sebagaiibu kandung, sedangkan anak yang akan diangkatPemohon adalah cucu saksi;Bahwa saksi menerangkan orangtua kandung anak ituHalaman 9 dari 23 Halamam Penetapan Nomor :5/Pdt.P/2010/PA Gst.II.10telah menyerahkan kepada Pemohon tanggal 5 Januari2010 setelah musyawarah keluarga dengan pihakkeluarga baik pihak istri maupun pihak suami;Bahwa saksi menerangkan, Pemohon mampu membiayaikebutuhan serta memelihara anak angkatnya karenaPemohon adalah PNS

istrinya Ibu Kandung (anak asuh) ;Bahwa orang tua asal telah menyerahkan anak kandungnyatanggal 5 Januari 2010 untuk diangkat olehPemohon karena merasa tidak $mampu' mengasuh~ danmemelihara anak sebab tidak mempunyai pekerjaantetap sedangkan ibunya masih kuliah , sehinggaHalaman 15 dari 23 Halamam Penetapan Nomor :5/Pdt.P/2010/PA Gst.16diyakini akan menjamin masa depan anaknya yang lebihbaik;Bahwa Pemohon mampu mengasuh dan ~memelihara sertamembiaya i keperluan hidup anak, karena Pemohonseorang PNS

Telah membuat pernyataan tertulis pengangkatan anakadalah demikepentingan anak;Menimbang, bahwa dilihat dari kemampuan Pemohonuntuk membiayai dan mendidik Anak Asuh, diyakini Pemohonmampu karena selain sebagai PNS, juga mempunyai sumberpenghasilan lain dari usaha menjahit pakaian, sementaraorang yang menjadi tanggungan Pemohon tidak ada, olehkarena itu Majelis Hakim memandang Pemohon telah cukupsyarat untuk menjadi orangtua angkat dan permohonanyapatut diterima;Menimbang, bahwa orangtua asal anak

= pemeriksaansebagaimana dimaksud ayat (3) pegawaiyang bersangkutan tidak hadir juga makapejabat yang berwenang menghukummenjatuhkan hukuman disiplin berdasarkanalat bukti dan keterangan yang ada tanpamelakukan pemeriksaan ;Sebelum pegawai/PNS dijatuhkan hukuman disiplin setiapatasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulupegawai/PNS yang diduga melakukan pelanggarandisiplin ;Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukansecara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentukberita acara pemeriksaan

;Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkanhukuman~ disiplin kepada pegawai/PNS tersebutmerupakan kewenangan:a Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasanlangsung tersebut wajib menjatuhkan hukumandisiplin ;b Pejabat yang lebih tinggi maka atasan Iangsungtersebut wajib melaporkan secara hierarki disertaiberita acara pemeriksaan ;Tahapan pemeriksaan bagi pegawai yang diduga melanggar sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tidak dilakukan

;44e Bahwa sampai saat ini status pegawai PDAM samasekarang dengan PNS hanya secara penggajian yangberbeda ; Bahwa benar pegawai PDAM masih status PNS kalaumelihat UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 ;Bahwa di point 2 (dua) bukti T.27 ditegaskanmelakukan pendataan, Inventarisasi PNS danmelakukan pilihan, jadi berdasarkan suratsurat tersebutstatus Pegawai PDAM secara Filosofi tidak bolehkarena banyak pejabat pimpinan yang medapat gajirangkap untuk menghindari harus pilih salah satunyadan jangan sampai

mendapat gaji double dan surat tadimenekan adanya gaji double;Bahwa selain pegawai perusahaan juga PNS, pegawaiPDAM yang PNS maupun sebagai perusahaankedudukan terpisah sendiri terhadap peraturan yang adadi PDAM karena peraturan masuk permendagri Nomor2 Tahun 2007 berbeda karena ada juklak dan juknisnyaUndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, ada juknisnyauntuk PNS dan untuk jukinsnya perusahaan daerah adatersendiri oleh permendagri kalau digabung tidak bisatapi turunannya sama, direksi membuat masihberdasarkan

UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 ;e Bahwa sampai saat ini status pegawai PDAM samasekarang dengan PNS, hanya secara penggajian yangberbeda ; e Bahwa terkait dengan status pegawai PDAM,berdasarkan Diktum UndangUndang Nomor 43 Tahun1999 di samakan dengan PNS ;e Bahwa sampai saat ini status pegawa PDAM samasekarang dengan PNS hanya secara penggajian yangberbeda Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya,Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meteraisecukupnya dan