Mei Riana Sari berupa :

1. BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Induk Kependudukan 3374 0871 0580 0002, dengan nomor KPJ 23050530502 atas nama MEI RIANA SARI.
2. Tabungan Tiara 7 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Restu Artha Makmur dengan nomor rekening 100241000018657 atas nama MEI RIANA SARI.
3. Tabungan Tiara 7 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Restu Artha Makmur dengan nomor rekening 100241000019926 atas nama MEI RIANA SARI.
4. Tabungan Tiara 7 pada PT.

Marjoko 1 (satu) buah Kartu BPJS an. Samiyem 1 (satu) buah Kartu Jamsostek an.

KosmetikaTanpa Izin Edar dapat dilihat melalui Label dari kosmetika tersebut, padalabel tidak tercantum Nomor Izin Edar untuk kosmetika yaitu POM NA atauPOM NX kemudian 11 digit angka; Bahwa Kosmetika yang mengandung bahan berbahaya akanmenimbulkan suatu penyakit maka akan menjadi beban bagi pemerintahdalam hal pembiayaan kesehatan yang mana dalam hal ini hampirmasyarakat Indonesia menjadi peserta asuransi Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS).

Kosmetika yang mengandung bahanberbahaya akan menimbulkan suatu penyakit maka akan menjadi bebanbagi pemerintah dalam hal pembiayaan kesehatan yang mana dalam halini hampir seluruh masyarakat Indonesia menjadi peserta asuransi BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

SULTRA ABAKA KENDARItertangga Kendari, 16 Desember 2016.6. 1 (Satu) lembar PENDAFTARAN BADAN USAHA / ASOSIASIyang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tertanggal, 22,2 2017.7. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SULTRAABAKA NOMOR: 003 / SA/ SK / SIDRAP / 10 / 12015 TENTANGSURAT KUASA DITETAPKAN DI: Kendari, 09 Oktober 2018.8. 1 (satu) berkas KERJASAMA PENGELOLAAN TAMBANGNomor: 025 / PT. HDP / V / 2019 Antara PT. HASTA DUTAPRADANA Dan PT.

SULTRA ABAKA KENDARItertangga Kendari, 16 Desember 2016.6. 1 (satu) lembar PENDAFTARAN BADAN USAHA / ASOSIASIyang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tertanggal, 22,2 2017.7. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SULTRAABAKA NOMOR: 003 / SA/ SK / SIDRAP / 10 / 12015 TENTANGSURAT KUASA DITETAPKAN DI: Kendari, 09 Oktober 2018.8. 1 (satu) berkas KERJASAMA PENGELOLAAN TAMBANGNomor: 025 / PT. HDP / V / 2019 Antara PT. HASTA DUTAPRADANA Dan PT.

., setiap berobat di rumah sakitbiayanya ditanggung BPJS, namun bila berobat di Dokter Praktek3. ur 40 tahun, yang memberikanketerangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :MiBahwa saksi mengenal Eka Ayu dan Nurwaliyah Dwi Arhama (ParaPenggugat) dan Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat);MiBahwa saksi mengenal almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H.,karena semasa hidupnya;MiBahwa H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.

,M.H., berobat di rumah sakitditanggung oleh BPJS, namun jika berobat di dokter praktek makabiayanya ditanggung sendiri;MiBahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, sumber dana pembangunanrumah tersebut juga dari hasil penjualan tanah Tergugat di Cempalagi,Hal. 39 dari 82 Putusan Nomor874/Pdt.G/2020/PA Skgpenjualan lods di pasar Sempange, serta ada los yang disewakan dipasar Tempe dan emas seberat 150 gram;MiBahwa berdasarkan informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.

,M.H., berobat dirumah sakit ditanggung BPJS,namun jika berobat di Dokter praktek maka biayanya ditanggung sendiri;Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentangobjek sengketa dalam perkara ini, maka majelis Hakim telah melakukanPemeriksaan Setempat (descente);Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat terhadap perkaraa quo, Majelis Hakim telah memperhatikan secara seksama Pasal 180 R.Bg jo.Pasal 211214 Rv. jo.

UDIN MAU yang tidak termasuk dalam pemotongan biayadari kartu Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana yang didalilkanoleh Para Penggugat bahwa Para penggugat mengalami kekeliruandalam mendudukan biaya pengobatan almarhum UDIN MAU yanghanya didalilakn bahwa biaya pengobatan almarhum udin mau hanyabersumber dari kertu Jaminan Kesehatan Nasional namun biayalainlain seperti seluruh obat obat dan biaya control dokter, setiap bulanmasuk rumah sakit karena sesak napas dan semua itu tidak ditanggungoleh BPJS

tiketkeberangkatan beberapa kali untuk diantarnya Almarhum berobat keAmbon dan Ke Jakarta kerana tidak mungkin Almarhum ke Jakartamenggunakan Trasportasi Pesawat kemudian dibayar menggunakan BPJSkesehatan, dan adalah hal yang keliru dan tidak berdasar, selanjutnya tidakmungkin pembelian obatobat untuk almarhum konsumsi dan biaya controlDokter, setiap bulan masuk biaya rumah sakit karena Almarhum UDIN MAUsesak napas dan semua itu tidak mungkin ditanggung oleh BPJSKesehatan karena bukan tupoksi dari BPJS

tersebut sudah terjual kepada oranglain semasa hidup almarhum UDIN MAU, dan diketahui oleh AlmarhumUDIN MAU dan obyek tersebut sudah beralih hak milik pada orang lain,mengenai penjualan terhadap obyek yang dimaksud diketahui olehalmarhum UDIN MAU, untuk digunakan membiayai pengobatan almarhumUDIN MAU, termasuk tiket keberangkatan beberapa kali untuk diantarnyaAlmarhum berobat ke Ambon dan Ke Jakarta kerana tidak mungkinAlmarhum ke Jakarta menggunakan Trasportasi Pesawat kemudian dibayarmenggunakan BPJS

Setelah itu padatanggal 23 April tergugat dan almarhum berangkat ke Jakarta untukmelakukan operasi CAPD (cuci darah mandiri) dengan booking ID114245169, Sehingga tidak mungkin semua yang didalilkan tersebut diatas, menggunakan BPJS Kesehatan;Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pertegas kembali bahwa sudahbenar obyek tersebut sudah dijual kepada orang lain semasa hidupalmarhum UDIN MAU, yang penjualan dimaksud diketahui oleh almarhumUDIN MAU, untuk biaya pengobatan almarhum UDIN MAU, yang saat

Kesehatan dan bukti (P.11) berupa SuratIdentitas Pasien Rawat Inap atas nama Udin Mau, isi bukti menerangkan jikaalmarhum Udin Mau selama melakukan pengobatan dan rawat inapmenggunakan BPJS Kesehatan, ketiganya merupakan surat biasa yang dinilaisebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa terkait saksisaksi yang diajukan telah memberikanketerangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan ini yangpada pokoknya tidak ada saksi yang mengetahui secara pasti status ObjekSengketa apakah sudah dijual

Surat Lamaran atas nama ENJANG SUPRIATNA Kerja tanggal 15 Januari2018 ( Bukti T 4B);Halaman 31 dari 51 Putusan 229/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25:Surat Lamaran atas nama RUSMAN BIN UHA Kerja tanggal 15 Januari2018 ( Bukti T 4C);Surat Daftar Rekapitulasi Pembayaran Klaim BPJS Ketenagakerjaan (Bukti T 5);Surat Perintah Kerja N5/SPK 0/17.68.41480HJ/PRSE Atas nama RAMDNHIDAYAT Tanggal 26 Nopember 2017 ( Bukti T 6A).Foto kopi Surat Permohonan Berita Acar Upah SPK Bagian

Para Penggugat atas nama Asrul Hidayat WawanSupriatna, Dede Safei, lwan Gunawan dan Ikin Sodikin adalah bekerjaberdasarkan SPK dimana tidak ada perjanjian kerja atau kontrak denganperusahaan dan tidak mendapatkan THR serta tidak diikutsertakan sebagaipeserta BPJS.

No. 938/Padt.G/2016/PA.BksIndonesia, yang telah bermaterai dan dinazegelen serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.6;Fotokopi Jaminan Perawatan dan Pengobatan atas nama Xxxx Hilmi Xxxxtertanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia,yang telah bermaterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesualdengan aslinya, diberi kode T.7;Fotokopi Kartu BPJS atas nama Penggugat, Tergugat, Xxxxdan XxxxHilmi Xxxx tertanggal 24 Mei 2014, yang telah bermaterai dandinazegelen

Tergugat Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, dan T.3, T.4, T.5terbukti selama berumah tangga Penggugat Konvensi dan TergugatKonvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxxx Hilmi Xxxx danXXXXXXXXMenimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, T.7, T.8, T.9.a, dan T.9.b,terbukti Penggugat Konvensi dan anakanak dari Penggugat Konvensi danTergugat Konvensi telah memiliki jaminan perawatan, kesehatan danasuransi keluarga dari BRI, BPJS

Menerangkan bahwaPenggugat bekerja di Perusahaan Tergugat sejak 16 Juni1995 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 dan Surattersebut sebagai kelengkapan untuk pengurusan penarikanJaminan Ketenagakerjaan (BPJS);10. Bukti P10 : Surat No : 030/DSH/III/2018 Perihal Permohonan Mediasitertanggal 7 Maret 2018. Menerangkan bahwa Penggugattelah mengirimkan surat kepada Kepala Disnakertrans KotaAdministrasi Jakarta Barat untuk melakukan musyawarahatas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;11.

Bukti P11 : Printout BPJS Ketenagakerjaan atas nama Penggugat.Menerangkan bahwa jumlah saldo terakhir BPJSKetenagakerjaan Penggugat selama bekerja di PerusahaanTergugat sampai bulan Januari 2018;12. Bukti P12 : Buku tabungan Penggugat di Bank BCA dengan NomorRekening 1981356051 atas nama Penggugat.

tentang Sosial, Perempuan dan Anak, Keagamaan danPenanggungan Bencana, sedangan di Komisi VIII tidak ada hubungannyaatau tidak ada membidangi pembagian PI BLOK Sebuku, karena tidakpernah dibahas di Komisi VIII;Bahwa sekarang Saksi aktif di Komisi IX dimana ruang lingkup tugas dibidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan memiliki MitraKerja dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan,BKKBN, Badan POM, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indoneis), BPJS

Sedangkan tugas di Komisi yang Saksi jalankan tidak adahubungannya di bidang Blok sebuku sampai pembagian PI Blok sebuku danaspirasi yang Saksi perjuangkan hanya mencangkup di Komisi IX yangmembidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan memiliki MitraKerja dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan,BKKBN, Badan POM, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indoneis), BPJS Kesehatan, BPJSKetenagakerjaan;Bahwa dalam berorasi menyampaikan aspirasi rakyat

GUGATAN PENGGUGAT ERRORIN PERSONA.Bahwa dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat telahmenunjukan keberadaan Bupati Tabanan beralamat atau berkedudukan diJalan Pahlawan No. 1 Tabanan atau apabila diperjelas alamatnya adalah JalanPahlawan No. 1 Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,ternyata gugatan Penggugat menggunakan alamat yang ditujukan pada alamatsalah dan bukan alamat dari Bupati Tabanan, namun menunjukan alamat yangmerupakan instansi Pemerintah lain yaitu Kantor BPJS Kesehatan

CabangTabanan yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Delod Peken, KecamatanTabanan, Kabupaten Tabanan, sehingga penggugat telah mengajukan alamatgugatan bukan ditujukan kepada Bupati Tabanan tetapi sangat jelas ditujukankepada alamat Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tabanan, sedangkan alamatsebenarnya Bupati Tabanan adalah berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 19Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tentunya menjadikangugatan Penggugat dibuat atas dasar Error in Persona (kekeliruan mengenaiorang

Penilaian initerlalu subyektif.b) Proses kelahiran anak pertama dibiayai uang tabungan bersama (sayadan istri)c) Proses kelahiran anak kedua menggunakan fasilitas BPJS kesehatanbadan usaha dari saya yang mengcover semua anggota keluarga di RSIHlm. 12 dari 51 Him. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.SIwsingkil, dan kekurangan pembayarannya dicover menggunakan honormengajar di SMK.8.

Tetapi BPJS hanyamenutup! sebagian biaya saja. Sisa yang harus di bayar adalah sekitarHIm. 29 dari 51 Him. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.SIwRp. 1.200.000, untuk membayar nya saya sudah mempersiapkan uangyang kembali saya pinjam dari koperasi untuk pegangan. Tetapi karenaternyata dia tidak bawa uang maka akhirnya menggunakan uangpinjaman tersebut dengan perjanjian akan langsung dia ganti. Danakhirnya diganti Rp. 900.000, dari honornya mengajar komputer privatseorang temannya.

Dunia Fasta Indoniaga Nomor SK Pengesahan : AHU- 12653.40.10.2014 tanggal 11 Juni 2014;

Aris Setiawan Djodi;

dengan surat ukur No. 01233/Ujungbatu Timur/2018 tanggal 20 Juli 2018;

BPJS Kesehatan (KIS) sebesar Rp. 110.000, (Sseratus sepuluh riburupiah) yang dibayarkan untuk 4 orang, Tergugat, Penggugat dananakanak yaitu: Aji, perempuan, umur 11 tahun sekarang ikut orang tua Tergugatdi Banjarmasin. Adz, lakilaki, umur 5 tahun dan sekarang ikut dengan Penggugat. Biaya anak di Banjarmasin sebesar Rp. 400.000, (empat ratus riburupiah).

Benar Tergugat pernah datang / dipanggilan ke Balai DesaKirig; Benar Penggugat pernah datang ke rumah Tergugatsebelum menikah jika hari libur, dan disana Penggugat pingsandan diantar pulang; Benar Penggugat sakitsakitan, tapi yang mengobatkanPenggugat bukan Tergugat, yang mengobatkan adalahpabrik/BPJS dan tidak benar Penggugat menginjakinjakkelamin Tergugat sampai Tergugat sakit herniab. Tidak benar Penggugat berkata porno;Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA Kds.Page 10 of 30CG.

Pasar Besole masih ramai danpenerangan agak remangremang;Bahwa setahu terdakwa III tidak ada katakata yang menyinggung perasaanRangga dan temantemannya;Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut dari pihak keluarga terdakwaI,terdakwa II Aan dan terdakwa I Bondan ada yang mewakili datang kerumah ke Rangga dan Fahmi untuk minta maaf dan memberikan bantuanpengobatan Rangga tetapi keluarga Rangga tidak mau menerima karenaRangga tidak opname hanya obat jalan dan biayanya juga tidak mahal karenamemakai BPJS

Fotokopi Kartu Indonesia Sehat (BPJS Kesehatan atas nama Buyung Sdengan nomor 0002065318817, telah bermeterai cukup sesuai denganaslinya diberi tanda P4;. Fotokopi Surat keterangan sakit dari RSUD Dr M. Zein Kabupaten PesisirSelatan tanggal 2 Juli 2019, telah bermeterai cukup Ssesuai dengan aslinyadiberi tanda P5;. Fotokopi Hasil Surat pemeriksaan Rontgen dari RSUD Dr M. ZeinKabupaten Pesisir Selatan tanggal 25 Juni 2019, telah bermeterai cukupsesuai dengan aslinya diberi tanda P6;.

P18;Foto kaki RISALASIH yang bolong akibat diserang penyakit silulitis menurutmedis, Selanjutnya iberi tANda 2.00... ceecccecceeeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeees P19;Foto Kunjungan Kepala Cabang BPJS~ Ketenagakerjaan KotaTanjungpinang ke kediaman bapak RISALASIH yang kondisi lagi sakit,selanjutnya diberi tandaeee acne cents eee eae seen eee nd sean essen es aaeeesa esse ee eeaaaeesaeeeeeneeaeeeeseeesenessneeeseesee P20;Foto copy Bukti Kwitansi Pembayaran CV. SAC kepada PT.