Bukti P.4 berupa fotocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya Suratpermohonan peralihan hak atas tanah tersebut dalam bukti P.3, yangditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Gresik UP. KepalaKantor Agraria Gresik tertanggal 1661981;3. Bukti P.15 berupa fotocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya SuratKeterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/82/437.106.20/2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Metatu tanggal 28112016;4.

DesaMetatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, bukti P.4 menunjukkan adanyapermohonan peralihan hak yang diajukan oleh Tarwi P. Endang atas tanahyang telah dibeli dari Waini sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli (buktiP.3), maka asli Akta Jual Beli tersebut dilampirkan dalam permohonan danmenjadi dokumen resmi di Kantor Agraria sebagaimana ketentuan Pasal 24Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, olehHal. 10 dari 20 hal. Put.

Endang diajukan permohonan peralihan hak ke KantorAgraria Kabupaten Gresik dengan suratnya tertanggal 16 Juni 1981, dan sesuaiketerangan Kepala Desa Metatu (bukti P.15) bahwa tanah tersebut belumpernah dialinkan kepada yang lain;Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannyamengajukan bukti T.3 berupa fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 498 DesaMetatu atas nama Edy Mustofah yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Gresik tanggal 20 Nopember 2000, meskipun tidak dicocokkandengan

Kemudian padatahun 1972 almarhum Nyak Mubin membuat surat peralihan kepemilikantanah terperkara kepada penggugat, yang dibuat dan ditandatangani olehKeuchik Ismail, Keuchik Gampong Pie dan Imeum Mukim Di Azis, ImeumMukim Meuraxa;Bahwa tanah terperkara dikuasai oleh Hayatun,iou dari Tergegat Il s/d IV,sejak tahun 1991, dengan mendirikan/membangun sebuah rumah di atastanah perkara;Penggugat pernah menkomplain ketika Hayatun membuat sertifikat atastanah terperkara pada tahun 1994 melalui PPAT, maka

Nomor 183 PK/Pdt./2016sebelum tsunami hingga saat terjadi jual beli antara Termohon PKdengan Irwansyah (pembeli);Bahwa bukti PPK1 ini telah membuktikan bahwa Termohon PK padadasarnya sudah mengakui dan membenarkan tanah yang disengketakanadalah tanah Hayatun Nufus, bukan tanah Termohon PK yangbersumber dari peralihan hak dari Nyak Mubin.

Nomor 183 PK/Pdt./2016sengketa adalah perkarangan tanah alm H.M.Hasan, bukan tanahTermohon PK yang diperoleh dari peralihan hak dari Nyak Mubin;Bahwa setelah H.M. Hasan meninggal dunia tanah tersebut beralihkepada Hayatun Nufus, Haswani dan Hazlina, dan setelah HayatunNufus meninggal dunia tanah tersebut beralin kepada ahli warisnya yaituSdr.M.Muslim, Sdr.Mukhrizal dan Sdr. Zul Fahmi (Para Pemohon Pk);.

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I,II, III, V dan Tergugat VI , berupa jual beli atau peralihan hak lainnya dan penguasaan atas ketiga bidang tanah sengketa adalah perbuatan melawan hak dan hukum yang merugikan Para Penggugat;---------------------------------------------------------------5.

Menyatakan hukum bahwa perbuatan jual beli atau peralihan hak lainnya atas ketiga biadang tanah sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III serta antara Tergugat III dengan Tergugat V dan Tergugat VI atau kepada siapa saja yang mungkin tidak diketahui oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum;---------------------6.

bidang tanah sengketa kepadatergugat Ill dan selanjutnya tergugat III memberikaan ijin penguasaankepada Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI atas keempat bidangtanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangatMerugikanmerugikan para Penggugat sebab keempat bidang tanah sengketabukanlah milik dari Tergugat dan Tergugat Il melainkan adalah hakwaris yang sah dari para Penggugat:Bahwa oleh karena keempat bidang tanah sengketa bukanlah hakmilik sah dari Tergugat dan Tergugat Il,maka segala peralihan

hakdari Tergugat dan tergugat Il kepada Tergugat Ill dan selanjutnyatergugat III memberikan ijin kepada Tergugat IV s/d tergugat VI untukmenguasai keempat bidang tanah sengketa atau peralihan hak daripihak lain yang bukan dari para penggugat kepada siapa saja yangtidak diketahui oleh para penggugat harus dinyatakan tidak sah dandibatalkan demi NUKUM; enenonnnannennenenanans12.Bahwa selain itu secara yuridis,Tergugat s/d tergugat VI yangmenguasai tanah sengketa secara melawan hak baik berupa pendirianbangunan

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat berupa jualbeliatau peralihan hak lainnya dan penguasaan atas keempat bidangtanah sengketa adalah perbuatan melawan hak dan hukum yangmerugikan ParaPSINIQUUG Al jesse esse aise er eens eset seme nee5.

melakukan peralihanhak atas tanah dan rumah milik Penggugat tersebut baik jual beli, hibah, pembagianbersama, wasiat, pembayaran hutangpiutang atau pun cara apa pun juga adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan merupakan perbuatanmelawan hukum;Bahwa untuk mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan rumah type 82Blok C.I.3 Madania Residence I yang terletak di Desa Genteng Wetan, KecamatanGenteng, Kabupaten Banyuwangi tersebut, Tergugat dihukum untukmenyelenggarakan proses peralihan

menurut hukum tindakan dan perbuatan Tergugat dan / atau siapa pun jugayang dilakukan setelah terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanahyang di atasnya berdiri rumah type 82 Blok C.I.3 Madania Residence I yang terletakdi Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan terhadap segala bentuk suratsurat, sertifikatsertifikat, aktaakta dan / atau suratsurat lainnya yang ada maupun akan timbul yangdilakukannya dengan cara peralihan

menurut hukum tindakan dan perbuatan Tergugat dan / atau siapa punjuga yang dilakukan setelah terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Tergugatatas tanah yang di atasnya berdiri rumah type 82 Blok C.I.3 Madania Residence Iyang terletak di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangiadalah merupakan perbuatan melawan hukum dan terhadap segala bentuk suratsurat,sertifikatsertifikat, aktaakta dan / atau suratsurat lainnya yang ada maupun akantimbul yang dilakukannya dengan cara peralihan

hak yang sudah didaftar,penerima hak atas1213tanah yang bersangkutan sebagai warisan wajib menyerahkan sertifikat yangbersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai Pemegang Haknyadan surat tanda bukti ahliMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 111 ayat (1) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah mengatur pula tentang permohonan pendaftaran peralihan

Surat Kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonanpendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yangbersangkutan ;e.

SuratKeterangan Pembagian Pewarisan (bukti T 4, T 5 dan T 6) sedangkan faktahukumnya Hamri (Penggugat) masih hidup hingga saat ini (bukti P 1, P 2) adalahmerupakan suatu bentuk penyelundupan hukum dan mengandung suatu unsur bedrog(tipu muslihat) yang tidak dibenarkan dalam proses terbitnya suatu Keputusan TataUsaha Negara, dikarenakan alasan hukum suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidakboleh mengandung cacat kehendak (willsgebreken); 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa peralihan

Sawilah, berasal dari C No. 2447 Persil No. 5710.Klass D.I, dan yang sampai sekarang belum dibuat Akta Peralihan Haknya,dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Saluran air/Jalan Desa Dukuh Jati; Sebelah Timur : Tanah milik Bulkin; Sebelah Selatan : Tanah milik Satori; Sebelah Barat : Tanah milik Tamjid;D. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Kedung Desa Dukuh Jati,Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, yang telah menjadi hak milikNy. Hj. Sukinah binti H.

Sawilah bukti persil No. 57 kelas D1 dengan No. 2447 yang belum adaakta peralihan hak. Dalam jawaban para Tergugat pada kesimpulan dan dalam memoribanding dijelaskan tanah tersebut masih atas nama almarhum H.Sawilah tidak benardijual oleh Kadira bin H. Sawilah kepada Hj. Sukinah.

Sawilah, berasal dari C No. 2447 Persil No. 57Klass D.I, dan yang sampai sekarang tidak ada bukti Akta Peralihan Haknya, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Saluran air/Jalan Desa Dukuh Jati; Sebelah Timur : Tanah milik Bulkin; Sebelah Selatan =: Tanah milik Satori; Sebelah Barat : Tanah milik Tamjid;4.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Kedung Desa Dukuh Jati,Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, yang diakui Ny. Hj.Sukinah binti H.

SuratPernyataan Penyerahan Tanah tertanggal yang sama dengan pembuatan suratkuasa yakni tertanggal 7 Nopember 2016 (vide bukti P VII1 dan 2) sehinggadasar penyerahan tanah tersebut tidak ada dijelaskan untuk surat jual beli atauhibah atau untuk yang lain sehingga jika dihubungkan antara bukti P VII 1 dan2 karena dibuat pada waktu yang bersamaan maka majelis menilai bahwa buktiP Vil 1 tersebut dibuat adalah untuk kepentingan pemberian kuasa sesuaidengan bukti P VII 2 tersebut dan bukan merupakan peralihan

hak atastanahnya.Menimbang bahwa jika Pembanding semula Penggugat mendalilkanbahwa hak atas tanah sudah beralih kepadanya maka sesuai dengan pasal 37ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 maka peralihan tersebut yang sedemikianadalah tidak sah karena tidak dibuat oleh serta dihadapan PPAT, demikian jugabila ditinjau dari segi Hukum Adat yang harus dibuat secara terang yaknidisaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Kades/Luran dan Camatsetempat dan tunai yakni ada dilakukan pembayaran yang ternyata bukti

bukti P VIl 2 dimana surat kuasatersebut tidak ada hak kepada Pembanding semula Penggugat untukmengalinkan objek tanah terperkara kepada siapapun dan haknya hanyasampai sebatas untuk mengelola/menguasai lahan dan meningkatkan legalitashaknya sampai pensertipikatan tanahnya, sehingga perbuatan Pembandingsemula selaku Penggugat yang mengalihkan objek tanah terperkara adalahsudah melampaui batas kewenangannya selaku penerima kuasa.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atasmaka peralihan

Akta Jual BeliNo. 023/KEC.TP/II/2005 tanggal 04 Pebruari 2005 mengandung unsur cacat hukum dan olehsebab itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa oleh karena Akta Jual Beli No. 023/KEC.TP/II/2005 tanggal 04 Pebruari 2005mengandung unsure cacat hukum dan oleh sebab itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap,maka oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat Iyaitu melakukan pendaftaran peralihan

, Kabupaten Belitung, atas namaPenggugat.Adalah sah dan berkekuatan hukum tetap.4 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalampembuatanAkta Jual Beli No. 023/KEC.TP/I/2005 tanggal 04 Pebruari 2005 dan oleh karfenanyadinyatakan cacat hukum.5 Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap terhadap Akta Jual Beli No. 023/KEC.TP/II/2005 tanggal 04 Pebruari 2005 antara Penggugat dengan Tergugat I.6 Menyatakan tidak sah menurut hukum terhadap pendaftaran peralihan

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I sepakat dan setuju, pembagian uang atas hasil penjualantanah dan bangunan akan dilaksanakan hari itu juga setelah diterimanya uang dari pihak pembelisetelah dipotong untuk biaya proses jual beli dan pajak penjual dalam proses jual beli ;Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I sepakat dan setuju untuk mengenakan uang denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) atas pelaksanaan dari kesepakatan point 8 tersebut di atas ;Pihak Turut Tergugat I akan membantu proses peralihan

tercatat atas nama Pujo Sudarmo (ayah angkat dari Susanto) dankakek kandung dari Tergugat dan II;Bahwa dari fakta hukum seperti terurai pada angka 8 dan 9 di atas, akantimbul bermacam pertanyaan apakah peralihan hak atas objek sengketayang asalnya dari Pujo Sudarmo tersebut dapat dilakukan peralihan haknyakepada Susanto, atas alasan konversi, tanpa ada persetujuan ahli warisyang lain diantaranya Guwarsilah, anak kandung dari Pujo Sudarmo, yangketika sertifikat Nomor 1641 atas nama Susanto tersebut

SertifikatNomor 164 atas nama Susanto;Bahwa apabila Sertifikat Nomor 1641 atas nama Susanto tersebut ditelitisecara cermat, maka tanah yang telah diterbitkan Sertifikatnya (Nomor1641) tersebut asal usulnya adalah bekas tanah hak yasan berupa tanahdarat tersebut dalam Petok Nomor 1193 Persil 30 Klas D.II luasnya0,100 HA (1000 m2) tercatat atas nama Pujo Sudarmo (ayah angkat dariSusanto) dan kakek kandung dari Tergugat dan II;Bahwa dari fakta hukum seperti terurai di atas, timbul bermacampertanyaan apakah peralihan

Dan Tergugat IVberjanji akan mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I, Dan untukitu Tergugat IV menyerahkan fotocopy buktibukti Peralihan tersebut kepadaPenggugatl berupa:1) Fotocopy Pengikatan Jual Beli bawah tangan yang dibuat diataskertas tidak bermaterai, yang dilegalisasi dikantor Tjong DeddyIskandar, Sarjana Hukum, Notaris di Medan No. 4226/L/VII/2012tanggal 24 Juli 2012.2) Fotocopy Surat Perjanjian Pengosongan Rumah yang dibuat bawahtangan di atas kertas tidak bermaterai dilegalisasi dikantor

Sehingga berdasarkan faktatersebut dalil gugatan Penggugat point 15 merupakan kebohongan.Bahwa untuk menguak kebohongan selanjutnya dari gugatan Para Penggugat,setidaknya dapat dilacak dari pertanyaan sebagai berikut :1) Bagaimana mungkin Para Penggugat tidak tahu peralihan hak atas tanahberikut bangunan dalam Sertifkat Hak Guna Bangunan Nomor : 300, seluas1.027 M2, atas nama Penggugat I, Sim Kie, menjadi Sertifikat Hak Milik No.1865/Pulo Brayan Bengkel, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2014, Nomor

Sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka dalil Penggugat padapoint 18 (delapan belas), 19 (Sembilan belas) tentang melwan hukum, point 20(dua puluh) s/d point 23 (dua puluh tiga) tentang tuntutan kerugian tidakberalasan dan harus ditolak atau dikesampingkan.Bahwa oleh karena faktanya proses peralihan atau jual beli tanah danbangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Guna Bangunan No. 300,seluas 1.027 M?

Bahwa yang menjadi dasar gugatan ini adalah menyangkut peralihan hakatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 300/Pulo Brayan Bengkel,Halaman 27 dari 73 halamanPutusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PN MdnLuas 1.027m2, tercatat atas nama SIM KIE, Surat Ukur Nomor 5163/1995tanggal 6 April 1995, dan berakhir haknya tanggal 19 April 2015 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai tanggalpenerbitan sertipikat seharusnya adalah tertanggal 26 April 1995 tidaksesuai dengan posita angka 3

Terletak Propinsi Sumatera Utara,Halaman 28 dari 73 halamanPutusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PN MdnKecmatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kota Medan,setempat dikenal sebagai di Jl.Asrama No.2, tercatat pemegang hak atasnama Tergugat I.Dan atas kesepakatan antara Tergugat dan Tergugat IV datangmenghadap Tergugat III untuk memohon Legalisasi surat Pengikatan JualBeli dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 22 Juli 2017, dibawahNomor 9719/L/III/2017 berkaitan dengan peralihan hak atas tanah

Peralihan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain,yang menurutTERGUGAT telah memberikan uang kepada PENGGUGAT.dengan atautanpa ada perhitungan yang jelas dan bukti bukti Kwitansi yang tidak pernahdiperlihatkan atau tidak pernah ada dan diterima ( ada beberapa yangPENGGUGAT terima) itu merupakan hal yang sangat tidak dapat diterimaoleh PENGGUGAT sehingga tanah dapat beralih kepemilikannya;3. Dalam perjanjian yang telah disepakati atas SUKSES FEE antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT I.

Bahwa TURUT TERGUGAT Ill sebagai lIembaga yang mempunyaikewenangan yang telah diberikan oleh Undangundang untuk melakukanproses pendaftaran peralihan hak atas obyek sengketa, dan oleh karenaproses peralihan hak dari PENGGUGAT kepada TERGUGATII adalah melaluiHal 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2016/PN Dpsproses yang mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya TURUTTERGUGAT Il dihukum untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkaraini;38.

Menyatakan demi hukum proses peralihan hak dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT Il yang kemudian terbit bukti penguasaan atas namaTERGUGAT lladalah peralihan yang mengandung cacat hukum;5. Menyatakan demi hukum penguasaan tanah sengketa dan sertifikatsertifikat oleh TERGUGATI dan TERGUGAT Il yaitu :> sertifikat Hak Milik Nomer SHM 09566 Luas 1350 M2 atas nama NYOMAN CANDRA Alamat Jalan lrawan, Ubung Kaja DenpasarUtara,Kota Denpasar NIB : 22090403.08242.

Bahwa pemeliharaan data dan pencatatan peralihan /pemindahan hak atasobyek perkara sertefikat Hak Milik Nomor ; 9567/Desa ubung Kaja, dariPenggugat dengan Turut Tergugat Il berdasarkan Akta Jual beli Nomor ;48/2016 tanggal, 26 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Gede SemesterWinarno,SH selaku PPAT (Turut Tergugat Il) menurut Turut Tergugat Il adalahsah, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 37 Ayat 1 dan pasal 38 ayat1 peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyang berbunyi

Tergugat I;Bahwa benar Turut Tergugat I telah mengeluarkan surat keterangan Akta Jual beliNomor : 594/56/X1/KS/2010, 594/87/XTI/KS/2010, 594/65/XII/KS/2010, 594/84/XII/KS/2010, 594/83/XTI/KS/2010, 594/34/XTI/KS/2010, dan Nomor: 594/55/X/KS/2010; 72222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cenceBahwa tidak benar Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum,akan tetapi yang benar adalah Turut Tergugat I telah beritikad baik sesuai dengankapasitas sebagai PPAT untuk memproses peralihan

hak atas tanah dimaksuddengan memenuhi prosedur yang ada antara lain yaitu proses peralihan hak atastanah dilakukan oleh pihak yang berhak dan disaksikan oleh pihak yang berwenangpula.

Noekman ada menjual tanah dekat obyek sengketa;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya peralihan atas tanah sengketa tersebut;Saksi 2.

T.H.Mhd.Hasan Bintara Pinueng kepada Tergugat I, sedangkanTurut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa telah beritikad baik sesuaidengan kapasitas sebagai PPAT untuk memproses peralihan hak atas tanah dimaksuddengan memenuhi prosedur yang ada antara lain yaitu proses peralihan hak atas tanahdilakukan oleh pihak yang berhak dan disaksikan oleh pihak yang berwenang pula; Menimbang, bahwa berdasarkan adanya perbedaan dalildalil dari kedua belahpihak, maka Majelis akan mempertimbangkan dan menyelesaikan

Ibrahim Bintara Pineungyang belum dibagi faraidh kepada ahli waris lainnya yang masih hidup baik Penggugatmaupun Tergugat I;30Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah apakahbenar telah tejadi peralihan hak berupa hibah (pemberian) dari MR. M. HasanKepada T. Noekman ?

Budi Mulya Nusantara (Tergugat VI) maka rumah milikPenggugat beralih kepada Eka Djaja (Tergugat V), tanpa memberikanpenunjukan perubahan peralihan tanah dan bangunan dari milik Penggugatkepada Tergugat V yang hingga saat ini rumah milik Penggugat dikuasai danditempati oleh Tergugat V sejak tahun 1985 sebagaimana dalil Penggugatpada posita gugatan poin 9 halaman 4.Bahwa hal ini jelas sekali PT.

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dirinya berhak atas tanah obyek perkara,dengan tanda bukti kepemilikan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 53tanggal 20 Mei 1992, dalil PENGUGGAT harus ditolak karena sejatinya belumterjadi pemindahan Hak ;Bahwa Pemindahan Hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24tahun 1997 BAB V Paragraf 1Pasal 37 ayat (1) : Peralihan Hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumahsusun melalui Jual beli, tukar menukar, hibah pemasukanperusahaan dan perbuatan hokum

Brt.Jadi jelas Berdasarkan ketentuan pasal 37 diatas Pengikatan Jual Belibukanlah termasuk cara untuk melakukan peralihan hak/pemindahan Hak.Dengan kata lain PENGGUGAT bukanlah/belum bisa disebut sebagai Pemiliktanah obyek perkara;Karena Pengikatan Jual Beli itu baru merupakan perjanjian dimana PARAPIHAK dalam Pengikatan Jual Beli baru saling berjanji/saling mengikatkan diriuntuk melakukan Jual Beli, dengan kata lain Jual Beli belum terjadi dan olehkarenanya belum ada peralihan hak;GUGATAN LEWAT

NegaraDengan DemikianPengadilanNegeriJakarta Barat Tidak MemilikiKewenangan Mengadili perkara AquoPENGGUGAT tidak memiliki Hak/Legal StandingBahwa PENGGUGAT mendalilkan dirinya berhak atas tanah obyek perkara,dengan tanda bukti kepemilikan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 53tanggal 20 Mei 1992, dalil PENGUGGAT harus ditolak karena sejatinya belumterjadi pemindahan Hak ;Bahwa Pemindahan Hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24tahun 1997 BAB V Paragraf 1Pasal 37 ayat (1) : Peralihan

Hak atas tanah dan hak milik atas satuanrumah susun melalui Jual beli, tukar menukar, hibahpemasukan perusahaan dan perbuatan hukum pemindahanhak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanyadapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuatoleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturanPerundangundangan yang berlakuJadi jelas Berdasarkan ketentuan pasal 37 diatas Perngikatan Jual Belibukanlah termasuk cara untuk melakukan peralihan hak/pemindahan Hak.Dengan kata lain PENGGUGAT

Bahwa peralihan Asset tanah dan bangunanan JL. Yasmin RayaNo 19 RT 001 RW 008 Kecamatan Curug Mekar kota Bogor SertifikatHak Milik No 2227 Kel Curug Mekar Surat Ukur Tgl16/02/2017 No92/Curug Mekar /2017 luas 745 M2 telah melalui prosedur yang benarsesual hukum yang berlaku :21.

Dengan demikian secara hukum telah terjadi peralihan hak (jualbeli) atas tanah berikut bangunan diatasnya terletak di JI.

Bahwa selanjutnya setelah terjadi peralihan hak (jual beli) atastanah/bangunan diatasnya terletak di JI.

Berdasarkan Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 sebagaimanadiperbarui dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 bahwa jualbeli atas tanah yang telah didaftarkan peralihan haknya pada KantorPertanahan itu merupakan jual beli dan peralihan hak yang sah menuruthukum.10.

Akta Jual Beli atas tanah/bangunan yang dilakukan yang dibuatoleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang peralihanhaknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan sesuai tatacara yang diaturPeraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 yang diperbarui denganPeraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 merupakan suatuPEMBUKTIAN SEMPURNA YANG OTENTIK atas kebenaran dankeabsahan Jual Beli dan peralihan haknya termasuk tidak terbatastentang pelunasan atas pembayaran harganya.

maupun dimuka umum, dan oleh karenaitu PIHAK KEDUA/ DEBITUR dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dantanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA / BANK akan menyerahkan /mengosongkan rumah / bangunan / tanah / dengan bukti kepemilikan Akta JualBeli No : 590.4/293/2014 tanggal 22 Agustus 2014 an Marzuki M; dan AktaHibah No : 590.4/386/2009 tanggal 15 Oktober 2009 an Marzuki Muchsin danselanjutnya memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA / BANK untuk mengurusdan menandatangani segala halhal yang berkaitan dengan peralihan

Oleh karena ituMahkamah Syariyah Aceh dapat menyetujui dasardasar uraianyang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama didalammemutus perkara ini dan mengambil alih menjadikan pendapatsendiri, namun mengenai peralihan perkara menjadi perkarasyiqaq dengan mengangkat hakamain, sebenarnya tidakdiperlukan karena hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur dantidak diperbolehkan ( vide buku II ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah SyariyahHal

Apabila poin 2 (dua) tidak terpenuhi oleh PIHAK KEDUA / DEBITUR makaPIHAK PERTAMA / BANK berhak untuk menjual seluruh agunan denganbukti kepemilikan AJB No. 141/2015 atas nama SELVIE HUNTOYUNGObaik secara di bawah tangan maupun di muka umum, oleh karena ituPIHAK KEDUA / DEBITUR dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiridan tanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA / BANK, memberikan kuasapenuh kepada PIHAK PERTAMA / BANK untuk mengurus danmenandatangani segala halhal yang berkaitan dengan peralihan hak ataskepemilikan

Bahwa proses peralihan hak atas tanah melalui perjanjian hibah telahdilakukan secara sah menurut hukum karena perjanjian hibah dibuatatas permohonan yang diajukan pemohon dengan menyampaikansertipikat asli kepada turut tergugat dalam hal ini selaku PPATSkarena jabatannya sebagai Camat Larantuka.Atas permohonan dimaksud turut tergugat sebagai PPATS KecamatanLarantuka telah melakukan pemeriksaan sertipikat Kantor PertanahanKabupaten Flores Timur, sesuai yang diamanatkan peraturan MenteriNegara Agraria

Bahwa dengan berdasarkan angka 2 (dua) jawaban turut tergugat II diatas, maka terhadap angka 15 (lima belas) dalil posita gugatankhusus tentang turut tergugat dan turut tergugat II bahwa teruttergugat dan turut tergugat Il tidak melakukan penelitian secaraakurat tentang kejelasan aspekaspek perbuatan hukum... adalahsuatu dalil yang tidak benar karena dalam melakukan prosespenerbitan sertipikat dan proses peralihan hak atas tanah, telahdidahului dengan penelitian baik mengenai data fisik maupun datayuridis

dari bidang tanah yang bersangkutan, sehingga tidak adaalasan yang kuat bagi penggugat untuk menyatakan turut tergugat dan turut tergugat Il tidak melakukan penelitian secara akurat dalamproses penerbitan sertipikat Nomor : 274/Kelurahan Amagarapati danproses peralihan hak atas tanah tersebut.Berdasarkan jawaban/bantahan turut tergugat II di atas, maka dimohonkepada Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor 08/PDT.G/2010/PN.LTK agar dapat memeriksa perkara ini dan memutuskandengan amar

Menyatakan bahwa proses sertipikat hak milik nomor 274 dariYakobus Jogo Diaz dan peralihan atas sertiipikat nomor 274 dariYakobus Jogo Diaz kepada Yosef Diaz serta peralihan hak atassertipikat Nomor 274 dari Yosef Diaz kepada Rudianto Go adalah sah4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para penggugat5.

selanjutnya diberi tandaerrr er rer re eee rrr re er rer errr (TIII8) ;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah diberimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadapbukti surat TIII5, TII6, TIl7 dan TIII,8 di depan persidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalildalilbantahannya Turut Tergugat dan Turut Tergugat II telah pula mengajukanbukti surat masingmasing sebagai berikut :Untuk Turut Tergugat :1.Foto copy kelengkapan proses akta peralihan

yang dibuat dihadapan TurutTergugat , dan atas dasar akta pemberian hak tanggungan a quo TurutTergugat Il kemudian menerbitkan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor4148/2005, tanggal 4 Agustus 2005;12.Bahwa oleh karena jual beli tanah dan bangunan pabrik objek sengketasebagaimana tertuang dalam akta jual beliakta jual beli sebagaimana padaposita poin 3.1. s.d. 3.8.di atas cacat hukum dan tidak sah, dan karenanyabatal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,sehingga berakibat hukum peralihan

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak dan balik namaatas tanah SHM Nomor 301/Desa Nanjung, SHM. Nomor 307/DesaNanjung, SHM. Nomor 308/Desa Nanjung, SHM. Nomor 351/Desa Nanjung,SHM. Nomor 430/Desa Nanjung, SHM. Nomor 463/Desa Nanjung, SHM.Nomor 496/Desa Nanjung dan SHM. Nomor 497/Desa Nanjung,kesemuanya terletak di Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, KabupatenBandung berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya yang dilakukanoleh Tergugat kepada Turut Tergugat Il tersebut ;.

2005; Akta JualBeli Nomor 396/2005, tanggal 23 Juni 2005; Akta Jual Beli Nomor 395/2005,tanggal 23 Juni 2005; Akita Jual Beli Nomor 399/2005, tanggal 23 Juni 2005;Akta Jual Beli Nomor 400/205, tanggal 23 Juni 2005; Akta Jual Beli Nomor397/2005, tanggal 23 Juni 2005; Akta Jual Beli Nomor 401/2005, tanggal 23Juni 2005; Akta Jual Beli Nomor 394/2005, tanggal 23 Juni 2005kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat AkitaTanah (PPAT) Desiyana Chafsah, S.H.. batal demi hukum;Menyatakan peralihan

Bahwa Akta Jual Beli dalam perkara a quo menurut hukum merupakan buktiyang sempurna, dimana atas terjadinya peralihan hak tersebut telahdilakukan Pendaftaran tanah dan Sertifikat tanahnya telah beralin menjadiatas nama Ir. Masrah/Termohon Kasasi Il. Sertifikat tanah atas namaIr. Masrah/Termohon Kasasi II tersebut merupakan Surat Tanda Bukti HakHalaman 31 dari 40 hal. Put.

karena Termohon Kasasi baru) mengajukangugatan/keberatan atas cekcek yang diberikan oleh Termohon Kasasi IItersebut setelah 9 (sembilan) tahun lamanya (transaksi cek di tahun 2005,dan gugatan diajukan tahun 2014), dimana kolektibilitas kredit yang dijamindengan sertifikat tanah objek sengketa tersebut dinyatakan macet;Bahwa seandainya benar Penggugat belum menerima seluruh harga jualtanah objek perkara maka dengan telah adanya Akta Jual Beli yang dibuatoleh dan dihadapan PPAT yang merupakan bukti peralihan

I NENGAH DIARSA, memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem,Kabupaten Karangasem sejak Tahun 2004 ; Bahwa yang menjadi tugas Kepala Desa terkait dengan peralihan hak atastanah adalah meneliti dan mengesahkan permohonan dari setiap warga ; Bahwa menurut data pada buku tanah D Kelasiran Desa Nangka No.70memang benar Penggugat mempunyai tanah yang terletak di Dusun Butusatas nama I RAYU (kakek Penggugat

Bahwa saksi adalah ahli waris dari I TRENGGI yang menjadi penyanding di sebelah selatan tanah I RAYU ; Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang berada di sebelah utara tanahsaksi adalah milik dari I RAYU berdasarkan cerita dari leluhur saksi yang bernama I TRENGGI ; Bahwa saksi tidak mengetahui kalau I TOGOG (ayah Penggugat) pernahtinggal di atas tanah itu ; Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah itu berada di Desa Adat Nangka ; Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi peralihan hak dari I RAYU menjadiIDA

persidangan ;42e Bukti P 13 berupa surat dari Sekretaris Perbekel Desa Budakeling kepadaCamat Bebandem, tertanggal 7 Juli 2006 No.339/Bdkl/2006 perihal : MasalahTanah, yang intinya menyebutkan bahwa di Buku Register Desa tidak termuatperalihan tanah dari I Rayu kepada Ida Made Alit, baik jual beli, waris, hibahatau konversi ; e Bukti P 14 berupa surat dari Camat Bebandem kepada Perbekel DesaBudakeling tertanggal 12 Juli 2006 No.181.1/386/Pem, perihal MasalahTanah, yang intinya menyebutkan bahwa peralihan

hak atas tanah dari I RAYU kepadaIDA MADE ALIT, baik yang berupa jualbeli, hibah, tukarmenukar, waris, maupun penegasan konversi ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP No.10 Tahun 1961jo Pasal 45 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditentukanantara lain bahwa dalam hal sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atastanah tidak sesuai lagi dengan daftardaftar yang ada di Kantor Pertanahan, dan/atauperbuatan hukum yang dimaksudkan untuk peralihan hak

atas tanah tidak dibuktikandengan akta PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan seharusnya menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dimaksud ; Menimbang, bahwa dengan demikian, terbitnya SHM No.407, 408 dan 409 atasnama IDA MADE ALIT (vide bukti P 29, P 30, P 31 = T2,T3,T4=T.ILInt1, 2 dan 3), terbukti cacad hukum, yaitu tidak sesuai dengan prosedur yang53ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas