Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Dum tanggal 3 Maret 2021 diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Maret 2021 dengan dihadiri KuasaPenggugat dan Kuasa Para Tergugat dan selanjutnya Penggugat melaluiKuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Banding Nomor : 31/Pdt

G/2020/PN.Dum tangal 8Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Banding Nomor31/Pdt.G/2020/PN Dum. yang ditanda tangani oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Dumai permohonan banding telah diberitahukan secara sahkepada Kuasa Para Terbanding, pada tanggal 10 Maret 2021;Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor. 77/PDT/2021/PT PBRMenimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan Memori Banding tertanggal 1April 2021, yang

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Dum tanggal 3 Maret 2021 yang dimohonkanBanding tersebut.3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat bandingditetapbkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 yang terdiridari DR. BARITA LUMBAN GAOL, S.H.

dalam perkara Permohonan :NI WAYAN BUDIARTI, Perempuan, lahir di Gianyar, 16 November 1984, agamaHindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia;ARTHUR CARMAZZI, Lakilaki, lahir di USA, 21 Agustus 1962, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Italia, samasamaberalamat di Banjar Mawang Kelod, Desa Lod Tunduh, KecamatanUbud, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagaiPARA PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :e Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor31

Nomor :31/Pdt.P/2018/PN Gin tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan harisidang;o,Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ParaPemohon datang sendiri menghadap ke persidangan ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan pada tanggal 17April 2018 telah mengajukan permohonan secara lisan tentang pencabutanpermohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyarpada tanggal tanggal 14 Maret 2018, di bawah Register Nomor31

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN Ktg tanggal 5 September 2019 serta berkas perkaradan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMembaca, surat gugatan Pembanding semula Pelawan, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu 22 Maret 2019,dibawah register perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg, yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1.

Mohon Keadilan;Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan tidak mengajukanJawaban terhadap gugatan Pembanding semula Terlawan tersebut;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg, tanggal 5 September 2019 yang amar lengkapnyaberbunyi:MENGADILI Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu

ribu rupiah);Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2019,Pembanding semula Pelawan telah memohon pemeriksaan banding terhadapHal. 7 dari 15 halaman putusan No.145/PDT/2019/PT MNDputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 5 September 2019 Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukansecara sah dan saksama masingmasing kepada

Negeri KotamobaguNomor 31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., tanggal 5 September 2019 dikuatkan makaPembanding semula Pelawan tetap dipihak yang yang kalah maka Pembandingsemula Pelawan dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar dalam amar putusan dibawahini;Mengingat pasalpasal dari RBg dan Undang Undang yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu) Nomor31

., juncto Nomor31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2019 yangamarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan Pemohon (Kim In Duck, dalam jabatannyaselaku Direktur Utama PT O Sung Garment), Pemohon II (KampanyogoD.J.

., tanggal 14 Agustus 2018;Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2018;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt. SusPailt/20194. Menyatakan Termohon (PT Il Jin Sun Garment) Pailit dengan segalaakibat hukumnya;5. Menunjuk Sdr. Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;6.

bahwaperdamaian telah dipenuhi, dengan demikian permohonan pembatalanperdamaian yang diajukan olen Pemohon sebagai salah satu Kreditur dariTermohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimanadiatur dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor31

,Kecamatan Medan Sunggal;Agama : Islam;Pekerjaan :PNS (Ka.UPT Pelatihan Kesehatan ProvinsiSumatera Utara);Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 November2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Kesatu:Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Hal. 1 dari 14 hal.

Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaturdan diancampidana dalam Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;AtauDakwaan Kedua :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun

dahulu TERGUGAT Il INTERVENSI;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telahM@ Mb aCa: === a= nn nanan nnn nnn nen nnn nen nn nnn ce nnn ne nn nn ee nn ce nee ne1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 64/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 22 Maret 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaTata Usaha Negara ini di tingkat banding ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor31

/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal10 Desember 2020 yang dimohonkan banding beserta suratsuratlainnya yang bertalian 52 nc 2n nonce nne noe aHalaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor :84/B/2021/PTTUNSBY.TENT ANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikandalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Kupang Nomor31/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secaraelektronik

Penggugat tidak diterima, dengan demikian mengenai materieksepsi maupun pokok sengketa dalam perkara ini menjadi tidak relevanlagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding selebihnya memori banding dari Pembandingdahulu Penggugat yang telah dipelajari selengkapnya oleh Majeis Hakimtingkat bahding ternya sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbanganhukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor Nomor31

/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secaraHalaman 10 dari 13: Halaman, Putusan Nomor :84/B/2021/PTTUNSBY.elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 10Desember 2020, dengan diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat, KuasaHukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, yang telahdipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanyamaka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor Nomor31/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2021;3. Berkas perkara Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG beserta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;Him. 2 dari 11 hlm.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG, tanggal 19 Juli 2021MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI:Menerima Seluruh Eksepsi dari Tergugat/Pembanding;DALAAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding untukseluruhnya.2.

Put.No.227/B/TF/2021/PT.TUN.JKTPasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan SecaraElektronik, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/Tergugatsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama SalinanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2021 beserta berkas perkara yangdimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

banding ditetapkan dalamamar putusan ini;Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait dengansengketa ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31

KelurahanPasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,disebut sebagai Pemohon;melawanXXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPNS, tempat tinggal di Lingkungan Labuang, KelurahanPasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARANYAMembaca surat permohonan Pemohon tanggal 22 Februari 2019 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor31

terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan siding PengadilanAgama Pasangkayu;3 .nnn nanan eee n nee Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohontidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor31

Purwodadi tidak mempunyai kompetensi untukmengadili perkara ini; Gugatan Penggugat kabur;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Purwodadi untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baikkerugian materiil maupun kerugian imateriil kepada PenggugatRekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor31

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Nomor 3638 K/Pdt/2016, tanggal 28Februari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebutdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Juli2017, Kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 14 September 2017 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor31

Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor31/Pdt.G/2015/PN Pwd, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor217/Pdt/2016/PT SMG, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;4. Menyatakan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3638 K/Pdt/2017tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;5.

Rosdi Usman, Tempat/tanggal lahir di Parit Masigi, 12 Mei 1977, Jeniskelamin Lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Ambawang Kuala Rt.006/010 Desa.SungaiAmbawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang,Kabupaten Kubu Raya,Pekerjaan Wiraswasta,, selanjutnyadisebut Tergugat II;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor31/Pen.Pdt.GS/2017/PN Mpw tanggal 21 November 2017 tentang PenunjukanHakim;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri

Mempawah Nomor31/Pen.Pdt.GS/2017/PN Mpw tanggal 21 November 2017, tentang penetapanhari sidang;Telah mendengar dan membaca surat permohonan pencabutan perkarayang disampaikan Penggugat dalam persidangan pada pokoknya memohonSupaya perkara nomor 31/Pdt.GS/2017/PN Mpw dicabut karena persoalanantara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan dengan jalan damai.Menimbang, bahwa setelan membaca berita acara sidang, ternyata suratpermohonan pencabutan perkara tersebut diajukan Penggugat sebelumTergugat

Penetapan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 31 Agustus 2021tentang Penetapan Hari Sidang;4.Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 5 Agustus 2021 serta berkas perkara Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut ;Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2021, NomorRegister Perkara PDM10/RP9/Enz. 2/05/2021, yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMA:Bahwa Terdakwa ASRIAN Alias ASSE Bin MUHADIR bersamasama

Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusuatanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan masingmasing kepada Terdakwadan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan PenuntutUmum atas putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Lsstanggal 5 Agustus 2021 telah diajukan pada tanggal

Agustus 2021 sehinggaHalaman 10 dari 12 halaman Putusan Perkara NOMOR 130 /PID.SUS/2021/PT KDIpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutCaracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam Undangundang, oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 5 Agustus 2021 Nomor31

telah cukup membuktikan bahwaperbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semuaunsurunsur dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan Penuntut Umum, olehkarena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar sertaberalasan hukum, karena itu patut dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 5 Agustus 2021 Nomor31

Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon, melawanTERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan pedagangayam potong, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara,Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon,; Pengadilan Agama tersebut; Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangattapada tanggal 19 Januari 2015 dengan register perkara Nomor31

Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Register PerkaraPengadilan Agama Sangatta tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor31/Pdt.G/2015/PA.Sgta, gugur;2.

PTUNBDGSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSIPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Bandung Nomor : 31/Pen.Dis/2011/PTUNBDGtertanggal 4 April 2011 tentang PenetapanDissmisal ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Bandung Nomor : 31/Pen.MH/2011/PTUNBDGtertanggal 4 April 2011 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ini ; Telah membaca Penetapan Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Bandung Nomor31

/Pen.PP/2011/PTUNBDG tanggal 5 April 2011tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Bandung Nomor31/Pen.HS/2011/PTUNBDG tanggal 25 April 2011tentang Hari Sidang ; Telah membaca Putusan Sela Nomor31/G/2011/PTUNBDG/INTV tertanggal 2 Mei2011 tentang dikabulkan permohonan masuknyaTAN AlJ HOA sebagai pihak dengan menduduknyasebagai Tergugat II Intervensi i Telah membaca dan mempelajari berkas perkaradan semua surat surat yang bersangkutan denganperkara

Nomor31 PK/Pdt.Sus PHI/2014tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sehingga para Penggugatmengajukan gugatan ulang ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar demi untuk memperoleh kepastian hukum ataudemi untuk mendapat hakhaknya sebagai tenagakerja sebagaimana yangsudah diatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa Penggugat bekerja pada PT.Nusa Surya Cipta Dana CabangParepare selama 6 tahun sejak 02 Februari 2005 sampai dengan 24 Januari2011

Nomor31 PK/Pdt.Sus PHI/2014kerjanya, dan dengan semenamena merampas hak Penggugat dan Il untukmemperoleh penghasilan dan penghidupan layak bagi Penggugat dan Il dankeluarganya yang sampai saat ini Penggugat dan Il belum memperolehpekerjaan yang layak sementara Penggugat dan Il harus memberikan nafkahkepada istri dan anaknya untuk dapat terus bertahan hidup, oleh karena itukami Penggugat dan Il menuntut Tergugat membayarkan upah dan tunjangantunjangan lainnya yang biasa diberikan oleh Tergugat sampai

Nomor31 PK/Pdt.Sus PHI/2014sampai dengan Agustus 2012, 19 bulan xRp1.300.000,00 =Rp24.700.000,00;Jumlah Total =Rp50.739.000,00;6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hakhak lainnyayang seharusnya diterima kepada Penggugat Il dengan perhitungan sebagaiberikut:a. Uang pesangon: 7 x 2 x Rp1.543.000,00 =Rp21.602.000,00;b. Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp1.543.000,00 =Rp 4.629.000,00;=Rp26.231.000,00;c. Uang pengobatan/ perumahan 15% x Rp26.231.000,00=Rp 3.934.650,00;d.

Nomor31 PK/Pdt.Sus PHI/2014Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 63K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 April 2013, sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. MUHAMMADTAUFIK. S., dan 2.

Nomor31 PK/Pdt.Sus PHI/2014a. Dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberikanketeranagan, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif untukmembela dan melindungi kepentingan pihak keluarganya;b. Untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang baik danharmonis, sebab apabila keterangan yang diberikan dianggap merugikankepentingan pihak keluarganya, dapat menimbulkan perpecahan dandendam diantara keluarga yang bersangkutan;c.

O03 Desa Lubuk SepuhKecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagaiPemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah memeriksa alatalat bukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tertanggal O4 Februari 2021 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor31/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan dalildalil sebagai berikut

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2021/PA.Srl dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 290.000,00 (tiga dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatandengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah oleh Deni Irawan,S.H.I.

No. 82/Pdt.P/2019/PN.Trk Halaman 1 dari 12 HalamanBahwa Pemohon setelah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD)sampai dengan Madrasah Aliyah dalam Surat Tanda Tamat Belajar tersebuttercantum nama Asmawati dengan nama orang tua Nur Qomari;Bahwa pada saat orang tua Pemohon mencarikan Kutipan Akta Kelahiranuntuk Pemohon yang bernama Asmawati pada tahun 1993, orang tuaPemohon memasukkan nama Ayah dengan nama Nurgomari dan Ibudengan nama Patimah;Bahwa yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor31

lainnya bagi Pemohon mengalami kesulitan;Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan suaminya bernama DwiYogo Ghufrianto yang bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) diSurat Ijin Kawin nama Ayah Kandung Pemohon adalah Nur Komari;Bahwa nama Ayah Kandung Pemohon di dalam Surat Ijin Kawin Nomor :SIK/O9/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 nama Ayah kandung pemohonadalah bernama Nur Komari;Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak membetulkan nama AyahKandung yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor31

memberikanPenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan Permohonan Pemohon;Menetapkan bahwa nama Ayah yang semula tertulis dan terbaca sertatercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31/CS/DIS/1993 tertanggal 23Pebruari 1993 Nurgomari dirubah menjadi tertulis dan terbaca serta tercatatNur Komari;Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Ayah yang semulatertulis dan terbaca serta tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor31

Menetapkan nama NURQOMARI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor31/CS/DIS/1993 tanggal 23 Pebruari 1993 dan Kartu Keluarga Nomor3503121507190001 serta nama Nur Komari dalam Kutipan Akta NikahNomor 516/06/III/1981 tanggal 3 Maret 1981 orangnya satu dan sama yaituayah Kandung Pemohon;Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PN.Trk Halaman 10 dari 12 Halaman3.

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.WtpBahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidangdinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dalampermohonan mereka, ternyata para Pemohon memohon perbaikan ataskesalahan penulisan nama mereka pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/I/2007 Tanggal 15 Januari

Sulkifli dan namaPemohon II adalah Andi Darmawati Samad, S.Pd.Menimbang bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/V/2007 Tanggal 15 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (bukti P5), ternyata namaPemohon adalah Drs. Andi Sulkifli dan nama Pemohon II adalah A.

apabila orang yang sama, tetapi nama yang terterapada seluruh dokumen yang dimiliki berbedabeda, akan menimbulkan masalahdalam berbagai urusan penting, terutama dalam urusan kepegawaian.Menimbang bahwa agar para Pemohon terhindar darikesulitan/masalah dalam urusanurusan penting, terutama Pemohon yang akanpensiun dari Pegawai Negeri Sipil, maka nama para Pemohon yang tertera padaseluruh dokumen yang mereka miliki harus diseragamkan dengan caramemperbaiki nama para Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor31

TauVietnam ;Agama : Budha ;Pekerjaan KKM KIA BV 93969 TS ;Terdakwa tersebut berada diluar tahanan ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Ranai karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagaiberikut :KesatuKeduaPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal93 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan juncto Pasal 102 UndangUndang Nomor31

No. 1327 K/Pid.Sus/2019tentang Perikanan juncto Pasal 102 UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP; Atau Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 85juncto Pasal 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan juncto Pasal 102 juncto UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPMahkamah Agung

tanggal 07 Desember 2018 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa PHAM VAN BANG selaku KKM KIA BV 93969 TSterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukanperbuatan pidana Turut serta pengoperasian kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memilikiSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 93 Ayat (2) junctoPasal 27 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31

Jkt.Pst.Jakarta Utara pada tanggal 21 Mei 2018, dibawah register perkara Nomor31/Pdt.G/Sederhana/2018/PN.Jkt.Pst;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hariSelasa, tanggal 5 Juni 2018.

Penggugat datang menghadap diwakilkan oleh KuasaHukumnya, Tergugat datang menghadap sendiri Suryanah dan Tergugat II datangmenghadap sendiri Rodi;Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018,Kuasa Penggugat menerangkan bahwa ia telah menyampaikan permohonanpencabutan secara lisan yang disampaikan dipersidangan perkara Nomor31/Pdt.G/Sederhana/2018/PN.Jkt.Pst., Ssesuai dengan alasan bahwa telah terjadiperdamaian di luar Pengadilan antara BRI Kantor Cabang Kemayoran, UnitJayabaya

lahir Sinjai, 31 Desember 1978,agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diDusun Leppang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan,Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5Februari 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftardi kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor31

patut, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasanyang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggalan Nomor31