Manggala Mulya 19B 005/002 KelurahanRejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang masuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenangmemeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwapenting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati

sakit dirumahnya yang beralamat di Manggala Mulya 19B 005/ 002 Kelurahan RejomulyoKecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tanggal 15 November 1990 dandimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Rejomulyo Kecamatan KartoharjoKota Madiun dan sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan, belum adaAkta Kematian atas nama Alm.DJIRAK, dengan demikian terhadap petitum angka 2(dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun

Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10(Sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan,peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untukmemberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal duniasegera mengurus Akta Kematian;Menimbang, bahwa oleh karena UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahantulis yakni Nama Pemohon : HERMANTONO Tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon Il : SA'DIYEH Tempat, tanggal lahir : 17 tahun,sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon : HERMAN S Tempat,tanggal lahir : Malang, 25 Agustus 1966 dan Nama Pemohon II : SADIYEHTempat, tanggal lahir : Malang, 01 Mei 1973;;5.

Menetapkan Nama Pemohon : HERMANTONO Tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon Il : SA'DIYEH Tempat, tanggal lahir : 17 tahun,yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/17/VIII/1988tanggal 01 Agustus 1988 sebenarnya adalah Nama Pemohon : HERMANHalaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0107/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgS Tempat, tanggal lahir : Malang, 25 Agustus 1966 dan Nama Pemohon II:SADIYEH Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Mei 1973;;3.

dapat merujuksebuah kaidah fikih menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harusdidahulukan dari pada memperoleh manfaat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dankarenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan makapetitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata paraPemohon yaitu Nama Pemohon : HERMANTONO Tempat, tanggal lahir : 24tahun

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Sertifikat diterbitkan untukkepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisikdan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ; ===Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Atas dasar alat bukti dan beritaPutusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 12 dari 53 halamanacara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) hakatas bidang tanah ; 929 nnn ennBahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Pembukuan hak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksuddalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksuddalam paSal 28 ". nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen noeBahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Setelah jangka waktupengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) berakhir,data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengansuatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri . 1. Bahwa Ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat(1) Peraturan Pemerintah R.I.

Dengan Akta Kematiandapat dijadikan bukti autentik mengenai peristiwa kematian seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan Paal 44 ayat (1) Undangundang No.24Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang No.23 Tahun 2006 tentanagAdministrasi Kependudukan, menentuka setiap kematian wajib dilaporkanoleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepadainstansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalkematian :Menimbang, bahwa kematian almarhum ABDUL ROHMAN terjadi

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, pemohonseharusnya dikenai denda Administratif , akan tetapi ternyata pihak Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tetap menyarankan adanyaPenetapan Pengadilan ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta kematian atas namaalmarhum Abdul Rohman untuk keperluan mengurus suratsurat yang berkaitandengan keahliwarisan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undangundang No.24Tahun

uraian pertimbangan diatas, pemohon teah dapatmembuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak dilarang olehUndangundang serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanyabersalasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikanulkan namunmkarena merupakan perkara voluntair , maka biaya perkara ditanggug olehPemohon ;Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 947/Pat.P/2019/PN BdgMemperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 24Tahun

lainnya seperti di Surat KeteranganPerekaman KTPel, Kartu Keluarga, dan STTB nama Pemohon MuhamadPazliannoor, nama ayah Syariani Hasim;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat dalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulumengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Penetapan No.0158/Pdt.P/2017/PAKdgTgl. 22032017Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 14 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa KartuTanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTPel, adalah Kartu TandaPenduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikianMajelis Hakim berpendapat identitas yang

termaktub dalam alat bukti (P.1, danP.3), haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama, tempat dantanggal lahir, sehingga dianggap benar, bahwa nama Pemohon adalahMuhamad Fazliannoor;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 13 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa KartuKeluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yangmemuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, sertaidentitas anggota keluarga, dengan demikian

, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta;Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401014801780002) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

;Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401016302020001) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangHal. 16 dari 33 hal., Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Wt.Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

bahwa Rifa Febriana adalahanak sah dari Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401081809010005) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Yatno telah meninggal dunia padatanggal 19 Maret 2019;Menimbang, bahwa bukti P10 (fotokopi Surat KeteranganKematian Nomor 474.3/1935/IX/2020) merupakan akta otentik, dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umumyang berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Hal. 20 dari 33 hal., Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Wt.Menimbang, bahwa bukti P12 (fotokopi Surat NomorB.500/Kua.12.05.01/PW.01/08/2020) merupakan akta otentik, dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umumyang berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 Jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Pst.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini agarmenetapkan, sebagaimanaberikut;1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;2.

ini; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untukkepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonanini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan inl ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan; Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang No 24Tahun

nama Pemohon tersebut DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhakuntuk mengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapandari Pengadilan Negeri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 16 tahun ;4. Bahwa, antara Pemohon dan pemohon Il tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupunketentuan perundangundangan yang berlaku;5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Ii tidak pernah berceraisampai sekarang dan telah dikaruniai enam orang anak;6.

wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon IIbernama La Saiku; Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah La Antara dan La Samuda; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon IIadalah berupa uang 32 Boka adat Buton dibayar tunai; Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan ijab qabul padapernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Penetapan Nomor 0123/Pat.P/2016/PA Bb Him. 3 dari 17 him.Scanned by CamScanner Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dalam usia 24tahun

menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon Iibernama La Saiku;Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah La Antara dan La Samuda;Penetapan Nomor 0123/Pat.P/2016/PA Bb Him. 4 dari 11 him.Scanned by CamScannerBahwa mahar/maskawin Pada pernikahan Pemohon dan Pemohon IIadalah berupa uang 32 Boka adat Buton dibayar tunai: Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan jjab qabul padapernikahan Pemohon dan Pemohon II:Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dalam usia 24tahun

Halaman 7 dari 12Menimbang , bahwa menurut ketentuan pasal 71 Undangundang No.23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang No. 24tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.23 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional, yang langsung dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuaidengan kewenangannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 68 Undangundang No

. 23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang No. 24tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa kutipan AktaPencatatan Sipil memuat:a.

diperintahkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk membetulkan AktaKelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini ;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdatapermohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalamperkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang No. 24tahun

saksisaksinya sebagai berikut:Saksi I: SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat diKabupaten Gresik, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakakkandung Pemohon I;Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Pemohon II adalah suam1 istri,Bahwa Saksi tahu para Pemohon akan merubah biodata dalam kutipanakta nikah, karena masingmasing mempunyai biodata yang berbeda, yaituPemohon KPEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan, 24Tahun

Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Gs.Pemohon KPEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan, 24Tahun; dan PEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Gresik, 10 Agustus1963, sedangkan Pemohon II Muchoiyaroh binti Sailan, Tempat, TanggalLahir: Pedagangan, 17 Tahun; dan PEMOHON ASLI Il, Tempat, TanggalLahir: Gresik, 11 September 1969;Bahwa Perbedaan biodata terjadi karena saat para Pemohonmengajukan pemberitahuan kehendak menikah, Pemohon menggunakanbiodata KPEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan

, 24Tahun; , dan Pemohon Il menggunakan biodata Muchotlyaroh binti Sailan,Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan, 17 Tahun; , sementara dalamdokumen lainnya Pemohon menggunakan biodata PEMOHON ASLI ,Tempat, Tanggal Lahir: Gresik, 10 Agustus 1963 dan Pemohon Ilmemperbaiki identitasnya menjadi PEMOHON ASLI II , Tempat, TanggalLahir: Gresik, 11 September 1969, padahal orangnya sama;Bahwa Para Pemohon merubah biodata digunakan untuk mengurus AktaKelahiran Anak; ;Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti

Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahantulis yakni Nama Pemohon : SALIM bin BUJADI tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon II : SRIPATUN binti ABUJAMIN tempat, tanggallahir : 16 tahun sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon : MATSALIM bin BOYADI tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1940 danNama Pemohon II : SRI PATUN binti ABU KARIMIN tempat, tanggal lahir :Malang, 01 Agustus 1946;5.

Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon : SALIM bin BUJADI tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon II : SRIPATUN binti ABUJAMIN tempat, tanggallahir : 16 tahun;3.

Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang PencatatanNikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanyapetitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan makapetitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata paraPemohon yaitu Nama Pemohon : SALIM bin BUJADI tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon II : SRIPATUN binti ABUJAMIN tempat, tanggal lahir: 16 tahun

menjadikesulitan untuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian harisehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Hukum atas setiapperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk danatau Warga Negara Indonesia;Menimbang, bahwa Kematian adalah merupakan suatu peristiwa pentingyang dialami oleh penduduk dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana,yang selanjutnya Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akte Kematiandan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 44Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 24Tahun

Dirjen Dukcapil tanggal 3 Mel2019 Nomor 472.2/3315/DUKCAPIL yang berisi Surat dari Panitera MahkamahAgung RI Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019, menyatakan jika penduduk yangkematiannya sudah lama sehingga data bersangkutan tidak tercantum dalamKartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastianHalaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2019/PN.Wsbkematiannya terlebin dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkanpenetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 24Tahun

sumpah memberikanketerangan sebagai berikut :ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak pemohon dansaksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknyayang belum cukup umur;ahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Anak KandungPemohon Asli adalah anak kandung Pemohon;ahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 14 tahun 5bulan;ahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suamiyang bernama CAlon Suami Anak Kandung Pemohon Asli yang berusia 24tahun

memberikanketerangan sebagai berikut:ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupupemohon dan saksi tahu) Pemohon mengajukan dispensasi untukmenikahkan anaknya yang belum cukup umur;ahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Anak KandungPemohon Asli adalah anak kandung Pemohon;ahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 14 tahun 5bulan;ahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suamiyang bernama CAlon Suami Anak Kandung Pemohon Asli yang berusia 24tahun

ditemukan fakta yang telah dikonstatirsebagai berikut: Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai Ibukandung Anak Kandung Pemohon Asli dari anak Pemohon yangbernama ;e Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Kandung PemohonAsli secara formal tercatat lahir di Bondowoso tanggal 15 Maret 2004masih berusia 14 tahun 5 bulan; Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cintadengan seorang lakilaki bernama CAlon Suami Anak KandungPemohon Asli lahir di Bondowoso tanggal 18 Agustus 1994 berusia 24tahun

Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,Dengan calon Suami bernama; DIAUL ILMI bin NAJEMUDIN: :Lakilaki, Umur + 24Tahun, Agama Islam, Beralamat Lingkungan Dayan Masjid Il, Kel.Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnyadisebut Calon Suami,2. yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapanPegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong,Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 27 September 2020.3.

Pengadilan untuk memintadispensasi kawin; saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karenaPemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA KecamatanSelong Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur; saksi tahu anak Pemohon sekarang berumur 18tahun;Hal. 6 Penetapan 413/Padt.P/2020/PA.Sel saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dansanggup menjadi ibu rumah tangga; saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernamaDIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN; saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah berumur 24tahun

Pengadilan untuk memintadispensasi kawin; saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karenaPemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA KecamatanSelong Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur; saksi tahu anak Pemohon sekarang berumur 18tahun;Hal. 7 Penetapan 413/Padt.P/2020/PA.Sel saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dansanggup menjadi ibu rumah tangga; saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernamaDIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN; saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah berumur 24tahun

namun sebelum Para Pemohonmelangsungkan perkawinan menurut hukum negara, sehingga dalamKutipan Akta Kelahiran Maria Chintyana Lamarian tertulis sebagai anakke tiga perempuan dari iou Natalia Barek Ola;Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon menghendaki agar MariaChintyana Lamarian dinyatakan sah sebagai anak kandung Para Pemohon,dengan mengajukan permohonan pengesahan anak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak menurutpenjelasan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Para Pemohon yang lahir dari perkawinan ParaPemohon yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatanperkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukumNegara, dimana Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari MariaChintyana Lamarian telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukumagama dan hukum negara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :6472KW091120200004 tanggal 10 November 2020, maka sesuai denganketentuan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Tentang Administrasi Kependudukan, namunHakim menilai petitum permohonan angka 3 tetap memiliki alasan hukumuntuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan ketentuan terbarutentang pencatatan pengesahan anak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untukkepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkarapermohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnyasebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut ini;Mengingat ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Perdata Permohonan Nomor 35/Padt.P/2021/PN Tmghal tersebut berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum, Edisi 2007, Balitoang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007,diatur bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yangditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepadaKetua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undangnomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang Undang nomor 24Tahun

saja;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanpetitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sekaligus yangberbunyi: Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama padaanak PEMOHON yang semula ZINDY DZAKY AHMAD menjadi ZIDNYDZAKY AHMAD dan Menetapkan nama anak PEMOHON ZIDNY DZAKYAHMAD adalah nama yang sah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksudHalaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Padt.P/2021/PN Tmgdengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan hurufdan/atau

Prajuritan Gang Tangkis No.6 RT.014 RW 004Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang masuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Madiunberwenang memeriksa perkara a quo;Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pat.P/2021/PN MadMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwapenting adalah

Prajuritan Gang No.6 RT.014 RW.004 KelurahanMadiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 22 Januari 1967 dansampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan, belum ada Akta Kematianatas nama Almh.SURATMI, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua)beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, disebutkan

DUKCAPIL tanggal 17Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10(Sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan,peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untukHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pat.P/2021/PN Madmemberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal duniasegera mengurus Akta Kematian;Menimbang, bahwa oleh karena UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun pernikahandilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Jalaludindan dihadiri saksi nikah masingmasing bernama: Ruskandar dan Suspin Indratnodengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), tunai;Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.

Mtr.Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidakpernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suamiisteri;Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon Il berstatus gadis dalam usia 20 tahun dan tidaksesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsugkan pernikahan baikmenururt ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il sebagai suami isteri dan telahdikaruniai satu orang anak

Bedil,Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jalaludin dihadirisaksi nikah masingmasing bernama: Ruskandar dan Suspin Indratnodengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tunal;Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon denganPemohon II tersebut.Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun dan tidaksesusuan atau tidak ada larangan