Ditemukan 44594 data
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
484 — 528
Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndoesiaBahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 96/M tahun 1993 Kepala Badan Pertanahan Nasional telahdiangkat sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional;c.
;Bahwa pengaturan agraria nasional termaktub dalam UndangundangNomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA).
Semua Gubernur KepalaDaerah, u.p, Semua Kepala Direktorat Agraria Propinsi. 2.Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah u.p.
Menteri Agraria Kepala Biro Perencanaan danPerundangUndangan No. Ka.3/1/1 tanggal 1 Maret 1962yang ditujukan kepada Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barattentang Status tanah Kotapraja/Kabupaten yang dimilikinyaberdasarkan UndangUndang Pokok Agraria, (fotokopi darifotokopi);Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.
Bukti P 138Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : HK.03.01/529100/III/2020tanggal 18 Maret 2020, Perihal: Jawaban surat sdr.
252 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
SILVIANA, DkDanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
112 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Parman Nomor 69 Palu, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 03/Bid.VBPN/XI/2013 tanggal19 November 2013.Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Keberatanmelawan:ALIANS GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAHPROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Anuta Pura IINomor 20 A Kelurahan Besusu Timur, Kota Palu, Provinsi SulawesiTengah;Termohon Kasasi, dahulu Termohon KeberatanMahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon
OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi obyek sengketa dalam permohononan keberatan iniadalah :Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No.02/PTS/PSI/KISLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang memutus permasalahan informasiPublik antara KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI SULAWESI TENGAH selaku TERMOHON (sebagai pihak yangkalah) melawan ALIANS GERAKAN REFORMASI AGRARIA (AGRA)DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH selaku PEMOHON (sebagai
Hardaya IntiPlantation (HIP) yang berada di Kabupaten Buol" Sulawesi Tengah yang intinyasbb: Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahsebagai aturan pelaksanaan dari UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentangketerbukaan Informasi Publik, Lembaga BPN RI telah menetapkanPeraturan Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2013 tentang PelayananInformasi Publik di Lingkungan BPN RI.
dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Ayat 1.Ayat 2.Ayat 3.Ayat 4.1) Bahwa terjadinya permasalahan semula adalahAliansi Gerakan Reforma Agraria
HIP merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari warkah, sehingga Majelis Hakim berpendapatdata tersebut merupakan data atau informasi terbuka, yang telahdibuka ke publik berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat No/VII/KIPPSMA/2012 dan Putusan No. 174/V/KIPPSA/2012, yangtelah berkekuatan hukum tetap.Bahwa menurut Pemohon Kasasi sudah dijelaskan pada posita/fundamentum putendi dalam permohonan pemohon keberatansebagai berikut := UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria
Turut Tergugat:
1.Soehartini
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I
3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun
72 — 31
Turut Tergugat:
1.Soehartini
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I
3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun
135 — 54
Lebar = 172,5 MLuas = 52.938 M Luas = 19.147 MTotal Luas Bidang 1 dan 2 = 72,09 Ha;Dengan batas-batas :- Sebelah Utara berbatasan dengan : Usis I Sangkai;- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;- Sebelah Timur berbatasan dengan : Handil Pukung Handiwung;- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;Adalah sah untuk pengurusan penerbitan Sertipikat pada Kantor Agraria
Menyatakan perbuatan Tergugat mengirim surat pertama pada tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua Pemendingan pembuatan Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2018 adalah perbuatan melawan hukum;5.
Menghukum Tergugat mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua Pemendingan pembuatan Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2018;6.
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;Bahwa pada bulan September 2018 Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau PropinsiKalimantan Tengah tidak dapat menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugatdengan alasan ada surat Tergugat untuk memending;Menghukum Tergugat untuk mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus2017 tentang pemblokiran Sertifikat atas nama Penggugat kepada KepalaKantor Agraria
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.Bahwa pada bulan September 2018 Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau PropinsiKalimantan Tengah tidak dapat menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugatdengan alasan ada surat Tergugat untuk memending.Menghukum Tergugat untuk mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus2017 tentang pemblokiran Sertifikat atas nama Penggugat kepada KepalaKantor Agraria
Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan Surat keduaPemendingan pembuatan Sertifikat tanah atas nama Purwanto (Penggugat)kepada Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuatpada tanggal 24 Juli 2018.Maka berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada IbuKetua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang Terhormat yangmemeriksa
Bahwa oleh sebabberalasan menurut hukum langkah administratif yang dilakukan oleh KepalaKantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang tidak dapatmenerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat adalah merupakan suatu langkahhukum administratif yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 s/d Pasal 27 UU Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, maka Tergugatmenolak
memiliki tanah yang telah dikuasai Penggugatkarena tanah Tergugat telah dijual kepada Usis Sangkai;Menyatakan perbuatan Tergugat mengirim surat pertama pada tanggal 28Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepadaKantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten PulangPisau Propinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua Pemendingan pembuatanSertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi
TRI RAHAYU HANDAYANI
Tergugat:
1.TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
2.SUGENG SUSANTO
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
38 — 22
Penggugat:
TRI RAHAYU HANDAYANI
Tergugat:
1.TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
2.SUGENG SUSANTO
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
1.Akhmad Salim alias Salim
2.Desi Anjarsari
Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pengandaran
Intervensi:
PERI SETIAWATI
197 — 0
Penggugat:
1.Akhmad Salim alias Salim
2.Desi Anjarsari
Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pengandaran
Intervensi:
PERI SETIAWATI
85 — 45
SINAR PUTRA MURNI;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL)
Satrio, Kav.18, Kuningan, Jakarta Selatan12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan :KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA(MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL), yang berkedudukan di JalanHalaman 1 dari 62 halaman Putusan No.273/G/2014/PTUNJKTSisingamangaraja, No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.PhDr.Bambang T.S. Binantoro,S.H.
131 — 17
Rifa Perkasa (Tergugat III), Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( Turut Tergugat )
Prof Dr.Suharso No.H45 Kelurahan Bancarkembar RT 002/RW 009 Kecamatan Purwokerto Utara KabupatenBanyumas. sebagai TERGUGAT III KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI I;Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agrariadan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang,cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/KantorPertanahan Kabupaten Banyumas, beralamat di Jl.Jend.
Sertifikatbaru yaitu :a Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02078/Tambaksogra, seluas2.678 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :00282/Tambaksogra;b Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02079/Tambaksogra, seluas5.146 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :0028 1/Tambaksogra;c Sertifikat Hak Milik (Shm) No. 02080/Tambaksogra, seluas5.010 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :00233/Tambaksogra;dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan pada pokoknya juga memintaTurut Tergugat (Menteri Negara Agraria
dan Tata Ruang RepublikIndonesia di jakarta C.q Kepala kantor Wilayah Kementerian NegaraAgraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang C.q KepalaKantor Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Pertahanan Kabupaten Banyumas)untuk membantu mengembalikan status dan kepemilikan barang sengketa,baik secara riil maupun administratif/persuratan kepada dan atas namaPenggugat I;2 Bahwa merupakan fakta hukum, pecahanpecahan dari Sertifikat Induk HakMilik No. 1328/Tambaksogra, Surat Ukur/Gambar Situasi No.
Hak Milik (SHM) No. 02080 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00025/Tambaksogra/2013, tertanggal 26 Nopember 2013, seluas 5.010 m2, atas namaDamarus Tan;Adalah telah dilakukan Pemecahan secara sempurna oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyumas sebagai pihak yang berwenang dalam pendaftarantanah, dan telah juga sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam tatacara pendaftaran tanah dengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukanoleh peraturan perundangundangan (UU NO.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
,e kecakapan untuk membuat perjanjian,e suatu hal tertentu, dane suatu sebab yang halal.a Bahwa transaksi jual beli seperti tersebut di atas, yang dilakukan antaraTergugat I, II selaku penjual dengan Tergugat III selaku pembeli, berikutdengan proses mutasi balik nama sertifikatnya dilakukan menurutprosedur yang berlaku dalam jual beli serta tata cara pendaftaran tanahdengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan (Pasal 19 UU NO.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
57 — 13
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. Cq. KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA BARAT ; Tergugat 4 NETTY MARIA MACHDAR DAUD, SH.
Perkr.No.635/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.Hak Guna Bangunan Nomor : 270 dengan luas 243 M2 (dua ratus empat puluhtiga meter persegi) beralamat di Jalan Krendang Raya Nomor : 18Rt.004/Rw.001 Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat.Selanjutnya diterbitkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat Kantor Agraria Cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Jakarta Barat(Bukti P10) ;.
Bahwa oleh karena terhadap tanah berlaku hukum adat sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (selanjutnya disebutUUPA), maka jual beli Objek Sengketa antara PenggugatRekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan Tergugat IIRekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana ternyata dalam AktaJual Beli tersebut di atas telah memenuhi asas Konkrit terang dantunai sehingga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Il Konpensi sejaksetelah ditandatanganinya
AMBO
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
106 — 44
Pemohon:
AMBO
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang PariamanBahwa PEMOHON selaku perseorangan, telan mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorBerkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanHalaman 3 dari 16 HalamanPenetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDGoleh Kementrian Agraria
Bahwa PEMOHON adalah perseorangan yang telah mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorHalaman 4 dari 16 HalamanPenetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDGBerkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanoleh Kementrian Agraria
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dkk,
BONASRIL
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
108 — 46
Pemohon:
BONASRIL
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang PariamanBahwa PEMOHON selaku perseorangan, telan mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorBerkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanHalaman 3 dari 16 HalamanPenetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDGoleh Kementrian Agraria
Bahwa PEMOHON adalah perseorangan yang telah mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorHalaman 4 dari 16 HalamanPenetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDGBerkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanoleh Kementrian Agraria
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
50 — 0
Menteri agraria dan tata Ruang atau badan Pertanahan Nasional
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
1.Indra Efendi
2.Yuliasmi
Tergugat:
2.ERMAWATI
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
64 — 10
Penggugat:
1.Indra Efendi
2.Yuliasmi
Tergugat:
2.ERMAWATI
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaCq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin- Lubuk Alung Padang
1.Baharuddin
2.Yulizar
3.Ramli
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
2.PT. Meridan Sejati Surya Plantation
3.Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Riau
4.Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Siak
Turut Tergugat:
1.Gubernur Riau
2.Bupati Siak
28 — 22
Penggugat:
1.Baharuddin
2.Yulizar
3.Ramli
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
2.PT. Meridan Sejati Surya Plantation
3.Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Riau
4.Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Siak
Turut Tergugat:
1.Gubernur Riau
2.Bupati Siak
168 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAUR
69 — 0
SUMIATUN Dan KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR-NTB
110 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. KAKANWIL BPN Provinsi Maluku Cq. KAKAN Pertanahan Kota Ambon, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI diJAKARTA cq KAKANWIL BPN PROVINSI MALUKU cqKAKAN PERTANAHAN KOTA AMBON DI AMBON,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, KecamatanSirimau, Kota Ambon, diwakili oleh Adolf Aponno, A.Ptnh,Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 912 PK/Pdt/2020S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dave A.H.
Kemudian setelah berlakunyaUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) tanahtanah sengketa telah berubah dengan statushukum sebagai Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan tahun penerbitanyang paling awal tahun 1996 dan paling belakangan tahun 2009, sedangkangugatan baru diajukan tahun 2017 yang berarti usia Sertifikat Hak GunaUsaha (SHGU) yang belakangan saja sudah 8 (delapan) tahun.
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya
227 — 27
Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Tasikmalaya
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya