Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
484 — 528
  • Penggugat:
    Saleh Alhasni
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
    Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 96/M tahun 1993 Kepala Badan Pertanahan Nasional telahdiangkat sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional;c.
    ;Bahwa pengaturan agraria nasional termaktub dalam UndangundangNomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA).
    Semua Gubernur KepalaDaerah, u.p, Semua Kepala Direktorat Agraria Propinsi. 2.Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah u.p.
    Menteri Agraria Kepala Biro Perencanaan danPerundangUndangan No. Ka.3/1/1 tanggal 1 Maret 1962yang ditujukan kepada Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barattentang Status tanah Kotapraja/Kabupaten yang dimilikinyaberdasarkan UndangUndang Pokok Agraria, (fotokopi darifotokopi);Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.
    Bukti P 138Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : HK.03.01/529100/III/2020tanggal 18 Maret 2020, Perihal: Jawaban surat sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2023 — Upload : 13-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 K/Pdt/2023
Tanggal 12 April 2023 — SILVIANA, Dk Dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
252 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SILVIANA, DkDanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 12-05-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
112 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
    Parman Nomor 69 Palu, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 03/Bid.VBPN/XI/2013 tanggal19 November 2013.Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Keberatanmelawan:ALIANS GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAHPROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Anuta Pura IINomor 20 A Kelurahan Besusu Timur, Kota Palu, Provinsi SulawesiTengah;Termohon Kasasi, dahulu Termohon KeberatanMahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon
    OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi obyek sengketa dalam permohononan keberatan iniadalah :Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No.02/PTS/PSI/KISLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang memutus permasalahan informasiPublik antara KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI SULAWESI TENGAH selaku TERMOHON (sebagai pihak yangkalah) melawan ALIANS GERAKAN REFORMASI AGRARIA (AGRA)DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH selaku PEMOHON (sebagai
    Hardaya IntiPlantation (HIP) yang berada di Kabupaten Buol" Sulawesi Tengah yang intinyasbb: Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahsebagai aturan pelaksanaan dari UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentangketerbukaan Informasi Publik, Lembaga BPN RI telah menetapkanPeraturan Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2013 tentang PelayananInformasi Publik di Lingkungan BPN RI.
    dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Ayat 1.Ayat 2.Ayat 3.Ayat 4.1) Bahwa terjadinya permasalahan semula adalahAliansi Gerakan Reforma Agraria
    HIP merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari warkah, sehingga Majelis Hakim berpendapatdata tersebut merupakan data atau informasi terbuka, yang telahdibuka ke publik berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat No/VII/KIPPSMA/2012 dan Putusan No. 174/V/KIPPSA/2012, yangtelah berkekuatan hukum tetap.Bahwa menurut Pemohon Kasasi sudah dijelaskan pada posita/fundamentum putendi dalam permohonan pemohon keberatansebagai berikut := UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 25-03-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN MADIUN Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mad
Tanggal 31 Agustus 2022 —
Turut Tergugat:
1.Soehartini
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I
3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun
72 — 31

  • Turut Tergugat:
    1.Soehartini
    2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I
    3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 28 Mei 2019 — Perdata - Purwanto, SE lawan -Yansen Lambang LAWAN -PURWANTO, SE, Dk
135 — 54
  • Lebar = 172,5 MLuas = 52.938 M Luas = 19.147 MTotal Luas Bidang 1 dan 2 = 72,09 Ha;Dengan batas-batas :- Sebelah Utara berbatasan dengan : Usis I Sangkai;- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;- Sebelah Timur berbatasan dengan : Handil Pukung Handiwung;- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;Adalah sah untuk pengurusan penerbitan Sertipikat pada Kantor Agraria
    Menyatakan perbuatan Tergugat mengirim surat pertama pada tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua Pemendingan pembuatan Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2018 adalah perbuatan melawan hukum;5.
    Menghukum Tergugat mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua Pemendingan pembuatan Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2018;6.
    Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;Bahwa pada bulan September 2018 Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau PropinsiKalimantan Tengah tidak dapat menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugatdengan alasan ada surat Tergugat untuk memending;Menghukum Tergugat untuk mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus2017 tentang pemblokiran Sertifikat atas nama Penggugat kepada KepalaKantor Agraria
    Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.Bahwa pada bulan September 2018 Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau PropinsiKalimantan Tengah tidak dapat menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugatdengan alasan ada surat Tergugat untuk memending.Menghukum Tergugat untuk mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus2017 tentang pemblokiran Sertifikat atas nama Penggugat kepada KepalaKantor Agraria
    Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan Surat keduaPemendingan pembuatan Sertifikat tanah atas nama Purwanto (Penggugat)kepada Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuatpada tanggal 24 Juli 2018.Maka berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada IbuKetua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang Terhormat yangmemeriksa
    Bahwa oleh sebabberalasan menurut hukum langkah administratif yang dilakukan oleh KepalaKantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang tidak dapatmenerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat adalah merupakan suatu langkahhukum administratif yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 s/d Pasal 27 UU Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, maka Tergugatmenolak
    memiliki tanah yang telah dikuasai Penggugatkarena tanah Tergugat telah dijual kepada Usis Sangkai;Menyatakan perbuatan Tergugat mengirim surat pertama pada tanggal 28Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepadaKantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten PulangPisau Propinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua Pemendingan pembuatanSertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 25-05-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh
Tanggal 10 Agustus 2023 — Penggugat:
TRI RAHAYU HANDAYANI
Tergugat:
1.TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
2.SUGENG SUSANTO
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
38 — 22
  • Penggugat:
    TRI RAHAYU HANDAYANI
    Tergugat:
    1.TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
    2.SUGENG SUSANTO
    Turut Tergugat:
    KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-09-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 22-12-2023
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 94/G/2023/PTUN.BDG
Tanggal 21 Desember 2023 — Penggugat:
1.Akhmad Salim alias Salim
2.Desi Anjarsari
Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pengandaran
Intervensi:
PERI SETIAWATI
197 — 0
  • Penggugat:
    1.Akhmad Salim alias Salim
    2.Desi Anjarsari
    Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pengandaran
    Intervensi:
    PERI SETIAWATI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-12-2014 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 14 Juli 2015 — SINAR PUTRA MURNI;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL)
85 — 45
  • SINAR PUTRA MURNI;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL)
    Satrio, Kav.18, Kuningan, Jakarta Selatan12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan :KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA(MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL), yang berkedudukan di JalanHalaman 1 dari 62 halaman Putusan No.273/G/2014/PTUNJKTSisingamangaraja, No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.PhDr.Bambang T.S. Binantoro,S.H.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata Tanah
Putus : 17-09-2015 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 13 / Pdt.G / 2015 / PN.Pwt
Tanggal 17 September 2015 — Rifa Perkasa (Tergugat III), Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( Turut Tergugat )
131 — 17
  • Rifa Perkasa (Tergugat III), Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( Turut Tergugat )
    Prof Dr.Suharso No.H45 Kelurahan Bancarkembar RT 002/RW 009 Kecamatan Purwokerto Utara KabupatenBanyumas. sebagai TERGUGAT III KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI I;Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agrariadan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang,cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/KantorPertanahan Kabupaten Banyumas, beralamat di Jl.Jend.
    Sertifikatbaru yaitu :a Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02078/Tambaksogra, seluas2.678 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :00282/Tambaksogra;b Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02079/Tambaksogra, seluas5.146 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :0028 1/Tambaksogra;c Sertifikat Hak Milik (Shm) No. 02080/Tambaksogra, seluas5.010 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :00233/Tambaksogra;dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan pada pokoknya juga memintaTurut Tergugat (Menteri Negara Agraria
    dan Tata Ruang RepublikIndonesia di jakarta C.q Kepala kantor Wilayah Kementerian NegaraAgraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang C.q KepalaKantor Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Pertahanan Kabupaten Banyumas)untuk membantu mengembalikan status dan kepemilikan barang sengketa,baik secara riil maupun administratif/persuratan kepada dan atas namaPenggugat I;2 Bahwa merupakan fakta hukum, pecahanpecahan dari Sertifikat Induk HakMilik No. 1328/Tambaksogra, Surat Ukur/Gambar Situasi No.
    Hak Milik (SHM) No. 02080 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00025/Tambaksogra/2013, tertanggal 26 Nopember 2013, seluas 5.010 m2, atas namaDamarus Tan;Adalah telah dilakukan Pemecahan secara sempurna oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyumas sebagai pihak yang berwenang dalam pendaftarantanah, dan telah juga sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam tatacara pendaftaran tanah dengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukanoleh peraturan perundangundangan (UU NO.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
    ,e kecakapan untuk membuat perjanjian,e suatu hal tertentu, dane suatu sebab yang halal.a Bahwa transaksi jual beli seperti tersebut di atas, yang dilakukan antaraTergugat I, II selaku penjual dengan Tergugat III selaku pembeli, berikutdengan proses mutasi balik nama sertifikatnya dilakukan menurutprosedur yang berlaku dalam jual beli serta tata cara pendaftaran tanahdengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan (Pasal 19 UU NO.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2015 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 635/PDT.G/2015/PN.Jkt.Brt
Tanggal 18 Mei 2016 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. Cq. KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA BARAT ; Tergugat 4 NETTY MARIA MACHDAR DAUD, SH.
57 — 13
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. Cq. KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA BARAT ; Tergugat 4 NETTY MARIA MACHDAR DAUD, SH.
    Perkr.No.635/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.Hak Guna Bangunan Nomor : 270 dengan luas 243 M2 (dua ratus empat puluhtiga meter persegi) beralamat di Jalan Krendang Raya Nomor : 18Rt.004/Rw.001 Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat.Selanjutnya diterbitkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat Kantor Agraria Cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Jakarta Barat(Bukti P10) ;.
    Bahwa oleh karena terhadap tanah berlaku hukum adat sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (selanjutnya disebutUUPA), maka jual beli Objek Sengketa antara PenggugatRekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan Tergugat IIRekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana ternyata dalam AktaJual Beli tersebut di atas telah memenuhi asas Konkrit terang dantunai sehingga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Il Konpensi sejaksetelah ditandatanganinya
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 17-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.PDG
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
AMBO
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
106 — 44
  • Pemohon:
    AMBO
    Termohon:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
    Bahwa PEMOHON selaku perseorangan, telan mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorBerkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanHalaman 3 dari 16 HalamanPenetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDGoleh Kementrian Agraria
    Bahwa PEMOHON adalah perseorangan yang telah mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorHalaman 4 dari 16 HalamanPenetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDGBerkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanoleh Kementrian Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3940 K/Pdt/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dkk,
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dkk,
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 17-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
BONASRIL
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
108 — 46
  • Pemohon:
    BONASRIL
    Termohon:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
    Bahwa PEMOHON selaku perseorangan, telan mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorBerkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanHalaman 3 dari 16 HalamanPenetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDGoleh Kementrian Agraria
    Bahwa PEMOHON adalah perseorangan yang telah mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorHalaman 4 dari 16 HalamanPenetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDGBerkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanoleh Kementrian Agraria
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 02-10-2017 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 631/Pdt.G/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 20 Februari 2019 — Menteri agraria dan tata Ruang atau badan Pertanahan Nasional
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
50 — 0
  • Menteri agraria dan tata Ruang atau badan Pertanahan Nasional
    3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 07-02-2022 — Putus : 26-08-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN PARIAMAN Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pmn
Tanggal 26 Agustus 2022 — Penggugat:
1.Indra Efendi
2.Yuliasmi
Tergugat:
2.ERMAWATI
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
64 — 10
  • Penggugat:
    1.Indra Efendi
    2.Yuliasmi
    Tergugat:
    2.ERMAWATI
    3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
    4.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
    Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin- Lubuk Alung Padang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-09-2023 — Putus : 07-11-2023 — Upload : 26-07-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 911/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Nopember 2023 — Penggugat:
1.Baharuddin
2.Yulizar
3.Ramli
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
2.PT. Meridan Sejati Surya Plantation
3.Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Riau
4.Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Siak
Turut Tergugat:
1.Gubernur Riau
2.Bupati Siak
28 — 22
  • Penggugat:
    1.Baharuddin
    2.Yulizar
    3.Ramli
    Tergugat:
    1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
    2.PT. Meridan Sejati Surya Plantation
    3.Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Riau
    4.Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Siak
    Turut Tergugat:
    1.Gubernur Riau
    2.Bupati Siak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-11-2021 — Upload : 12-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3128 K/Pdt/2021
Tanggal 10 Nopember 2021 — DAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAUR
168 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAUR
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor -13/Pdt.G/2023/PN Sel
Tanggal 13 Juli 2023 — SUMIATUN Dan KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR-NTB
69 — 0
  • SUMIATUN Dan KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR-NTB
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 912 PK/PDT/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. KAKANWIL BPN Provinsi Maluku Cq. KAKAN Pertanahan Kota Ambon, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
110 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. KAKANWIL BPN Provinsi Maluku Cq. KAKAN Pertanahan Kota Ambon, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
    PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI diJAKARTA cq KAKANWIL BPN PROVINSI MALUKU cqKAKAN PERTANAHAN KOTA AMBON DI AMBON,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, KecamatanSirimau, Kota Ambon, diwakili oleh Adolf Aponno, A.Ptnh,Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 912 PK/Pdt/2020S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dave A.H.
    Kemudian setelah berlakunyaUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) tanahtanah sengketa telah berubah dengan statushukum sebagai Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan tahun penerbitanyang paling awal tahun 1996 dan paling belakangan tahun 2009, sedangkangugatan baru diajukan tahun 2017 yang berarti usia Sertifikat Hak GunaUsaha (SHGU) yang belakangan saja sudah 8 (delapan) tahun.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tsm
Tanggal 29 September 2021 — Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Tasikmalaya
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya
227 — 27
  • Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Tasikmalaya
    2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya