- Total Kerugian hilangnya keuntungan bunga, dengan perhitungan bunga sebesar Rp.698 436.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menyatakan hubungan kerja kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum dari Perjanjian Kerja waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu;3.Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Terhitung tangal 10 November 2015;4.Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :Uang Pesangon: 9 x 2 x Rp.2.700.000,- = Rp. 48.600.000

pemutusan hubungan kerja tanpa suratperingatan terlebih dahulu tanpa adanya pelanggaran sehingga Penggugat berhakatas uang pesangon sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 156 ayat (2)), uangPenghargaan Masa Kerja sebanyak 1 (satu) kali (Pasal 156 ayat (3)), Uangpenggantian Hak (Pasal 156 ayat (4) Undangundang No.13 Tahuan 2003), uangdari Tergugat sebagai kompensasi adalah merupakan gaji bulan Desember 2014Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus) dan sisa cuti tahunan yang belum diambilsebanyak 84 hari dengan perhitungan

M E N G A D I L I:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat tersebut;DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah menurut hukum perhitungan biaya yang telah dikeluarkan/ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp.4.706.847.989,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah); Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menghukum Tergugat untuk mengembalikan

Bahwa secara perhitungan sisa hasil penjualan dariRp.1.155.900.000, dikurangi Rp. 260.000.000, sisa menjadi sebesarRp.895,900.000 ( Delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratusribu rupiah).6. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019 Penggugatmenyerahan sejumlah uang sebagai perhitungan kompensasi bungakepada Tergugat sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah).7.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran dari Penggugat kepadaTergugat adalah dihitung dengan perhitungan bunga kewajaran sebagaiberikut :Hasil Penjualan dikurangi pembayaran dari Penggugat yang telah diberikankepada Tergugat dengan ditambah bunga wajar sebesar 7 % ( tujuhprosen ) pertahun.4. Menyatakan bunga wajar sebesar 7 % ( tujuh prosen ) pertahun sebagaibunga wajar dan diperhitungkan berdasarkan sisa kekurangan yang belumdiserahkan.5.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran Penggugat kepada Tergugatadalah perhitungan dari hasil kesepakatan bersama yang telah disertujuiHalaman 4 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMGdengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018 sampaisekarang (rincian perhitungan terlampirkan) sebesar Rp.1.346.683.883,(satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluhtiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan dibayarkan dalamtempo 2 bulan dari sekarang.3.

Bahwa alasanalasan Penggugat menolak hitunghitungan kekurangan dariTergugat tersebut adalah Penggugat sudah mengembalikan sebagiankepada Tergugat sehingga secara perhitungan seharusnya berkurangbukan malah bertambah sebagaimana perhitungan Tergugat, bahwaperhitungan tersebut adalahTelah diberikan kepada Tergugat sebesar :1. Akhir tahun 2017 sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus jutarupiah).2. Awal bulan Juni tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluhjuta rupiah).3.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran Pembanding kepadaTerbanding adalah perhitungan dari hasil kesepakatan bersama yang telahdisetujui dengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018sampai sekarang ( rincian perhitungan terlampir ).SebesarRp.1.346.683.883, ( Satu milyar tiga ratus empat puluh enam jutaenam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tigarupiah ) terhitung sampai bulan Desember 2019 dan perhitungan bulanJanuari 2020 sampai sekarang akan Saya pertimbangkan

Foto Scan Fom Model C.1 Plano (sebanyak 6 lembar yang sudah dilegalisir oleh KPUD HALBAR)5.2. 1 (satu) buah Flash Disk (yang berisikan dokumentasi pada saat perhitungan suara)Tetap terlampir dalam berkas perkara6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

NASIRmenelpon Komisioner BAWASLU Kabupaten Halmahera Barat yakni saksiAKNOSIUS DATANG dan melaporkan dugaan adanya kecuranganterhadap proses perhitungan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRDKabupaten Halmahera Barat.

NASIR Calon Anggota LegislatifHalaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN TteDapil 2 Partai NASDEM nomor urut 2, sebanyak 12 suara dimana padasaat perhitungan pertama saudara MUTAHAR Hi.

Panwas TPS ini juga tidak punya hak untuk membuka Suratsuara untuk dilakukan perhitungan.

AKNOSIUSDATANG karena adanya protes dari saksi partai maupun calon legislatifsehingga memerintahkan kepada Ketua KPPS TPS 3 untuk melakukanperhitungan suara ulang dan hasilnya perhitungan suara tersebutberbeda dengan perhitungan pertama yang telah di tulis di form ModelCi Plano DPRD Kab/Kota, dan dari perhitungan ulang itulah barudikatehui oleh KPPS TPS 3 dan saksi serta calon legislatif banwa telahterjadi pelanggaran pemilu yang Terdakwa lakukan ; Bahwa kalau memang ada ketentuan Pidana jangan hanya

Nasir menelpon KomisionerBAWASLU Kabupaten Halmahera Barat yakni saksi Aknosius Datang danmelaporkan dugaan adanya kecurangan terhadap proses perhitungan SuratSuara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat.

perhitungan tidakjadi dilakukan, dan Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan perhitunganVolume yang telah di keijakan Penggugat, setelah disetujui Penggugat, akantetapi tidak terlaksana perhitungan bersama yang di maksud.5.

akan melakukan pengukuran/perhitungan bersama terhadapvolume perkeijaan yang sudah di kerjakan Penggugat, setelah perayaan Imlek(pada bulan Februari) tersebut.7.

Bahwa dari hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh Penggugat yang didampingi oleh tukang ukurnya sdr. Samsuri, dan Tergugat di didampingitukang ukurnya Sdr.

Menyatakan perobuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidakmengakui volume hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi yang didampingi oleh tkangnya sdr. Samsuti,dan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didampingi tukangukurnya sdr.

Foto copy data perhitungan cut, tanggal 28 Januari 2015 dan data perhitunganfill, 28 Januari 2015, yang dibuat oleh PT. Salam Damai (Bukti T/PR5) ;10.Foto copy hitungan volume potong/timoun PT. Salam Damai, opname 2, 22Maret 2015 (Bukti T/PR6) ;11.Foto copy Berita Acara Join Survey/Pengukuran Situasi PT. Salam Damai(Bukti T/PR7) ;12.Foto copy perhitungan kelebihan bayar, yang dibuat olen Kim Siang, DirekturPT. Salam Damai (Bukti T/PR8.1) ;13.

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.Ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) :Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggalpendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah TarifBea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor: 000014 tanggal 31 Januari 2011 Perhitungan

tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor PabeanPemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNo.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7):a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh Toha Bandung denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,2. Perhitungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,2. Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000,3.

Perhitungan tata Cahaya denganmenggunakan program Calculux Rp. 22.500.000,4.

PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7);a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh. Toha Bandung dengan1.2. Perhirincian sebagai berikut:Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,tungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta dengan rinciansebagai berikut:. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,Rp.2. Perhitungan kebutuhan AC3.

Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.

Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000.3. Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Mei 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.017.607.6DPP (80/100xDPP Pk) Rp 814.086.1:Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 203.521.5PPN (10/100xDPP) Rp 20.352.1.bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Mei 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Pelanggaran Golongan III (P III):TS3 = TS1 + TS2.Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) angka 1 huruf a Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik : Pelanggaran Golongan (P I):Perhitungan untuk pelanggaran ini sebagai berikut :a.

kewenangannya dalam melakukan perhitungan TagihanSusulan dalam perkara a quo.Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Pekanbaru berkenan untuk memutus sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :1.

Menyatakan bahwa Tagihan Susulan Tergugat/Pemohon/Konsumensebesar Rp. 10.000,000, sesuai dengan Perhitungan sebagaimanadiatur dalam Pasal 21 ayat (1) angka 3 Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik4.

Fotocopy Form Perhitungan Tagihan Susulan P2TL berdasarkan siste AP2T,diberi tanda bukti P4;5.

Tagihan Susulan terhadapPelanggan/Komsumen/Tergugat yang sudah tentu akan dilakukan perhitungan yangdidasarkan atas dasar perhitungan bisnis dan harus mengasilkan keuntungan bagipihak Pelaku Usaha/Pemohon/Penggugat, sedangkan di sisi lain pihakTermohon/Tergugat/Konsumen yang sedang mengalami masalah atauketerlambatan dalam pembayarannya tersebut mengingikan adanya keringanandalam pembayaranya tersebut, sedangkan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) akan memutuskan perkaranya tersebut sesuai

Bea Keluar sampaidengan jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan;bahwa Menurut Majelis karena tidak ditemukan salah perhitungan bea keluar berkas atau dataPEB diarsipkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuaijdengan kewenangannya;Fasilitas Penimbunan di Kawasan Pabeanbahwa menurut penjelasan Terbanding dalam persidangan bahwa Pelabuhan Talang Betutudibawah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Palembang tidakmempunyai Fasilitas

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakulpada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean.ayat (4) : Nilait tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padalsaat pembayaran.Pasal9 ayat(1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat(2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BealKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2):Penetapan kembali berlaku ketentuan :Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah TarifBea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 007666 tanggal 29 Oktober 2010e Perhitungan

Nomor : Kep337/KM.10/2011 TENTANGPENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARIDANA PENSIUN RAJAWALI NUSINDO tanggal 01 Februari2011c) Perhitungan masa kerja yang tidak sesuai dengan masa kerjayang sebenarnya dari para Penggugat4.

Permasalahan ini sangatjelas terlihat dimana para pensiunan tidak mendapat hakhak nya sesuai denganperundangundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:q) Perhitungan masa kerja13.Penggunaan komponen gaji yaitu tidak dimasukannya tunjangan tetapperumahan, air dan listrik dalam perhitungan pesangon, penghargaan masakerja dan ganti kerugianTidak dimasukannya komponen tunjangan tetap perumahan dan listrik dalamkomponen upah dalam perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja danganti kerugianPerhitungan

Bahwa dalam perhitungan hakhak para Penggugat yang terdiri dari uangpesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusnya diterima sesuai dengan undangundang pada saat mengakhiri hubungankerja adalah sebagaimana di nyatakan dalam pasal 156 UU No 13 tahun 2003adalah:1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima.2) Perhitungan uang pesangon

RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA No 11/SK/RNI/01/II/09, tanggal 09 februari 2009, PERHITUNGAN UANG PERPISAHAN Rp. 12.183. 171,Perhitungan penghargaan Masa kerja yang dihitung dalam perhitunganpesangon untuk saudara Asep Ruslandi adalah 5 tahun yang seharusnya 10tahun dan perhitungan uang pesangon untuk Sdr Casmudi serta Ruslimadalah 7 kali yang seharusnya adalah 9 kali sebagaimana terlihat dalamtabel di bawah ini.gg) Adanya perhitungan pesangon yang dilakukan yaitu 2 kali untuk pesangonsebagaimana terlinat

adalah 35 tahun 6 bulan sehingga sangatmempengaruhi perhitungan penghargaan masa kerja oleh sebab itu,perhitungan masa kerja tersebut di hitung sejak karyawan bekerja di PTPerkebunan XIV (Persero) , bukannya sejak diambil alin atau diakuisisi olehPT Rajawali Nusantara Indonesai ( PT RNI).

Ir.Mukhlisah selaku konsultan perencana dalammelakukan perhitungan analisis harga satuan bahan bangunan proyekmakam Ratu Ebhu tahun 2009 tidak berpedoman pada Keputusan BupatiHal. 4 dari21 hal. Put.

Sampang dan hasil survey harga diMojokerto;Bahwa berdasarkan perhitungan saksi ahli dari PU Cipta Karya Kab.Sampang saudara H.R. Damar P. Effendi ST, M.Si an saksi ahli H. AnmadMusyaffak, ST.

Tim teknis chek list renovasi komplek makam Ratu Ebhutahun 2009 yang telah melakukan perhitungan harga satuan bahan ProyekRenovasi Makam Ratu Ebhu tersebut dengan berpedoman pada StandarNasional Indonesia dan standar harga Bupati SampangNo.188/210/Kep/434.013/2009 dan setelah membandingkan hasilperhitungan harga satuan harga bahan dari perhitungan konsultanperencana telah diketemukan selisin harga dari harga satuan bahan untukpekerjaan kayu di mana perhitungan konsultan lebih tinggi dari hasilperhitungan

No. 1582 K/Pid.Sus/201 1 Tahun Anggaran 2009 dan Harga Satuan Setempat sebagaimana dalamPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara,melainkan berdasarkan pada daftar harga satuan dari Dinas PekerjaanUmum dan Bina Marga Kabupaten Sampang dan hasil survey harga KotaMojokerto;Bahwa keseluruhan selisin harga perhitungan konsultan yang tidak sesuaidengan perhitungan saksi ahli merupakan kerugian Negara terdiri dari :a.

Karya Sakti) sebagai pemenang proyekMakam Ratu Ebhu tahun 2009 telah mengajukan penawaran denganberpedoman pada HPS yang disusun oleh Panitia Lelang; Bahwa setelah ahli melakukan perhitungan RAB milik CV.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak sebagaimana pada poin 3 di atas untuk perhitungan saat ini minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anaksebagaimana pada poin 3 di atas untuk perhitungan saat ini minimalsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur21 tahun atau telah menikah;5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada PPN/KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

Melakukan Perhitungan besarnya Cadangan teknis untuk setiap MasterData Polis tersebut dengan menggunakan methodologi perhitungan yangseharusnya dipergunakan dan dibenarkan oleh Regulator;e. Melakukan perhitungan perkiraan nilai perbedaan antara cadangan teknisdalam Master Data Polis Pertama dan Master Data Polis Ketiga pertanggal31 Desember 2006;f. Memberi penjelasan secara lengkap tentang hasil pekerjaan kepadaTERGUGAT Il;g.

Melakukan perhitungan cadangan teknis setiap polis yang adadalam Master Data Polis menggunakan program komputeryang telah dibuat diatas.b.5. Menyusun laporan Hasil Perhitungan cadangan Teknislsi Laporan merupakan pengungkapan seluruh proses pelaksanaanpekerjaan secara apa adanya dan bersifat independent.

6pertanggal 31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baruTERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baruTERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

dan perhitungan dari manajemen baruTERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

Tagihan Tergugat Ill kepada Penggugat berdasarkan surat tanggal 6September 2019 sebesar Rp.800.000.000.Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut jelas bahwapengalihan tagihan dari Tergugat kepada Tergugat II dan kemudian kepadaTergugat Ill tidak dipersoalkan oleh Penggugat dan yang dipersoalkan olehPenggugat dan menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah besarnyajumlah tagihan yang menurut Penggugat telah dihitung secara melawan hukumoleh karena menurut perhitungan Penggugat utang Penggugat

sebesarRp.150.828.826 sedangkan berdasarkan perhitungan Tergugat Ill sebesarRp.800.000.000;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.21 tanpa mengajukansaksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telahmengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I1 s/d T.I16 tanpa mengajukansaksi, dan Tergugat III telan mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.III1 s/dT.III9 tanpa mengajukan saksi;Menimbang

dapat terjadi secara alternatif dalam 5bentuk perbuatan yaitu (1) Perbuatan tersebut melanggar UndangUndang (2)melanggar hak subjektif orang lain (3) melanggar kewajiban hukum sipelaku (4)melanggar kesusilaan (5) melanggar kepatutan, ketelitian /kehatihatian(PATIHA);Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum perhitungan jumlah utangpokok, bunga dan denda yang menjadi pokok sengketa dalam perkara inibersumber dari adanya perjanjian kredit perumahan antara Penggugat denganTergugat yang dituangkan

utang pokok dan bunga yang harusdipergunakan adalah perhitungan Tergugat Il sesuai dengan Suratpemberitahuan Tergugat II kepada Penggugat ( bukti P.9);Halaman 9 Putusan Nomor 486/ Pdt/2021/PT.DKIMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 jumlah utang Penggugatsejumlah Rp.259.988.975 dengan perincian Utang Pokok sejumlahRp.123.623.668, bunga Rp.30.801.618, denda sejumlah Rp.59.863.668 dan lainlain sejumlah Rp.45.700.000;Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan atas perhitungan utangpokok dan bunga

tersebut, maka jumlahutang pokok, bunga dan denda yang harus dibayar oleh Penggugat adalahsejumlan Rp.123.623.668 +Rp.30.801.618. +1.137.000. = Rp.155.562.286,( seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapanpuluh enam rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan bahwa perbuatanTergugat Il yang tidak melanjutkan pelaksanaan lelang objek jaminan telahmelawan hukum dan oleh karena itu perhitungan utang Penggugat didasarkanpada perhitungan sebagaimana telah dipertimbangan

Batuley,Kab/Kota Provinsi Maluku, tanpa disegel berisikan:a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat Suara DPR RI.b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggotaDPR Pemilihan Umum 2019, Model C1DPR.c. 18 (delapan belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calonAnggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 PlanoDPR.Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/21019/PT AMB3.

(satu) Buah Kota Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03, NomorTPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kecamatan Batuley,Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa disegel berisikan:a. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat Suara DPD.b. 4 (empat) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1DPD.c. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1 PlanoDPD.4.1 (satu) Buah Kotak Pemilihan

DPRD Provinsi Tahun 2019 NomorKotak 04, Nomor TPS1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa DisegelBerisikan:a. 196 (seratus sembilah puluh enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.5. 1 (satu

Batuley,Kab/Kota Provinsi Maluku, tanpa disegel berisikan:a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat Suara DPR RI.b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggotaDPR Pemilihnan Umum 2019, Model C1DPR.c. 18 (delapan belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calonAnggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 PlanoDPR.3. 1 (Satu) Buah Kota Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03,Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, KecamatanBatuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa

disegel berisikan:a. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat Suara DPD.b. 4 (empat) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1DPD.Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/21019/PT AMBc. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1 PlanoDPD.. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Provinsi Tahun 2019 NomorKotak 04, Nomor TPS1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK

Terbanding kemudianhendak melihat buku produksi,tetapi Pemohon Banding tidakpernah menyampaikannyasehingga Terbanding tetapmempertahankan koreksi;bahwa hasil perhitungan ulangmenunjukkan peredaran usahahasil analisa lebih rendahdibandingkan yang dilaporkanPemohon banding dalam SPT; Menurut Majelis Formalitas penerbitan Surat Ketetapan Pajak:bahwa terkait masalah formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuni 2009 yang mengumpulkan koreksi peredaran usaha selama 12

Pengolahannya, Penerbit Penebar Swadaya, bukan merupakan bukti yang kuat untukmenghitung besarnya produksi Pemohon Banding;bahwa hal ini dikarenakan data ratarata produksi dalam buku hanya menggambarkan kondisi yangumum, belum memperhitungkan faktor lain dalam perkebunan, seperti umur tanaman, cuaca pada tahunyang bersangkutan, kualitas bibit, kualitas perawatan dan perlakuan pasca panen yang tentunya berbedapada setiap tahun dan setiap perusahaan;bahwa data yang valid hanya dapat diperoleh dari perhitungan

secara real atas produksi perusahaanyang bersangkutan pada tahun yang diperiksa;bahwa metode perhitungan koreksi Terbanding yang menggunakan angka ratarata hanya akanmenghasilkan angka perkiraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan validitasnya;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak bersumber pada data yang validdan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap' koreksi

Dasar Pengenaan Pajak Rp 45.907.672.230 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran Rp 2.034.019.800yang harusdipungut/dibayarsendiri b.

Dikurangi: Pajak Masukan Rp 334.053.691yang dapatdiperhitungkan Lainlain Rp 7.425.149.246 Jumlah Rp 7.759.202.937 c Jumlah perhitungan Rp (5.725.183.137PPN Kurang (lebih)Bayar 3 Kelebihan pajak yang sudah Rp 5.725.183.137dikompensasi ke masa pajak berikutnya 4 PPN yang tidak/kurang bayar Rp 0 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 oleh Majelis VI Pengadilan Pajak, dengan susunanMajelis dan Panitera Pengganti

No. 11/B/PK/PJK/2011Perintah Kerja (SPK) Sesuai dengan perhitungan harga yang terjadipada saat pembangunan yang dimulai dari tahun 2003 sampaidengan tahun Desember 2006" ;"Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan nilaikontrak dari Surat Perintah Kerja (SPK) setelah dikalikan dengantingkat inflasi untuk tahun 2005 sebesar 17,11% dan tahun 2006sebesar 6,60% dan dikalikan dengan persentase (%) tingkatpenyelesaian bangunan (Progress Report) diperoleh nilai bangunanmenjadi Rp 261.003.028.776,00

atau sebesar Rp 1.804.965,00 perm2 dengan perhitungan sebagai berikut ........

banding Pemohon Banding dengan demikian Majelisberkesimpulan permohonan Pemohon Banding dikabulkan sebagiandengan perhitungan sebagai berikut : Obyek Pajak Luas (M7?)

No. 11/B/PK/PJK/20111212mendasar bila dibandingkan dengan metodemetode perhitungan yang lain, seperti metode unitterpasang, metode meter persegi dan metodeindeks ;Perhitungan harga satuan pekerjaan memakaianalisis BOW karena cara ini merupakan satusatunya cara untuk mendapatkan keseragamanmenghitung biaya pembuatan baru bangunan.Karena cara ini akan memberikan hasil yang lebihtinggi bila dibandingkan dengan cara perhitunganbiaya pemborongan pekerjaan di lapangan, makadalam perhitungan ini digunakan

Bahwa nyatanyata telah terbukti perhitungan nilai bangunan olehTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon' Bandingberdasarkan nilai kontrak yang ada dalam Surat Perintah Kerja(SPK) sesuai dengan perhitungan harga yang terjadi pada saatpembangunan yang dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahunDesember 2006 setelah dikalikan dengan tingkat inflasi untuktahun 2005 sebesar 17,11% dan tahun 2006 sebesar 6,6% dandikalikan dengan persentase (%) tingkat penyelesaian bangunantidak memenuhi ketentuan UndangUndang

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;-1) Mutah sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah );-2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah );3) Nafkaah anak atas nama ( ANAK PEMOHON dan TERMOHON ) umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarang diasuh Termohon sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratsu ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikaan 10 % setiap tahunya;-4.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;1) Mutah sebesar Rp. 500.000, Lima ratus riburupiah );2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000, ( sembilanratus ribu rupiah );3) Nafkaah anak atas nama ( ANAK PEMOHON danTERMOHON ) umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarangdiasuh Termohon sebesar Rp. 200.000, ( duaratsu ribu rupiah ) setiap bulan sampai anaktersebut dewasa dengan perhitungan kenaikaan10 $ setiap tahunya;4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 431.000, ( Empat