Ditemukan 44595 data
SOUNGKILON MANIK
Tergugat:
1.EDISON NAINGGOLAN
2.PEMERINTAH RI KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
68 — 0
Penggugat:
SOUNGKILON MANIK
Tergugat:
1.EDISON NAINGGOLAN
2.PEMERINTAH RI KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
Netty
Tergugat:
DAVID MULIANTO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
64 — 9
Penggugat:
Netty
Tergugat:
DAVID MULIANTO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
AZHAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERUAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZULHAYATI
207 — 50
Penggugat:
AZHAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERUAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZULHAYATI
207 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKKlawanRISTIANE HARDAYUN PUTRI, DKdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Deddy Setiady, S.H, dan kawan kawan, DirekturPenanganan Perkara Tanah dan Ruang KementerianAgraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Februari 2017;2.
86 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI yang dahulu KEPALA KANTOR AGRARIA KABUPATEN BEKASI
S.H.Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para AdvokatPenasehat Hukumberkantor di "TRIMURTI LAW OFFICE,beralamat di KomplekPerdagangan Beras Cipinang Blok HA 10, Kelurahan Pisangan Lama,Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur,berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 April 1016;Pemohon Kasasi , Para Pemohon Kasasi Il dahulu sebagaiParaTerbanding/Penggugat Intervensi, Para Penggugat;Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI yang dahuluKEPALA KANTOR AGRARIA
penerbitan obyektum litistidak memenuhi syarat data fisik baik penguasaan fisik secara riel/nyatamaupun penguasaan fisik secara administratif dengan membayar PBBatas bidang tanah yang dimaksud dalam obyektum litis, karenanyatindakan Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis telah bertentangandengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo.Pasal 18 Peraturan PemerintahHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 Jo.Pasal 3Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
MARIA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
39 — 19
Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
MARIA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIREKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Rahmad Maryono, bertempat tinggal di Jalan Suci RT 15/RW 03,Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, KabupatenNabire, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;Lawan:Maria, bertempat tinggal di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, KabupatenNabire, sekarang tidak diketahui alamat dankeberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
Bahwa karena jual beli tersebut di atas hanya tertuang dalamkuitansi dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Beli nya, maka Penggugat tidakdapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertifikat tersebut keKantor Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nabire);9.
52 — 54
Penggugat:MUKHASAN AJIBTergugat:1.MUSLICH2.SRI HASTUTITurut Tergugat:Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Helmi bin Usman
Tergugat:
1.Sarkawi bin Hamzah
2.Kepala Kantor Pertanahan/Agraria Tata Ruang Kabupaten Ketapang
15 — 8
Penggugat:
Helmi bin Usman
Tergugat:
1.Sarkawi bin Hamzah
2.Kepala Kantor Pertanahan/Agraria Tata Ruang Kabupaten Ketapang
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
HAMBALI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
81 — 38
Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
HAMBALI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIREBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Rahmad Maryono, bertempat tinggal di Jalan Suci RT 15/ RW 03,Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,Provinsi Papua, sebagai Penggugat ;Lawan:Hambali, dahulu bertempat tinggal di Kampung Sriwini, Distrik Nabire,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatdan keberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalam kuitansi,dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidak dapatmelakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut ke KantorTurut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kabupaten Nabire ;9.
SUTOMO
Tergugat:
MARTU
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
67 — 20
Penggugat:
SUTOMO
Tergugat:
MARTU
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Tergugat:
DIYONO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
61 — 29
Sumarjono
Tergugat:
DIYONO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Terbanding/Tergugat I : SUNINGSIH
Terbanding/Tergugat II : Kepala kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Jayapura
32 — 11
Pembanding/Penggugat : YATI SUYANI
Terbanding/Tergugat I : SUNINGSIH
Terbanding/Tergugat II : Kepala kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Jayapura
KHOIROZI
Tergugat:
AHMAD
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEMARANG
70 — 22
Penggugat:
KHOIROZI
Tergugat:
AHMAD
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEMARANG
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin
78 — 33
BAHRANI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota BanjarmasinNoorKomplek BPI Jalan Permata Kecubung No.21 Rt.016 Rw.004 KelurahanSungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALKALIMANTAN SELATAN Cq =KANTOR PERTANAHAN KOTABANJARBARU , yang beralamat di Jalan Panglima Batur Timur No.01Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan
DANUN WIYOTO
Tergugat:
SUMARI
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
111 — 52
Penggugat:
DANUN WIYOTO
Tergugat:
SUMARI
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
SIDIK SINEN
Tergugat:
ADAM MARADJABESI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Kab.Nabire
45 — 6
Penggugat:
SIDIK SINEN
Tergugat:
ADAM MARADJABESI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Kab.Nabire
43 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUHARTOYO, dkk VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dahulu dan sekarang KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK
OBJEK GUGATAN;SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAHULUDAN SEKARANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA, NO. 94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus1997, diterbitkan untuk atas nama PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo)berkedudukan di Jalan Kol.
;Mewajibkan Tergugat Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasionan RI dahulu dan sekarang Kepala BadanPertanahan Republik Indonesia untuk Mencabut Surat Keputusan No.94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus 1997 atas nama PT. SocfinIndonesia (PT.
Bahwa objek gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannyaadalah : Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalIndonesia No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997, diterbitkanatas nama PT. Socfin Indonesia (untuk selanjutnya disebut SK No.94): dan; Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.2 tanggal 8 April 1998 Desa Tanjung Meriah yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Serdang Bedagai atas nama PT.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (dahulu MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional) No.94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 tentang PemberianPerpanjangan Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di KabupatenDeli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang memberikan kepadaPT.
Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan Pasal 24 dan Pasal 25;Hal. 42 dari 45 hal. Put.
Sariman
Tergugat:
Sriaminatun
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan
68 — 17
Penggugat:
Sariman
Tergugat:
Sriaminatun
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan
NI LUH PUTU WIDYASTUTI
Tergugat:
1.AZHAR FAHMI
2.BAINAH
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.Kantor Wilayah Agraria dan ATR/ Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Tengah cq Kantor Agararia dan ATR Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya
34 — 0
Penggugat:
NI LUH PUTU WIDYASTUTI
Tergugat:
1.AZHAR FAHMI
2.BAINAH
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.Kantor Wilayah Agraria dan ATR/ Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Tengah cq Kantor Agararia dan ATR Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya
2.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta c.q.
31 — 7
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA di Medan c.q. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
2.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta c.q.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA di Jakarta c.q. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA UTARA