Ditemukan 555862 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN TANJUNG REDEP Pidana Umum
Register : 17-07-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.I GDE NGURAH SURYA ADIPUTRA SRIADA
2.ITO AZIS WASITOMO, S.H
3.EKO PURWANTONO, S.H
Terdakwa:
1.SARDIN Bin MUSTAMIN Alm
2.FEBRIANSYAH Bin IWAN
3.TAHANG Bin NAKIN Alm
29 — 23
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 15-12-2021 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 14-03-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1347/Pid.Sus/2021/PN Tjk
Tanggal 9 Maret 2022 — Penuntut Umum:
IRMA LESTARI.SH
Terdakwa:
1.IMRON Bin ITO
2.ALKONI Bin BUKHORI
34 — 25
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kgn
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
MAHYUDIN Bin JAMHURI
10 — 12
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 13-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 13-05-2024
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Ario Dewanto
2.Susianik, SH.
Terdakwa:
Muryanto alias Temu Bin Mulyono
29 — 21
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 15-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 13-05-2024
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 11 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Susianik, SH.
2.Parmanto,SH
Terdakwa:
Adi Okta Priyatna alias Supri Bin Marjani
10 — 10
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
SULTAN Bin ALIMUDDIN
31 — 8
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMemiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alatpenangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiayang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikankecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B JoPasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RINo. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupajarring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alattangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukathela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupajarring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alattangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukathela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 jo pasal 100 b UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun2009 tentang perikanan;Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nelayan kecilBerdasarkan pasal 1 (satu) nomor 11 UU RI No.45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan nelayankecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapanikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari;Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.KdiBahwa ahli menjelaskan bahwa penggunaan jaring trawls dilarangBerdasarkan
    olehkarena itu terdakwa harus dibwebaskan dari dakwaan primer tersebut ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-03-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458K/TUN/2005
Tanggal 26 Maret 2007 — Prof. Dr. EDIWARMAN, SH., M.Hum ; vs. REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ; DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ; Dkk
31 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No.4 Tahun 2004
    , UndangUndangNo.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaSULAEMAN tersebut ;Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50PK/TUN/2007
Tanggal 25 Agustus 2008 — GUBERNUR BANK INDONESIA ; vs. PT. BANK DAGANG BALI
394 — 835 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan IzinUsaha PT.
    tertanggal 12Pebruari 2004 kepada Bank NISP (bukti P7), surat No. 45/DIR/SKT/2004tertanggal 12 Pebruari 2004 kepada Bank Eksekutif (bukti P8), surat No. 09/DIR/Skt/2004 tertanggal 9 Januari 2004 kepada Bank Asiatic (bukti P9), suratNo.39/DIR/Skt/2004 tertanggal 11 Pebruari 2004 kepada Bank CIC (bukti P10);Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2004 (bukti P11)dan tanggal 16 Pebruari 2004 (bukti P12) juga telah melayangkan surat kepadapimpinan Bank Indonesia Denpasar untuk meminta bantuan
    Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mencabut PenetapanNo. 089/G.TUN/2004/PTUNJKT. tentang Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan No. 6/6/G/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentangPencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali ;3.
    BankDagang Bali Kantor Cabang Surabaya tanggal 26 April 2004 sampaidengan 15 Oktober 2004 (sebelum Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta No.089/G.TUN/2004/PTUN.JKT yang diputuskan padatanggal 20 Oktober 2004) (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK1d);. Rekapitulasi Realisasi Pembayaran kepada Nasabah ex. PT.
    MenteriKeuangan tanggal 8 April 2004.b.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 28-02-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 16-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 31/PID/2014/PT KPG
Tanggal 18 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : I MADE AGUS SASTRAWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SAMSUDIN alias LA CUBI
26 — 1
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA, SH
Terdakwa:
JUNAEDI Anak dari LIMTOGUAN
48 — 4
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum
Register : 26-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN JEMBER Nomor 548/Pid.Sus/2018/PN Jmr
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADIK SRI S,SH
Terdakwa:
1.ABDUL WAFI
2.HAMZAH RIZKY
3.MUHAMAD MUJAHIDINAL JIHAD
24 — 5
  • Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo UndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan Kesatu.2.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I.
    Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang R.1I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.1I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 467/PID.SUS/2017/PT MKS
Tanggal 13 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Dra. Hj. CHERISDIANA, SH
Terbanding/Terdakwa : HERMAN DG. LIMPO BIN DG. SUDDING
26 — 11
  • keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalah dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 98 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004
    keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalan dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 B Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndang Undang RI No.31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa HERMAN DG.LIMPO DG.SUDDING telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana dibidang perikanan berlayarmelakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dariHim. 4 dari 8 hlm Pts.No.467/PID./2017/PT.MKS.pelabuhan perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar danSyahbandar di pelabuhan perikanan melanggar Pasal 100 B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangNo.31 Tahun 2004 Tentang perikanan, sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua;2.
    Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor: 2198/Pid.B/2016PNMks. yang dimintakan banding ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatan Pengadilan ;Mengingat ketentuan Pasal 100 B Undangundang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas undangundang RI Nomor 2004
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 28-11-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN POSO Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso
Tanggal 13 Desember 2022 — Penuntut Umum:
La Ode Muhammad Nuzul, SH.
Terdakwa:
RUSLIN SADO alias SADO
48 — 18
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum
Register : 25-05-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN Parigi Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Prg
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD PERMATA SAMUDERA, SH
Terdakwa:
1.RINAL alias UTI
2.FIRMANSA alias KOMAR
39 — 0
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 25-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN KANDANGAN Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Kgn
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
Sani Bin Alm Basni
42 — 4
  • Menyatakan terdakwa SANI Bin (Alm) BASNI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenangkap' ikan dengan menggunakan alat' yang dapatmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009dalam Dakwaan Tunggal:;2.
    haruan/gabus sebanyak 2 (dua) ekor dan ikan papuyusebanyak 3 (tiga) ekor dengan berat keseluruhan sekitar 4% (Setengah)kilogram sedangkan seperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkandengan cara membeli dari seseorang di Batang Alai dengan harga Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengetahui kalaumenangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang olen Pemerintah.nonn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    tersebut, makaselanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakahperbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsurunsuryang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut langsung mempertimbangkandakwaan tunggal Penuntut umum tersebut yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 14-06-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 08-07-2022
Putusan PN DONGGALA Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dgl
Tanggal 7 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.IRNA INDIRA RATIH, S.H., M.H
2.NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H
3.MUHAMMAD RIFAIZAL, S.H
4.RESKY ANDRI ANANDA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
HAMDAN BIN SAENI
31 — 19
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 02-08-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PID.SUS/2021/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : RIVANLI AZIS, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa II : MUSLIADI ALIAS MUS BIN SAMSUDIN
Terbanding/Terdakwa III : YASMIN ALIAS EMI BIN AHMAD NUR
67 — 32
  • Sitompul dariPolres Tanjung Jabung Barat dan Sdr.ABDUL SAMAD dan Sdr.ERWINSAPUTRA , Terdakwa YASMIN dan Terdakwa II MUSLIADI diamankanbeserta barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) box berisikan benurlobster.e Bahwa pada saat ditangkap Sdr.ABDUL SAMAD, Sdr.ERWINSAPUTRA , Terdakwa YASMIN dan Terdakwa II MUSLIADI tidak dapatmenunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari pihak yangberwenang.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa YASMIN ALIAS EMI BIN AHMAD NUR danTerdakwa Il MUSLIADI ALIAS MUS BIN (ALM) SAMSUDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikanmasyarakat ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiasebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal
    SeharusnyaMajelis Hakim PN Kuala Tungkal menerapkan Pasal 88 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakanpada hari Senin tanggal 05 Juli 2021.2.
    Unsurunsur dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP bersifat kumulatif sehinggaharus dibuktikan semua Unsur' temasuk Unsur penangkapan,pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan.3.
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 28-11-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 17-01-2024
Putusan PN Oelamasi Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm
Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Andres Syaputra, SH
2.Rizky Chaniago SH
3.Lintang Agustina Roesadi, SH
4.Pethres Mandala, SH
5.M. NOVRIAN, S.H.
Terdakwa:
Saharullah
32 — 18
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Lgs
Tanggal 18 April 2018 — Penuntut Umum:
REZA RAHIM, SH,MH
Terdakwa:
Yot Saeoueng
33 — 14

  • Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 dan Pasal 85 Jo Pasal 102 dan Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Yot Saeoueng
    Menyatakan terdakwa YOT SAEOQUENG secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatifpenuntut umum melanggar Kesatu : Pasal 92 ayat dan Kedua : Pasal 93 ayat(2) dan Ketiga : Pasal 85 dan Keempat Pasal 98 Jo Pasal 102 UU RI 45Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN LgsTahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan ;2.
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikananDan Kedua;Bahwa terdakwa YOT SAEQUENG pada hari Sabtu
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (2)Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN LgsTahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 85 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikananDan Keempat;Bahwa terdakwa YOT SAEQUENG pada hari Sabtu
    perikananKota Langsa;Bahwa benar setiap kapal ikan yang menangkap ikan diwilayahpengelolaan perikanan Indonesia wajid memiliki Surat izin usahaperikanan (SIUP) dan surat izin penangkap ikan (SIPI) yang sah sesualperuntukan dan kegunaannya dari pemerintah indonesia;Bahwa jika ada kapal asing yang melakukan penangkapan ikandiwilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi SIUP dan SIPI maka kapaltersebut telah melanggar Undangundang No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas undnagundang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 12-05-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN AMUNTAI Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amt
Tanggal 31 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
2.FELISYA RISKA IMAMA, SH
Terdakwa:
1.SYAHRANI Als SAHRULKAN Bin ARBAIN
2.JUNAIDI Bin AHMAD SAMAD
34 — 17