Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor31/Pdt.P/2019/PN Srh tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakimuntuk memeriksa dan memutus perkara ini;2. Surat Permohonan Pemohon tanggal 5 Agustus 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 6 Agustus 2019 dibawahregister Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Srh;3.

Pemohon mengajukanbuktisurat yang telah diberi tanda P1 dan P2, tetapi akan mengajukan bukti surattambahan pada persidangan selanjutnya tanggal 28 Agustus 2019;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019,Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakilnya meskipun pada persidangan Pemohon telah diberitahukan mengenaipenundaan persidangan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Padt.G/2019/PN SrhMenimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara persidangan Nomor31

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencoretperkara tersebut dari register perkara permohonan Nomor31/Pdt.P/2019/PN Srh, atas gugurnya Permohonan Pemohon tersebut;3.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor31/G/2019/PTUN Abn. tanggal 4 Februari 2020, yang dimohonkan banding;3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks.TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor31/G/2019/PTUN Abn. tanggal 4 Februari 2020, yang amar putusannyaberbunyi sebagai berikut;MENGADILI:1. DALAM EKSEPSI; Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;ll. DALAM POKOK PERKARA;1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;2.

AmbonNomor 31/G/2019/PTUN.ABN, diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 31/G/2019/PTUN.ABN tersebut, Penggugat melalui KuasaHukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 20 Januari2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 20 Januari 2020 ;Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor31

keberatan Pembanding /Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat halhal baruyang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama,oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslahdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraianuraian pertimbangantersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarberpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor31

yanguntuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebutdalam amar putusan ini;Mengingat akan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangterkait;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;won nn noe Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor31

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.2. Menghukum Tergugat (Jalisman bin Jafar) membayar kepadaPenggugat (Susilawati binti Yusri), berupa:2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratuslima puluh ribu rupiah);2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);2.3. Mutah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);2.4.

ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009sebagai perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertamadibebankan pada Pemohon Konvensi/.Tergugat Rekonvensi/Terbanding danbiaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor31

dan 2.3, diatas kepada PenggugatRekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak dilaksanakan;4.Menetapkan anak bernama Hachi Julita binti Jalisman umur 20 tahun danAvicena Hanafi bin Jalisman umur 15 tahun berada dibawah pemeliharaan(hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding;5.Menghukum = Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan biayapemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembandingdengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama Hachi Julita binti JalismanHalaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor31

Syafri Amrul, M.H.I. masingmasing sebagai Hakim anggota dandiucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hariKamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan1441 Hijriyah dengan dihadiri oleh hakimhakim anggota tersebut dan FaizalRoza, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belahpihak berperkara;Ketua MajelisHalaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.Drs. Hamdani S., S.H., M.H.I.Hakim Anggota Dra. Hj.

Biaya Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

KotaJambi;: Islam;: Mantan Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin,Kota Jambi;Terpidana tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

Putusan Nomor 68 PK Pid.Sus/2020Dakwaan Subsidair :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJambi

, tanggal 20 Mei 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 64 Ayat (1) KUHP;2.

demikian tergambar dalam banyakyurisprudensi;Bahwa selain yurisprudensi, alasan Mahkamah Agung tetap berpegangteguh pada pendapatnya antara lain mengacu pada ketentuan Pasal 5Ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman yang menyatakan bahwa: Hakim dan Hakim Konstitusi wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat:Bahwa mengenai keuangan negara, Mahkamah Agung juga tetapberpedoman pada ketentuan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor31

Putusan Nomor 68 PK Pid.Sus/2020Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 2 Ayat(1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 Mei2020 sampai dengan 7 Juli 2020.Halaman 1Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT SMGDalam tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh PenasehatHukum;Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiJawa Tengah tertanggal 27 April 2020 Nomor 195/PID.SUS/2020/PT SMGtentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraNomor 195/PID.SUS/2020/PT SMG;Telah membaca Berkas perkara Terdakwa Nomor31

/Pid.Sus/2020/PN.Skh beserta salinan putusan Pengadilan NegeriSukoharjo Nomor31/Pid.Sus/2020/PN.Skh tanggal 8 April 2020;Telah membaca Surat Dakwaan Nomor : PDM08/SUKOH/Enz.2/02/2020 tanggal 14 Februari 2020 sebagai berikut sebagaiberikut:KESATU :Bahwa ia terdakwa Nova Dwi Utomo Alias Nova Bin Alm.

Surat Pernyataan Banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 9 April2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2020 telah mengajukanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor31/Pid.Sus/2020/PN Skh tanggal 8 April 2020;.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor31/Pid.Sus/2020/PN Skh masingmasing kepada Penuntut Umumtertanggal 14 April 2020 dan kepada Terdakwa tertanggal 14 April 2020telah diberitahukan agar mereka mempelajari berkas perkara Nomor31/Pid.Sus/2020/PN Skh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjosebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi JawaTengah;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingyang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

Menetapkan jatuh Talak I (satu) bain sughro dariHal 3 dari 6 halaman Perkara Nomor31/Pdt.G/2008/PA.PlgTergugat kepada Penggugat;III.

dikaruniai 4 oranganak, yang mana anak anak tersebut saat ini beradadalam pengasuhan Penggugat;Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 oranganak, yang mana anak anak tersebut saat ini beradadalam pengasuhan Penggugat;Bahwa, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugatselalu bohong, selalu ingkar janji dan kasarterhadap Penggugat dan Tergugat sering memukulPenggugat;Bahwa, mereka sudah berpisah lebih kurang 1 tahun;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkatHal 5 dari 6 halaman Perkara Nomor31

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I APalembang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan yangwilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan TergugatHal 7 dari 6 halaman Perkara Nomor31/Pdt.G/2008/PA.Plgserta PPN KUA Kecamatan di tempat perkawinan Penggugatdan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;5.

Jumlah Rp. 286.000,Hal 9 dari 6 halaman Perkara Nomor31/Pdt.G/2008/PA.Plg

perdesaan yang seharusnya dinikmatioleh rumah tangga miskin tersebut tersebut bukan hanyatidak memenuhi tujuan dari diadakannya program PNPMMandiri Perdesaan akan tetapi sangat bertentangan dengantujuan dari program tersebut yang pada pokoknya bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin diperdesaan, selaku yang paling berhakatas dana PNPM Mandiri perdesaan tersebutBahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ( Ancamanminimal yang diatur dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ) adalah pidana yang sangat rendah dan sangattidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telahmenikmati uang Negara yang diperuntukan untuk Rumahtangga miskin sebagaimana yang diatur dalam PetunjukOperasional pelaksananaan program PNPM MandiriPerdesaan, dan pidana tersebut tidak memberikan efek

terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atauSarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarayang dilakukan secara bersama sama melanggar pasSal 3 Jo Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31

sebagai Penggugat;melawanXXXXXXXXXXXXXX, UMuUr43 tahun, agama Islam, pendidikanSLTP,pekerjaanSopir,tempat tinggal di Jalan Randu SP 2, No.16, RT O06, RW O01, Kampung Desay, Distrik Prafi,Kabupaten Manokwari,sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor31

(Hakim Pangadilan Agama Manokwari) sebagai mediator dan mediasitelah dilaksanakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkanlaporan mediator tertanggal 03 Februari 2021 dinyatakan berhasil;Menimbang, pada persidangan tertanggal O4 Februari 2021,Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Mw dengan alasan penggugat telah kembali rukun dengantergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikanjawaban

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Mw, dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatunkan di Pengadilan Agama Manokwaridalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 04Hal 5 dari 6 hal. Pent.

selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;DASRO, lahir di Tegal pada tanggal 15 Oktober 1948,jenis kelamin Lakilaki, beralamat di DesaPucangluwuk Rt.004 Rw.002 Kecamatan BojongHalaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2019/PN Siw.Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 21Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSlawi pada tanggal 5 November 2019 di bawah register Nomor31

;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tertanggal5 November 2019 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh KuasaPenggugat secara lisan di persidangan tentang pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G.S/2019/PN Slw yang juga telah disepakati oleh Para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Penggugattentang pencabutan perkara ini, dan oleh karena telah terjadi kesepakatanperdamaian di luar persidangan antara

Bahwa benar dalil Pelawan pada Poin (1) bahwa yang dimohonkanuntuk dilaksanakan sita eksekusi adalah objek sita eksekusi terhadapHalaman 10 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDIsebidang tanah seluas 1.012 M?

Menyatakan hukum bahwa perjanjian pinjammeminjam uang(hutangpiutang) antara Penggugat dan Tergugat adalah sah danmengikat;Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDI3. Menyatakan hukum bahwatTergugat telah melakukan perbuatanhukum Wanprestasi (Cidera Janji) dan sangat merugikanPenggugat dengan segala akibat hukumnya ;4.

Pelawan tidak memahami mekanisme EksekusiPembayaran Sejumlah uang yang mana berlaku asas bahwa ObjekHalaman 12 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDIeksekusi meliputi semua harta debitur, dengan patokan sampaisemua hutang (tagihan) terlunasi.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri BauBau Nomor30/Pdt.Bth/2019/PN.Bau tanggal 14 April yang dimohonkan Bandingtersebut.Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDI3.

Panitera PenggantiHUSAENI, S.H.Rincian Biaya Perkara: Redaksi : Rp 10.000,00, Meterai :Rp 6.000,00, Pemberkasan : Rp134.000,00,Jumlah : Rp150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah )Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDI

Putusan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.JKTLitigation) melalui eCourt pada Sistem Informasi Pengadilan Tata UsahaNegara Serang, tanggal 7 Oktober 2021;Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani secarabersamasama oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat, isi danpermohonan/tuntutan dari Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugatsebagaimana terlampir di dalam berkas (bundel) B perkara Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, melalui susulan lewat email

HakimPengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutussengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan tersebut secaramutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganputusan ini dan termuat kembali dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa mengenai keberatankeberatanPembanding/Tergugat sebagaimana termuat didalam Memori Bandingnya,menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat halhal baru yang dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31

/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021 tersebut, oleh karena ituMemori Banding tersebut patut dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021 yang telah mengabulkangugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021dikuatkan

Sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah SetelahMenempuh Upaya Administrasi, serta ketentuanketentuan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September

Juni 2020 tentang penunjukan MajelisHakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal18 Maret 2020 Nomor 43/PDT/2020/PT BJM tentang hari sidang;Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.BJM3.Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaraini;TENTANG DUDUK PERKARAMengutip dan memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor31

Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13Mei 2020, yang menerangkan bahwa Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli tanggal 28April 2020;Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor31/Pdt.G/2019/PN.Pli, yang menerangkan bahwa permohonanbanding dari Pembanding semula Penggugat , telah diberitahukankepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Mei 2020 danKepada Terbanding semula Turut

Tergugat pada tanggal 14 Mei2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semulaPenggugat pada tanggal 2 Juni 2020 ;Tanda Terima Memori Banding tertanggal 2 Juni 2020, yangmenerangkan bahwa Plt.Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari telahmenerima memori banding dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PNPli yang diserahkan oleh Pembanding semula Penggugat padatanggal 2 Juni 2020;Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor31/Pdt.G/2019/PN Pli

Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari telahmenerima Kontra Memori Banding dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PN Pli yang diserahkan oleh Terbanding semulaTergugat pada tanggal 9 Juni 2020 ;8. Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Bandingtertanggal 16 Juni 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriPelaihari, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 telahdiberitahukan adanya Kontra Memori Banding kepada Pembandingsemula Penggugat ;9.

Dan apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Mingguatau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya(Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi2007 halaman 4);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dimintakanbanding dalam perkara ini adalah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor31/Pdt.G/2019/PN Pli yang diucapkan pada tanggal 28 April 2020 dihadiriTergugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri Penggugat, pemberitahuan putusanterhadap

koma lima) meter;Dikembalikan kepada yang berhak PT Setia Mulia Utama melalui saksiKristian Yosep bin Hendri Datu Berti; 1 (satu) buah tang besi dengan gagang terbungkus plastik berwarnamerah; 1 (satu) buah tang besi merk WIPRO dengan gagang terbungkusplastik berwarna hitam kombinasi hijau; 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi biru bertuliskan GUESS;Dimusnahkan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor31

alasan permohonan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyasebagaimana terlampir dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon' Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapatdibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mengadiliperkara Terdakwa Daswadi alias Idas bin Arifin;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor31

kabel;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena ituTerdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 753 K/Pid/2018Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor31

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor31

Nomor31/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim, dengan Para Pihak Juki bin Jeri, beralamat diKampung Pengarengan RT 003/012, Kelurahan Jatinegara, KecamatanCakung, Jakarta Timur, yang bertindak untuk dan atas nama :Ahli waris dari almarhum Saiun Bin Gamin sebagai Pihak Penggugat;Melawan1. PT Taruma Indah, sebagai Tergugat I;2. Lieke Tukbali, SH., sebagai Tergugat II ;3.

Juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor31/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim tanggal 20 Nopember 2006 tersebut, dan atasPermohonan tersebut telah dilakukan Aanmaning terhadap Para Tergugatoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Nomor31/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim., tertanggal 18 Juni 2013 akan tetapi sampaisekarang Ini Tergugat dan Tergugat Il tidak melaksanakan isi Putusantersebut diatas (Bukti P6);8.

Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor31/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim, tanggal 20 Nopember 2006 yang dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 180/PDT/2007/PT DKI.,tanggal 9 Juli 2007, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.

Tembok;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kali;Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor31/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim, tanggal 20 Nopember 2006 yang dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 180/PDT/2007/PT DKI.,tanggal 9 Juli 2007, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.

Juki;Bahwa ternyata Penggugat tidak benar merupakan ahli waris dari Alm.Saiun bin Gamin karena berdasarkan pada gugatan Perkara Nomor31/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim. , tidak tertera nama Penggugat sebagai AhliWaris dari Alm.

perdesaan yang seharusnya dinikmatioleh rumah tangga miskin tersebut tersebut bukan hanyatidak memenuhi tujuan dari diadakannya program PNPMMandiri Perdesaan akan tetapi sangat bertentangan dengantujuan dari program tersebut yang pada pokoknya bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin diperdesaan, selaku yang paling berhakatas dana PNPM Mandiri perdesaan tersebutBahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ( Ancamanminimal yang diatur dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ) adalah pidana yang sangat rendah dan sangattidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telahmenikmati uang Negara yang diperuntukan untuk Rumahtangga miskin sebagaimana yang diatur dalam PetunjukOperasional pelaksananaan program PNPM MandiriPerdesaan, dan pidana tersebut tidak memberikan efek

terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atauSarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarayang dilakukan secara bersama sama melanggar pasSal 3 Jo Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 185/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Agustus 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2018/PTUNSRG, tanggal 11 April 2019;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi ;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/semulaPenggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatanTermohon Kasasi/ dahulu Terbanding/ semula Penggugat dinyatakantidak dapat

Putusan Nomor 7 K/TUN/2020menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2018/PTUNSRG, tanggal 11 April 2019.Mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi 2 (YuliaZulfa Dewi, Hary Chandra Hamzah dan Ahmad Zaki Hamzah);Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi (Ny. Wong IvonneEmmy) tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;2. Menghukum Termohon Kasasi (Ny.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 185/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Agustus 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2018/PTUNSRG, tanggal 11 April 2019;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi Ill (Rr.

Putusan Nomor 7 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 18 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi IV meminta agar Majelis Hakim di tingkatkasasi menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2018/PTUNSRG, tanggal 11 April 2019;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat untukseluruhnya;Dalam

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 185/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 19 Agustus 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2018/PTUNSRG, tanggal 11 April 2019;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat Il Intervensi 1, Tergugat IIIntervensi 2 dan Tergugat Il Intervensi 3 mengenai KewenanganHalaman 11 dari 13 halaman.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor31/G/2018/PTUNBNA. tanggal 12 Desember 2018;. Berkas perkara, Suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak danSuratSurat yang berkenaan dengan perkara inl;.

TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMdalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor31/G/2018/ PTUN.BNA. tanggal 12 Desember 2018 yang amarnya berbuny!sebagai berikut; 22222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMENGADILIDALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yangdimohonkan olehPenggudgat; 222222 nn ne nnnDALAM EKSEPSI; Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK SENGKETA;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

bandingApabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aqueo Et Bono); Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan KontraMemori Banding tanggal 30 Januari 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2019dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor31

telah diubah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dantelah diajukan memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang,sehingga permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapatCiteriMa; 722 2 nne nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cnc nnnMenimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkasperkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor31

banding; n nnn nonce n nnn nnn nce nnn ne nc nn nc ncnnnnneMenimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanyahalhal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh) 272222 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor31

agama Islam, bertempat tinggaldi Kota Baubau, (Pemohon);Me loaowaeon(Termohon), umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidakada, bertempat tinggal dahulu diKabupaten Buton, (Termohon);Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat surat yang berhubungan dengan perkaraini;Telah mendengar keterangan (Pemohon) dan (Termohon);TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa (Pemohon) dalam surat permohonan(Pemohon) bertanggal 17 Januari 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor31

mediasi oleh mediatorPengadilan Agama Baubau atas nama Ruslan, S.Ag.Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Februari2011 (Pemohon) tidak hadir di persidangan meskipun dalamberita acara persidangan tangal 27 Januari 2011 (Pemohon)telah diperintahkan hadir pada hari dan tanggalpersidangan tersebut;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24Februari 2011 (Pemohon) untuk kedua kalinya tidak hadirdalam persidangan meskipun telah dipangil secara resmidan patut; sebagaiman berita acara pemanggilan Nomor31

cerai yang diajukan(Pemohon) register Nomor 31/Pdt.G/2011/PA.BB harusdinyatakan gugur demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka (Pemohon) dibebaniuntuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuanPerundang undangan dan peraturan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan permohonan (Pemohon) Nomor31

ANDRE LIE SWAN TIK, bertempat tinggal di Jalan Kelud Nomor31, RT. 005 RW. 002, Kelurahan. Guntur, Kecamatan. Setia Budi,Jakarta Selatan;Turut Termohon Kasasi Ill semula Turut Tergugat IlII/TurutTerbanding III;4. EMILE LIE SWAN GIE, bertempat tinggal di Jalan Kelud Nomor31, RT. 005 RW. 002, Kelurahan. Guntur, Kecamatan. Setia Budi,Jakarta Selatan;Turut Termohon Kasasi IV semula Turut Tergugat IV/TurutTerbanding IV;5.

REGINA LIE BIE SWAN, bertempat tinggal di Jalan Kelud Nomor31, RT. 005 RW. 002, Kelurahan. Guntur, Kecamatan.

Putusan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.JKTLitigation) melalui eCourt pada Sistem Informasi Pengadilan Tata UsahaNegara Serang, tanggal 7 Oktober 2021;Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani secarabersamasama oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat, isi danpermohonan/tuntutan dari Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugatsebagaimana terlampir di dalam berkas (bundel) B perkara Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, melalui susulan lewat email

HakimPengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutussengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan tersebut secaramutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganputusan ini dan termuat kembali dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa mengenai keberatankeberatanPembanding/Tergugat sebagaimana termuat didalam Memori Bandingnya,menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat halhal baru yang dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31

/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021 tersebut, oleh karena ituMemori Banding tersebut patut dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021 yang telah mengabulkangugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021dikuatkan

Sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah SetelahMenempuh Upaya Administrasi, serta ketentuanketentuan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September