disebut sebagaiPenggugat;melawanTergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidakbekerja, tempat tinggal di XXxXXXxXXXxXXXxXxXXxXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXKecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengarketerangan pihak Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2018 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor31

Membebankan biaya perkara menurut Hukum;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahdatang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangdan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sahuntuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor31/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal 17 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan,Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa, Majelis

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2018/PA Clg. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilelangkan tidakdapat dipenuhi / dilaksanakan oleh Penyedia jasa dengan kualifikasimenengah;Dengan demikian menurut hukum, Permen PUPERA Nomor31/PRT/M/2015, memuat Nomorrma Hukum Tentang: Pagu anggaranRp2.500.000.000,00 sampai dengan pagu anggaran Rp50.000.000.000,00adalah pangsa pasar yang diperuntukkan bagi Penyedia jasa pelaksanapekerjaan konstruksi dengan Kualifikasi Usaha Menengah.4.

Jadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor31/PRT/M/2015, Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MenteriPekerjaan Umum, Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan PedomanPengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi dalam Pasal 6dAyat (5) dan Ayat (7) hanya khusus MEMUAT NORMA HUKUM tentangstandar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang wajib ditaatioleh Pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintahdan Kualifikasi untuk Usaha Menengah;5.

Putusan Nomormor 21 P/HUM/2016Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/SE/M/2016, tanggal 19 April2016, tentang Penjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi UsahaDalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman PengadaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan

Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 Ayat (4)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiilberupa Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia Nomormor 11/SE/M/2016, tanggal 19 April 2016, tentangPenjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha DalamPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor31

Putusan Nomormor 21 P/HUM/2016yang mesyaratkan pengaturan mengenai klasifikasi bidang, sedangkanPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman PengadaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, hanya mensyaratkan tentangkualifikasi penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi. sehingga Pemohonmerasa dirugikan dan mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilkepada

Menetapkan jatuh Talak I (satu) bain sughro dariHal 3 dari 6 halaman Perkara Nomor31/Pdt.G/2008/PA.PlgTergugat kepada Penggugat;III.

dikaruniai 4 oranganak, yang mana anak anak tersebut saat ini beradadalam pengasuhan Penggugat;Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 oranganak, yang mana anak anak tersebut saat ini beradadalam pengasuhan Penggugat;Bahwa, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugatselalu bohong, selalu ingkar janji dan kasarterhadap Penggugat dan Tergugat sering memukulPenggugat;Bahwa, mereka sudah berpisah lebih kurang 1 tahun;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkatHal 5 dari 6 halaman Perkara Nomor31

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I APalembang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan yangwilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan TergugatHal 7 dari 6 halaman Perkara Nomor31/Pdt.G/2008/PA.Plgserta PPN KUA Kecamatan di tempat perkawinan Penggugatdan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;5.

Jumlah Rp. 286.000,Hal 9 dari 6 halaman Perkara Nomor31/Pdt.G/2008/PA.Plg

1958, Jenis KelaminLakiLaki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Katolik,Alamat RT. 003/ RW. 002, Desa Susulaku, Kecamatan Insana,Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKefamenanu Kelas Il pada tanggal 24 Juni 2020 dibawah Register Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor31/Pdt.P/2020/PN Kfm;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hariini ditetapbkan sejumlah Rp. 262.000,00.00.

(dua ratus enam puluh dua riburupiah).Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 olehYossius Reinando Siagian, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas Il Nomor31/Pdt.P/2020/PN Kfm tanggal 24 Juni 2020, penetapan tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga olen Hakim tersebut,dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H.

agama Islam, bertempat tinggaldi Kota Baubau, (Pemohon);Me loaowaeon(Termohon), umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidakada, bertempat tinggal dahulu diKabupaten Buton, (Termohon);Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat surat yang berhubungan dengan perkaraini;Telah mendengar keterangan (Pemohon) dan (Termohon);TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa (Pemohon) dalam surat permohonan(Pemohon) bertanggal 17 Januari 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor31

mediasi oleh mediatorPengadilan Agama Baubau atas nama Ruslan, S.Ag.Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Februari2011 (Pemohon) tidak hadir di persidangan meskipun dalamberita acara persidangan tangal 27 Januari 2011 (Pemohon)telah diperintahkan hadir pada hari dan tanggalpersidangan tersebut;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24Februari 2011 (Pemohon) untuk kedua kalinya tidak hadirdalam persidangan meskipun telah dipangil secara resmidan patut; sebagaiman berita acara pemanggilan Nomor31

cerai yang diajukan(Pemohon) register Nomor 31/Pdt.G/2011/PA.BB harusdinyatakan gugur demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka (Pemohon) dibebaniuntuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuanPerundang undangan dan peraturan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan permohonan (Pemohon) Nomor31

sebagai Penggugat;melawanXXXXXXXXXXXXXX, UMuUr43 tahun, agama Islam, pendidikanSLTP,pekerjaanSopir,tempat tinggal di Jalan Randu SP 2, No.16, RT O06, RW O01, Kampung Desay, Distrik Prafi,Kabupaten Manokwari,sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor31

(Hakim Pangadilan Agama Manokwari) sebagai mediator dan mediasitelah dilaksanakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkanlaporan mediator tertanggal 03 Februari 2021 dinyatakan berhasil;Menimbang, pada persidangan tertanggal O4 Februari 2021,Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Mw dengan alasan penggugat telah kembali rukun dengantergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikanjawaban

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Mw, dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatunkan di Pengadilan Agama Manokwaridalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 04Hal 5 dari 6 hal. Pent.

dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaraPerdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2020/PN Ktg, makapersidangan pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini dinyatakan telahselesai dan tidak dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, makademi kepentingan tertid administrasi, dengan alasan pencabutan, perludiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau wakilnyayang sah untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor31

Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor31/Pdt.G.S/2020/PN Ktg, selesai karena dicabut oleh Penggugat;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau wakilnya yangsah untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor31/Pdt.G.S/2020/PN Ktg, yang tercatat dalam register;4.

Putusan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.JKTLitigation) melalui eCourt pada Sistem Informasi Pengadilan Tata UsahaNegara Serang, tanggal 7 Oktober 2021;Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani secarabersamasama oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat, isi danpermohonan/tuntutan dari Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugatsebagaimana terlampir di dalam berkas (bundel) B perkara Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, melalui susulan lewat email

HakimPengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutussengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan tersebut secaramutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganputusan ini dan termuat kembali dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa mengenai keberatankeberatanPembanding/Tergugat sebagaimana termuat didalam Memori Bandingnya,menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat halhal baru yang dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31

/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021 tersebut, oleh karena ituMemori Banding tersebut patut dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021 yang telah mengabulkangugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021dikuatkan

Sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah SetelahMenempuh Upaya Administrasi, serta ketentuanketentuan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 Mei2020 sampai dengan 7 Juli 2020.Halaman 1Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT SMGDalam tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh PenasehatHukum;Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiJawa Tengah tertanggal 27 April 2020 Nomor 195/PID.SUS/2020/PT SMGtentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraNomor 195/PID.SUS/2020/PT SMG;Telah membaca Berkas perkara Terdakwa Nomor31

/Pid.Sus/2020/PN.Skh beserta salinan putusan Pengadilan NegeriSukoharjo Nomor31/Pid.Sus/2020/PN.Skh tanggal 8 April 2020;Telah membaca Surat Dakwaan Nomor : PDM08/SUKOH/Enz.2/02/2020 tanggal 14 Februari 2020 sebagai berikut sebagaiberikut:KESATU :Bahwa ia terdakwa Nova Dwi Utomo Alias Nova Bin Alm.

Surat Pernyataan Banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 9 April2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2020 telah mengajukanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor31/Pid.Sus/2020/PN Skh tanggal 8 April 2020;.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor31/Pid.Sus/2020/PN Skh masingmasing kepada Penuntut Umumtertanggal 14 April 2020 dan kepada Terdakwa tertanggal 14 April 2020telah diberitahukan agar mereka mempelajari berkas perkara Nomor31/Pid.Sus/2020/PN Skh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjosebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi JawaTengah;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingyang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

Sunardi, lahir di Grobogan, 18 September 1964, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Desa Prawoto RT 1 RW 3, Kecamatan Sukolilo,Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Tergugat dan Tergugat Il tersebut selanjutnya disebut sebagai ParaTergugat;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor31/Pdt.G.S/2020/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini;Setelah membaca berkas yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada hari sidang

Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor31/Pdt.G.S/2020/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;3.

Purwodadi tidak mempunyai kompetensi untukmengadili perkara ini; Gugatan Penggugat kabur;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Purwodadi untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baikkerugian materiil maupun kerugian imateriil kepada PenggugatRekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor31

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Nomor 3638 K/Pdt/2016, tanggal 28Februari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebutdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Juli2017, Kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 14 September 2017 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor31

Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor31/Pdt.G/2015/PN Pwd, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor217/Pdt/2016/PT SMG, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;4. Menyatakan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3638 K/Pdt/2017tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;5.

tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belahpihak tersebut diatas ;Berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Unr berikut surat suratlainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Unr tanggal21 Oktober 2020;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal3 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriUngaran pada tanggal 9 Maret 2020 dalam Regester Nomor31

Membebankan kepada Pengugat Konvensi untuk membayar seluruhbiaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.020.000 (dua juta duapuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Unr tanggal 21 Oktober 2020 tersebut telah diberitahukankepada Tergugat IV pada tanggal 2 Nopember 2020 ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan perkara Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Unr, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran tanggal21 Oktober 2020 tersebut, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Dalam Eksepsi : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor31/Pdt.G/2020 /PN Unr. tanggal 21 Oktober 2020 ;Dalam Pokok Perkara: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Unr tanggal 21 Oktober 2020;Dalam Rekonvensi : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Unr tanggal 21 Oktober 2020;Dalam Eksepsi Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembandinguntuk

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.2. Menghukum Tergugat (Jalisman bin Jafar) membayar kepadaPenggugat (Susilawati binti Yusri), berupa:2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratuslima puluh ribu rupiah);2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);2.3. Mutah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);2.4.

ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009sebagai perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertamadibebankan pada Pemohon Konvensi/.Tergugat Rekonvensi/Terbanding danbiaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor31

dan 2.3, diatas kepada PenggugatRekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak dilaksanakan;4.Menetapkan anak bernama Hachi Julita binti Jalisman umur 20 tahun danAvicena Hanafi bin Jalisman umur 15 tahun berada dibawah pemeliharaan(hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding;5.Menghukum = Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan biayapemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembandingdengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama Hachi Julita binti JalismanHalaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor31

Syafri Amrul, M.H.I. masingmasing sebagai Hakim anggota dandiucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hariKamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan1441 Hijriyah dengan dihadiri oleh hakimhakim anggota tersebut dan FaizalRoza, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belahpihak berperkara;Ketua MajelisHalaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.Drs. Hamdani S., S.H., M.H.I.Hakim Anggota Dra. Hj.

Biaya Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

KotaJambi;: Islam;: Mantan Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin,Kota Jambi;Terpidana tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

Putusan Nomor 68 PK Pid.Sus/2020Dakwaan Subsidair :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJambi

, tanggal 20 Mei 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 64 Ayat (1) KUHP;2.

demikian tergambar dalam banyakyurisprudensi;Bahwa selain yurisprudensi, alasan Mahkamah Agung tetap berpegangteguh pada pendapatnya antara lain mengacu pada ketentuan Pasal 5Ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman yang menyatakan bahwa: Hakim dan Hakim Konstitusi wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat:Bahwa mengenai keuangan negara, Mahkamah Agung juga tetapberpedoman pada ketentuan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor31

Putusan Nomor 68 PK Pid.Sus/2020Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 2 Ayat(1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah

dalam perkara Permohonan :NI WAYAN BUDIARTI, Perempuan, lahir di Gianyar, 16 November 1984, agamaHindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia;ARTHUR CARMAZZI, Lakilaki, lahir di USA, 21 Agustus 1962, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Italia, samasamaberalamat di Banjar Mawang Kelod, Desa Lod Tunduh, KecamatanUbud, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagaiPARA PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :e Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor31

Nomor :31/Pdt.P/2018/PN Gin tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan harisidang;o,Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ParaPemohon datang sendiri menghadap ke persidangan ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan pada tanggal 17April 2018 telah mengajukan permohonan secara lisan tentang pencabutanpermohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyarpada tanggal tanggal 14 Maret 2018, di bawah Register Nomor31

kepada Penuntut Umum dan ParaTerdakwa masingmasing telah diberitahukan untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana Surat Pemberitahuan MemeriksaBerkas Perkara Pidana (INZAGE), Nomor 31/Pid.B/2019/PN Dmk, yangtelah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masingmasing pada tanggal 21 Mei 2019;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum danPara Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor31

2019 MajelisHakim Tingkat Banding mempertimbankan sebagaimana di bawah ini.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Subsidaritas yaitu :PRIMER : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 303 ayat (2) ke 2 KUHP.SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor31

Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor31/Pid.B/2019/PN Dmk, tanggal 13 Mei 2019 haruslah diperbaiki sekedarmengenai hukuman yang dijatuhnkan kepada Para Terdakwa, sedangkanputusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi piadana makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor31/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 13 Mei 2019harus diperbaiki sekedarmengenai pidana yang dijatunkan kepada Para Terdakwa, sehinggasehingga berbunyi sebagai berikut :Halaman 13 Putusan Nomor 188/Pid/2019/PTSMG1.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor31/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 13 Mei 2019 untuk selebihnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masingmasingdalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesarRp2.500,00 (dua lima ratus rupiah);Demikian diputus dalam musyawah Majelis Hakim Pengadilan TinggiJawa Tengah hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami Sudaryadi, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H.,M.H. dan RangkilembaLakukua, S.H.

menutupi seluruhkewajiban hutang PIHAK KEDUA / DEBITUR & II atau PIHAK KEDUA/DEBITUR & Il menyatakan penyerahan sepenuhnya penentuan nilaiHalaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2019/PN Bitjual agunan SHGB Nomor : 348 Winenet atas nama Ridwan Lakorokepada PIHAK PERTAMA/ BANK;Setelah Surat Perdamaian tanggal 18 Oktoberi 2019 tersebut dibuat danditandatangani, maka atas persetujuan para pihak/ Penggugat dan Tergugat, isiSurat Perdamaian tersebut diambil alin menjadi isi dari Akta Perdamaian Nomor31

/Pdt.G.S/2019/PN Bit ini, kKemudian dibacakan di hadapan parapihak/Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya para pihak/ Penggugat dan Tergugatmenyatakan telah menyetujui selurun isi Akta Perdamaian Nomor31/Pdt.G.S/2019/PN Bit dan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yangtertuang di dalam Akta Perdamaian tersebut.Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagaiberikut :PUTUSANNomor 31/Pdt.G.S/2019/PN BitDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca

Menghukum para pihak/ Penggugat dan Tergugat untuk mentaati SuratPerdamaian tertanggal 18 Oktober 2019 yang telah disetujui tersebut,Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2019/PN Bitsebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor31/Pdt.G.S/2019/PN Bit;2.

Bahwa benar dalil Pelawan pada Poin (1) bahwa yang dimohonkanuntuk dilaksanakan sita eksekusi adalah objek sita eksekusi terhadapHalaman 10 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDIsebidang tanah seluas 1.012 M?

Menyatakan hukum bahwa perjanjian pinjammeminjam uang(hutangpiutang) antara Penggugat dan Tergugat adalah sah danmengikat;Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDI3. Menyatakan hukum bahwatTergugat telah melakukan perbuatanhukum Wanprestasi (Cidera Janji) dan sangat merugikanPenggugat dengan segala akibat hukumnya ;4.

Pelawan tidak memahami mekanisme EksekusiPembayaran Sejumlah uang yang mana berlaku asas bahwa ObjekHalaman 12 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDIeksekusi meliputi semua harta debitur, dengan patokan sampaisemua hutang (tagihan) terlunasi.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri BauBau Nomor30/Pdt.Bth/2019/PN.Bau tanggal 14 April yang dimohonkan Bandingtersebut.Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDI3.

Panitera PenggantiHUSAENI, S.H.Rincian Biaya Perkara: Redaksi : Rp 10.000,00, Meterai :Rp 6.000,00, Pemberkasan : Rp134.000,00,Jumlah : Rp150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah )Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDI

bahwa Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkanputusan dalam perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menolak bantahan Pembantah Eksekusi untuk seluruhnya; Menyatakan Pembantah Eksekusi adalah bukan Pembantah Eksekusiyang baik; Menghukum Pembantah Eksekusi untuk membayar biaya perkara iniyang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp 1.944.000,00 (satu jutasembilan ratus empat puluh empatribu rupiah) ;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor31

/Pdt.Bth/2016/PN.Dum yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanNegeri Dumai, ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017Pembanding semula Pembantah Eksekusi telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari 2017 dan telah diberitahukandengan seksama kepada Terbanding semula Terbantah Eksekusi tanggal 10 Maret 2017, kepada Terbanding Il semula Terbantah Eksekusi Iltanggal 9 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding

yang ditentukan undangundang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak adamenyerahkan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmengetahui alasanalasan yang menjadi dasar Pembanding mengajukanpermohonan banding;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT.PBRMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkaraserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor31/G/2019/PTUN Abn. tanggal 4 Februari 2020, yang dimohonkan banding;3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks.TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor31/G/2019/PTUN Abn. tanggal 4 Februari 2020, yang amar putusannyaberbunyi sebagai berikut;MENGADILI:1. DALAM EKSEPSI; Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;ll. DALAM POKOK PERKARA;1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;2.

AmbonNomor 31/G/2019/PTUN.ABN, diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 31/G/2019/PTUN.ABN tersebut, Penggugat melalui KuasaHukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 20 Januari2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 20 Januari 2020 ;Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor31

keberatan Pembanding /Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat halhal baruyang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama,oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslahdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraianuraian pertimbangantersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarberpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor31

yanguntuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebutdalam amar putusan ini;Mengingat akan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangterkait;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;won nn noe Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor31