Ditemukan 44905 data
Terbanding/Penggugat : RUSTINI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep
78 — 23
Terbanding/Penggugat : RUSTINI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep
Turut Tergugat:
1.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN LOTIM
2.WIRKASWANDI
67 — 0
La-Marina
Turut Tergugat:
1.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN LOTIM
2.WIRKASWANDI
75 — 26
Direktur Jenderal Agraria,sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl, tetap sah dan berlaku mengikatsebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat;8.
Bahwa dengan keluarnya SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
A.17/18/A/Agr/BIl belum pernah ada pencabutan maupunpembatalan dari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehinggasudah sepatutnya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukummengikat terhadap :a)Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl atas nama NENGAH SUSUN, Pipil42, Persil67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari1965 No.
Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Balitanggal 5 Februari 1965 No.
Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BINGIN, Pipil 42, Persil 53a,Klas IV, Luas 1,000 Ha;Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama KETUT SARA, Pipil 42, Persil 66,Klas IV, Luas 1,220 Ha;Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
Toto Sugianto
Tergugat:
1.PT Buana Finance Tbk kantor pusat, Cq PT PT Buana Finance
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri keuangan di Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pusat di Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementeri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq Kantor
72 — 9
Penggugat:
Toto Sugianto
Tergugat:
1.PT Buana Finance Tbk kantor pusat, Cq PT PT Buana Finance
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri keuangan di Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pusat di Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementeri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq KantorAgraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KAB GARUT
99 — 23
AMAS, SE.MM
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KAB GARUT
JAIDIN BIN ANWAR
Tergugat:
1.amirullah
2.HASANUDDIN
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA
20 — 11
Penggugat:
JAIDIN BIN ANWAR
Tergugat:
1.amirullah
2.HASANUDDIN
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA
KHAIRUL ANWAR
Tergugat:
MUJI
38 — 21
verstek);
- Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat tersebut sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala konsekuensi hukumnya;
- Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan kuitansi tanggal 10 Oktober 1990 dan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1080 Tahun 1982 atas nama Muji (Tergugat), seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), Gambar Situasi Nomor 493/1982 diterbitkan oleh Kantor Agraria
II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1080 Tahun 1982 atas nama Muji (Tergugat), seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), Gambar Situasi Nomor 493/1982 diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 11 Mei 1982 berukuran dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : 25 meter berbatasan dengan M.
Memberikan ijin kepada Penggugat, Notaris dan PPAT Kota Banjarbaru, dan Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1080 Tahun 1982 atas nama Muji (Tergugat), seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), Gambar Situasi Nomor 493/1982 diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 11 Mei 1982 kepada atas nama Khairul Anwar (Penggugat);
ORNI TOLANDANG
Tergugat:
1.SUYITNO
2.MAKUN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
79 — 28
Penggugat:
ORNI TOLANDANG
Tergugat:
1.SUYITNO
2.MAKUN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
66 — 46
SUMRA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
14 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAWA TIMUR cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI, Dkk
PT PAM MINERAL Tbk
Tergugat:
1.PT TRANSON BUMINDO RESOURCES
2.PT BUMI MOROWALI UTAMA
Turut Tergugat:
1.BUPATI MOROWALI
2.KEPALA DESA LAROENAI
3.Camat Bungku Pesisir
4.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
156 — 10
Penggugat:
PT PAM MINERAL Tbk
Tergugat:
1.PT TRANSON BUMINDO RESOURCES
2.PT BUMI MOROWALI UTAMA
Turut Tergugat:
1.BUPATI MOROWALI
2.KEPALA DESA LAROENAI
3.Camat Bungku Pesisir
4.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
yudha wijaya
Tergugat:
PT Bank Negara Indonesia Tbk
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Tata Ruang Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman
2.Kantor Badan Tata Ruang Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto
78 — 12
Penggugat:
yudha wijaya
Tergugat:
PT Bank Negara Indonesia Tbk
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Tata Ruang Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman
2.Kantor Badan Tata Ruang Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat
34 — 11
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat
INDRA HENDRAWAN
Tergugat:
E. TASWIN
69 — 24
Arkasih menjadi atas nama Tergugat;
- Menyatakan sah jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 126 Desa Jatiroke, Kecamatan Cikeruh ( sekarang Kecamatan Jatinangor ) Kabupaten Sumedang, persil Blok Sumurwangi luas 252 m2 berdasarkan Sertipikat tanah dari kantor Agraria ( sekarang kantor BPN ) Kabupaten Sumedang, tanggal 17 - 2- 1987 No. 420/1987 atas nama Ny.
Arkasih;
- Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik No. 126 Desa Jatiroke, Kecamatan Cikeruh ( sekarang Kecamatan Jatinangor ) Kabupaten Sumedang, persil Blok Sumurwangi luas 252 m2 berdasarkan Sertipikat tanah dari kantor Agraria ( sekarang kantor BPN ) Kabupaten Sumedang, tanggal 17 - 2- 1987 No. 420/1987 yang semula atas nama Ny.
110 — 0
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Kabupaten Banggai
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTRIAN AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA, CqKEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAYAPURA
24 — 0
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTRIAN AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA, CqKEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAYAPURA
Nurhasanah, SP
40 — 36
SHM) Nomor : 155 (Sertipikat Induk) Surat Ukur Nomor : 31/ 2010 tertanggal 21 April 2010 atas nama HUSAINI, NURHASANAH, dan NUR SARIJAH yang terletak di Kelurahan/Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan luas 1.999 m2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) telah hapus dengan sendirinya/demi hukum dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pencatatan blokir yakni tanggal 1 September 2019 berdasarkan Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria
/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017;
- Menetapkan penghapusan catatan blokir atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 155 Surat Ukur Nomor : 31/ 2010 tertanggal 21 April 2010 atas nama HUSAINI, NURHASANAH, dan NUR SARIJAH;
- Memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nangroe Aceh Darussalam cq.
4.ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional)
5.ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional)
6.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
23 — 19
., Notaris & PPAT
4.ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional)
5.ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional)
6.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
109 — 59
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR CABANG RUTENG-Theresia Sunita Nurak-KANTOR AGRARIA TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI
Tergugat:
1.ROHLAN KOYANGSOW
2.SAMSUDIN BORAHIM
3.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUOL
201 — 117
BINOL
Tergugat:
1.ROHLAN KOYANGSOW
2.SAMSUDIN BORAHIM
3.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUOLKementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalKabupaten Buol, bertempat tinggal di JL. BATALIPU,Kali, Biau, Kab.
Hukum, terhadap dalil gugatan tersebutadalah kekeliruan yang nyata yang tak terbantahkan dalam membuatSuatu gugatan, sebab penggugat dalam posita pada poin tersebutHalaman 14 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2020/PN Bulmemasukan Kepala Desa Palele sebagai orang yang membuat suratSurat yang dapat terpenuhinya persyaratan pembuatan sertifikat Hakmilik, sementara dalam gugatan penggugat hanya memasukan ROHLANKOYANGSOW sebagai Tergugat , SAMSUDIN BORAHIM SebagaiTergugat Il, dan KEMENTERIAN AGRARIA
pemerintahan yang baik dantelah nyata pula dikemudian hari diralat sendiri secara tertulis oleh Kepala Desasebagai suatu kekhilafan (vide bukti surat P8);Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata terjadi keadaan CacatWewenang dan Cacat Prosedur dalam konteks penerbitan SKPT oleh KepalaDesa Paleleh atas nama Samsudin Borahim , padahal SKPT tersebut salah satudokumen yang penting dan dipersyaratkan tatkala mengurus sertifikat hak milik;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan MenteriNegara Agraria
Dengan sendirinya, petitum angka 17 (tujuhbelas) dari gugatan penggugat ini Secara hukum memang harus dikabulkan;Memperhatikan ketentuanketentuan yang ada dalam Pasal 1320, 1365,1888 KUHPerdata, RBg, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:DALAM EKSEPSI :1.