sebagai perbuatanpenyalagunaan kewenangan (abuse o power) yang sangat merugikannegara dan Penggugat;Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 20542/Kelurahan Maricaya Barupenerbitan sertipikat tanggal 27 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 00592/2011 tertanggal 138 Oktober 2011, luas 53 m*, semula atas nama DavidLimbunan sebagai pemegang hak pertama, dan terakhir atas namaPemegang Hak Muhammad Saleh Daeng Sewang, diterbitkan Tergugatbertentangan Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria

dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 101/B/2016/PT.TUN/MKS tanggal 19 September 2016 oleh MajelisHakim Agung/Kasasi yang mulia;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria

Oleh karena itu PemohonKasasi dinilai mempunyai kepentingan mengajukan gugatan a quo; Bahwa sebagian tanah sertifikat objek sengketa meliputi sempadan jalanyang digunakan untuk fasilitas jalan bagi umum, sehingga bertentangandengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 18 ayat (1), (4) junctoPasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 133 ayat (2)Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dan PeraturanWalikota Makassar Nomor 8 Tahun 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

, dengan Surat Ukur Nomor : 00169/KAU/2007 diatas sebagian bidangtanah milik Para Penggugat sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak MilikNomor : 882 dengan Surat Ukur Nomor : 3117/95 atas nama Teddy Salim(almarhum) oleh Tergugat yang telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih(overlapping) atau sertipikat ganda pada lokasi objek sengketa, sehinggabertentangan dengan prinsip memperoleh kepastian hukum dan kepastian hakatas tanah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 ayat (1) UndangundangPokok Agraria

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat telah memenuhi ketentuan danpersyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas TanahNegara dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara

Melati;Yang sekarang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya tersebutmenjadi OBJEK PERKARA dalam perkara ini;Bahwa ada pun yang menjadi alas hak para Penggugat terhadap objekperkara adalah dimana Penggugat pada tahun 1974 membeli objek perkaradari Kepala Kantor Lelang Kelas Il, Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai denganRisalah Penjualan Umum No. 2/KLIV1974, tanggal 21 September 1974 (buktiP1);Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan Hak Milikterhadap Objek Perkara kepada Kepala Kantor Agraria

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 7 tanggal 29 Januari 1988, yang dibuatoleh Kepala Kantor Agraria, adalah sah dan berharga;6. Menyatakan objek perkara, seluas + 200 m?, yang terletak di Jalan DR.Ferdinand Lumbantobing, gang Soppol/gang Melati, No. KelurahanHutatoruanXl, dengan batasbatas sebagai berikut :Timur : Gang jalan/tanah kosong;Barat : Rumah SARMA MANALU/JUSTIN SIMBOLON;Utara : R. THEODORUKKA SITOMPUL;Selatan : Jalan Percetakan Teopolt/Gang Soppol/gang Melati;Hal. 5 dari 15 hal. Put.

PROVISI :Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat , I/Pembanding , Il;DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi dari Tergugat , I/Terbanding , Il untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat , I/Pembanding , ll untuk sebahagian;Menyatakan Risalah Penjualan Umum No. 2/KLI/1974, tanggal 21September 1974 yang dibuat oleh Kepala Kantor Lelang Kelas llKabupaten Tapanuli Utara adalah sah dan berharga;Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 7 tanggal 29 Januari 1988 yang dibuatoleh Kepala Kantor Agraria

(lima ribu lima ratus sepuluhmeter persegi) Surat Ukur Nomor 179 tanggal 31 Maret 1933 terletak diKeluurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;Bahwa dengan keluarnya Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 Eigendom Verponding Nomor 10221 seluas 5.510 m? (lima ribu limaHalaman 2 dari 14 hal. Put.

(lima ribu lima ratussepuluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Kebon Jeruk(sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 1337/Tamansari) telah beralin kepadaPenggugat sesuai dengan asas tunai dan nyata dalam hukum adat yangmenjadi dasar Undang Undang Pokok Agraria.

Bahwa Akta Hibah Nomor 23 tanggal 2 September 1992 dibuat olehseorang notaris, sedangkan menurut ketentuan Undang Undang Agraria(UU Nomor 5 Tahun 1960) juncto Pasal 19 ex Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 juncto Pasal 37 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disyaratkan bahwauntuk setiap pemindahan hak atas tanah dan hibah, harus dibuat dandibuktikan dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), bukanberbentuk akta notaris (vide Akta Hibah Nomor 23 tanggal

Dalam Konsideran Memperhatikan Objek Sengketa,khususnya dalam butir 5, 6 dan 10 tertuang dengan jelas : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pembatalan Hak Guna UsahaNomor 01/Nunukan Barat Atas Nama PT.

Pasal 1 angka 14, Pasal104 ayat (2), Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

Nunukan Jaya Lestari ( foto kopisesuai dengan aslinya ) ;Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor01/Nunukan Barat Atas Nama PT.

(vide bukti P13 dan P14);Bahwa pada tanggal 25 juli 2016 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan NasionaNomor : 1/ Pbt/ KEMATR/BPN/2016 tentang Pembatalan Hak GunaUsaha Nomor: 1 / Nunukan Barat Atas Nama PT.

HGU yang dimiliki Penggugat melaluiKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan PertanahanNasiona Nomor : 1/ Pbt/ KEMATR/BPN/2016 tentang Pembatalan HakGuna Usaha Nomor: 1 / Nunukan Barat Atas Nama PT.

Dirag 16/64/Hp/Us1979, sehinggapada tanggal 21 Mei 1979, Tergugat IV (yang pada waktu itu masih bernama SubDirektorat Agraria) telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim.

Apalagi pemberian Hak Pakai yang diberikan TERGUGATIIIPutusan Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi.Halaman 9101022.11.dan/atau TERGUGATIV kepada TERGUGATI dan/atau TERGUGATIItanpa batas waktu berakhirnya hak tersebut;Bahwa, Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria sebagaimana dimaksuddalam UU No. 5 Tahun 1960, LN. 1960 104 Pasal 41 ayat (1) TentangHak Pakai, menyebutkan : Hak Pakai adalah hak untuk menggunakandan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negaraatau tanah milik orang lain, yang

Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yangditunjuknya,1.b. orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu,3 Memakai tanah : ialah menduduki, mengerjakan dan/ataumenguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman ataubangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunanitu dipergunakan sendiri atau tidak.Pasal 2 (dua), menegaskan : Dilarang memakai tanah tanpa izin yangberhak atau kuasanya yang sah.23 Bahwa, dari perbuatan PARA TERGUGAT telah dapat dikwalifikasikan kepadaperbuatan

BADANPERTANAHAN NASIONAL qq KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN PROPINSI JAMBI ( dahulu ) DIREKTORAT AGRARIA JAMBIqq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, sebagai TERGUGAT II, 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN DALAM NEGERIqq GUBERNUR PROPINSI JAMBI, sebagai TERGUGAT III;3. Gugatannya tentang : Perbuatan Melanggar Hukum;4.

para Tergugat Penggugat telahmengajukan replik tertanggal 28 Mei 2014 sedangkan atas replik Penggugatstergugat , I, Il, INV,V,VIVILIX,XLXILXILXIV.XV.XVLXVIL telah mengajukan24 dupliknya masingmasing tertanggal 11 Juni 2014 yang secara lengkap termuatdalam berita acara sidang;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1.Fotocopy dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1795, atas nama HendraGunawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria

Fotocopy dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1797, atas nama HendraGunawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar, diberitanda bukti P2;Fotokopi Asli dan Fotocopy Akta Jual Beli No. 041/AGR/VIl/1989 pada tanggal20 Desember 1989, dihadapat Camat Landasan Ulin, diberi tanda bukti P3;.

berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIKk). ( vide bukti T7, T8, T9, T10, T11, T13, T14, T15, T16,T17, T18);Bahwa diatas tanah sengketa tersebut berdasarkan hasil PemeriksaanSetempat terdapat bangunan dan telah ditanami sayur mayor ( hasilperkebunan); 38 Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap faktafakta di atas majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 huruf c UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Dimana Sporadik sendiri sebagaimana diuraikan diatas bukan sebagaitanda bukti hak atas tanah, tetapi dapat dijadikan petunjuk adanya kepemilikantanah sepanjang memenuhi syaratsyarat tertentu;Menimbang, bahwa adapun perihal penerbitan alas hak berupa Sporadikpara tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin ( Vide bukti T7 s/dT18) diatas tanah yang terlebin dahulu telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.1795 dan SHM 1797 ( vide bukti P1 dan P2) oleh Kantor Agraria KabupatenBanjar secara

yangmenyatakan Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social dimana Penggugatsebagai Pemegang hak berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1795 yang diuraikanberdasarkan Gambar Situasi No. 1822 Tahun 1988, tertanggal 29 September 1899atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Banjar (videbukti surat bertanda P1) yang diperoleh dari pemilik sebelumnya Tn.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor PertanahanSukoharjo; Alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Jl.Jendral Sudirman No. 310, Sukoharjo;S>) 0) (0c TURUT TERGUGAT ;Penetapan No. 8/Pdt. G/2019/PN Skh Halaman 1.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat telah hadir Kuasanya yang bernama: H. Zaenal Mustofa,S.Pd.,SH.

Alamat : Jalan Singa Utara No. 65 RT 006 RW 04,Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan KotaSemarang, Mohon untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat VII Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia c.g Kantor Pertanahan Kota Semarang,Alamat: Jalan Ki Mangunsarkoro No 23 KotaSemarang, Mohon untuk selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat;Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat datangmenghadap dipersidangan dihadiri oleh .

Bahwa dalam Permohonan Fiktif Positif ini Pemohon mendasarkanpada ketentuan dalam: 2202 n ence ene ne ne nnnee27.1.UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 padaBagian II Pendaftaran Tanah, Pasal 19 yakni:Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintahdiadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayahRepublik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur dengan Peraturan Pemerintah;Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal inimeliputi :a.

SK.02.02/IV/2019, yangterlampir dalam Surat Direktur Sengketa Dan Konflik TanahDan Ruang Wilayah I, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah padaKementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional tanggal O8 Agustus 2019 No. SK.02.02/542800.37/VIII/2019, Hal : Penyampaian Hasil Paparan Kasustanggal 30 April 2019 Perihal Permasalahan Tanah HakGuna Bangunan Nomor 30/Asemrowo, KecamatanAsemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

SK.02.02/IV/2019,yang terlampir dalam Surat Direktur Sengketa Dan KonflikTanah Dan Ruang Wilayah , Pemanfaatan Ruang DanTanah pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional tanggal O8 Agustus 2019 No.SK.02.02/542800.37/VIII/2019, Hal : Penyampaian HasilPaparan Kasus tanggal 30 April 2019 Perihal PermasalahanTanah Hak Guna Bangunan Nomor 30/Asemrowo,Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor: 474/27.2800/1/2016, tanggal 29Januari 2016, Perihal: Mohon Kepastian Hukum atasPutusan No. 34 PK/TUN/2002 serta Fatwa MARIterkait Sertipikat HGB No. 30, Kel. ASemrowo a.n.PT. Cinderella Villa Indonesia ditujukan kepadaKetua MARI (fotokopi sesual denganASIINYA) j nn owen enn nn en nn nn enna nn en en nn neeSurat Direktur Jenderal Penanganan MasalahAgraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, An.

Kalau misalnya di bidangPertanahan menggunakan ketentuan yang ada di dalam undangundang Agraria. Dilihat objeknya apa masalahnya apa sehingga kitabisa melihat kalau dikaitkan dengan peradilan, apakah itu kasus TUNataukah kasus perdata.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961 jo.Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961, SHM No. 177/Mt.Soreang, tidak berstatus Hukum sebagai Sertifikat Hak atasTanah, karena tidak memiliki Surat Ukur yang berarti : Tidak memiliki Nomor Surat Ukur yang berarti tidak pernahdi ukur oleh Juru Ukur Tanah Tidak memiliki Nomor Pendaftaran Tanah yang berartitidak terdaftar pada Kantor Agraria setempat Tidak memiliki Nomor Buku Tanah, yang berarti tidakmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.b

Memiliki Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti telahterdaftar pada Kantor Agraria setempat Memiliki Nomor Buku Tanah, yang berarti telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.Keberatan Penggugat terhadap keberadaan SHM No. 551/Kel.Bukti Indah, Surat Ukur Nomor : 00372/2004, dan SHM No.552/Kel. Bukit Indah, Surat Ukur Nomor : 00373/2004 tidak benarkarena :a.

Nomor surat ukur yang berarti tanah tersebut telah diukuroleh juru ukur tanah dari Kantor Agraria setempat.b. Nomor pendaftaran tanah yang berarti tanah tersebut telahdidaftar pada Kantor Agraria setempatc. Nomor Buku Tanah yang berarti tanah tersebut telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.Oleh karena Tanah SHM No.177/Wt.

Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti bahwa tanahtersebut telah Terdaftar pada Kantor Agraria Setempat.Namun oleh karena tidak terdapat Surat Ukur, maka tidakterdapat pula Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti tanahtersebut tidak terdaftar pada Kantor Agraria setempat.c. Nomor Buku Tanah, yang berarti bahwa tanah tersebut telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempatNamun oleh karena tidak terdapat Surat Ukur, maka tidakterdapat pula Nomor Buku Tanah yang berarti bahwa SHMNo. 177/Wt.

Soreang tidak sah keberadaannya karenatidak pernah dii ukur oleh Juru Ukur Tanah dari KantorAgraria (karena tidak ada nomor surat ukur) dan tidakterdaftar pada Kantor Agraria (karena tidak ada nomorpendaftaran tanah) serta tidak mempunyai Buku Tanah padaKantor Agraria (karena tidak ada nomor buku tanah),sedemikian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun1961.. Oleh karena tidak mempunyai Peta Tanah dan Surat Ukur,maka sebelum diterbitkan SHM No. 177/Wt.

ISTIARTI RAHAYU
Terbanding/Tergugat III : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH disebut juga PT BANK JATENG berkedudukan Pusat di Semarang cq PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG PREMBUN disebut juga PT BANK JATENG CABANG PREMBUN
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BPN PROV JAWA TENGAH Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
Terbanding/Turut Tergugat IV : KOMILAWATI, SH
Turut Terbanding/Penggugat

Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq.

Kantor PertanahanKabupaten Pekalongan, karena kedudukan Turut Tergugat selakuHalaman 17 Putusan No. 386/Pdt/2016/PT SMGAparat Pemerintah Pusat sebagaimana diatur oleh dan berdasarkankepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang dan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan PertanahanNasional jo.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Organisasidan Tata Kerja Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RepablikIndonesia N 0.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatanyang harus dirujukan kepada pemerintah pusat.

II memperoleh surat keputusan GubernurSumatera Utara Nomor SK/DA/HML /DS/1973 tanggal 20 Februari 1973 atas namaSofyan Rasidin dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara itu pulalah dipergunakanTergugat II sehingga terbitnya surat tanda bukti pajak Nomor 12.75.020.004,0150009tanggal Mei 2006 atas nama Sofyan Rasidin (Tergugat ID);Bahwa pada tanggal 3 April 1970 pihak Penggugat dalam hal ini diwakili Sdr.Pritam Singh Als Panditan Singh mengajukan keberatan kepada Gubernur SumateraUtara, Dirjen Agraria

dapat diterima (Niet on vanklijk veerklard);Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel);Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan atas haknya adalahVergunning Nomor 11 tahun dan petikan dari Daftar Keterangan Kepala WilayahDeli dan Serdang di Medan tanggal 18 November 1949 Nomor 18/Div di Petak28, namun Penggugat dalam dalildalil positanya sama sekali tidak menjelaskansecara terang pengertian Vergunning dan juga tidak menyebutkan secara jelas diPersil mana diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria

Penggugat Kabur (Disqualificatoir Exceptie)Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai anak kandung (ahliwaris) dari Alm Paga Singh yang memiliki tanah sesuai dengan petikanVegunning Nomor 11 dan Petikan dari daftar Keterangan Wilayah Deli danSerdang di Medan tanggal 18 November 1949 Nomor 18/Div di petak 28 dansama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang apa pengertian dariVergunning sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang ketentuan Pokok Agraria

olehoknum tentara dan dikuatkan dengan kesaksian Kaiwat Singh (saksi PemohonKasasi);e Bahwa bukti P2 tersebut sejak dikeluarkan /diterbitkan hingga prosespersidangan perkara a quo tidak pernah dihapus atau dicabut maupun dibatalkanberdasarkan surat keputusan hukum, sehingga dengan demikian hak penguasaanbidang objek sengketa tersebut tetap melekat menjadi hak Pemohon Kasasi;e Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.53/DJA/1977 tertanggal 24Mei 1977 pertama : Mencabut surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5 Tahun1960 Tentang Pokok Pokok Agraria Jo.

Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapanpenjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalamPeraturan Pemerintah ini disebut : penjabat).Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan MenteriAgraria No. 10

dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah serta hak dan kewajibannya, menyatakan :Untuk setiap Kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu(selanjutnya dalam Peraturan ini disebut : Kecamatan), diangkatseorang pejabat yang bertugas membuat akte perjanjian yangdimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalamPeraturan ini disebut: pejabat).Bahwa kemudian Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria

Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 tersebut yang ke mudian dikuatkan kKedudukannya didalam PP No. 24 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka dapat diketahulbahwa Camat dapat dikategorikan sebagai Pejabat Pembuat Akta TanahSementara yang berhak dan berwenang membuat Akta Jual Beli sebagaimana Bukti Para Pembanding tersebut, yang kondisinya terjadi pada10 Oktober 1968 (Belum ada Notaris atau PPAT di

atas nama Arifin Pranoto yang terletak di RT016/RW 01, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, objekgugatan perkara a quo adalah cacat hukum administratif dalampenerbitannya dan tidak berdasar sehingga demi hukum dapat dilakukanpembatalan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 TahunHalaman 8 dari 22 Halaman.

hanya atas namaArifin Pranoto, maka dapat dikatakan penerbitan SHGB a quomengalami kekeliruan administratif dan cacat yuridis karenaTergugat ketika melakukan proses ajudikasi bertentangan atautidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1)Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah. Selengkapnya Pasal36 dan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan:Pasal 36Setelah berkas pemohon diterima, Kepala Kantor Pertanahan:1.

, sehingga tidak menyangkut dengan luas tanahTergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan dalam SPPT/PBB di atas;Bahwa Penggugat tidak berdasar menggunakan bukti alas hak kepemilikanatas tanah tersebut berupa Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor TS.1.03/00002/05.16 tanggal 10 Mei 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 10Mei 2016 sebagai dasar gugatan, oleh karena SIP tersebut bukanmerupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalamUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang

PeraturanDasar PokokPokok Agraria;Halaman 19 dari 22 Halaman.

dan (2) a, b karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakniSurat Keputusan No : 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 tersebut: a Bertentangan peraturan perundangundangan yangberlaku ; b Bertentangan asasasas pemerintahan yang baik =; Bahwa yang dimaksud Surat Keputusan No : 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7Februari 2005 tersebut bertentangan dengan UndangUndang karena Surat Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan : a Pasal 42 Peraturan Menteri Agraria

188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal30 November 1993 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal30 November 1993 10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal30 November 1993 11 No. 188.45/1569.94/402.5.09/1993 tertanggal02 Desember 1993 12 No. 188.45/1594.94/402.5.09/1993 tertanggal08 Desember 1993 13 No. 188.45/1597.94/402.5.09/1993 tertanggal08 Desember 1993 14 No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertanggal08 Desember 1993 11 Bahwa menurut ketentuan sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Agraria

yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini; 2 Bahwa Tergugat berwenang untuk mengajukan obyek sengketa kepada Kepala BadanPertanahan Nasional karena perolehan awal tanah yang kemudian telah bersertifikatadalah melalui Panitia Pembelian Tanah / Bangunan untuk Keperluan Negara /13Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya ( P2TUN ) dimana Pemerintah KotaSurabaya bersama dengan Danrayon 0830/03 Kecamatan Tandes dan KomandanSektor Kepolisian 1011/11 adalah P2TUN ( saat itu Ketua P2TUN adalah Kepala Sub Dir Agraria

sengketa antara Penggugat dengan warga masyarakat,maka Tergugat berdasarkan asasasas umum pemerintahan yang baik berkewajiban menyelesaikan permasalahan dimaksud ; Dengan demikian dalil Penggugat pada angka 9 harus ditolak dan dikesampingkankarena obyek sengketa ini diterbitkan justru karena Tergugat melaksanakan asasasasumum pemerintahan yang baik ; Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada angka 8 karena obyek sengketajelas secara yuridis tidak bertentangan dengan pasal 42 Peraturan Menteri Agraria

UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) sendiri tidakmengatur mengenai tanah garapan maupun hak menggarap, karena tanahgarapan bukan merupakan tanah hak;Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Orang atau badanhukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis KepadaPengadilan yang berwenang yang berisi

Kabupaten Cirebon Nomor503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan PembangkitListrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempatpenyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 adalah suatu KeputusanPejabat Tata Usaha Negara yang pada dasarnya adalah merupakanpersyaratan yang harus dipenuhi dalam hal suatu Perusahaan akanmemperoleh tanah dalam rangka penanaman modal;Bahwa pengertian Izin Lokasi sebagaimana yang tercantum dalam bagiankonsiderans menimbang Peraturan Menteri Agraria

Putusan Nomor 354 K/TUN/2017yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin LokasiJuncto Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2Tahun 2000 tentang Izin Lokasi Juncto Pasal 1 ayat (11) Peraturan BupatiCirebon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi,menyebutkan bahwa

Pada halaman dibalik naskah objek sengketa yaitu pada angka 2menyebutkan bahwa Izin/Surat Keterangan ini merupakan persyaratanuntuk Perolehan Tanah juga sebagai Izin Penggunaan Tanah sertasyarat administrasi yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuanperizinan lainnya;Bahwa, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasitmenyebutkan: ...Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hakHalaman 19 dari 23 halaman.

Oleh petugas loket lalu saksidiarahkan kepada terdakwa SURIATI.Terdakwa SURIATI merupakan Kepala Seksi (KASI) HubunganHukum Pertanahan pada Kantor BPN Kota Lhokseumawe sebagaimanaSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 14/SK211/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017.Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa SURIATI selaku KASIHubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawetersebut antara lain yakni sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Menteri Agrariadan

LIDO GRAHA HOTEL melalui saksi CUTHal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 146/PID/2018/PT BNAANANDA HANDAYANI sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)adalah perbuatan yang melawan hukum dengan aturan yang terdapat dalamPasal 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.Karena terdakwa tidak dibenarkan menerima uang dalam hal pengurusanapapun.

Oleh petugas loket lalu saksidiarahkan kepada terdakwa SURIATI.Terdakwa SURIATI merupakan Kepala Seksi (KASI) HubunganHukum Pertanahan pada Kantor BPN Kota Lhokseumawe sebagaimanaSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 14/SK211/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017.Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa SURIATI selaku KASIHubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawetersebut antara lain yakni sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Menteri AgrariaHal

LIDO GRAHA HOTEL melalui saksi CUTANANDA HANDAYANI sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)adalah perbuatan yang melawan hukum dengan aturan yang terdapat dalamPasal 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.Karena terdakwa tidak dibenarkan menerima uang dalam hal pengurusanapapun.

atas namaAtut Yunawan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2)junto ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria;Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik.,Bahwa dengan diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5525/DesaPemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 22 Maret 2005 Nomor01263/Pem.Kelod/2005 luas 3.080 m?

Putusan Nomor 390 K/TUN/201617.18.prosedural karena bertentangan dengan UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah;Bahwa memang benar Penggugat pernah diundang oleh Tergugat dengansurat undangan tertanggal 6 Februari 2014, perihal: Panggilan Dinas, untukhadir pada tanggal 12 Februari 2014 dalam rangka pertemuan atau mediasiantara Penggugat dengan Tergugat dan saudara Atut

Putusan Nomor 390 K/TUN/201619.Sehingga terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5525/DesaPemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 22 Maret 2005 Nomor01263/Pem.Kelod/2005 luas 3.080 m* atas nama Atut Yunawan yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Denpasar) adalah cacathukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat danbertentangan dengan ketentuan UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria junctoPeraturan Pemerintah (PP) Nomor

NadyaVilla adalah peralihanperalihan hak tanah yang dikarangkarangsendiri bukan peralihan hak atas tanah yang dibuat PPAT (PejabatHalaman 34 dari 91 halaman PUTUSAN Nomor 302/Pdt.G/2015/PN Bks Pembuat Akta Tanah), sesuai hukum yang berlaku dan TIDAKADA BUKTI HAK TANAHNYA.BUKTINYA; Formulir Akta Peralihan Hak / pembebasan tanah yangdipergunakan tidak sesuai dengan Formulir yang ditentukanDirjen Agraria / sekarang Badan Pertanahan Nasional RI, tetapidibuat asalasalan saja.

Main bin Milih / TERGUGATImencari keterangan di Kantor Agraria Kabupaten Bekasinamun tidak berhasil, Karena tidak ada orang yang datang keKantor Agraria Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan baliknama ataupun mengecek / mengkonfirmasi SHMNo.34/Pahlawan Setia tersebut.Note : Ditemukannya Akta Nomor 7 Pinjaman Uang denganKuasa tanggal 4 Mei 1972, adalah upaya R.E.Baringbing, SH., selama 4 (empat bulan sejakmenerima Kuasa dari Sdr. Main bin Milih padatanggal 23 April 2001.

Main bin Milih / TERGUGATI dan dariStafnya serta melihat data dalam Buku Tanah SHMNo.34/Pahlawan Setia dan WarkahWarkah lainnya yangada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, barulahmemberikan jalan keluarnya, yaitu menerbitkan PenggantiSHM No.34/Pahlawan Setia dengan alasan HILANG:Penerbitan SHM No.120/Setia Asih sebagai Pengganti SHMNo.34/Pahlawan Setia telah dilakukan sesuai Pasal 138 danPasal 139 (Penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang)Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN RI Nomor 3

Bahwa Penerbitan SHM No.120/Setia Asih atas nama Mainbin Milin sebagai Pengganti SHM No.34/Pahlawan Setiatelah dilakukan sesuai ketentuan danprosedur, sebagaimanadiatur dan ditentukan dalam Pasal 138 dan Pasal 139Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 sebagaiPelaksanaan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Tanah.SEHINGGA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUMYANG DILAKUKAN SDR.

Penerbitan SHM No. 120/Setia Asih sebagaiPengganti SHM No.34/Pahlawan Setia, telah dibuat /diterbitkan sesuai ketentuan hukum / PeraturanMenteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Jo. PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah. Mengenai hilangnya SHM No. 34/Pahlawan Setiatersebut sudah sangat jelas dan detail dijelaskanTERGUGATII dibagian muka Jawaban ini.