Desa Kalianget Barat, yang mana saat itu saksi menawarkan dan memintanyauntuk mencari peserta untuk menjadi CPNS, ada program Pusat tanpa tes ; benar awal mulanya pada hari dan tanggal lupa, sekitar awal tahun 2011 saksi diajak olehtemannya yang bernama ABDI MUNIF alamat Desa Kalianget Barat, KecamatanKalianget, Kabupaten Sumenep untuk mengantarnya ke Jakarta dalam rangka menemuiBU RUKMANI Alias BU MODO orang Jakarta, dia adalah isterinya Brimob, yang manadalam pertemuannya, menawarkan program kebijakan

Sesuai permintaan ABDI MUNIF sepulangnya dari Jakarta, saksi berusahamencari peserta untuk diikutkan dalam program kebijakan Pusat tersebut hingga dalamsatu kesempatan bertemu dengan terdakwa alamat Desa Kalianget Barat, KecamatanKalianget, Kabupaten Sumenep.

Kaedah fightyah yang terdapat dalam Kitab alAsybah wa anNazhatr,halaman 83, karangan Jalaluddin alSyuyuthi, yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:drLbaasl bogie dc s ule eLY) Spi.Terjemahnya: Kebijakan pemerintah terhadap = masyarakat harusberorientasi kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar tersebut diatas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkanketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang

sekurangkurangnya telah mencapaitingkat hajiyah, sebagai alternatif terakhir untuk memelihara supaya tidak terjadikemudaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa permohon cerai talak yang diajukan oleh Pemohontelah beralasan secara syar,Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan olehPemohon telah beralasan secara syar, maka guna menegakkan kesaksiandalam peristiwa talak dan mendukung kebijakan

Kurang Pihak;Bahwa Berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaananggaran negara.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalilPenggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;Bahwa Berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaananggaran negara.

dan Konservasi Pantai pada Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas yaitu :* Melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Perlindungan dibidang perumusandan pelaksanaan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan sertamenyusun dan mengevaluasi program / kegiatan pola pengelolaan kawasankonservasi pantai, pelestarian fungsi lingkungan, pengendalian kawasanwisata, serta pengendalian bangunan laut.

KasiRehabilitasi dan Konservasi Pantai pada Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas yaitu : Melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Perlindungan dibidang perumusandan pelaksanaan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan sertamenyusun dan mengevaluasi program / kegiatan pola pengelolaan kawasankonservasi pantai, pelestarian fungsi lingkungan, pengendalian kawasanwisata, serta pengendalian bangunan laut.

Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 Tergugat melakukan aksibalasan terhadap para Penggugat yang melakukan aksi mogok kerjadengan mengeluarkan kebijakan sanksi skorsing. Tindakan balasantersebut mengakibatkan selurun pengurus/pimpinan SB KIKEF sudahtidak bisa lagi menjalankan kegiatan organisasi serikat buruh dilingkungan pabrik/perusahaan.

Atas kebijakan tersebut SBKIKEF melaluisurat dengan nomor surat : 066/PTP.SBKIKEF/MVBks/V2009 tertanggal17 Januari 2009 dan surat dengan nomor surat: 069/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/1/2009 tertanggal, 23 Januari 2009 meminta penjelasan kepadaTergugat atas tindakan balasan yang dilakukan tetapi Tergugat tetapdengan sikap buruknya tidak mau menjawab surat tersebut;b.

Berisi Keterangan Yang Ditulis Tangan Juru SitaYang menjelaskan Panggilan Telah Disampaikan DiTempat Tinggal Yang Bersangkutan Secara InpersonAtau Kepada Keluarga Atau Kepada Kepala Desa.Belakangan untuk menghindari manipulasi ataupemalsuan pemanggilan dikembangkan praktik yangmengharuskan pihak yang dipanggil ikut yangmembubuhkan tanda tangan pada surat panggilan.Pengembangan kebijakan ini, sangat efektifmengawasi kebenaran penyampaian panggilan.Adanya tanda tangan orang yang dipanggilmerupakan

Di masalalu. sebelum kebijakan ini diterapkan, muncullaporan yang menyatakan persidangan atau putusanverstek yang dijatuhkan tidak sah, karena tergugattidak pernah dipanggil.1.3.5.

No.776 K/Pdt.Sus/2008Kasasi/Penggugat dikarenakan pendapat Judex Facti Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berkeinginan melanjutkan hubungan kerja adalah keliruJudex facti tidak mencermati akibat pengajuan kebijakan mutasi sampaisedemikian parah seperti dalam dunia perouruhan tidak ada payung hukumsehingga menganggap hak pekerja adalah nomor dua, TermohonKasasi/Tergugat dan judex Facti menyatakan mengundurkan diri untukPemohon Kasasi (dalam pembenarannya), prihal pengunduran diri diaturdalam hukum perburuhan

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat jelas dalam hubungan kausalnya11.berbuat tidak procedural dan tidak melakukan hal yang menjadi kebiasaandalam hal perburuhan, mengambil keputusan akibat dan memintapengajuan kebijakan Mutasi sebagai hak pekerja/buruh, akibat itu dengansecara berturutturut dalam waktu yang sama mengeluarkan surat (Mutasi,peringatan 1, 2, 3, Mutasi, seno skorsing, mutasi) kepada PemohonKasasi/Penggugat kesempatan untuk berfikir dan mendiskusikan kepadakeluarganya masingmasing Pemohon

dengan upah sebesar Rp.3.253.049, (tiga juta dua ratuslima puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah) dimanaPenggugat dipercayakan dengan jabatan sebagai ProductionSupervisor dari yang sebelumnya yakni sebagai Production padaperusahaan Tergugat;Bahwa pada Kamis tanggal 01 September 2016, Penggugatbekerja seperti biasanya, tibatiba Penggugat menerima surat dariperusahaan Tergugat yang isinya adalah mengenai tentang perihalKenaikan Jabatan, setelah melakukan beberapa penilaian danprestasi kerja dan kebijakan

SusPHI/2017/PN Mdndiberikan, maka dirasa perlu untuk menempatkan Penggugat diposisi PIC(Person In Charge) untuk mencapai hasil yang optimal pada Divisi Operasionalterhitung sejak tanggal 13 Desember 2014, sebagaimana bukti T2 yangdiajukan oleh Tergugat,;Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan evaluasi kinerja karyawandan berdasarkan kebijakan Pihak managemen Tergugat (ic. PT.

Cq.Menteri Kesehatan RI. ) selaku pemegang dan penyelenggaraotoritas dan kebijakan kesehatan untuk seluruh wilayah RepublikHal.10 dari 25 hal. Put.

Apalagi dalamperkara ini tidak jelas kesalahan atau kelalaian apa yang dilakukanTurut Tergugat , yang dapat diminta pertanggung jawabanperdata ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan yangdiajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaiPengadilan yang berwenang mengadili perkara adalah keliru,karena Menteri Kesehatan dalam ~menjalankan tugaspenyelenggaraan kebijakan dan otoritas kesehatan adalah tugasdan kewenangan publik di bidang penyelenggaraan tugasPemerintahan Negara

Bahwa sejak awal 2015, setelah pergantian Manajemen baru di tempatTergugat, pihak Manajemen telah mengeluarkan kebijakan efisiensi baikOperasioanal maupun efisiensi karyawan, efesiensi tersebut terbukti darifaktafakta antara lain sebagai berikut:1. Ditutupnya beberapa Kantor Cabang atau Kantor Cabang PembantuBank Muamalat.2. Penghapusan dan/atau pengurangan alokasi biaya dan fasilitas dinasyang biasa diberikan kepada karyawan yang melakukan dinas keluarkota3.

yaitu pembayaran atas uang pesangon sebesar 2 x Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan"Dengan demikian, maka efesiensi dilakukan oleh Bank Muamalat(Tergugat) dilakukan 2015 dengan caracara mencari kesalahankaryawan, selanjutnya setelah dirasakan tidak efektif lagi, maka barupada tanggal 06 Oktober 2016 melalui Surat Keputusan Nomor 336/DIRKPTS/X/2016 dikeluarkan kebijakan

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 30/PMK.010/2010tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga KeuanganNon Bank (LKNB) mengatur bahwa Lembaga Keuangan Non Bank wajibmenetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, kebijakan danprosedur dalam mengidentifikasi nasabah.5.

Kebijakan khusus angka 1 yang = ~menyatakan bahwapertanggungan/penjaminan yang dapat diterima adalah apabila kualitaspembiayaan menurut ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia adalahlancar (kolektibilitas 1).c. Collateral merupakan pengaman yang diberikan kepadakreditur/penjamin yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasandalam hal debitur tidak dapat melunasi kreditnya dari Sumber yangnormal. Collateral harus clean dan marketable atau saleable dancontrollable.9.

Point. 11 Manual Underwriting Produk Asuransi Kredit LampiranSurat Keputusan Direksi Nomor : 23/070/KEP.DIR/HKM tanggal 25November 2008, pada Bagian Kebijakan Khusus, yang mengatur bahwa :a. Dokumendokumen L/C atau SKBDN yang diterima BankPembuka/Bank yang dijamin oleh ASEI, tidak memuat discrepancies(penyimpanganpenyimpangan).b. Dalam hal terjadi discrepancies, ASEl/Cabang harusmengetahui dan menilai discrepancies tersebut.C.

Dalam hal discrepancies tersebut tetap tidak dapatdiselesaikan (uncorrectable) kantor cabang/undemwriter menganalisisberbagai langkahlangkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehinggarisiko atas discrepancies tidak ada.10. Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKMtanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagikantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan FasilitasCommercial Line Khusus BNI. (Juklak Revisi ke Il, Kerjasama PT. ASEIdengan PT.

Dalam hal discrepancies tersebut tetap tidak dapat diselesaikan(uncorrectable) kantor cabang/undemwriter menganalisis berbagailangkahlangkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehingga risikoatas discrepancies tidak ada. Kemudian pada tanggal 02 April 2013, DANU PRIHANTARANURRACHMAN juga mendiskontokan L/C Nomor : ILMTG01436X13tanggal 21 Maret 2013, senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilanratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima dan lima puluh empatsen Dolar Amerika), kepada PT.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1), Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyaifungsi :a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup keuangansekretariat daerah sebagai bahan perumusan kebijakan;b. penyiapan bahan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasipelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup keuangansekretariat daerah;c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup keuangansekretariat daerah;d. pelaksanaan lingkup keuangan sekretariat daerah yang meliputipengelolaan

Mengenai pencairan BantuanSosial yang ke 16 orang tersebut dapat diberikan Belanja Bantuan Sosialsetahu saksi itu kebijakan pimpinan.Bahwa Kebijakan pimpinan berdasarkan keterangan dari BendaharaPengeluaran adalah Walikota Bandung (DADA ROSADA),.62Bahwa Saksi kenal dengan ke 16 orang Staf TU Setda Kota Bandungtersebut.

kebijakan pemerintah daerah;b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;Cc. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahdaerah;d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengantugas dan fungsinya.Selain tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris Daerah ditunjuk sebagaiPengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Keputusan WalikotaBandung Nomor : 954/Kep.003DPKD/2011 tanggal 3 Januari 2011,

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantuSekretaris Daerah dalam menyusun perumusan kebijakan lingkupadministrasi unum, pembinaan dan aparatur pemerintah daerah;2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :a. pengkoordinasian penyusunan' kebijakan pemerintah daerahlingkup administrasi keuangan, pengelolaan asset, tata usahasekretariat daerah, umum dan perlengkapan;b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuaidengan ruang lingkup tugasnya;c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahandaerah lingkup administrasi keuangan, pengelolaan asset, tatausaha sekretariat

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desatentang APB Desa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Peraturan Desa. tentang Perubahan APB Desa danPertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang PelaksanaanPerturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa;e.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;b. Menetapkan PTPKD;c. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;d. Menetapkan bendahara desa;e. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa; danf. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milikdesa;g. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa;Halaman 86 dari 150 Putusan No.32/Pid.SusTPK/2018/PN. Palh.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,Peraturan Desa tentang APB Desa Rancangan Peraturan Desatentang Perubahan APB Desa, Peraturan Desa tentang PerubahanAPB Desa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentangPelaksanaan Perturan Desa tentang APB Desa dan PerubahanAPB Desa;e.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, PeraturanDesa tentang APB Desa Rancangan Peraturan Desa tentangPerubahan APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desadan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang PelaksanaanPerturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa;e.

Berlaku PadaKementerian Perhubungan;50.Bahwa dengan diberlakukannya objek permohonan51.tersebut secara kedayagunaan dan kehasilgunaantidak memberikan perlindungan, kesejahteraan, dankesempatan yang sama bagi driver online, karenaperan dari para driver online tidak diatur secarategas dan jelas, akan tetapi dalam objekpermohonan tersebut lebin banyak diatur mengenalperusahaan penyelenggara angkutan sewa khusus;Bahwa Permenhub 118/2018 hanya mengaturmengenai kepentingan dari pemerintan sebagaipembuat kebijakan

Putusan Nomor 29 P/HUM/202073.14.75,76.berdasarkan asas kemanfaatan yang seimbangantara Kepentingan kelompok masyarakat yang satudan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;Bahwa Permenhub 118/2018 hanya mengaturmengenai kepentingan dari pemerintan sebagaipembuat kebijakan dan perusahaan atau koperasiyang memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewakhusus, sedangan untuk kepentingan dari para driveronline tidak diakomodir secara Jelas;Bahwa kepentingan Para Pemohon dan driver onlinedalam Permenhub

Permendagri No.119/2019 tentang Kebijakan UmumPerdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di BursaBerjangka(Bukti T9); danc. Permenkumham No.12/2019 tentang Indikasi Geografis(Bukti T10).Halaman 71 dari 122 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2020Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya MajelisHakim menolak dalil Para Pemohon dan menyatakan Permohonan ParaPemohon ditolak untuk seluruhnya.PERMENHUB NO. 118/2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUNO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRAS!

(Bukti T11) yang menyatakan sebagai berikut:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Kementerian Perhubungan menyelenggarakanfungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangpenyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanantransportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas,dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.Selain dari pada itu, pada bagian Konsideran MenimbangPerMenhub No 118/2018 telah secara jelas diuraikan sebagaiberikut:a. bahwa penyelenggaraan

Fotokopi Permendagri No.119/2019 tentang Kebijakan UmumPerdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka (Bukti T9);10. Fotokopi Permenkumham No.12/2019 tentang Indikasi Geografis (BuktiT10);11. Fotokopi Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Bukti T11);12. Fotokopi Daftar konflik sosial dibeberapa daerah terkait dengan angkutanonline (Bukti T12);13.

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan bertentangandengan kebijakan pimpinan TNI dalam ~memenuhi setiap rencanakebutuhan perlengkapan perorangan prajurit TNI namun= dalamprakteknya dilapangan diselewengkan dengan maksud menguntungkan18diri sendiri sementara prajurit yang berhak terpaksa membelikaporlap dengan gajinya.a Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak dilakukan sendiri danbukan baru kali ini dan per buatan ini tidak selesai karenatertangkap oleh petugas POM, oleh karenanya, guna memberikan

Perbuatan tercela dan bertentangan dengan kebijakan pimpinanTNI.as Terdakwa hanya memikirkan keuntungan pribadi dan pihak laindengan cara mempermain kan hak prajurit.Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebutdiatas maka Majelis berpen dapat guna memberikan efek jera bagiTerdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan ke padaTerdakwa.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah

Politik Hukum PidanaKajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.

Tugas Panitia Pemilihan adalah bersifatkolektif kolegial, yaitu seluruh kebijakan Panitia Ssemuanya berpijak padakebersamaan, dimana seluruh pengurus dan anggota harus terlibat.Bahwa tidak benar, ketika Tergugat menjadi Sekretaris Panitia PemilihanKepala Desa Bulusari, Tergugat mempunyai tugas dan kewajibanmerencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi danmengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.Bahwa dalil Penggugat yang tercantum dalam angka 3 huruf b tersebut diatas yang

perintah atau larangan bagi peserta/calon kepala desa atau timHalaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT SMGsuksesnya hanya diperbolehkan menggunakan 1 (satu) atau lebihkendaraan pengangkut masyarakat pemilih menuju ke lokasi pemilihanatau ke lokasi transit di posko pemenangan masingmasing calon kepaladesa.Bahwa karena mobilisasi pemilih pada hari pemilihan tidak diatur dalamPeraturan Daerah a quo, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusaritidak pernah membuat/menerbitkan ketentuan atau kebijakan

Azas Kepastian Hukum, yakni azas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Terbukti denganHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/201214peraturan dan sanksi yang menjadi pedoman pengadaan tidak dilaksanakansecara adil kepada semua peserta yang melanggar peraturan;b. Azas Proporsionalitas, yakni azas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperoleh keterangandari saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BapakIR. M. Aries Suprianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa susunan urutanatau letak dari syaratsyarat yang tidak berurutan diperbolehkan dan dianggap telahmemenuhi syaratsyarat peserta lelang jika memang dapat ditunjukkan pada panitiaketika pembukaan penawaran. Dan Pemohon Kasasi telah memenuhi seluruhpersyaratan pendaftaran lelang.6.

Edy Suryadi mengeluarkan kebijakan organisasiyang memungut biaya dengan besaran tertentu pada setiap anggotaGAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan, padahal mengenai iuran anggotatelah ada keputusan dan pedoman tersendiri, selain itu juga berdasarkantujuan organisasi dalam ADART GAPENSI seharusnya organisasimenjadi wadah yang ikut mendorong dan menghidupkan iklim usaha danlapangan pekerjaan yang baik, melakukan pembinaan SDM anggotaorganisasi, dan bukan malah sebaliknya seolah olah seperti maumemeras

Edy Suryadi sesungguhnya berada dalam keadaanpailit atau Bankruptcy.Bukti P8 : Koran Radar Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2012 tentangAnggota Gapensi keluhkan pungutan biaya dengan besaran tertentu padasetiap anggota GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan dan Koran Kotaku, Rabutanggal 24 Oktober 2012 yang berisi Anggota Gapensi akan hengkang dananggota Gapensi ancam hengkang atas kebijakan pungutan biaya yangdilakukan oleh Ketua Gapensi Kalimantan Selatan.Bukti P9 : Copy surat Dewan Pertimbangan Daerah

Penganiayaan yang mengakibatkan lukaluka berat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur ke1 Barang siapa;Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dariperbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang ataudengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikanoleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan

Barang Siapa:2 Melakukan Penganiayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur ke1 Barang siapa;Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dariperbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang ataudengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan16oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan