Ditemukan 43300 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebidanan kebiasan
Penelusuran terkait : Surat ketetapan pajak Perubahan kebijakan Pajak penghasilan Obyek pengujian; pengujian; pengujian terhadap kebijakan; beleidsregel;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-10-2006 — Upload : 30-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37K/PHI/2006
Tanggal 2 Oktober 2006 — PT. Manunggal Punduh Sakti vs. Sdr. Sustiningsih; Sdr. Winarki
155 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 37 K/PHI/2006mengecualikan pada Termohon Kasasi sebab nanti bisa mendapatkan persoalanyaitu tindakan gugatan wanprestasi dari ke 26 buruh kepada Pemohon Kasasi ;Bahwa Pemohon Kasasi juga harus menjaga setiap kebijakan maupun kesepakatan bersama yang dikeluarkan dengan cara tegas, pasti serta menjunjung tinggikomitmen supaya nantinya dapat menciptakan keharmonisan hubungan baikPemohon Kasasi dengan Pekerja maupun sesama Pekerja ;Bahwa dengan besarnya uang kewajiban Pemohon Kasasi terhadap ParaTermohon
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 21-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 237/Pid.B/2021/PN Ktp
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
YUSTINA NIUH anak perempuan dari PIUNG
132 — 33
  • BarangsiapaMenimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang dijadikansubyek hukum dari perbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidanaadalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subyekhukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh MULADI dan BARDA NAWAWIARIEF dalam buku TeoriTeori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998)halaman 97 pengertian subyek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapayang melakukan tindak pidana dan
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Dispensasi Nikah
Register : 07-08-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PA WATES Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Wt.
Tanggal 28 Agustus 2017 — PEMOHON
80 — 7
  • Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:cellLall Gils le aaa aula) 2Artinya: Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan:datiadk b gis Ase le alo) Ca uedArtinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikandispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binTR untuk menikah dengan calon istrinya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 05-05-2015 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 5 Mei 2015 — Ir. BAGOES SRIHANDOJONO
173 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panca Puji Bangunmengetahui kalau kebijakan pembayaran gaji / upah di bawah UMR danUMK bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;Bahwa selain itu, ada beberapa karyawan yang dirumahkan karenameminta upah yang disesuaikan dengan UMR dan UMK, tetapi tidakdiberikan karena direkturnya keberatan, sehingga karyawannya dinonaktifkan secara sepihak oleh perusahaan (direktur);Hal. 8 dari 10 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 18-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011 K/PDT.SUS/2010
APRIANTO SOESANTO (PT. DAMAISTER MASTERIN); DPC KONFEDERASI SPSI KOTA SURABAYA
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1011 K/Pdt.Sus/2010Bahwa Pekerja menolak kebijakan Perusahaan untuk menghapus upahhari Minggu karena selama ini tidak ada istilanh subsidi/oantuan dalampengupahan yang diterima, yang berarti upah hari Minggu adalah upah Pekerja;Bahwa tanoa musyawarah pihak Perusahaan memaksakan kehendaknyamelaksanakan penghapusan upah hari Minggu per tanggal 1 Agustus 2005,namun kenyataannya upah Pekerja pada bulan Juli sudah dipotong senilaijumlah hari Minggu yang ada;Bahwa tanggal 3 Agustus 2005 yang mewakili
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JEMBER Nomor 3522/Pid.C/2021/PN Jmr
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KANTOR SATPOL PP JEMBER
Terdakwa:
MOCH. AGUS BURHANSYAH
29 — 13
  • Terdakwa menerangkan bahwa rencana kegiatan akad nikah telahdisusun jauh hari, sejak belum ada kebijakan pembatasan kegiatan dariPemerintah.
Pengadilan PN NEGARA Perdata Agama Perceraian
Register : 14-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN NEGARA Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Nga
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
133 — 56
  • mengirimkan sehelai salinanputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkandalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitumangka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksisebagaimana pada amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor140K/Sip/71 memuat keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitumsubsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 22-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2015/Pdt.G/2019/PA.Tgrs
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
  • Putusan No.2015/Pdt.G/2019/PA.Tgrsmusyawarah untuk memperbaiki situasi rumah tangga Penggugat danTergugat agar aman dan terkendali, namun situasi malah tidak terkendalisehingga perdamaian tidak tercapai oleh karenanya penggugatmenggambil langkahlangkah strategis;Bahwa langkah strategis Penggugat agar situasi tidak berlarutlarutadalah dengan mengambil kebijakan hukum yaitu mengajukan GugatanCerai ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memutuskan aliperkawinan agar mendapatkan kepastian hukum lebih
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 712/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
15 — 17
  • No 712/Pdt.P/2020/PA.Pwdmenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 10-10-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mtp
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. di Martapura
Tergugat:
1.MUHD. ICHSAN
2.IKRIMAH
40 — 7
  • setelah dikurangi pembayaran 6X (enam kali) angsuransejumlah Rp91.565.063 (Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluhlima ribu enam puluh tiga rupiah) harus dilunasi paling lambat tanggal 31Mei 2019;Bahwa Penggugat dapat memberikan keringanan bunga untuk pelunasanpinjaman Tergugat dan Tergugat Il dengan persetujuan PemimpinCabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Cabang Martapura.Dimana pelaksanaannya pada saat Tergugat dan Tergugat II melunasipinjaman dengan jumlah keringanan berdasarkan kebijakan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — Drs. AHMAD MULYANA
69 — 14
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1), Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyaifungsi :a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup keuangansekretariat daerah sebagai bahan perumusan kebijakan;b. penyiapan bahan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasipelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup keuangansekretariat daerah;c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup keuangansekretariat daerah;d. pelaksanaan lingkup keuangan sekretariat daerah yang meliputipengelolaan
    Mengenai pencairan BantuanSosial yang ke 16 orang tersebut dapat diberikan Belanja Bantuan Sosialsetahu saksi itu kebijakan pimpinan.Bahwa Kebijakan pimpinan berdasarkan keterangan dari BendaharaPengeluaran adalah Walikota Bandung (DADA ROSADA),.62Bahwa Saksi kenal dengan ke 16 orang Staf TU Setda Kota Bandungtersebut.
    kebijakan pemerintah daerah;b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;Cc. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahdaerah;d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengantugas dan fungsinya.Selain tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris Daerah ditunjuk sebagaiPengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Keputusan WalikotaBandung Nomor : 954/Kep.003DPKD/2011 tanggal 3 Januari 2011,
    Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantuSekretaris Daerah dalam menyusun perumusan kebijakan lingkupadministrasi unum, pembinaan dan aparatur pemerintah daerah;2.
    Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :a. pengkoordinasian penyusunan' kebijakan pemerintah daerahlingkup administrasi keuangan, pengelolaan asset, tata usahasekretariat daerah, umum dan perlengkapan;b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuaidengan ruang lingkup tugasnya;c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahandaerah lingkup administrasi keuangan, pengelolaan asset, tatausaha sekretariat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 108/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 7 Mei 2012 — DJOHARIMAN, S.Pd.(TERDAKWA)
90 — 19
  • Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang PengelolaanDan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 21,ayat 1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, PemerintahDaerah bersamasama DPRD menyusun arah dan kebijakanumum APBD.ayat 2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah menyusunstrategi dan prioritas APBD.ayat 3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkankondisi ekonomi dan Keuangan
    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentangPedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan PengawasanKeuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah yaitu : Pasal 17, (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD,Pemerintah Daerah bersamasama DPRD menyusunArah dan Kebijakan Umum APBD.(2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBDsebagaimana.dimaksud pada
    Ayat (1), diawali denganpenjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman padaRencana Strategis Daerah dan/atau dokumenperencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah,serta pokok pokok kebijakan nasional di bidangkeuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri67 Pasal 18, (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBDsebagaimana dimaksud dalam, Pasal 17 Ayat (1),Kepala Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
    Hal initergantung pada kebijakan tiap perusahaan penerbitan dan jenisnaskah dan penulis naskah tersebut. Contohnya biaya royaltyuntuk penulis berkisar antara 10% sampai 15%, biaya overheadberkisar antara 15% sampai dengan 20%. Jadi biaya pembelianbuku dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Biaya Produksi/Pencetakan ; 60%2. Royalty : 10%3. Overhead : 20%4.
    Barda Nawawi Arief, SH., dalambukunya Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan,menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata dapat di depan unsur merugikankeuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil.
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 21-05-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PA PURWODADI Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Pwd
Tanggal 20 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
5 — 0
  • Hakimberkesimpulan bahwa perkawinan anak para Pemohon dan calon istrinyasangat diperlukan dan apabila tidak segera dilaksanakan akan membawamadlorot bagi kedua calon penganten;Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbanganpertibangan tersebutMajelis Hakim berkesimpulan para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan tabirdalam kitab Al Asbah wa al NadZzoir : 128 yang artinya : Kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
  • sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama
Register : 06-04-2016 — Putus : 25-03-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan MS BIREUEN Nomor 55/Pdt.P/2016/MS.BIR
Tanggal 25 Maret 2016 — Pemohon
14 — 7
  • Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimanatercantum dalam kitab Asybah wa alNazair fi Qawaid wa FuruFigh alSyafi'i, hal. 134, yang diambil alih menjadi pendapat majelishakim yang berbunyi sebagai berikut:anboodL bg acl Jl le eLVI .9 posArtinya: kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) terhadaprakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatanMenimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohonpada point 3 (tiga) Pemohon ada memohon agar Majelis Hakimmemerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 317/Pdt.P/2015/PN.Bpp
Tanggal 3 Desember 2015 — 1. Nama : MIFTAH FARIDZ M BANSIR Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 5 Februari 1988 Agama : Islam Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Blora, No.56, RT.21, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. 2. Nama : INDRI TRIANA ANGGRAINI Tempat, Tanggal Lahir : Long Kali, November 1987 Agama : Islam Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Blora, No.56, RT.21, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.
43 — 9
  • Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk : 1 Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuksetiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;3 Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 04-11-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 804/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 2
  • sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN BARRU Nomor 55/Pdt.G.S/2018/PN Bar
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat:
ARDI AHMAD MUHARAM
Tergugat:
HARISMAN
34 — 22
  • Surat PernyataanPenyerahan Agunan tanggal 25 September 2014 dan Surat Kuasa MenjualAgunan tanggal 25 September 2014.Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli suratsurat buktikepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai denganpinjaman lunas.Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarbenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tundukkepada peraturanperaturan yang telah ditetapkan atau yang kemudianakan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 19-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 744/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 6
  • hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Majelis, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70:ardoolls lagio at Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan
Pengadilan PN SUBANG Perdata
Register : 11-10-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 113/Pdt.P/2018/PN SNG
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon:
Marfiah Binti Wasito Jasir
18 — 2
  • bertujuan untuk:Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 113/PDT.P/2018/PN.Sng1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atasdokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan PeristiwaPenting yang dialami oleh Penduduk;2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;2. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasionalmengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagaitingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehinggamenjadi acuan bagi perumusan kebijakan