LES PERMANA SARI Diwakili Oleh : Shelfy Asmalinda
Pembanding/Penggugat II : PERI NORFATRIA Diwakili Oleh : Shelfy Asmalinda
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR
Terbanding/Tergugat II : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
Terbanding/Tergugat III : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARANGANYAR

2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

Munawar binSalbini, Notaris Mochtar Affandi, S.H. telah mengajukan permohonanpendaftaran hak usaha atas tanah bekas eigendom partikelir kepadaDirektorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dengan Surat Nomor66/1971 tanggal 19 Oktober 1971, dan oleh Direktorat Jenderal AgrariaDepartemen Dalam Negeri dengan surat Nomor DPH.10/669/1971 tanggal20 Oktober 1971 (Bukti P5) menyatakan bahwa berdasarkan Undangundang Pokok Agraria pasal 36 pada b, maka kepada suatu Badan Hukumyang didirikan menurut Hukum

Dit Agraria dicatat dengan memakai ukuran kiraHal. 10 dari 151 hal. Put. Nomor 2451K/Pdt/2013kira + 80.000 m? atau 8 ha (yang merupakan penggabungan daritanahtanah Penggugat dan tanahtanah alm.

Munawar bin Salbini, akan tetapi pada dalil angka 19 huruf chalaman 8 disebutkan:Besaran luas tanah yang Penggugat mohon pendaftarannya, olehKepala Kantor Sub.Dit Agraria dicatat dengan memakai ukuran kirakira80.000 m? atau 8 ha (yang merupakan pengggabungan dari tanahtanahPenggugat dan tanahtanah Alm.

Bahwa UndangUndang Pokok Agraria atau UUPA yang berlaku tanggal24 September 1960 didalilkan "...nengandung masa peralihan selamadua puluh tahun " dan bahwa oleh karena itu UUPA tersebut ditafsir "sejak tanggal 24 September 1980 telah berlaku secara mutlak";Kedua opini tafsiran Majelis itu berada jauh di luar hukum positippertanahan/agraria sehingga pastilahn merupakan pembohongan danKebohongan dengan kadar luar biasa yang mestinya tidak dipakaimenjadi siasat oleh Majelis untuk menolak gugatan Pemohon

Dir.Jen Agraria No.SK.26/DDA/1970) dan selanjutnya diatur lagi tahun1997 (pasal 24 PP.No.24/1997 dan pasal 65 PMNA/KBPN No.3/1997 sertapasal 76 ayat (1) g dan PMNA/KBPN Nomor 3/1997);.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena berdasarkanPeraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentangPelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah, Kewenangan penerbitanpemberian Hak Guna Usaha berada pada Menteri / KepalaBadan Pertanahan Nasional RI setelah mempertimbangkanpendapat dan pertimbangan pertimbangan

Penggugat menyatakan Keputusan yang. diterbitkanoleh Tergugat bertenatangan dengan pasal 37 Jo.pasal107 huruf g dan h dari Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, adalahpernyataan yang tidak benar, karena pasal 37 memangtidak mengatur tentang tata cara pemberian Hak GunaUsaha, Tata Cara Pemberian Hak Guna Usaha justrudiatur dalam pasal 17 s/d 31. dari PeraturanMentedri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun1999, sedangkan pasal 107 mengatur tentang pembatalanhak atas tanah

Penggugat menyatakan Keputusan yang diterbitkanoleh Tergugat bertentangan dengan SK.Dirjen Nomor 367Tahun 1998, dalam hal = izin lokasi tidak mengacuataupun berpedoman dengan SK.Dirjen seperti yangdisebutkan oleh Penggugat, izin lokasi diatur dalamPeraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun199911.b..

/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999 tanggal 9 Februari 1999 tentangPELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSANPEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA disebutkan : Dalam kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi memberi Keputusan mengenai PemberianHak Guna Usaha yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha Hal anan 19 dari 69 hal anan Putusan No. 27/ G 2011/ PTUN PLG (Pasal 8) Sedang di atas 200 Ha, tetap pada kewenanganMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Peraturan perundang undangan dalam hal iniadalah Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmenguraikan beberapa Pasal dari Undang Undang No. 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria danPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah yang berkaitan dengan prosedur' pendaftaran Sertipikat Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32

.* Bahwa dengan tidak diuraikannya secara terang benderang dalamsurat Gugatan tentang dasar penguasaannya, maka dapatdipastikan bahwa dasar penguasaan moyang atau kakekPenggugat atas tanah tersebut adalah karena okupasi di atasTANAH NEGARA, bukan didapat dari pembagian atau pemberiantua adat, atau pembelian dari orang lain.Oleh karena tanah tersebut berstatus sebagai Tanah Negara, makaberdasrkan ketentuan Undang undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria pasal 2 telahmenegaskan

Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 18 dari 65 halmaka dapat dipastikan bahwa dasar penguasaan moyang ataukakek Penggtigat atas tanah tersebut aclalah karena okupasi diatas TANAH NEGARA, bukan didapat dan pembagian ataupemberian tua adat, atau pembelian dan orang iain.Oleh karena tanah tersebut berstatus sebagai Tanah Negara, makaberdasarkan ketentuan Undang undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria pasal 2 telahmenegaskan:(1) Atas dasar Ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang

Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, maka PemerintahDaerah Tingkat II Kabupaten Manggarai menyelenggarakan peruntukantanah itu dengan mengajukan proses hak path tahun 1991 atassebagian tanah tersebut untuk kepentingan umum yaitu : untuk PusatPendaratan Ikan (sebagaimana tercantum dalam Gambar SituasiNomor 52/199 1 tanggal 521991, luas tanah : 26.498 M2 sebagailampiran dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42/Desa Labuan Bajo,tercantum

Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria;2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 Tentang PendaftaranTanah;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 TentangPelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 TentangKetentuank etentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak AtasTanah.5.

Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 39 dari 65 haloleh dan dihadapan Penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria(selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : Penjabat).Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961 tersebut di atas, maka Kepala Desa Labuan Bajobukanlah Pejabat yang berwenang dalam membuat suatu aktaautentik yang berkaitan dengan pemilikan sebidang tanah olehAlm.

Direktorat Agraria Surabaya Nomor1478/PSP/U.PMS.

Bahwa terbukti Pemohon Kasasi telah menyampaikan Surat Nomor 1478/PSP/U.PMS.V/78 tertanggal 5 Juli 1978 (vide bukti T7) kepada KepalaSub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya tentang permohonan untukmembalik nama hakhak tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177(vide bukti T8) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178 (vide buktiT9) serta menerbitkan Sertifikat yang baru atas nama Pemohon Kasasi,Hal. 43 dari 95 Hal. Put.

Pasal 34 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan, syaratsyarat permohonanHak Guna Bangunan meliputi :Pasal 32 : Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :. Warga Negara Indonesia;. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia.Pasal 33:. Bahwa permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis ;.

Pasal34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan, syaratsyarat Permohonan Hak GunaBangunan meliputi :Pasal 32 : Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :. Warga Negara Indonesia;. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia;Pasal 33. Bahwa permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis ;.

Pasal 37 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaanyaitu meliputi :Pasal 35:Hal. 65 dari 95 Hal. Put.

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 21, 50 M2,terletak di Jalan Perdagangan Toko Los A Nomor 28 Desa Xxxxxxx,Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe,sesuai dengan SHM Nomor 34, tanggal 19 Agustus 1975, yangditerbitkan oleh Kantor Direktorat Agraria Pendaftaran Tanah ProvinsiDaerah Istimewa Aceh;Adalah harta peninggalan almarhum Xxxxxxx yang belum pernahdibagi;3.

Sebidang tanah berikut bangunan di atas nya seluas 21,50 terletakdi Jalan Perdagangan Toko Los A Nomor 28 Desa XxxxxxxKecamatan banda sakti Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe,sesuai dengan SHM Nomor 34 tanggal 19 Agustus 1975 yangditerbitkan oleh Kantor Direktorat Agraria Pendaftaran TanahProvinsi Daerah Istimewa Aceh;c.

Sebidang tanah berikut bangunan di atas nya seluas 21,50 terletak diJalan Perdagangan Toko Los A Nomor 28 Desa Xxxxxxx KecamatanBanda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, sesuai denganSHM Nomor 34 tanggal 19 Agustus 1975, yang diterbitkan. olehKantor Direktorat Agraria Pendaftaran Tanah Provinsi DaerahIstimewa Aceh;4.

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 41 tanggal 17 Oktober 1979,dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Aceh Utara,bermeterai cukup dan telah dinazegeling namun aslinya tidakdapat diperlinatkan di persidangan, selanjutnya ditandatanganioleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti T.1, T.IIl, T.IV.36);37.Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 293 tanggal 18 Juni 1988,dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Aceh Utara,bermeterai cukup dan telah dinazegeling namun aslinya tidakdapat diperlinatkan di persidangan

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 21, 50 M2, terletakdi Jalan Perdagangan Toko Los A Nomor 28 Desa Xxxxxxx, KecamatanBanda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, sesuai denganSHM Nomor 34, tanggal 19 Agustus 1975, yang diterbitkan oleh KantorDirektorat Agraria Pendaftaran Tanah Provinsi Daerah Istimewa Aceh;3.

TinggiTUN Jakarta Nomor 141/B/1996/PT TUN.JKT. yangmenegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tanahtanahhak milik adat yang telah dikuasai oleh Negara (termasuk tanahyang dulunya dikuasai oleh Jepang) beralin menjadi tanahNegara dan tidak bisa kembali menjadi tanah hak milik adatapabila pemilik asal tanah tidak meminta ganti kerugian sampaiakhir tahun 1953 sesuai suratsurat Mendagri terurai di atas (fotocopy Bukti T5);Peta Penguasaan Tanah Lanud Husein Sastranegara yangditerbitkan Dirjen Agraria

Agraria ProvinsiJawa Barat (instansi yang sah), objek sengketa termasuk dalamPeta 1976 tersebut, dengan demikian tanah tersebut merupakantanah dalam penguasaan Lanud Husein Sastranegara (foto copyBukti T6);IKN/SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akutansi) Barang MilikNegara (BMN) Nomor 50303000000035 yang menjelaskan tanahtersebut masuk dan tercatat dalam IKN/SIMAK Barang MilikNegara cq Kemhan cg penguasaan TNI AU Lanud HuseinSastranegara bukan milik orang lain yang dapat dijual belikan.

Judex Facti pada tingkat banding/kasasi tidak mempertimbangkanbahkan mengesampingkan buktibukti yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugatberupa: Peta Situasi Penguasaan Lanud Husein Sastranegara yangditerbitkan oleh Dirjen Agraria Prop.

Pendaftaran tanah atassebidang tanah terdaftar dalam Sertipikat No. 560 Tahun 2008 Desa Genukwatu danSertipikat No. 721 Tahun 2009 Desa Genukwatu dikuti dengan adanya pendaftaran HakTanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 117 (seratus tujuh belas)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah.Penggugat merasa sangat keberatan apabila sebidang tanah yang

Menurutpersangkaan kuat Penggugat bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20(dua puluh) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahjonto Pasal 77 (tujuh puluh tujuh) sampai 81 (delapan puluh satu ) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah.Dari semua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, Sdr.MADRAT

MADRAT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang disebabkan adanyaKELALAIAN/KEALPAAN = atas KETIDAK CERMATAN/KETIDAK TELITIANPanitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnyaberdasarkan ketentuan Pasal 25 (dua puluh lima) Peraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jonto Pasal 83 (delapan puluh tiga) dan 84(delapan puluh empat) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahanNasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milk sebagaimana tersebut diatas sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara dilakukan sesuai ketentuan yang bersifat proseduraldan substansial yaitu UndangUndang No.5 Tahun 1960 Pasal 20 jo PeraturanMenteri Negara Agraria No.9 tahun 1999 tentang Pelimpahan Pemberian danPembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara jo Peraturan MenteriNegara Agraria No 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak atas Tanah Negara dan Pengelolaan, keputusan mana sama sekali

tidakbertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan menjadi wewenang KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Jombang/Tergugat.Bahwa secara prosedural atau material proses pemberian hak milk atas namaTergugatll...25Tergugat II Intervensi dilakukan mengikuti Tata Cara Pemberian Hak yang diaturdalam Pasal 8 sampai dengan 10 Peraturan Menteri Negara Agraria No.9 Tahun1999 mengenai syarat permohonan hak milk.Maka untuk atas dasar alasanalasan dan buktibukti yang sah menurut hukumtersebut diatas dengan ini

yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.Penjelasan Pasal 53 ayat (1) di atas;Hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena olehakibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenayang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat KeputusanTata Usaha Negara.dan seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan MenteriNegara Agraria

Rohmanudin, yang terletak di Kelurahan Tahunan, KecamatanUmbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,yang dikuasai Penggugat;b. tidak dapat diprosesnya perubahan atau peralihan hak sehinggamenyulitkan Penggugat untuk melakukan balik nama maupun transaksiJual beli kepada pihak lain;dengan demikian tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 19ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria, yang berbunyi:Ayat (1);Untuk menjamin

Putusan Nomor 184 K/TUN/201613.Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran,peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidakdipenuhi.Huruf c;ika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan ataumenanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian;dan apabila dilakukan penerbitan sertipikat pengganti maka harus dipenuhisyarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 138 ayat (1) dan 2 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Kantor

atas nama Muh.Rohmanudin yang terletak di Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo,Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasar padaPasal 104 ayat (1) dan 2, Pasal 119 dan Pasal 120 ayat (1) dan 2 PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan HakPengelolaan, yang berbunyi:Pasal 104 ayat (1) dan 2;(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberianhak, sertipikat hak atas

Putusan Nomor 184 K/TUN/2016o Pasal 138 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Pernyataan tersebut dibuatdi bawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanahyang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan PendaftaranTanah atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan.

Foto copy Foto copy Sertifikat tanda bukti hak,Hak pakai no. 5 GS no 1021 tahun 1979 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten DatiIl Wonosobo,51...(bukti bertanda TI 1);2. Foto copy Surat keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Jawa Tengah NomorSK.DA.I1/HP/418/1980 tertanggal 22 Maret 1980,..(bukti bertanda TI 2);3. Foto copy surat perihal : Penjelasan Buku C Desatertanggal 25 April 2007 Nomor 5/70/36 yangdibuat oleh Kepala Kel. Kaliwiro,.........

Foto copy Buku Tanah atas nama pemegang' hakPemerintah Daerah Tingkat Wonosobo tertanggalWonosobo, 12 September 1980 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Dati IIWonosobo,..........2++055 (bukti bertanda 111.1);2. Foto copy Permohonan Hak ~~ Pakai tertanggalWonosobo, 21 Juli 1979 dengan daftar pengantarsurat No.

Foto copy Foto copy Sertifikat tanda bukti hakHak pakai no. 5 GS no 1021 tahun 1979 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten DatiI! Wonosobo, bukti bertanda TI 1);2. Foto copy Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah75Propinsi Jawa Tengah NomorSK.DA.II1/HP/418/1980 tertanggal 22 Maret 1980,(bukti bertanda TI 2);3. Foto copy surat perihal : Penjelasan Buku C Desatertanggal 25 April 2007 Nomor 570/36 yangdibuat oleh Kepala Kel. Kaliwiro , (buktibertanda TIl 3);4.

Wonosobo tertanggalWonosobo, 12 September 1980 yang dikeluarkanoleh Kantor Agraria Kabupaten Dati II! Wonosobo,(bukti bertanda TT1.1);5. Foto copy Permohonan Hak Pakai tertanggalWonosobo, 21 Juli 1979 dengan daftar pengantarsurat No. KA.1/595/1/1979 tertanggal 22 Agustus1979, (bukti bertanda 111.2);Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I.1 yaitu Sertifikattanda bukti hak Hak pakai no. 5 GS no 1021 tahun 1979 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Dati I!

Wonosobodipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Abdurrahman ( Beberapa Aspektatentang Hukum agraria, Seri WHukum Agraria V, Alumni Bandung,1980, hal. 102) Sertifikat tanah adalah tidak lain daripadasalinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang telah dijahit menjadi1 (satu) dengan diberi suatu) kertas sampul yang telahditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria dandiberikan kepada seseorang yang mempunyai hak atas tanahsebagai bukti hak dan bukti telah dilakukan pendaftarandaripada

Termasukgambar situasi dan luas tanah kelebihan tersebut.Bahwa pada Tahun 1982 maka Agraria Kabupaten Kupang / sekarangBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang kembali mengeluarkansurat Tentang para pemilik tanah kelebihan yang sudah dilaporkansesual pasal 3 UU No 56 PRP /1960 khusus Kecamatan Kupang Baratmaka tercatat nama David Tuy di Tuadale Kupang Barat memiliki tanahKelebihan maximum seluas 123 HA.Bahwa tanah tersebut diwariskan kepada orang tua Penggugat dandikelola dan diusahakan secara

dan gambarkasar;Bukti T2 : foto copy berita acara Landreform Kecamatan Kupang Barattanggal Batuplat, 1 April 1968 ;Bukti T 3 : foto copy Daftar namanama pelapor tanah kelebihan maksimumoleh Kepala Agraria Kab.

Bahwa pada tahun 1982 Agraria Kabupaten Kupang / sekarang Badanpertanahan Kabupaten Kupang mengeluarkan surat tentang para pemiliktanah kelebihan yang sudah dilaporkan yaitu khusus Kecamatan KupangBarat tercatat nama DAVID TUY di Tuadale memiliki kelebihan maximumseluas 123 Ha;. Bahwa tanah tersebut DAVID TUY mewariskan kepada orang tuaPenggugat dan dikelola atau diusahakan secara terus menerus;. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dikelola atau diusahakan olehPenggugat hingga sekarang;.

Bahwa pada tahun 1982 Agraria Kabupaten Kupang / sekarang Badanpertanahan Kabupaten Kupang mengeluarkan surat tentang para pemiliktanah kelebihan yang sudah dilaporkan yaitu knusus Kecamatan KupangBarat tercatat nama DAVID TUY di Tuadale memiliki kelebihan maximumseluas 123 Ha;4. Bahwa tanah tersebut DAVID TUY mewariskan kepada orang tuaPenggugat dan dikelola atau diusahakan secara terus menerus;5.

Kupang Barat tertanggal Batuplat, 01 April 1968 serta bukti surat bertandaT3 tentang Daftar namanama pelapor tanah kelebihan maksimum olehKepala Agraria Kab.

PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN KInBerdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada yangmulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadiliPerkara No. 15/Pdt.G/2021/PN Kin berkenan untuk memutus halhal sebagaiberikut:Dalam Pokok Perkara: Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Desa Sajen, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten seluas 96m2 terbit tanggal 20 September 2007 terakhir tercatat atas namaJUNAIDA berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1253/2015tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat oleh KPKNL Surakarta;Turut Tergugat adalah sebagai lIembaga pencatat administrasi dansemua. tindakan administrasi yang dilaksanakan dalam rangkapendaftaraan peralinan hak atas tanah telah mengacu pada PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Menteri Agraria

dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hakatas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebutapabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikatitu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegangsertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutanataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria

Tergugat yang relevan dengan perkara ini sebagaimanatelah diuraikan dalam pertimbangan diatas majelis berpendapat bahwa prosesperalihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hakhak lain terhadapSertipikat Hak Milik No. 2761 yang semula atas nama MISMAN lalu menjadiatas nama ENI RAHAYU (Tergugat I) dan terakhir menjadi atas nama JUNAIDA(Tergugat IV) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku yaitu Pasal 23 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

apa yang dilakukan paraTergugat bukanlah perbuatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelishakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilgugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum danharus ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak makaPenggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 23 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

, tanggal 1 Maret 1988, sesuai GambarSituasi Nomor 686/1987 tanggal 26 Maret 1987 dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Timur: Jalan Sadewa;Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Ketut Salye;Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Gunawan Kalimas; Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Mardi Gunawan;Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lombok Barat padatanggal 1 Maret 1988 dan hingga saat gugatan ini didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Sertipikat Asli tersebut belum

Hal ini dapat dibuktikan denganSertipikat Hak Milik Nomor 1222/Desa Cakra Barat, Kecamatan Cakra Negara,seluas 323 M2, tanggal 1 Maret 1988, sesuai Gambar Situasi Nomor 686/1987tanggal 26 Maret 1987 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Timur : Jalan Sadewa; Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Ketut Salye; Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Gunawan Kalimas; Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Mardi Gunawan;Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lombok Barat padatanggal Maret 1988

(Nomor Identifikasi BidangTanah), dan tidak ada didalam Peta Agraria saat itu (Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961), bidang tanahnya dari SHM Nomor 1222/Desa Cakra Barattersebut telah dijual oleh Termohon Kasasi dan pembayaran bidang tanah tersebuttelah lunas dibayar oleh Termohon Kasasi, maka terbukti Termohon Kasasi tidakada suatu kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimakusdkan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tantang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986

Kismo belum pernahmengerjakan tanah tersebut dan Bagian Mbah Poncodikuasai pleh Pak Sugiyo Pangarso karena tersebutsudah dijual kepada pak Sugiyo Pangarso , MbahKismo belum pernah menjual tanah sengketa tersebutkepada Pak Birin ;MUKMIN ZAKIE, SH.M.Hum.PHD Bahwa Saksi sebagai staf pengajar di FakultasHukum UII di bidang Agraria dan paham tentang UUPAyang diundangkan tahun 1960 dan berlaku di seluruhIndonesia dan Undang Undang' tersebut mulai diberlakukan tahun 1985 ;Bahwa Untuk wilayah DIY ada yang

Ngemplak, Slemandengan batas batas Utara : Musto Wiyadi dan Ponco Utomo; Timur : Jalan kecil =; Selatan : Sukarjo ; Barat : Jalan ;Dan Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat III dansekarang ditutup pagar Batako dan Tanah tersebut belumdibagi waris dan baru diacungkan saja dan Yangmembagi/mengacungkan adalah Mbok Kasirah istri kedua pakKaryodikromo dan Semua anaknya mendapat bagian warisan ,serta keterangan saksi MUKMIN ZAKIE, SH.M.Hum.PHD, sebagaistaf pengajar di Fakultas Hukum UII di bidang Agraria

Menimbang bahwa bukti bukti surat tersebut dikuatkanpula dengan keterangan saksi dari pihak PenggugatRekonvensi yaitu saksi Radji Mujiharjo, saksi HendiWardoyo, Purwantiya, saksi Kuwadiyono, saksi SyafarlinSofyan, pada pokoknya memperkuat bukti bukti surat yangtelah diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi' yaitu bahwa45telah terjadi adanya pembagian warisan dan telah terjadijual beli tanah milik Welas (Tergugat Rekonpensi ) kepadaSobirin (Penggugat Rekonvensi II) ;Menimbang bahwa dalam UU Pokok Agraria

menurut hukum bahwa jual beli' terhadap' tanahseluas 600M2 dari tanah yang tercantum di Letter c no.148persil no.130 PIV terletak didusun Sono, desa Wedomartani,Kec Ngemplak kab Sleman antara tergugat rekonvensi denganpenggugat rekonvensi II adalah sah dan benar menurut hukummajelis hakim mempertimbangkan sebagai berikutMenimbang, bahwa hal ini telah dipertimbangkan dalampertimbangan pokok perkara gugatan rekonvensi yaitu jualbeli tersebut telah memenuhi' syarat syarat dan ketentuansesuai UU Pokok Agraria

yang tercantum di Letter c no.148persil no.130 PIV terletak didusun Sono, desa Wedomartani,Kec Ngemplak kab Sleman antara Penggugat rekonvensi IIdengan Penggugat rekonvensi III adalah sah dan benarmenurut hukum = majelis hakim mempertimbangkan sebagaiberikutMenimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkandalam pertimbangan pokok perkara gugatan rekonvensi yaitujual beli antara tergugat rekonvensi dengan Penggugatrekonvensi II tersebut telah memenuhi' syarat syarat danketentuan sesuai UU Pokok Agraria

Penggugat:
1.TARMIDI
2.HENDI MUHLISON
3.RUSDI
4.SUTRIYANI
Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab OKU Timur
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kab OKU Timur kantor Kecamatan Semendawai Timur
2.Pemerintah Kab OKU Timur Kec Semendawai Timur Kantor Kepala Desa Wanasari

Martapura Kab OKU Timur berdasarkan surat kuasa khusustanggal, sebagai Penggugat IV.LAWAN ;Kementerian Agraria Dan tata Ruang badan pertanahan Nasional KantorPertanahan Kab OKU Timur, tempat kedudukan Jalan Adiwijaya, Kota BaruSelatan, Kecamatan Martapura, kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaiTergugat;Pemerintah Kab OKU Timur, Kantor Kecamatan Semendawai Timur, tempatkedudukan Jalan raya Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat I;Halaman

Pemerintah Republik Indonesia, Cq.Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarata , Cq. Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur diKupang, Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional KabupatenTimor Tengah Selatan di Soe. Selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat.Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor.17/Pat.G/2020.

Panji Aflus) sesuaidengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun1999 Pasal 46 ayat 2;Halaman ke26 dan 60 halaman Putusan Nomor 627/Padt.G/2015/PA. Rap.4. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai subyek untukmenggugat dalam perakara a quo, karena obyek perkara adalahmerupakan milik dari Alm. H. Panji Aflus yang belum ada Penetapantentang Ahli Waris;5.

KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang), sebagaimana yang ditentukan olehPasal 19 ayat 1 dan 2 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, Pasal4 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, dimana telah diakui sendiri oleh Para Pengugat obyekperkara adalah merupakan milik dari alm. H.

A.604/IIl/Kagda tertanggal 25Juni 1965 ditandatangani oleh Kepala Agraria DaerahLabuhanbatu, kemudian sertifikat atas nama Panji Aflus denganSHM No. 56/Desa Aek Kota Batu, diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 17 Maret 1983;c.

Daerah Labuhanbatua/n Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu (bukti P.15);16.Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan11335/2015 tertanggal 23 Maret 2015, yang diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (bukti P.16);17.Fotokopi 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 56 tertanggal 17Maret 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria an.

Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasidan HakHak atas Tanah untuk Para Transmigran dan Keluarganyadalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan Berdasarkan rencanatersebut pada Pasal 1 kepada tiap kepala keluarga transmigrandibagikan dengan CumaCuma tanah seluas paling sedikit 2 (dua)hektar untuk perumahan dan usaha pertanian dengan hak pakai,dan kemudian dalam ayat 2 disebutkan : Pemberian hak pakaitersebut pada ayat 3 ini disertai

Darmoko diterbitkan melaluiprogram Transmigrasi berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang KetentuanKetentuan PokokTransmigrasi menyatakan :Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harusdibebaskan dari segala hakhak yang ada di atasnya, olehMenteri yang diserahi urusan agraria dan selanjutnyamemberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepadaMenteri ; 222222 o nnn nnn nnnnnnnn enn nnn nena eeBahwa di dalam Gugatannya, tidak ada pernyataan PENGGUGATyang dapat

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria;2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah) 023. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas4.

Bahwa apabila Penggugat memahami aturan terhadap tata carapemberian hak milik atas tanah kepada transmigran atau bekastransmigran tetap berpedoman pada Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang KetentuanKetentuanMengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan beberapaPenambahan dalam peraturan sebagai berikut :1) Peraturan Direktur Jendral Agraria dan Transmigrasi No. 3Tahun 1967, Pasal 3 ayat 1 dan 2, yang menyatakan perlunyaHal. 54 dari 79 Hal.

Lampiran Poin 4.5 dan4.11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 38Tahun 2016 tersebut dihubungkan dengan lokasi bidang tanah seluruhobjek sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi,meskipun seluruh objek sengketa tersebut dahulunya diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (ic.