Ditemukan 92071 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penghitungan
perhubungan
perlidungan
peruntungan
pengitungan
perhiangan
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2804 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PANASONIC GOBEL INDONESIA;
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2804/B/PK/Pjk/2018Bahwa sehubungan dengan penjelasan dan alasan serta bukti yangPemohon Banding sampaikan tersebut di atas, maka Pemohon Bandingmohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan koreksitersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasan yangsesuai, dan karena itu maka seharusnya perhitungan PPh Badan untukTahun 2005 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadisebagai berikut: Uraian Menurut Pemohon Banding (Rp)Peredaran Usaha 2.119.802.553.443Harga
Register : 04-04-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 B/PK/PJK/2018 Tanggal 16 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VICTOR JAYA RAYA;
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 7.337.440,003. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan4. PPN yang kurang dibayar 7.337.440,005. Sanksi Administrasi: 3.521.971,00 6.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 7.337.440,003. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan4. PPN yang kurang dibayar 7.337.440,005. Sanksi Administrasi: 3.521.971,00 6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar 10.859.411,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 6 dari 8 halaman.
Register : 21-12-2012 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 21-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48872/PP/M.XV/16/2013 Tanggal 5 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
103 — 19
103 — 19
26 Se2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak D.2007 Nomor : 00070/207/07/543/11 tanggal 6 Juli 2011;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari Surat Banding NomASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XH/2012 tanDesember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan banding atas sengkdengan perhitungan
bulan adalah Rp 108.963.303.048,00 Rp 104.496.340.729,00 = Rp 4.466.962.319,00 / 12Rp.372.246.860,00;2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa Pajak Di2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan Tahun Pajak 20juga diajukan banding;b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding,Pemohon Banding
Register : 18-10-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55967/PP/M.XVIIA/19/2014 Tanggal 8 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
126 — 21
126 — 21
E NorE134300009510199 tanggal 05 Juni 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skACFTA;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Terbanding dan PemohonBanding, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf bdan huruf f UndangUndang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untukmengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkankeputusan Terbanding Nomor: KEP327/WBC.02/2013 tanggal 5 September 2013 tentatPenetapan Kembali Perhitungan
Bea Keluar atas Barang yang Diekspor sehingga tagihanmengingatMemutuskankekurangan bayar menjadi Nihil;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangUndang Nom10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2006;Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan membatalkankeputusan Terbanding Nomor: KEP327/WBC.02/2013 tanggal 5 September 2013, tent:Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang, atas nama: PT XXX sehinggatagihan
Register : 16-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3952 B/PK/PJK/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NUSA HALMAHERA MINERALS;
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1519/WPJ.19/2015 tanggal 18Agustus 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00012/206/10/091/14 tanggal 27November 2014, atas nama PT Nusa MHalmahera Minerals, NPWP01.072.060.5091.000, alamat Graha Elnusa 2"4 Floor, Unit D, Jalan TB SimatupangKav. 1B, Cilandak, Jakarta Selatan 12560, sehingga perhitungan
Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi PPh Badan Terutang sebesarUSD 19.528.135,83; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menggunakan tarif 25%sebagaimana perhitungan untuk lapisan penghasilan kena pajak sampaidengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3159 B/PK/PJK/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — PT. GENERAL MOTORS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.750.601.730Jumlah Penyerahan yang terutang PPN (a+b+c) 326.017.879.7472 Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 332.324.111.3373 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 29.733.619.0954 Lainlain 31.815.215.3525 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (3+4) 611.548.834.447(29.224.723.1106 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar )7 PPN yang kurang bayar 1.088.109.9308 Sanksi Administrasi 9 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (7+8) 1.088.109.930 Bahwa Penggugat mengajukan
Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 90295/PP/M.VIB/99/2017 tanggal14 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) sehingga perhitungan sanksi administrasi berupadenda menjadi sebagai berikut :Sanksi Administrasi berupa Denda Rp 0,00Jumlah Tagihan Rp 0,00 (NIHIL)2.
Putus : 14-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1781 K/Pdt/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 — Ny. JONYWATI, DK
lawan
IFAN WITANTO, DK
52 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarganti kerugian kepada Para Penggugat baik ganti kKerugian materiil danganti kerugian immateriil dengan perhitungan sebagai berikut:a.
Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarganti kerugian kepada Para Penggugat baik ganti kerugian materiil danganti kerugian immateriil dengan perhitungan sebagai berikut:a.
Register : 12-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 596 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GALA BUMIPERKASA;
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dibayar dengan NPWP sendiri 43.808.855Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 354.637.124 Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya PPN Kurang / (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Jumlah sanksi administrasi Oo; oO; GO ODO GO GO Of OJumlah Yang Masih Harus Dibayar Halaman 2 dari 8 halaman.
Dibayar dengan NPWP sendiri 43.808.855Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 354.637.124Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 0Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya 0PPN Kurang / (Lebih) Bayar 0Sanksi Administrasi 0a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0b.
Putus : 30-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1761/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MELANIA INDONESIA
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1761/B/PK/Pjk/2018 Jumlah seluruh penyerahan 13.418.930.361,00 Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 84.353.092,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 473.048.640,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (388.695.548 00)Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya 388.695.548,00PPN yang kurang dibayar 0,00Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon
tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 9.910.868.080,00Penyerahan PPN nya harus dipunguti " pe Rp 843.530.924 00sendiriPenyerahan yang dibebaskan dari pengenaanRp 2.664.531.357,00PPNJumlah seluruh penyerahan Rp 13.418.930.361,00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar7 me pan Rp 84.353.092,00sendiriJumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 473.048.640,00Jumlah perhitungan
Register : 29-09-2011 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44533/PP/M.VI/16/2013 Tanggal 18 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
145 — 55
145 — 55
menerima koreksi tersebut karena sumberpengambilan angka koreksi Terbanding adalah Laporan Komersial tahun2008 yang mengandung unsur revaluasi tahun 2006, sedangkan revaluasitersebut tidak diakui oleh Terbanding sehingga tidak seharusnya digunakanuntuk menghitung kewajiban perpajakan;bahwa menurut Pemohon Banding seharusnya Terbanding menggunakanangka sesuai laporan dalam SPT, dimana nilai fiskal atas aktiva tersebutadalah 0;bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan dokumen untukmembantah perhitungan
yang tercantum dalam Faktur Pajak.bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penghitungan nilai objekberdasarkan penurunan nilai saldo Laporan Keuangan Komersial yangmengandung angka revaluasi yang tidak diakui dalam laporan perpajakannya,tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai Dasar Pengenaan Pajak.bahwa yang seharusnya digunakan adalah nilai yang tercantum dalam FakturPajak atas penjualan barang tersebut.bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka koreksi Terbanding yangmendasarkan pada perhitungan
Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2020 Tanggal 10 September 2020 — 1. FRETSY RESIMANUK, DKK VS PT EXSPRESS RINJANI UTAMA
125 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak normatif kepada ParaPenggugat sesuai dengan perhitungan di dalam Pasal 156 ayat (1), (2),(3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, hak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja,Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.SusPHI/2020dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp354.216.383,00 (tiga ratus limapuluh empat juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh tigarupiah);.
Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak normatif kepada ParaPenggugat sesuai dengan perhitungan di dalam Pasal 156 ayat (1), (2),(3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, hak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerjadan Uang Penggantian Hak sebesar Rp354.216.383,00 (tiga ratus limapuluh empat juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh tigarupiah);4. Apabila Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon untukmengadili sendiri perkara a quo;5.
Putus : 28-06-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1340 B/PK/Pjk/2018 Tanggal 28 Juni 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
266 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
266 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00401/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal 15Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00024/541/10/092/15 tanggal28 April 2015, dengan perhitungan sebagai berikut: No. Keterangan cfm.
ThamrinNo.51, Menteng, Jakarta Pusat, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp9.638.613.890,00PPh Pasal 15 Final yang terutang Rp 115.700.887,00Kredit Pajak Rp 115.700.887,00PPh kurang/lebih dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan
Register : 10-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 B/PK/PJK/2019 Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR;
52 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 304/B/PK/Pjk/2019BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean yang seharusnya terutanguntuk Masa Pajak Januari 2014 menjadi NIHIL, dengan perhitungan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Juni 2017;Halaman 2 dari 8 halaman.
KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00293/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanBKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2014Nomor 00002/267/14/092/16 tanggal 16 Agustus 2016, atas nama PTHyundai Indonesia Motor, NPWP 01.604.381.2092.000, beralamat di JalanTeuku Nyak Arief, Nomor 14, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, JakartaSelatan 12220, sehingga perhitungan
Putus : 14-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3354/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 — PT DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah pajak yang lebih bayar menurut perhitungan Penggugat (WajibPajak) sebesar Rp11.560.645,00;c.
Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 15 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut: Jumlah pajak kurang bayar termasuk sanksi administrasi kenaikanmenurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesarRp1.580.751.416,00; Jumlah pajak yang lebin bayar menurut perhitungan
Register : 03-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 B/PK/PJK/2020 Tanggal 8 April 2020 — PT. HARAPAN RIMBA RAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
150 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 10.601 .587b. Dikurangi :b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 781 .282.511b.5 Lainlain 7.900.511.612c. Diperhitungkan SKPPKP d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (bc) 8.681.794.123e. Jumlah Perhitungan PPN kurang bayar (ad) (8.671.192.536)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 8.681.794.123b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan) c.
Putus : 31-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1463/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 31 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT IDEMITSU LUBE INDONESIA
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1463/B/PK/Pjk/2018Bahwa berdasarkan penjelasan dari surat banding Pemohon Bandingdiatas, maka perhitungan PPN DN Masa Januari 2012 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: Dalam RupiahKeputusan Menurut Pemohon Selisih YangKeberatan Banding DiajukanTerbanding (b) Banding(a) (a b)1 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri 77,167 893,688 76,794,618,312 373,275,3762 Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut 373,275,376 (373,275,376)3 Pajak Keluaran yang harus dipungutsendiri 7,716,789,369
seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1205/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 15 Juli 2015, tentang keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2012 Nomor 00318/207/12/431/14 tanggal 29 April2014, Lube NPWP02.311.953.0408.000, beralamat di Kawasan Industri KIIC, Jalan PermataRaya Lot BB4A, Sukaluyu, Telukjambe Timur, Karawang 41361, Jawaatas nama PT Idemitsu Indonesia,Barat, dengan perhitungan
Putus : 20-09-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1771/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 20 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ASTRA INTERNATIONAL, TBK
47 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak NomorPut69066/PP/M.XIA/1 7/2016, tanggal 7 Maret 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:1) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara formal danmaterial penolakan atas permohonan restitusi PPn BM atas penjualankendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum olehTerbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku.2) Bahwa dengan demikian, maka perhitungan
PPn BM yang harusdikembalikan kepada Pemohon Banding adalah sebagai berikut:DPP Penyerahan yang dibebaskan dariRp 9.818.181.818,00pengenaan PPn BMPPn BM yang terutang Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.850.196.480,00(3.850.196.480,00)3) Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan ini, Pemohon BandingJumlah PPn BM yang lebih bayar Rpmengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanPajak yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruhpermohonan banding ini dengan perhitungan sebagaimana
Putus : 20-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1531/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NUSINA BENISON RAYA
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.88019/PP/M.XIIB/15/2017, tanggal 25 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding keberatan Terbanding melakukankekeliruan atas koreksi: biaya tunjangan tetap, terkait koreksi biayatunjangan tetap atas pulsa tersebut telah diperhitungkan sebagai penambahpenghasilan bruto karyawan yang dimasukan kedalam perhitungan
Putusan Nomor 1531/B/PK/Pjk/2018pemberian tunjangan tersebut diberikan secara tunai bukan berbentukvoucher pulsa dan besarannya tetap setiap bulan, jumlah sebenarnya atasbiaya usaha lainnya adalah sebesar Rp2.492.895.594, 00;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka: Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesarRp7.935.476,00: Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesarRp(252.301.898,00) atau lebih bayar Rp252.301.898,00 Jumlah pajak yang terutang yang
Putus : 06-06-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1337/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 6 Juni 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1337/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa banding iniberkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh banding PemohonBanding sehingga jumlah pajak yang masih harus / (lebih) dibayarseharusnya dihitung dengan perhitungan sebagai berikut: No Keterangan cfm.
Thamrin Nomor 51,Menteng, Jakarta Pusat, dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPh Pasal 26 Rp 17.469.049.716,00PPh terutang Rp 451.251,00Kredit Pajak Rp 451.251,00Pajak Penghasilan kurang/lebih dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi:Halaman 2 dari 8 halaman.
Register : 11-04-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082 B/PK/PJK/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EVANS INDONESIA;
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1082/B/PK/Pjk/2018sendiriPenyerahan Yang PPNnya Tidak Rp 0DipungutJumlah Seluruh Penyerahan Ry 2.283.030.408Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/ Dibayar Sendiri Rp 228.303.041Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Rp 222.232.327Jumlah Perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp ~6.070.714Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 0Jumlah PPN Yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp ~6.070.714Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 2.671.114 Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 0PPN Yang Masih Harus
diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp8.741.828,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPN harus dipungut Rp 2.283.030.408sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0Jumlah seluruh penyerahan R = 2.283.030.40p 8Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri R 228.303.041pPajak Masukan yang dapat diperhitungkan R 222.232.327pJumlah perhitungan