XXXVIII/MPRS/1968 tentangpenghapusan semua peraturan Agraria di zaman Belanda.b. luran Pembangunan Daerah (disingkat IPEDA), merupakan pajak bumiterhadap tanah berdasarkan Perpu No. 11 tahun 1959 tentang Pajak HasilBumi dimana dalam Pasal 4 Perpu tersebut dinyatakan bahwa wajib pajakbumi adalah mereka yang memiliki hak kebendaan atas tanah. Sementarayang dimaksud dengan dengan hak kebendaan adalah hak kepemilikan, hakpenggunaan, hak pengusahaan atau hak pemakaian atas tanah.

Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 56 PRP Tahun 1960tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2016tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, ternyata Pemerintahsecara tegas telah membatasi penguasaan dan pemilikan tanah pertanianterhadap perorangan maupun badan hukum, dimana kedua ketentuan tersebutsecara tegas MEMBATASI KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN UNTUKPERORANGAN BAIK SAWAH ATAU TANAH KERING

, isi danpelaksanannnya, menyebutkan bahwa hak membuka tanah dan hak memungut hasilhutan sebenarnya bukan merupakan hak atas tanah dalam arti sesungguhnya, haktersebut merupakan bentuk pengejawantahan hak ulayat, tujuan dimasukkannyakedua hak ini ke dalam UUPA adalah sematamata untuk menselaraskan UUPAdengan hukum adat (Boedi WHarsono, Hukum Agraria Indonesia; sejarahpembentukan Undangundang Pokok Agraria, isi dan pelaksanannnya, (Jakarta,Jambatan, 2005), hlm. 288);Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan

Adapun pengakuan dan kedudukan tanahhak ulayat didalam hukum agraria nasional adalah harus memenuhi syaratsyaratdiantaranya adalah sepanjang masyarakat hukum adat tersebut masih ada, tidakbertentangan dengan kepentingan hukum nasional ataupun ketentuan perundangundangan yang berlaku;Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN KagMenimbang, bahwa kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut marga,berikut dengan lembaga pemerintahan adat marga di Sumatera Selatan, dalamkenyataannya telah hapus

Dengan demikianmaka kedudukan tanah marga, atau tanah ulayat tersebut diatas, harus sesuai dansejalan dengan ketentuan hukum dan perundangundangan agraria nasional;Menimbang, bahwa selain dari bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, untukmeneguhkan dalil pokok gugatannya, Para Penggugat telah menghadirkan enamorang saksi yaitu saksi Saini Dinit, saksi Muliadi, saksi Rohman,saksi Juliadi, saksiIwan dan saksi Buncit.

Dalam menetapkan batasbatas bidang tanahPanitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahanmemperhatikan batasbatas bidang atau bidangbidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukuratau gambar situasi yang bersangkutan;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:Pasal 139 Untuk penerbitan sertipikat pengganti tidakdilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dannomor hak

;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan;Pasal 107 Cacat hukum administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:. kesalahan prosedur;. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;kesalahan subjek hak;. kesalahan objek hak;. kesalahan jenis hak;~ 0 a0 50kesalahan perhitungan luas;g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah;Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Bahwa oleh karena Tergugat telah menyalahgunakanwewenang (de tournament de pouvoir) yang salah danmelanggar peraturan perundanganundangan yang berlakuPasal 14, Pasal 16 , Pasal 17, Pasal 18 PP No. 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 139 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997 dan Pasal 107 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah dan Hak Pengelolaan maka

PeraturanMenteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah;6. Bahwa selanjutnya pernyataan Penggugat pada poin 9 halaman 9pada Gugatan adalah mengadaada dikarenakan Gugatan perkarasebelumnya yaitu No. 11/G/2021/PTUN.MTR didaftarkan padatanggal 11 Maret 2021 sedangkan sertipikat pemecahan selesai diBPN tanggal 4 Maret 2021 dan dijadikan bukti surat maupun telahdiuji pada persidangan sebelumnya;7.

Peraturan MenteriNegara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah) sehingga menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM)Nomor 1708, diterbitkan tanggal 27 Maret 2018, Luas 10.600 M?(sepuluh ribu enam ratus meter persegi), Surat Ukur (SU) Nomor00920/Bugis/2018, tanggal 14 Maret 2018, Kelurahan Bugis,Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NusaTenggara Barat (NTB) atas nama Nurma Sanapiah, B.A.

sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian dengan pihak TNI AD yaitumelakukan penukaran lahan/areal pada tanggal 28 Agustus 1963 diperkuatdengan Berita Acara Timbang Terima No.01/PBT/ZIB/1963 tertanggal 28Agustus 1963 yang sudah dilegalisir di Pengadilan Negeri Tarakan sertadiperkuat dengan peta areal yang sudah didaftarkan pada DIREKTORAT itsAGRARIA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR dengan peta pendaftaranNo DA.10/PT 1983 yang di buat dan ditandatangani oleh KepalaDirektorat Agraria

Gubernur KDH TK I KALIMANTAN TIMUR, KEPALADIREKTORAT AGRARIA , Drs SULARSO Nip. 01022485 tertanggal 25April 1983. Sebagai bukti Surat terlampir ; .

Bahwa dari dasar hukum dan alasanalasan hukum yang ada, Tergugat 1telah menguasai lahan / areal baik Secara Yuridis sejak Tahun 1963, arealtanah di kelurahan pantai Amal seluas 3.437.100 m2 maupun secara fisik,sebagaimana diatur dalam Hukum Agraria tentang penguasan secaraYuridis maupun secara Fisik seperti yang diurakan pada angka 1 s/d angka8 dalil Tergugat 1 sebagai dasar Hukum dan alasanalasan Hukum yangada ; DALAM REKONVENSI :1.

Bulungan di Tanjung Selor, perihal Permohonanmemperoleh penguasaan tanah Negara untuk keperluan stasion ALTarakan yang terletak di Tarakan ; 39.40.41.42.43.45.aDiberi tanda (P 14.7) ;Foto copy Surat dari Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur No :DA.3592/PT83 tertanggal 29 September 1983, tentang Pensertifikatan tanahtanah Station Angkatan Laut Tarakan ;Diberi tanda (P 15) ;Foto copy Surat dari Kantor Agraria Kabupaten Dati II BulunganTanjung Selor Nomor : Kagda./658/PT1 tertanggal 30 Nopember

, jo Pasal 2 UU No.20Tahun 1961 tentang Pencabutan hakhak atas tanah dan bendabenda yangada diatasnya jo PP No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum, jo Perpres No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanahbagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, jo PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun1994 tentang Ketentuan Pelaksanan Kepres No.55 tahun 1993, jo IntruksiMenteri Pertahanan Keamanan No : INS/10/VI/1978 tertanggal 8 Juni 1978,tentang

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat,berkedudukan di Jakarta, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta; Yangselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I, semula disebutsebagai TURUT TERLAWAN ;Il.

/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat in casuTURUT TERLAWAN16.Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan buktibukti yang ada,TERLAWAN II mendapatkan hak berdasarkan HAK PENGELOLAANLAHAN (HPL) No. 4 dan HPL No. 5 yang berasal dari HPL No. 3tersebut adalah dari PTP Nusantara Il (Persero) dahulu PTP IX(Persero) in casu TERLAWAN Ill, yang beralaskan HAK GUNAUSAHA No. 10 seb.Di mana fakta berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional in casu TURUT TERLAWAN I, Nomor : 159/HPL

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesiaselaku Pihak yang menerbitkan Hak Pengelolaan No. 3 untuk PT.Kawasan Industri Medan (persero) sebagai Turut Terlawan ;5. Kepala Kantor Badan Wilayah Badan Pertanahan Propinsi SumateraUtara cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten DeliSerdang selaku Turut Terlawan II selaku Pihak yang menerbitkan HakGuna Bangunan untuk Pelawan;2.

Tanah HPL No.3/HGU No.10 bukan tanah objek perkara;Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Agraria yang didasarkan padahukum Adat pembeli yang beretikad baik dilindungi oleh UndangUndang, danperolehan hak atas tanah Pembanding III/ Pelawan, pembayaran harga sertapenggunaannya telah sesuai dengan title yang sah sebagaimana juga diakuitegas oleh Judex Factie pada hal 178 putusan No.81/Pdt.G/PLW/2009/PNLptanggal 10 April 2013;Bahwa UndangUndang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 berdasarkan HukumAdat bukan berdasarkan

W2.U4.893/Pdt/04.10/VI/2009perihal pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah/lahan yang adabangunannya berupa pabrik dan mempunyai SHGBSHGB milik Pembanding III/Pelawan yang menurut pasal 16 UndangUndang Pokok Agraria adalahmerupakan bukti Sempurna;2.

melanggar hakhak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum ;Bahwa demikian juga pemasangan "Pipa pralon besar saluran pembuangan air kotor/airhujan" di atas ruang udara/angkasa tanah dan bangunan Penggugat serta pemasangan"blower cerobong pembuangan asap kotoran dari masakan" di belakang tempat usaha dankediaman Penggugat yang langsung diarahkan menghadap tempat usaha dan kediamanPenggugat khususnya pada kamar tidur, ruang makan dan ruang kantor, nyatanyata selaintelah melanggar Hukum Agraria

, UU Pokokpokok Agraria, UU Gangguan, juga telahmenimbulkan gangguan dan melanggar hakhak subyektif Penggugat yang dijamin dandilindungi hukum serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik material danimmaterial ;Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Surat Somasi/Peringatan/Teguran ke Ikepada Tergugat I I pada tanggal 1 Desember 2009, perihal : "Pagar tembok pembatasukuran 3 x 3,5 meter di trotoir jalan Negara" yang juga ditembuskan kepada Tergugat IIIIV guna menuntut agar Tergugat I II dengan

Bahwa pemasangan pipa pralon saluran pembuangan. air kotor/air hujan dilakukanTergugat I II dengan cara melanggar ketentuan Hukum Agraria dan UU No 5Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria ('UndangUndang PokokPokokAgraria,UUPA") yang mengatur ketentuan bahwa ruang udara/angkasa diatastanah dan bangunan milik Penggugat juga adalah milik sah Penggugat sehinggaTergugat I II telah melanggar batas wilayah atau teritorial kepemilikan tanah danbangunan milik Penggugat ;37.3.

Bahwa pemasangan pipa pralon saluran pembuangan air kotor/air hujan olehTergugat I II juga telah sangat mengganggu dan melanggar hakhak subyektifPenggugat yang dijamin dan dilindungi hukuin karena selain dilakukan tepat diatasruang udara,,angkasa tanah dan bangunan milik Penggugat yang melanggarHukum Agraria, UU Pokok Agraria dan batas wilayah kepemilikan tanah danbangunan Penggugat, juga dilakukan tanpa seijin dan persetujuan Penggugatterlebih dahulu ;37.6.

Bahwa dengan demikian pemasangan pipa. pralon saluran pembuangan air yang terletaktepat diatas ruang udara/angkasa tanah dan bangunan milik Penggugat nyatanyata selainmelanggar ketentuan Hukum Agraria dan UU Pokok Agraria juga telah melanggar hakhak subyektif Penggugat yang dijamin, dan dilindungi hukum serta merug kan Penggugatbaik material maupun immaterial39.

Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yaitu Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) jo. PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;2.

* ; dari semula atas namaPENGGUGAT (Sri Astuti Purwaningsih) beralin hak menjadiRatna Mayasari, sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (PermenAgraria/BPN No. 9/1999); dan Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan (Permen ATR/BPN No. 11/2016) ;3.

Bahwa tindakan Tergugat yang mencatatkan peralihan hakSertipikat Hak Milik No. 03538/Salam Luas 3.646 m2, yangterletak di Desa Salam Kecamatan Salam Kabupaten Magelangatas nama Ratna Mayasari telah sesuai dengan prosedur danpersyaratan peraturan perundangan yang berlaku yaitu PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah joPeraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24tahun 1997 jo.

PeraturanKepala BPN No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan danPengaturan Pertanahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional dan telah memenuhi azas kepatutandan azasazas pemerintahan yang baik ;Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.SMG3.

AgusSusanto, S.H. dkk; UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 TentangTata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan ; Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 37 Tahun 1998

No. 69/B/2013/PT.TUN.JKTNomor 5 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;e Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1438/Kalibata tersebut telah didasarkan pada aturan PerundangundanganPertanahan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 Pendaftaran Tanah jo.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahune Bahwa Tergugat/Terbanding I memohon kepada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :e Menolak permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Neagra Jakarta Nomor : 132/G/2012/PTUN.JKT tanggal 31 Januari 2013;e Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkosperkara; Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II mengajukan Kontra MemoriBanding

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah ;Menimbang, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT SULTRA.menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan haruslah dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dandihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria

Akta tersebut bentuknya ditetapkanoleh Menteri Agraria ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa peralian hak atastanah dan hak atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,pemasukkan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikandengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuanperaturan perundangundangan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone Diwakili Oleh : Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone
Terbanding/Penggugat I : IRENE
Terbanding/Penggugat II : JEMMY YOSANTO
Terbanding/Intervensi I : H. ILHAM SAENONG, SE, M. Si

Direktorat Agraria Surabaya Nomor1478/PSP/U.PMS.

Bahwa terbukti Pemohon Kasasi telah menyampaikan Surat Nomor 1478/PSP/U.PMS.V/78 tertanggal 5 Juli 1978 (vide bukti T7) kepada KepalaSub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya tentang permohonan untukmembalik nama hakhak tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177(vide bukti T8) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178 (vide buktiT9) serta menerbitkan Sertifikat yang baru atas nama Pemohon Kasasi,Hal. 43 dari 95 Hal. Put.

Pasal 34 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan, syaratsyarat permohonanHak Guna Bangunan meliputi :Pasal 32 : Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :. Warga Negara Indonesia;. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia.Pasal 33:. Bahwa permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis ;.

Pasal34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan, syaratsyarat Permohonan Hak GunaBangunan meliputi :Pasal 32 : Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :. Warga Negara Indonesia;. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia;Pasal 33. Bahwa permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis ;.

Pasal 37 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaanyaitu meliputi :Pasal 35:Hal. 65 dari 95 Hal. Put.

Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria& Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Propinsi JambiCq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Kota Jambi, beralamat di Jalan Kol. Pol. M.Taher Kel. PakuanBaru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, untuk selanjutnyadisebut sebagai Turut Terbanding II semula TurutTergugat Il;PENGADILAN TINGGI tersebut;1.

Tergugat bukanlah denganH.LENGGE BIN LAGANGGA ALS H.GANGGA , akan tetapi antaraTergugat dengan orang yang mengaku sebagai H.LENGGE BINLAGANGGAALS H.GANGGA yaitu Tergugat II ;2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannyapada halaman 24 sampai dengan halamam 27 yang pada pokoknyamenolak seluruh gugatan Para Penggugat dengan alasan jual beli antaraTergugat dengan H.LENGGE BIN LAGANGGA ALS H.GANGGA telahdilaksanakan dan memenuhi syaratsyarat sebagaimana diatur dalam Pasal5 Undangundang pokok agraria

Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasardasar Pokok Agraria;b). Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;c). Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahannasional Nomor 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.f).

Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasardasar Pokok Agraria;b). Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;c). Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahannasional Nomor 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanahd).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan).Telah Memenuhi Norma Kepatutan ;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak sewenangwenang;ae @& feTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik(AUPB).6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1470/CRtanggal 16 Juli 2008 seluas 2.748 m? atas nama Ir. Hi.

PenjelasanPasal 35 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Berlainan dengan hak guna usaha maka hak guna bangunan tidak mengenaitanah pertanian.

Bahwa Njoo Seng Hoo mendapatkan tanah Eigendom Verponding No. 5725tersebut di atas dari Menteri Pertanian/ Agraria sebagaimana tercantumpada Surat Keputusan Menteri Pertanian/ Agraria No. Sk: 1/508/Katertanggal 7 September 1962;(Terlampir Bukti P8)Bahwa pada pokoknya Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria No.

Astra (Federal Motor);berdasarkan: Surat Keputusan Menteri Pertanian/ Agraria No.

Astra (Federal Motor),oleh karena berdasarkan riwayat objek tanah sengketa berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian/Agraria No.

berdasarkan Surat Keputusan MenteriPertanian/Agraria No.

Priok), adalah terbukti tumpangtindih (overlapping) terhadap bukti kepemilikan Penggugat Rekonpensi,yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria No.

Penetapan batasbatasnya"Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal inidijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk olehMenteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnyadan yang terdiri atas seorang pegawai JawatanPendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua oranganggota Pemerintah Desa atau lebih sebagaianggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah inidisebut Panitia).

Jika Menteri Agrariamemandangnya perlu maka keanggotaan Panitiadapat ditambah dengan seorang pejabat dariJawatan Agraria, Pamong Praja dan KepolisianNegara.

administrasi negara telah sesuai proseduratau ketentuan peraturan dan perundangundangan baik data fisik maupundata yuridis, dalam hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1961 Pasal (19):"setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdibuktika dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yangditunjuk oleh Menteri Agraria

, diberi tanda T.IlII13;Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saminah,di beri tanda bukti T.III14;Fotocopy Akta Hibah No. 173/PPAT C/1992, tanggal 7 5 1992 dari JoyoRejo kepada Saminah, di beri tanda T.III15;Fotocopy Surat Pernyataan Tanahtanah yang telah dipunyai Pemohon,tanggal 28 April 1992 yang dibuat Saminah yang diketahui Kepala DesaTempuran dan Camat Blora, di beri tanda T.III16;Fotocopy Surat Permohonan untuk mendapatkan Ijin Pemindahan HakMenurut Peraturan Menteri Agraria

Soeprapto, Undangundang Pokok Agraria dalam Praktek, CV.Mitra Sari, Jakarta, 1986);Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan suratsurat bukti hakmenurut Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 ialah :a) Surat hak tanah yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri AgrariaNomor 9 Tahun 1959, ordonantie tersebut dalam S. 873 No. 38 danPeraturan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta sertaSumatera Timur, Riau dan Kalimantan Barat (Pasal 2 Peraturan MenteriPertanian dan Agraria

:cccc eee. 80M;Bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai hak milik di DaerahTingkat Il Tapanuli Selatan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, KecamatanBarumun (dahulu) atau di Kelurahan Pasar Sibuhuan KecamatanBarumun Kabupaten Padang Lawas (sekarang), hal ini sesuaidengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang11Penunjukan BadanBadan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milikatas tanah jo Pasal10 dan Pasal 21 Ayat (2) UU No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ;Bahwa pada tahun 2011

Bahwa PUSKUD SUMUT tidak pernah mempunyai, mengerjakanatau mengusahakan tanah objek perkara secara aktif mulai sejakdahulu sampai sekarang, maka dari hal tersebut sudah jelasPUSKUD SUMUT tidak pernah memilik sebidang tanah diDaerah Tinglat Il Tapanuli Selatan, Kelurahan Pasar Sibuhuan,Kecamatan Barumun (dahulu) dan sekarang di Kelurahan PasarSibuhuan, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, hal inisesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 21 Ayat (2) UU No.5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

UndangUndang R.I No.5 tahun 1960tentangAgrariabahwa jual beli haruslah dilakukan di hadapan Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) dan berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAqungtertanggal 2 Juli 1974 No.480/K/Sip/1973 menerangkan bahwa pengoperanhak atas tanah menurut Pasal 26 UndangUndang R.I No.5 tahun 1960tentang Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 harus dibuat dihadapan PPAT dan PutusanMAtertanqgal 28 Mei1973 No.72/K/Sip/1973bahwa Jual beli tanah yang dilakukansetelah Peraturan34Pemerintah

No. 10/1961 hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta yangdibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri agraria ;Menimbang, bahwa juga berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI tentang jual beli tanah harus dipandang sah apabila telahmemenuhi unsur Tunai arti artinya telah ada penyerahan uang dari pembelikepada penjual. terang artinya jual beli itu dilakukan/diketahui oleh tokohadat/Kepala Kampung/Kepala Desa Setempat, sebagaimana Putusan Nomor :609 K/Pdt/2007, yang jika ditelaah

atau berukuran kurang lebihpanjang 80 M dan lebar 50 M atau tidak sampai 2 hektar, karena 1 ha = 100M x 100 m = 10.000 V2 ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 dan Pasal 21 Ayat (2) UU.RI No.5 Tahun 1960 Ttg Peraturan Dasar Pokok Agraria tidak ada melarangbadanhukummempunyaisesuatuhakatas tanah pertanian dankaitannya yaitu sebagaimana PeraturanPemerintahNo.38 Tahun 1963tentang Penunjukkan Badan Hukumyang dapatmempunyaihak milikatas tanahdalam Pasal 1 hurufb pada pokoknya menjelaskan tentangBadan hukum

Untuk itulah, mohon kiranya Majelis Hakimyang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard );Bahwa dengan hanya berdasarkan atau beralaskan hak pada denah ukuranyang dikeluarkan oleh kepala seksi Kantor Agraria, maka sesungguhnyaPENGGUGAT tidaklah cukup beralasan hukum untuk sebagai PENGGUGATdan mengklaim bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milikPENGGUGAT.

Terlebih lagi dalam denah ukuran yang dikeluarkan oleh kepalaseksi Kantor Agraria tidak ada menjelaskan Lahan yang menjadi sengketapada perkara a quo merupakan lahan tanah dari Alm. ABD.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan;Berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokpokok Agraria pasal 2 ayat (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33ayat (3) Undangundang Dasar dan hal hal sebagai yang dimaksud dalampasal 1, bumi, air dan ruangangkasa termasuk kekyaan alam yang terkadungdi dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagaiorganisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negaratermaksud dalam ayat (1

Foto Copy Salinan Gambar Situasi yang dibuat Kantor Agraria No. 32 tahun1980 selanjutnya diberi tanda PT,TT05;6. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Tanam Tanaman, tertanggal 4 Maret 1980, , selanjutnya diberi tanda PT,TT06;7.

Diskualifikasi In person (diskualifikasi) dengan alasan pada pokoknya bahwahanya dengan berdasarkan atau beralaskan hak pada denah ukuran yangdikeluarkan oleh kepala seksi Kantor Agraria maka Penggugat tidaklah cukupberalaskan hukum sebagai Penggugat, terlebih lagi dalam denah ukuran yangdikeluarkan oleh Kepala seksi kantor Agraria tidak ada menjelaskan lahanyang menjadi sengketa pada perkara aquo merupakan lahan tanah dari AlmAbdul Karim Bin Agung/Dumbut (orang tua Penggugat), sehingga dengandemikian

Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1)UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria(UU Pokok Agraria), menyatakan:(1)Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu11hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkanmengernakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif,dengan mencegah caracara pemerasan.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU PokokAgraria menyatakan:(1)Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas

tanah, dengan mengingatketentuan dalam pasal 6. (2)Hak milik dapat beralih dandialihkan kepada pihak lain.Bahwa dalam menerbitkan Objek Gugatan, TERGUGATmenerbitkan Objek Gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal10 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Pokok Agraria.

menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftarantanah secara lengkap disesuatu daerah.Pasal 31) Dalam daerahdaerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semuabidang tanah diukur desa demi desa.2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakana. penyelidikan riwayat bidang tanah itu danb. penetapan batasbatasnya.3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatupanitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjukolehnya dan yang terdiri atas seorang

Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaanPanitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria,Pamong Praja dan Kepolisian Negara.

memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentinganmengajukan keberatan;Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di KantorPanitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yangbersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di KantorPertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yangbersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempatlain yang dianggap perlu;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 107 PeraturanMenteri Negara Agraria

No.548 K/Pdt/201 210dikuasainya serta Persil berapa dan Kohir berapa dan gugatan tersebut tidakmenjelaskan alas hak sebagai konversi atau syarat diterbitkannya sertifikat atastanah tersebut karena UndangUndang Pokok Agraria No. 5/1960 jo.

Majelis tingkatbanding keliru dan tidak benar dalam menggali dalildalil hukum yangdikemukakan para Penggugat karena didalam pertimbangan Majelis Hakimsangat jelas para Penggugat telah mengakui bahwa objek tanah tersebut yangdijadikan suatu objek sengketa para Penggugat tidak pernah menguasai dantidak dimiliki oleh Made Bin Maddaremang dan para Penggugat telah mengakuipula menerbitkan sertifikat dengan caranya sendiri tanpa melalui prosedurhukum sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang Pokok Agraria

Pangkep meskipun bertentangandengan UndangUndang Pokok Agraria dan terbukti pula para Penggugat tidak1415menempatkan/melibatkan Abd. Gaffar sebagai Tergugat karena Penggugatseolaholah mengakui bahwa Abd.

Gugatan Para Penggugat kabur, sebab tanah yang digugatnya adalahTanah Negara bukan tanah warisan dari kedua Orangtuanya LIE ATENG dan TEK SOK HOA.Bahwa kedua Orangtua Para Penggugat adalah Warga Negara Asing(WNA), sehingga menurut ketentuan UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) No. 5 Tahun 1960 tidak berhak memiliki tanah di wilayah hukumNegara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di wilayah Geliting,Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.Oleh karena tidak ada tanah hak milik dari kKedua

Namangkewa Kecamatan KewapanteKabupaten Sikka dengan batasbatas :Utara : Jalan Raya ke LarantukaTimur : Tanah Milik AlimudinSelatan : Tanah Milik AbubakarBarat : Tanah Milik AlimudinPenggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah tanah hak milikpadahal tidak ada data atau surat keterangan apapun yang menyebutkanbahwa tanah tersebut adalah tanah hak milik para penggugat,berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU No 5 tahun 1960 tentang PeraturanHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 109/PDT/2017/PT KPGDasar PokokPokok Agraria

dan P 8, tidak terdapat kedudukanhukum Pembanding semula para Penggugat terhadap obyek Sengketaberupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Maumere Larantuka, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;Bahwa dari bukti T1, mengenai Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Nomor: 1/SPH/1970 yang dibuat dan ditandatangani Tanggal 14Januari 1970 oleh Lie A Teng (Ayah para Penggugat selaku PihakPertama) dan Emanuel J Peninaen (Tergugat selaku Pihak Kedua)dihadapan Pejabat Kepala Agraria

Sulteng (Buku B) Direktorat Agraria Prop. Sulteng. 1 (satu) lembar pemyataan/pengembalian tanah bekas kebun milik Alm. SUNA ADAM kepada ahli waris tertanggal 13 April 2011.Tetap terlampir dalam berkas;5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah ).

Sulteng (Buku B) Direktorat Agraria Prop. Sulteng.1 (satu) lembar pemyataan/pengembalian tanah bekas kebun milik Alm.

Sulteng (Buku B) Direktorat Agraria Prop. Sulteng.e1 (satu) lembar pemyataan/pengembalian tanah bekas kebun milik Alm.

Sulteng (Buku B) Direktorat Agraria Prop. Sulteng.e 1 (satu) lembar pemyataan/pengembalian tanah bekas kebun milik Alm. SUNA ADAMkepada ahli waris tertanggal 13 April 2011.Tetap terlampir dalam berkas;5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000, ( Dua RibuRupiah ).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu,tanggal 08 Januari 2014, oleh kami NANANG ZULKARNAIN FAISAL, SH., sebagai Hakim KetuaMajelis, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.