Ditemukan 92071 data
7 — 0
Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Juli tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Termohon tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat malas bekerja dan perhitungan, sehingga Penggugatbekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari.
setelahmenikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Oloh RT.002RW. 009 Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sudah mempunyaisatu orang anak bernama: ANAK I, perempuan, umur 9 tahun dalam asuihanPenggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,dan penyebab percekcokan itu karena Termohon tidak bertanggung jawabsebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat malas bekerja dan perhitungan
Salinan Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Jrsikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugatmalas bekerja dan perhitungan, sehingga Penggugat bekerja sendiri untukmemenuhi kebutuhan seharihari.
9 — 18
Tergugat kurang terbuka mengenai keunagan terhadapPenggugat dan selalu perhitungan atas uang yang diberikan kePenggugat;5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatterjadi pada Juli 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkanPenggugat atas keinginan sendiri dan sejak saat itu, antara Penggugat danTergugat sudah pisah rumah;6.
Saksi I, menerangkan : Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat; Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat danTergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar April 2021; Bahwa penyebab mereka. bertengkar karena Tergugatberselingkuh dengan sepupu Penggugat dan terlalu perhitungan denganapa yang sudah diberikan kepada Penggugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kuranglebih sejak Juli 2021 sampai sekarang; Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat
Saksi Il, menerangkan : Bahwa saksi sebagai Tetangga Penggugat; Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugattidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar April 2021; Bahwa penyebab mereka. bertengkar karena Tergugatberselingkuh dengan sepupu Penggugat dan terlalu perhitungan denganapa yang sudah diberikan kepada Penggugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kuranglebih sejak 2 bulan sampai sekarang; Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat tetapi
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1669/B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Oktober 2012 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: Menurut KepMenurut PemohonSelisih Ajukan Keterangan Keberatan DJP Banding Banding(a) (b) (ba)Dasar Pengenaan Pajak:a. Penyerahan yang terutang PPN:a.1. Ekspor 302.111.910,00 302.111.910,00 0,00a.2.
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (164.336.289,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 196.591.932,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 196.591.932,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 32.255.643,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 32.255.643,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e.
23 — 9
mencukupi kebutuhan seharihariPenggugat;Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat danTergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masingmasing, namun setelah itu selama tiga bulanPenggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan harmonis setelahdirukunkan kembali oleh teman Penggugat, kemudian Penggugat danTergugat tinggal di rumah kontrakan;Bahwa, pada bulan Februari 2016, Penggugat dan Tergugat kembalibertengkar hebat dikarenakan Tergugat perhitungan
No. 282/Pdt.G/2016/PA Mpw. bahwa Penggugat dan Tergugat juga bertengkar karena masalahketurunan, Penggugat dan Tergugat pernah memeriksakankesehatannya, namun Tergugat seringkali perhitungan danmengungkit ungkit masalah biaya yang telah dikeluarkan untukmemeriksakan kesehatannya tersebut; bahwa saksi pernah menasihati Pengugat dan Tergugat, namuntidak berhasil:Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukanbukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapdengan gugatannya
No. 282/Pdt.G/2016/PA Mpw.Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan halhal yang padapokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak bula Mei 2014 sering bertengkar karena Tergugatjarang pulang dan nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan seharihari, Tergugat juga pelit dan perhitungan dalam memberikan nafkah.Pertengkaran hebat dengan masalah yang sama pernah terjadi pada bulanFebruari 2016 dan puncaknya pada tanggal 14 Februari 2016 Tergugatmengusir Penggugat
134 — 39
Jumlah perhitungan PPN 270.000Kurang (Lebih) Bayar5. Kelebihan Pajak yang sudah:dikompensasikan ke masa pajak berikutnya6. PPN yang Kurang/ (lebih) 270.000dibayar Tk Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 129.6008.
perundangundanganlainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Mbfanyatkkan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP126/WPJ.03/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00361/207/09/308/11 tanggal 14 Desember 2011, atas nama: PT XXX sehingga besarnya pajak yangterutang dihitung kembali berdasarkan perhitungan
Pajak Masukan yang dapat 899.068.182diperhitungkanA. a perhitungan PPN 270.000urang (Lebih) BayarDb. IKelebihan Pajak yang sudah:dikompensasikan ke masa pajak lberikutnya6. IPPN yang Kurang/ (lebih) 270.000dibayar(7. Sanksi administrasi:+ Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 129.6008.
164 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
SusPHI/2020sesuai dengan Pasal 169 dan/atau Pasal 167, Pasal 155 dan Pasal 156Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untukseluruhnya secara tunai, seketika dan serta merta dengan perinciansebagai berikut :No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X 9X 2.085.000,00 37.530.000,002. Uang Penghargaan Masa Kerja 10 X 2.085.000,00 20.850.000,003 Uang Penggantian Hak 15% X (58.380.000,00) 8.757.000,00TOTAL 1+2+3 67.137.000,00 8.
Sesuai dengan Pasal 155 ayat (2)UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yangberbunyi selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupunp ekerja/buruh harus tetapmelaksanakan segala kewajibannya dengan mengacu pada putusanMahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tentang upah proses,dengan rincian perhitungan sebagai berikut :Total 6 Bulan x Rp2.085.000,00 = Rp12.510.000,00 (dua belas jutalima ratus sepuluh ribu rupiah);10.
Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar hak hakPenggugat yaitu uang pesangon 2 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan denganperincian masing masing sebagai berikut; No Uraian Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 2.085.000,00 37.530.000,002.
14 — 8
Tergugat seorang suami yang sangat perhitungan dalam masalah keuangan;b. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah menikahsecara Siri;c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupunhanya disebabkan oleh persoalanpersoalan kecil;6.
Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugattidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberi nasehat kepadaPenggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menuntut ceraidari Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkanTergugat sangat perhitungan
RAMLI, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangandibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugatsecara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkanpengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui telah terjadi perselisihanantara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sangat perhitungan masalahkeuangan bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain dan Tergugatmeninggalkan Penggugat tanpa
7 — 0
Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat denganTergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2012,rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah denganseringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidakmemungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkanTergugat mempunyai sifat yang temperamen dan mau menangnya sendin,Tergugat selalu perhitungan masalah keuangan keluarga dan jugadisebabkan Tergugat tidak terbuka masalah
yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugat karena saksi adalahteman PenggugatBahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun denganbaik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;Bahwa saksi sering melihat Penggugatdan Tergugat sedang bertengkar,penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamen danmau menangnya sendiri, Tergugat selalu perhitungan
pokoknya berisibahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di WilayahHukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkaraAquo;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasanyang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugatdengan Tergugat mulai sering terjadi perselisinhan dan pertengkaran disebabkanTergugat mempunyai sifat yang temperamen dan mau menangnya sendiri,Tergugat selalu perhitungan
174 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Notaris di Jalan TunjungRaya Nomor 4, Jakarta Barat 11430;Menyatakan secara hukum Pemutusan WHubungan Kerja yangdimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkankarena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaan;Menyatakan Secara Hukum Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugatputus dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan secara hukum dapat dikabulkannya perhitungan atas hakhak Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja karena telahsesuai dengan ketentuan
Notaris di Jalan Tunjung Raya Nomor 4,Jakarta Barat 11430;Menyatakan secara hukum Pemutusan WHubungan Kerja yangdimohonkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam perkara aquo dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 169Ayat (1) huruf e UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan Secara Hukum Hubungan Kerja Pemohon Kasasi/dahuluPenggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat putus dengan segalaakibat hukumnya;Menyatakan secara hukum dapat dikabulkannya perhitungan
Kasasi/dahulu Penggugat uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiPasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :I.Nilai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menjadihak Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah sebesarRp287.500.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus riburupiah), dengan rincian perhitungan
6 — 1
Salinan Putusan Nomor 2986/Pdt.G/2018/PA.JrTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tanggadengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah ekonomi Penggugat sejak awalmenikah dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan, sehingga untuk memenuhikebutuhan seharihari Penggugat harus berhutang.
Salinan Putusan Nomor 2986/Pdt.G/2018/PA.JrTergugat terlalu perhitungan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihariPenggugat harus berhutang dan Tergugat tidak mau tau terhadap hutangbersama dan melimpahkan semuanya kepada Penggugat. Tergugat juga seringmenghina Penggugat di depan umum.
berdasarkan bukti P.2, telah terobukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 15 tahun 7 bulan hidup bersama rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah ekonomi Penggugat sejakawal menikah dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan
124 — 71
bahwa terkait dengan perbedaan nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak dengannilai pembayaran yang tercantum dalam Rekening Koran dijelaskan sebagai berikut:bahwa berdasarkan Kwitansi tagihan bulan Nopember 2008 tanggal 5 Desember2008, Daftar Pengirman PT Unicharm bulan Nopember 2008 dan Faktur PajakStandar No. 010.006.08.00000049 tanggal 5 Desember 2008 diketahui bahwa PTPos Indonesia menagih biaya pengiriman barang kepada Pemohon Banding untukbulan Nopember 2008 sebesar Rp.891.362.320,00 dengan perhitungan
BOTR063B tanggal 9 Januari 2009 , Advice of Debit dari The Bank ofTokyo Mitsubishi UFJ, Ltd tanggal 9 Januari 2009 dan Money Transfer InstructionDetail tanggal 9 Januari 2009 diketahui bahwa pada tanggal 9 Januari 2009Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada CV Josh Engineeringsebesar Rp21.582.000,00;bahwa menurut Pemohon Banding selisin perhitungan antara invoice denganpembayaran terjadi karena adanya pembayaran beberapa invoice;bahwa namun dalam berkas banding tidak terdapat bukti rincian
terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP295/WPJ.07/2012 tanggal 14 Februari 2012,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 01289/207/08/052/1 1tanggal 08 Maret 2011 atas nama : XXX, NPWP : YYY, sehingga PajakPertambahan Nilai Desember 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Jumlah Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 11.095.245.719,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 12.089.390.606,00Jumlah perhitungan
210 — 79
Tanggapan Terbandingbahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar Besar (Acc.509,01,01) dan Pemohon Banding tidakdapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;Mbahbyut PelmmhakuB aarkelgut terdapat biaya pembelian bahan bangunan dan spareparts;Mbahyut MagHta ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 sebesarRp351.023.500,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa Terbanding melakukan koreksi tersebut berdasarkan selisih perhitungan objek PPh Pasal
Pemohon Banding melakukan kesalahan pencatatan atas biaya tersebut;Mbahbyut MagHta ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesarRp20.126.630,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa Terbanding melakukan koreksi tersebut berdasarkan selisih perhitungan objek PPh Pasal 23 antaralaporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2008 dari akun 509.01.03 BiayaPemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor;bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding menunjukan
Bemmalonbidkadiogjek Pajak Penghasilan Pasal 23 karena merupakan biaya pengadaan barangbarang, diantaranya biaya cetak dudukan kartu ATM, Biaya percetakan Kartu ATM dan lainnya;Mbahbyat MagHeta ini terjadi karena karena Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 atasPerangkat ATM sebesar Rp 3.410.000,00, Koreksi Jasa Otomasi sebesar Rp 70.059.834,00 dan KoreksiBiaya Transaksi ATM Bersama sebesar Rp.7.857.140,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan selisih perhitungan
119 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan koreksi Terbanding dalam Keputusan Keberatan Nomor4.KEP01713/KEB/WPJ.07/2017, tanggal3 November 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilaitanggal 7 September 2016 Masa Pajak Maret 2014;Barang dan Jasa Nomor 00256/207/14/055/16,Adapun jumlah yang masih harus dibayar menurut Pemohon Bandingadalah Rp0,00 (NIHIL) dengan perhitungan sebagai berikut: No.UraianMenurutPemohonBanding(Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(12.474 .188.739) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya12.474.188.739 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ......... (karena pembetulan) c. Jumlah (a + b) 12.474.188.739 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2712/B/PK/Pjk/2020 4 PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.) 5 Sanksi administrasi: . Bunga Pasal 13 (2) KUP . Kenaikan Pasal 13 (3) KUP . Bunga Pasal 13 (5) KUP . Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP .
Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Maret 2014 Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding menjadi kurang bayar Rp660.000,00 denganperhitungan sebagai berikut: Pajak Keluaran Rp 18.190.269.926,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 30.664.128.665,00Jumlah PPN lebih dibayar Rp 12.473.858.739,00herikutnya PPN yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 12.474.188.739,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 330.000,00Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal
52 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan hak Penggugat dan Tergugat atas harta bersama (gonogini)yaitu berupa berupa bangunan seluas + 160 (seratus enam puluh) meterpersegi) yang berada di Kunciran Jaya RT. 001 RW. 002 KelurahanKunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang, masingmasingadalah % (seperdua) bagian yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah) dengan dasar perhitungan bangunan tersebut apabiladinilai uang sekarang adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah);.
Nomor 140 K/Ag/2018dasar perhitungan bangunan tersebut apabila dinilai uang sekarangadalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);6.
Menghukum Penggugat untuk memberikan uang kompensasi kepadaTergugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)dengan dasar perhitungan bangunan tersebut apabila dinilai uangsekarang adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);6.
153 — 125
Swadharma Sarana Informatika (SSI)kami ada 3 (tiga) orang;Bahwa uang yang hilang lokasinya di ATM Kleak dan SPBU Winangunkeduanya ATM BRI;Bahwa uang itu hilang pada saat perhitungan di kasir;Bahwa setiap ATM yang kehabisan uang ada tanda diperusahaansaksi;Bahwa yang perintahkan untuk mengeluarkan kaset dari brankasadalah pimpinan;Bahwa untuk pengamanan pengawalan uang ke ATM adapengamanan dari TNI;Bahwa 1 (satu) tim terdiri dari 3 (tiga) orang berupa pengawalan uang,sopir dan yang ganti kaset di
Kasetkurang ada di Winangun dan 1 kaset di Kleak kurang;Bahwa total yang hilang itu selisih dari hitungan oleh kasir dan saksi,jadi selisih dari perhitungan saksi dan perhitungan Kasir itu total isiuang yang ada didalam kaset yang hilang;Bahwa benar total dari selisih itu sama dengan hasil print konter;Bahwa saksi tidak menghitung fisik kaset.
Saksi tidak melihat prosedur kasir membuka kaset;Bahwa ruangan kasir dan ruangan admin berbeda dan jarakruangannya jauh;Bahwa diruangan kasir hanya kasir saja tidak ada staf;Bahwa tidak tahu kalau kaset sampai ditempat loading lalu dilewatkandipintu air;Bahwa sampai sekarang tidak tahu kalau kaset sudah ditemukan;Bahwa admin tidak memeriksa fisik kaset hanya kasirdan restocking;Bahwa saksi tidak tahu berapa kaset masuk dan berapa kaset keluar;Bahwa saksi mengetahui ada kekurangan karena perhitungan
saksidan perhitungan kasir berbeda;Bahwa yang kurang ATM Winangun Rp. 99.500.000, dan ATM KleakRp. 71.500.000,;Bahwa saksi ada mengcocokkan berdasarkan data yang kasir kasihkepada saksi dan mendapatkan selisih;Bahwa yang dipakai adalah perhitungan admin;Bahwa yang kurang adalah perhitungan admin;Bahwa ATM Winangun saksi ada melakukan perhitungan; Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Mnd Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kaset nomor 26;Bahwa semua kaset yang ada didalam Atm Winangun
itu dan dari perhitungan secara langsung dipersidangan saat rekaman CCTV penurunan kaset dari mobil di tempatloading, ternyata hasilnya kasetlama dari ATM Kleak terdapat kekurangansebanyak 1 kaset, demikian juga di ATM SPBU Winangun terdapatkekurangan sebanyak 1 kaset, sehingga total kaset yang kurang atau tidakmasuk ke PT Swadharma Sarana Informatika Cabang Manado hanya 46(empat puluh enam) buah kaset; Bahwa benar didalam dua buah kaset tersebut terdapat uang masingmasing : 1 (satu) kaset pada
158 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juni 2008seharusnya adalah nihil karena menurut perhitungan Penggugat sudah tidakmendapatkan keuntungan di tahun 2008;.
Putusan Nomor 586/B/PK/PJK/2015Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauankembali adalah mengenai penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak (Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP1147/WPJ.20/2011tanggal 15 Desember 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:Pokok Pajak yang harus dibayar Rp538.289.973,00Telah dibayar Rp 0,00Kurang dibayar Rp538.289.973,00Sanksi administrasi:a. Denda Pasal 7 KUP Rp 300.000,00b. Bunga Pasal 14 (3) KUP Rp 32.597.398,00c.
586/B/PK/PJK/2015tetap mesin dan kendaraan dari Pemohon Peninjauan Kembali kepadaPemilik Perusahaan;Bahwa keterlambatan laporan audit tahun 2007 dari Kantor Akuntan Publikmenyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan Laporan SPTTahunan PPh Pasal 29 Badan lewat jatun tempo pelaporan sesuai buktipenerimaan surat tanggal 12 Agustus 2008;Bahwa angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April sampai dengan Juni2008 sebesar Rp5/0.887.371,00 di atas tidak jadi Pemohon PeninjauanKembali setorkan karena menurut perhitungan
Pada SPT Tahunan BadanTahun 2007 terdapat perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Badan untuktahun 2008 sebesar Rp195.060.971,00 yang mana perhitungan tersebutadalah rumus perhitungan pada SPT Tahunan tahun 2007 tanpamenyesuaikan kondisi laporan keuangan tahun 2008, seharusnyaangsuran PPh Pasal 25 Badan tahun 2008 adalah NIHIL. Karena mulaibulan Januari 2008 semua kegiatan operasional perusahaan dialihkankepada Induk Perusahaan termasuk karyawan dan semua asetperusahaan.
41 — 17
berikut ;Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 162 mengenai perhitunganPHK akibat mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) dihitung dari masa kerja dan upah/gajiPenggugat, bahwa masa kerja Penggugat sejak 22 Mei 2014 sampai dengan20 Juli 2016 (2 Tahun 2 bulan ) dengan gaji terakhir sebesar Rp. 2.659.000.dan hal ini menjadi fakta dan dasar perhitungan
mengenai hakhakPenggugat;Menimbang untuk memperoleh Perhitungan Uang Penggantian hakmaka terlebih dahulu Majelis Menghitung Pesangon sesuai dengan masakerja dan Gaji Penggugat untuk memperoleh komponen perkalian danpembagian Uang Penggantian Hak;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (2) huruf (c)yakni masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3(tiga) bulan upah; maka perhitungan Pesangon mendapatkan 3 (tiga) bulanupah ;Menimbang Perhitungan Uang Penggantian
hak adalah sebesar 15 %dari Pesangon dan penghargaan masa kerja;20Menimbang oleh karena masa kerja Penggugat belumlah mencukupiuntuk memperoleh Penghargaan masa kerja sehingga perhitungan UangPenggantian hak hanyalah sebesar Pesangon dikalikan 15 %;Menimbang, bahwa mengenai Uang Penggantian Perumahan sertapengobatan dan perawatan ditetapbkan 15% dari uang pesangon dapatdikabulkan dengan perhitungan bahwa uang Pesangon sebesar 3 XRp.2.659.000.= Rp.7.977.000, x 15 % = Rp. 1.196.550,;Menimbang, bahwa
51 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap perhitungan ganti rugi atas hargatanah sengketa;Bahwa pertimbangan ganti rugi atas tanah sengketa yang dipertimbangkanPengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya halaman 17 pertimbanganHalaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3005 K/Pat./2014terakhir sampai dengan halaman 18 pertimbangan pertama, sungguh sangatmerugikan Pemohon Kasasi. Sangat merugikan Pemohon Kasasi, sebab:a.
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang oleh Pengadilan Tinggi Kupangdipakai sebagai dasar perhitungan harga tanah sengketa adalah NJOPTahun Pajak 1992 atau nilai jual tanah sengketa 22 tahun lalu.
hanyamembayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp15.002.400,00(lima belas juta dua ribu empat ratus rupiah);Padahal kenyataan harga tanah di Labuan Bajo sebagai daerah pariwisatadewasa ini Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp6.000.000,00/ meter persegidan kini menjadi incaran pihak investor;Dengan demikian maka ganti rugi atas tanah sengketa hanya sebesarRp15.002.400,00 adalah jumlah yang jauh dari rasa keadilan masyarakatkarena harga tersebut adalah harga yang terjadi 22 tahun yang lalumenurut perhitungan
Nomor 3005 K/Pat./2014sebagai dasar perhitungan menurut NJOP, meskipun sudah hampirseperempat abad yang lalu;c. Bahwa perhitungan tambahan 20 (dua puluh) persen karena nilai tanahsengketa menurut NJOP lebih murah dari harga pasar, juga tidak jelas,karena dari mana Pengadilan Tinggi Kupang menetapkan angka 20 (duapuluh) persen dimaksud?
Akantetapi Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah mengganti denganPara Tergugat membayar ganti rugi berupa uang yang perhitungannya,dengan menggunakan NJOP Tahun Pajak 1992 atau NJOP 22 tahun laluyang sama sekali tidak sebanding dengan harga pasaran tanah di LabuanBajo sebagai daerah pariwisata yang kini berharga Rp5.000.000,00 sampaidengan Rp6.000.000,00/meter persegi;Putusan mana sangat merugikan Penggugat karena NJOP yang seharusnyadijadikan dasar perhitungan adalah NJOP Tahun Pajak 2013
Terbanding/Tergugat : PT. KERETA API INDONESIA
44 — 20
nilai seluruhkekayaan Negara yang telah tertanam di dalam Perusahaan Jawatan(PERJAN) Kereta Api pada saat dialinkan kecuali prasarana pokokberupa jalan kereta api, perlintasan, jembatan, terowongan, perangkatpersinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrik beserta aliranatas, dan tanah di mana bangunan tersebut terletak serta tanah daerahmilik dan manfaat jalan kereta api;3) Besarnya modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan padapenetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan
berbentuk PERUM maupun PERSERO merupakan badanusaha lembaga privat dan bukan merupakan instansi pemerintah;Bahwa selanjutnya pada pasal (3) ayat (1) dan (2) PP Nomor 19 tahun 1998,berbunyi :1) Modal perusahaan Perseroan PERSERO sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya,berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam perusahaan umumPERUM Kereta Api;2) Nilai kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkanoleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan
: Tahun 2010 Rp. 20.000.000, Tahun 2011 Rp. 22.000.000, Tahun 2012 Rp. 24.200.000, Tahun 2013 Rp. 26.620.000, Tahun 2014 Rp. 29.282.000, Tahun 2015 Rp. 32.210.000,Sehingga total uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat dalamRekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi sejak tahun 2010Sampai dengan gugatan rekonpensi ini diajukan adalah sebesar Rp.154.312.000, (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Belas RibuRupiah), nilai Ssewa mana sudah termasuk PPN sebesar 10%;Bahwa dengan perhitungan
jangka waktu persidangan perkara a quoditingkat Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Mahkamah Agungakan memakan waktu cukup lama, sementara Tergugat dalam RekonpensiHalaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor 69/Pdt/2016/PT.BDG10.tetap menempati rumah dinas a quo, maka sudah sepatutnya Tergugatdalam Rekonpensi tetap dikenai kewajiban membayar uang sewa kepadaPenggugat dalam Rekonpensi dari tahun 2016 sampai dengan rumahdinas a quo dikosongkan, dengan perhitungan kenaikan uang sewasebesar 10 % setiap
Rekonpensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) apabila lalai mengosongkan rumah dinas a quo sebesar Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah) /perharinya sejak gugatan rekonpensi inidiajukan sampai dengan pengosongan bisa dilaksanakan, yang akandihitung terus secara akumulatif;Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya sewakepada Penggugat dalam Rekonpensi sejak tahun 2010 sampai tahun 2015sebesar Rp. 154.312.000, (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus DuaBelas Ribu Rupiah), dengan perhitungan
55 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah antara lain :1) Bab I angka 6 huruf f yang berbunyi : Perhitungan Harga Perhitungan Sendiri(HPS) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar danmempertimbangkan :e Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;e Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/enginer'sestiminate (EE) ;e Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ; Harga
Bab I angka 6 huruf f yang berbunyi : Perhitungan Harga Perhitungan Sendiri(HPS) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar danmempertimbangkan :e Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;e Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/enginer'sestiminate (EE) ;e Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ; Harga Kontrak/Surat Pemerintah Kerja (SPK) untukbarang/pekerjaan sejenis setempat yang pernahdilaksanakan ;Hal. 13 dari 33 hal. Put.
No. 1677 K/PID.SUS/2010lembar tanda bukti penelitian DIPDA Dishub Karawang; 1 lembarkerja perhitungan pengeluaran biaya triwulan; 1 lembar lampiranpenggunaan dana tiap triwulan; DIPDA TA 2002; lembar rincianjenis pengeluaran bagian proyek; lembar pengeluaran berdasarkantriwulan ;1 lembar surat petunjuk operasional ; 1 lembar Surat Proyek Pengadaan Alat UjiKendaraan Bermotor TA 2002; 1 lembar Surat Struktur Organisasi ProyekPengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor TA 2002; 1 lembar Surat NotaPengeluaran
buku pelaksanaan proyekpengadaan/pemasangan alat uji kendaraan ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 740.050.000,tanggal 02 Mei 2002. ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 740.050.000,tanggal 02 Oktober 2002 ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 9.500.000,tanggal 03 Mei 2002 ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 9.500.000,tanggal 11 Oktober 2002 ;1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran danBendaharawan Proyek DISHUB ;1 (satu) lembar tanda bukti penelitian DIPDA DishubKarawang ;1 (satu) lembar kerja perhitungan
buku pelaksanaan proyekpengadaan/pemasangan alat uji kendaraan ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 740.050.000,tanggal 02 Mei 2002. ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 740.050.000,tanggal 02 Oktober 2002 ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 9.500.000,tanggal 03 Mei 2002 ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 9.500.000,tanggal 11 Oktober 2002 ;1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dariBendaharawan Proyek DISHUB ;1 (satu) lembar tanda bukti penelitian DIPDA DishubKarawang ;1 (satu) lembar kerja perhitungan