Oleh karena itu, sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima olehPengadilan Pajak;Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan KeberatanBahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan NomorKEP1405/WPJ.07/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang menolak seluruhnyaKeberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00050/204/07/058/09 tanggal 10Desember 2009 Atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Juni 2007 atas nama Pemohon Banding dengan rincian sebagaiberikut:Tabel 1Perincian Perhitungan

Banding atas SuratKeputusan Terbanding tersebut;Dasar Permohonan BandingBahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlahPemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap SK TerbandingNomor KEP1405/WPuJ.07/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang menolakseluruhnya Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00050/204/07/058/09tanggal 10 Desember 2009 Atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Untuk Masa PajakJanuari sampai dengan Juni 2007 atas Pemohon Banding;Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan perhitungan

Putusan Nomor 75/B/PK/PJK/2017Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 26 Kurang Bayar Berdasarkan SPT MasaPPh Pasal 26 Pemohon Banding dengan SKPKB PPh Pasal 26 Terbanding(Dalam Rp) Keterangan Cfm. PT. Coates Hire Cfm.

Begitu puladengan detail perhitungan penentuan jumlah tagihan jasamanajemen sehingga tidak dapat ditentukan apakah nilai jasamanajemen yang dibayarkan sudah sesuai dengan tata carapenghitungan nilai jasa manajemen yang terdapat dalam perjanjian;Bahwa berdasarkan Lampiran V SPT PPh Badan tersebut diketahuipula bahwa Coates Hire Operation Pty Ltd adalah merupakan salahsatu pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding).

Komersial Cilandak, Jalan Cilandak KKO,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12560 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Januari Juni 2007 yang dihitung sebagaimana perhitungan diatas, adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena

PHK yang diterbitkan oleh TergugatRekonvensi haruslah PHK tanpa adanya kesalahan Penggugat Rekonvensidan adalah patut dan layak jika Penggugat Rekonvensi mendapatkan hakhaknya sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan sebagaiberikut:Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima;Bahwa berdasarkan perhitungan

ratus sembilan puluh dua koma lima sen rupiah;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, PenggugatRekonvensi mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Surat PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalahtanpa kesalahan dari Penggugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar total uang pesangon,penghargaan dan hakhak lainnya berdasarkan perhitungan

Perhitungan pesangon yangdiberikan kepada Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak sesuai berdasarkanPasal 164 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan bertentangan dengan anjuran Disnaker;Halaman 20 dari 28 hal.Put. Nomor 532 K/Pdt.SusPHI/2017Kekeliruan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memberikan perhitungan pesangonterlinat jelas pada pertimbangan hukumnya yang tertuang pada halaman 43dan 44 yang menyatakan:a.

Nomor 532 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa penerapan perhitungan pesangon oleh Majelis Hakim berdasarkanPasal 161 ayat (1) dan (3) di atas sangat keliru karena Majelis Hakimmengabaikan dan tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak pernahmemberikan surat Peringatan pertama, kedua dan Ketiga atas diri Tergugatbaik di tingkat mediasi di Disnaker hingga persidangan tidak pernahditunjukkan sebagai bukti, sehingga unsur Pasal 161 ayat (1) juncto ayat (3)tersebut tidak terpenuhi dan tidak tepat untuk diterapkan

terhadap diriTergugat;Bahwa pertimbangan pesangon yang diputuskan oleh Majelis Hakim padaPengadilan Hubungan Industrial di atas sangat bertentangan denganperhitungan yang dikeluarkan dan dianjurkan mediator hubungan industrialdari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaSelatan yang tercantum dalam suratnya Nomor 3007/1.835.3 tertanggal 3September 2015 yang telah Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan(vide: Lampiran Memori Kasasi ini), berdasarkan perhitungan Mediatoradalah

Pasal 5 PP 57/2010, dimana pemenuhanunsur batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang dilakukan olehTermohon Keberatan tersebut didasarkan pada perhitungan nilai asetdan/atau nilai penjualan dari Badan Usaha pengendali berdasarkan LaporanKeuangan Konsolidasi dari Badan Usaha Pengendali, bukan daripenghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari badan usaha yangmelakukan kegiatan pengambilalihan (in casu Pemohon Keberatan/DahuluTerlapor).

Lebihjauh, KPPU menyatakan bahwa jumlah akhir dari besaran denda dalamkeadaan apapun tidak boleh melebihi Rp. 25.000.000.000, (dua puluh limamiliar Rupiah), dan jika jumlah perhitungan perhitungan denda kurang dariRp. 1.000.000.000, (satu miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan aspekkeadilan, maka denda dapat dikenakan atau diganti dengan bentuk sanksilain (vide halaman 10 butir 3 Peraturan KPPU No. 4/2009).

Hal tersebut juga yang menjadialasan Termohon Keberatan dalam Peraturan KPPU No. 4/2009dalam menyatakan bahwa jika perhitungan denda kurang dari Rp.1.000.000.000, (satu miliar Rupiah), (yang mungkin saja terjadidikarenakan nilai penjualan terlapor sangat kecil atau bahkan tidakada), maka dengan mempertimbangkan aspek keadilan, dendadapat dikenakan atau diganti dengan aspek yang lain.

TENTANG PERHITUNGAN NILAI ASET DAN NILAI PENJUALAN1.1. Bahwa pada Pernyataan Pembuka (Opening Statement)Pemohon Keberatan menyatakan:a.Terdapat penafsiran yang berbeda mengenai unsur batasannilai aset dan/atau nilai penjualan;Badan Usaha Pengendali tidak dijadikan sebgai Pihak dalamPerkara aquo;Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 987/Pat.SusKPPU/2019/PN Jkt.Sel1.2.

Bahwa masingmasing kasus memiliki dasar perhitungan dendayang tidak semata didasari pada pada halhal yang memberatkandan meringankan terlapor semata, namun didasari pada latarbelakang penyebab terjadinya pelanggaran, catatan riwayatpelaku usaha dan faktor lainnya.

Jumlah (d.1 s.d. d.6)o;OojoOo Perhitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.990.436.101 Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/201 7 (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 4.990.436.101b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.523.646.672 140.786.906 (1.382.859.766)b.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.457.630.029 3.457.630.029 0b.5. Lainlain 0 0 0b.6.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 9.159.400 1.392.019.166 1.382.859.766Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 0 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan) 0 0 0c.

Menurut pendapat Pemohon Banding, perhitungan pajak yangseharusnya adalah sebagai berikut: Jumlah pajak yang terutang menurutSurat Ketetapan Pajak sebesar : Rp2.060.188.365,00 Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar : Rp = 13.555.912,00 Jumlah pajak yang terutang yang disetujuidalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar : Nihil: Rp2.060.188.365,00Bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding telah dijawab oleh Jumlah yang telah dilunasi sebesarTerbanding dengan keputusan

Jumlah (d.1 s.d. d.6) 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar: A Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 4.990.436.101 BDikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka 0 Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/201 7 b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.523.646.672 b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.457.630.029b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.981.276.701CDiperhitungkan:c.1.

SKPPKP 0DJumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 4.981.276.701E Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 9.159.400 Kelebihan Pajak yang sudah: ADikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya B Dikompensasikan ke Masa Pajak....

Bahwa perhitungan kewajiban PENGGUGAT DR/TERGUGAT DKdengan kurs yang berlaku saat ini adalah tidak fair karena denganfluktuasi nilai tukar rupiah yang makin melemah maka beban kewajibanPENGGUGAT DR/TERGUGAT DK menjadi makin tinggi, dan haltersebut sangat tidak adil bagi PENGGUGAT DR/TERGUGAT DKseharusnya perhitungan dengan mengunakan kurs tengah (kurs awaltahun 2012 + kurs saat ini 2019 : 2) ;9.

Menetapkan perhitungan nilai kKewajiban PENGGUGAT dalam Rekonpensi/TERGUGAT dalam Konpensi dengan cara menerapkan kurs tengah ;3. Menetapkan kewajiban PENGGUGAT dalam Rekonpensi/ TERGUGATdalam Konpensi sebesar setengah atau 50 % (lima puluh persen) dari nilaiyang dituntut oleh TERGUGAT dalam Rekonpensi/PENGGUGAT dalamKonpensi ;4. Membebaskan PENGGUGAT dalam Rekonpensi / TERGUGAT dalamKonpensi terhadap kewajiban pembayaran bunga kepada TERGUGATdalam Rekonpensi/ PENGGUGAT dalam konpensi;5.

pokok dan bungasebagaimana diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku, dan sangatmemberatkan PEMBANDING/TERGUGAT ASAL;Bahwa penetapan KURS TENGAH merupakan perhitungan yang adil danfaktanyanya TERBANDING tidak menolak perhitungan kurs tengah tersebut,justru judex factie tingkat pertama yang tetap bersikukuh dengan kurs saatini, dengan demikian pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama harusdikoreksi dan putusan judex factie harus diperbaiki;2.

menetapkan putusan yang berentangan denganperaturan perundangundangan;Bahwa Judex factie dalam pertimbangan hukumya menyatakan Menimbang bahwa, selanjutnya mengenai tuntutan pembayaran bunganoleh penggugat, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1250KUH Perdata sehingga tuntutan bunga tersebut adalah sebesar 6 %pertahun...Bahwa Majelis Judex Factie tingkat pertama secara sengaja telahmembebankan kewajiban terhadap PEMBANDING/TERGUGAT denganbeban yang berlipatlipat, yaitu setelah menetapkan perhitungan

bunga dihitung sejakdituntut dimuka pengadilan, sehingga perhitungan tuntutan bunga6% tersebut secara praktis dihitung sejak putusan perkara a quoberkekuatan hukum tetap sampai dengan tergugat melunasinya;Dengan demikian petitun gugatan No. 5 patut dikabulkan denganpenyempurnaan seperlunya;(Vide paragraf 1 halaman 43 Putusan Pengadilan Negeri).Cetak tebal dan garis bawah sengaja ditambahkan untukmemudahkan pembacaan bagian yang penting.Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT.BDG

Prasyarat Pembayaran 50% Banding;Bahwa atas Pajak yang terhutang atas Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP82/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, PPN Masa September 2010atas SKPKB Nomor: 00072/207/10/402/12 tanggal 30 Oktober 2012,Pemohon Banding telah membayar 50% atas hutang pajak tersebut,sebagai Prasyarat Formal Banding;Aspek Material;Sengketa Banding Koreksi Atas:Bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama TanggerangBarat adalah sebagai berikut:Jumlah Penyerahan yang kena PPN

Jumlah perhitungan PPN Kurang / Lebih di Bayar (Rp 332.619.533,00)d. Kelebihnan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 332.619.533,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

Bahwa uraian dan penjelasan jalur distribusi penjualan sepeda motormerek Yamaha di Indonesia dan buktibukti yang diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, meliputi bukukas, rekening koran bank, buku besar, nota kredit, invoice penagihanke perusahaan pembiayaan//leasing serta dokumen lainnya yangterkait, diketahui contoh perhitungan penerimaan hasil penjualanuntuk satu unit sepeda motor yang diterima oleh TermohonPeninjauan Kembali adalah sebagai berikut:12.1.Buku Kas Masuk Saat

Penerimaan Uang Muka (downpayment);> Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Uang Muka (down payment) Rp 2,000,000.00Nota KreditDiskon Channel Rp 600,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200.000.00Rp (800,000.00)Terima Kas Rp 1,200,000.00 > Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Vixion: Uang Muka (down payment) Rp 9,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel Rp 700,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00Ry 900,000.00)Terima Kas Rp 8,100,000.00 Bahwa uang muka (down payment) pembelian sepeda motoryang

penagihan kepada perusahaan pembiayaan/leasing atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Harga Motor Off The Road Rp 10,636,500.00Biaya Pengurusan SuratSurat Rp 1,646,500.00Harga Motor On The Road Rp 12,265,000.00Uang Muka (down payment) R '2,000,000.00)Rp 10,285,000.00Ditambah Leasing Member Insetive Rp 450,000.00 Pengganti Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00Penerimaan Kas Bank Transfer Dari Leasing Rp 10,935,000.00 > Perhitungan penagihan kepada perusahaan pembiayaan/leasing atas pembelian sepeda

sampaikandalam SPT PPh Badan yaitu sebagai berikut: Uraian JumlahPenghasilan Neto Rp 11.407.543.491,00Penghasilan Kena Pajak Rp 11.407.543.491,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 3.404.763.047,00Kredit Pajak : PPh Pasal 22 Rp 16.676.943.996,00 PPh Pasal 23 Rp 3 .214.726.693,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 19.891.670.689,00Pajak yang kurang bayar Rp (16.486.907.642,00)Sanksi Administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP) Rp Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp (16.486.907.642,00) Bahwa pokok perbedaan perhitungan

Des. 2008 708.059.874.388,00 1.273.417.501.554,00 565.357.627.166.00 Bahwa dari perhitungan tersebut, maka Majelis akan membahaskoreksi tersebut menjadi 2 pembahasan yaitu sebagai berikut :1.Periode Januari sampai dengan September 2008;Bahwa oleh karena sengketa banding PPh Badan Tahun Pajak2008 berkaitan dengan sengketa banding PPN Masa PajakJanuari sampai dengan September 2008, sehingga Majelisberpendapat untuk mempergunakan Putusan Pengadilan PajakNomor : PUT.35529/PP/M.X1V/I6/2011 tanggal 12

Dasar Pengenaan Pajak masaOktober sampai dengan Desember 2008 adalah sebesarRp456.641.528.525,00, sedangkan menurut Pemohon Bandingsebesar Rp480.121.106.387,00, sehingga perhitungan koreksiperiode Oktober sampai dengan Desember 2008 adalah sebagaiberikut : Menurut Pemohon Banding Rp 480. 121.106.387,00 Menurut Terbanding Rp 456.641.528.525,00 Koreksi (Rp 23.479.577.862,00);Bahwa angka Terbanding sebesar Rp 456.641.528.525,00bersumber dari SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2008

Bahwa angka persandingan perhitungan peredaran usahamenurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sebesar Rp.708.059.874.388,00 dan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp1.273.417.501.554,00 adalah sebagai berikut: Pemohon Banding Terbanding Koreksi(Rp) (Rp) (Rp)Jans.d. Sept 228,838.768.001 816.775.973.029 588,837.205.028,00Okt s.d Des 480.121.106.387 456.641.528.525) (23.479.577.862.00)Jumlah 708.059.874.388 1.273.417.501.554 565.357.627.166,00Periode 3.3.

Bahwa dari uraian perhitungan Peredaran Usaha tersebut diatas, maka disampaikan uraian perhitungan Peredaran Usahaatas 2 (dua) periode yaitu Masa Pajak Januari sampai denganSeptember 2008 dan Masa Pajak Oktober sampai denganDesember 2008 sebagai berikut :3.3.1. Periode Januari sampai dengan September 2008;a.

atas Sumarmi, dengan batasbatas sbb:Sebelah utara : Suratmi.Sebelah Timer : Jalan desa.Sebelah Selatan : Jalan desaSebelah Barat : Sunamo.Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.Bahwa berdasarkan perhitungan Para penggugat, Tergugat I telah melakukanperbuatan melawan hukum karena dalam pedanjian Posits angka 1 gugatan jelasjelasjangka waktu kredit selama 60 bulan terhitung mulai pads tanggal 05 Agustus 2011sampai dengan 05 Agustus 2016 tetapi oleh Tergugat I dalam Perubahan perjanjiankredit

sebaliknya menjadi lebih berat ;Bahwa pelunasan hutang berdasarkan perjanjian kredit / perubahan perjanjian kredityang tersebut sebagaimana pada posita angka 2 gugatan, telah diperjanjikan secarategas mengenai jangka waktu pinjaman, yaitu selama 36 (tiga puluh enam) bulan,terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan lunas tanggal 19 Oktober2015 " semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya " pasal 1338 KUH Perdata, (BW)Bahwa dengan adanya perhitungan

Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Mengandung Cacat FormilObscure Libeli Karena Dalil Para Penggugat Mencampur Adukan PerumusanGugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan WanprestasiBerdasarkan posita Para Penggugat angka 4 halaman 2 dan angka 15 halaman 5Gugatan berbunyi sebagai berikut:Angka 4:"Bahwa berdasarkan perhitungan Para Penggugat, Tergugat I telahmelakukan perbuatanmelawanhukumkarena dalam perjanjian Posita angka IJelasjelas jangka waktu kredit selama 60 bulan mulai tanggal 05 Agustus

karena perhitungan yang diberikanoleh Tergugat I tidak cocok jumlahnya dihitung secara manual oleh ParaPenggugat ".Terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menolak secara tegaskarena berdasarkan catatan pada loan inquiry Tergugat I, atas kewajiban ParaPenggugat sampai dengan Jawaban ini disampaikan adalah sebagai berikut:e Outstanding sebesar Rp 214.489.781,59.

Sebaliknya, dalilgugatan Para Penggugat adalah tidak benar, karena Para Penggugat sama sekalitidak dapat membuktikan jumlah hutang menurut perhitungan Para Penggugat.3. Tergugat I Membantah Dengan Tegas Dalil Para Penggugat Yang MenyatakanBahwa Pelaksanaan Perjanjian Kredit Harus Dilakukan Sampai DenganJangka Waktu Perjanjian Berakhir, Karena Sesuai Dengan Pasal 12 ayat 12.1jo.

78.394.971,00;Bahwa adanya anggapan dari Pemeriksa terdapat penyerahan yang PajakPertambahan Nilai nya dibebaskan sehingga Faktur Pajak dari Penjual BKP/JKP yangmerupakan Pajak Masukan bagi Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan sehingga atas4temuan tersebut pihak Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan pada SuratPemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa April 2008 sebesar: Rp.577.523.407,00;Bahwa akibatnya KPP BUMN mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN (SKPKB PPN) dengan perhitungan

banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP910/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 27 September2011 tentang Keberatan atas Terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor:004.12/207/08/051/10 tertanggal 29 September 2010;Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah Pemohon Banding uraikan, PemohonBanding motion koreksi terhadap Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menjadisebesar : Rp. 4.117.633.565,00;Bahwa sehingga Perhitungan

Pajak terutang menurut perhitungan PemohonBanding sebagai berikut : Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 655.918.378,00 655.918.378,00 0,00Sanksi Bunga 314.840.821,00 314.840.821,00 0,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00 Halaman 9 dari 17 halaman.

).Ayat (3): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulisdalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga)bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengansalinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.4 Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa masa Pajak April 2008 Nomor : 00412/207/08/051/10tanggal 29 September 2010 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak BadanUsaha milik Negara dengan perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 0 655.918.378 655.918.378INo Uraian Jumlah Rupiah Menurut KoreksiTerbandingPemohon BandingKelebihan Pajak yang sudah : 03sa. Dikompensasikan ke Masa berikutnya 0 0 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........... (karena pembetulan) 0 0 0c. Jumlah (a+b) 0 0 04. PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0 655.918.378 655.918.3785. Sanksi administrasi : 0a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 314.840.821 314.840.821b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0 0c.

Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan :Bahwa perhitungan menurut keputusan tersebut adalah sebagai berikut : Ditambah / MenjadiUraian Semis (Dikurangi) Rp)(Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 59.963.862 (14.147.795) 45.816.067Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan 59.963.862 (14.147.795) 45.816.067Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) 119.927.724 (28.295.590) 91.632.134 C.

Perhitungan Yang Seharusnya Menurut Pemohon Bandingbahwa perhitungan yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah : NO URAIANPERHITUNGANSEHARUSNYA (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6. Jumlah (a.1 + a.2+a.3+a.4+.5)b.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) (19.351.407.950)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 19.351.407.950b. Dikompensasikan Ke masa pajak ..... (karena pembetulan) 0c. Jumlah 19.351.407.950PPN kurang dibayar (2.e + 3.c) 0Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

Arsip Surat Peringatan , tanggal 27 Desember 2018,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10;Fotokopi dari asli Arsip Surat Peringatan Il, tanggal 27 Februari 2019,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11;Fotokopi dari asli Arsip Surat Peringatan Ill, tanggal 10 April 2019,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P12;Fotokopi dari asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat & II, danLaporan transaksi pinjaman atas nama Tergugat dan perhitungan

Surat P11), dan Suat Peringatan III tanggal 10April 2019 (Bukti Surat P12);Menimbang, bahwa terhadap pinjaman yang telah diterima Tergugat dan Tergugat II tersebut, setelah dilakukan dan diberikan surat peringatansebanyak 3 (tiga) kali dan dijelaskan tunggakan pokok + tunggakan bunga =(Pokok Rp. 7.715.718, + bunga Rp. 0,) kepada PENGGUGAT menjadi totalsebesar Rp. 7.715.718, (Tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratusdelapan belas rupiah) (Bukti Surat P13);Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan

lagi oleh pihakPenggugat dimana pada bulan Desember 2018 Tergugat dan Tergugat Ilsudah tidak melakukan pencicilan angsuran lagi sehingga kredit Tergugat danTergugat Il menjadi macet dan per April 2019 kredit dilakukan penghapusanbuku kredit dengan pokok pinjaman sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh jutarupiah) dan perhitungan bunga selama 6 (enam bulan) x Rp. 1.722.200,dengan total angsuran sebesar Rp. 11.722.200, (Sebelas juta tujuh ratus duapuluh dua ribu dua ratus rupiah) dikurangi dengan yang telah

Penggugat mendalilkanTergugat dan Tergugat Il untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruhpinjaman/kredit (Pokok Rp. 7.715.718, + bunga Rp. 0,) kepada PENGGUGATmenjadi total sebesar Rp. 7.715.718, (Tujuh juta tujuh ratus lima belas ributujuh ratus delapan belas rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti surat dansaksisaksi yang mana dari keterangan saksisaksi (Saksi DODI WIJAYA dansaksi ACHAD OPRENDIO) dan bukti surat berupa laporan transaksi pinjamanatas nama Tergugat dan perhitungan

hutang atas nama Tergugat (Bukti SuratP13) diketahui bahwa Tergugat dan Tergugat Il terdapat perubahanpenghitungan mengenai jumlah bunga yang harus di bayar Tergugat danTergugat Il dimana pokok pinjaman sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh jutarupiah) dan perhitungan bunga selama 6 (enam bulan) x Rp. 1.722.200,Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Liw.dengan total angsuran Rp. 11.722.200, (Sebelas juta tujuh ratus dua puluh duaribu dua ratus rupiah) dikurangi dengan yang telah Tergugat dan

Tabel kewajiban pembayaran iuran JHT pada Jamsostek untuk tahun2011:Rumus Sub Total amie 6No Bulan / Perhitungan luran Kewajiban y JHTTahun 2011 JHT JHT Jamsostek Pembayaran JHT JamsostekJamsostek Jamsostek 2014 Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.SusPHI/2014 Juli s/dDesember2011 3,7% x bulanxX upah 3,7% xX 6 bulan xRp1.128.000,00 3,7% XRp6.768.000,00 Rp250.416,00 b.

Tabel kewajiban pembayaran iuran JHT pada Jamsostek untuk tahun 2012:Rumus Sub Total Linares 5No Bulan / Perhitungan luran Kewajiban y JHTTahun 2012 JHT JHT Jamsostek Pembayaran JHT JamsactakJamsostek Jamsostek2011Januari s/d3,7% xX bulan 3,7% x 12 bulan x 3,7% X1. Desember Rp555.000,00xX upah Rp1.250.000,00 Rp15.000.000,002012c.

Tabel kewajiban pembayaran iuran JHT pada Jamsostek untuk tahun 2011Rumus Sub Total a aarlina 5No Bulan / Perhitungan luran Kewajiban y JHTTahun 2011 JHT JHT Jamsostek Pembayaran JanisostekJamsostek JHT Jamsostek 20111. ne 3,7% x bulan x 3,7% x 6 bulan x 3,7% X Rp250.416,00011 upah Rp1.128.000,00 Rp6.768.000,00 b.

Tabel kewajiban pembayaran iuran JHT pada Jamsostek untuk tahun 2012 Rumus Sub Total Benorloc, pNo Bulan / Perhitungan luran Kewajiban y JHTTahun 2012 JHT JHT Jamsostek Pembayaran JHT JamsostekJamsostek Jamsostek 2011Januari s/d3,7% x bulan x 3,7% x 12 bulan x 3,7% XTs pe upah Rp1.250.000,00 Rp15.000.000,00 FPS55.000,00c.

Tabel kewajiban pembayaran iuran JHT pada Jamsostek untuk tahun 2013Bulan / Rumus luran Sub Total Total WajibNo Tahun Perhitungan Kewajiban Bayar luran2013 JHT JHT Jamsostek pembayaran JHT JHT Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.SusPHI/2014 Jamsostek Jamsostek Jamsostek2011Januari s/d 7 71.

/atau Jasa Kena Pajak tanggal 24 Januari 2011, denganin) Pemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada PengadilanPajak atas Surat Keputusan tersebut;Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas merupakan keputusan ataspermohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan kepada Terbanding atasSurat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor00004/407/09/055/10 tanggal 27 Januari 2010 Masa Pajak Maret 2009 denganuraian perhitungan

Uraian(Rp) (Rp)1 DPP Ekspor 7.226.702.524,00 7.226.702.524,00 PPN yg harus dipungut sendiri 0,00 1.792.016.261,00 Jumlah 7.226.702.524,00 9.018.718.785,00 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar PK yang harus dipungut sendiri0,00179.201.626,00 Dikurangi: Pajak Masukan112.971.654,00112.971.654,00 Dibayar dengan NPWP sendiri16.654.463,0016.654.463,00 Lainlain 203.229.978,00Jumlah 332.856.095,00 332.856.095,00PPN Kurang (Lebih) Bayar (332.856.095,00) (153.654.469,00)3 Kelebihan dikompensasikan ke Masa Pajak

Putusan Nomor 898/B/PK/PJK/2016Bahwa perhitungan pajak seharusnya menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Pemohon Banding No.

Uraian (Rp)1 DPP Ekspor 8.033.369.285,00 PPN yg harus dipungut sendiri 0,00 Jumah 8.033.369.285,00 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar PK yang harus dipungut sendiri0,00 Dikurangi: Pajak Masukan112.971.654,00 Dibayar dengan NPWP sendiri16.654.463,00 Lainlain203.229.978,00 Jumlah332.856.095,00 PPN Lebih Bayar(332.856.095,00) Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3 Kelebihan dikompensasikan ke Masa Pajak 0,004 PPN Kurang (Lebih) Bayar (332.856.095,00)5 Sanksi Kenaikan Pasal13 ayat (3) KUP 0,006 (332.856.095,00

Korin Metal Arts, NPWP:01.081.380.6055.000, beralamat di Jalan Raya Narogong Km. 26,5, Dusun ,Desa Klapanunggal, Kelapa Nunggal, Bogor, 16820, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009 menjadi: Keterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 7.226.702.524,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 0,00 Pajak Masukan yang dapay diperhitungkan112.971.654,00 Dibayar dengan NPWP sendiri16.654.463,00 Lainlain203.229.979,00 Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar(332.856.096,00)

./2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2006 yang mempertahankan perhitungan jumlah yangmasih harus dibayar sebesar Rp.31.552.557.513,00 sebagaiman tercantum di dalamSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00009/206/06/057/08 Tahun Pajak 2006tertanggal 25 Maret 2008 yang diterbitkan Terbanding;A DASAR HUKUM PENGAJUAN BANDING KE PENGADILAN PAJAK :Hal. dari 5 hal. Put. No. ...

yang masih harus dibayar Rp 31.552.557.513,00TANGGAPAN SURAT DARI TERBANDING :Bahwa berhubung karena jumlah pajak terutang yang tercantum di dalamSKPKB yang disengketakan diluar perkiraan, maka Pemohon Banding bermaksud untukmengajukan keberatan dan sesuai dengan ketentuan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat (6) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan untukkepertuan tersebut Pemohon Banding mengajukan permintaan kepada Terbanding untukdiberikan dasar dasar hukum dan dasar perhitungan

SPHP) tertanggal 17 Maret2008dikirim melalui faksimili dan diterima tanggal 18 Maret 2008;4 Surat Tanggapan Pemohon Banding diterima Terbanding pada tanggal 24Maret 2008 pada jam 16.26 melalui faksimili dengan lembaran surat yangkurang jelas dan tidak lengkap dan baru diterima secara lengkap tanggal25 Maret 2008 pada jam 07.33 dan yang melalui Pos Express padatanggal28 Maret 2008;5 Terbanding membuat Berita Acara Memberikan Tanggapan sebagai dasaruntuk pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Perhitungan

tanggal 25 Maret 2008 dan dengan demikian SuratTanggapan dari Pemohon Banding masih dalam tenggang waktu yang ditentukanTerbanding sehingga Berita Acara Tidak Memberikan Tangaapan tidak dapat dijadikanpertimbanganhukum;Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Terbanding keliru menerapkan dasarhukum, pemeriksaan, pemanggilan, dan membuat berita acara tidakmemberikan tanggapan dan dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan tidaksesuai dengan peraturan perpajakan dan oleh karena itu hasil pemeriksaanberupa perhitungan

Menyatakan, perhitungan pajak yang masih harus dibayar yang tercantumdi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan13(SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08tertanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp 31.552.557.513,00 yang terdiri atas:Pokok Pajak Rp 24.271.198.087,00Sanksi Adm: Bunga Pasal 13 (2) KIP Rp 7.281.359.426.00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 31.552.557.513,00dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena berdasarkan pemeriksaan yangtidak sesuai dengan

keberatan Pemohon Banding;Bahwa Surat Keputusan Terbanding a quo mempertahankan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP a quo Masa Pajak Oktober 2007 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00105/ WPJ.19/KP.0203/2010tanggal 7 April 2010 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesarRp1.553.114.818,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus empatbelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan perhitungan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 31 Alinea ke3 dan 4:Bahwa berdasarkan perhitungan di atas Majelis berkesimpulan bahwajumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk Masa PajakMaret 2007 adalah sebesar Rp.438.846.251,00 sehingga jumlah PajakMasukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp. 5.731.685.751,00(Rp.6.170.532.641 ,00Rp.438.846.251 ,00).Bahwa dengan

Put. 37455/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak September 2007.Pemohon Peninjauan Kembali> 2 Q20cd0> (semula Terbanding) dalam hal iniberpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak konsistendalam memutus sengketa koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri dalamputusanputusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, sehingga menimbulkanketidakadilan dan ketidakpastian hukum terutama terhadap PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding), dimana dengan Majelis Hakimyang sama, perhitungan yang sama, kondisi

yang sama dan perlakuanyang sama, akan tetapi hasil akhir putusan Majelis Hakim tidak sama.Bahwa dibawah ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melampirkan rekapitulasi Perbandingan Perhitungan Pajak Masukan atasputusanputusan Pengadilan Pajak tersebut di atas sebagai berikut : 9 9No.

Sumalindo Lestari Jaya (Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding)) sebagaimana dimaksud dalam poin11 di atas nyatanyata tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat,karena berdasarkan fakta yang dapat dilihat dalam tabel rekapitulasiPerbandingan Perhitungan Pajak Masukan atas putusanputusanPengadilan Pajak tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalamPutusan Pengadilan Pajak No. Put. 37448/PP/M.VI/16/2012 dan No.

., dengan datadata menurut perhitungan berdasarkan methode ephemeris sebagai berikut:1. Waktu Ijtima Akhir Dzulqodaha. Jam : 08:17:33 WIB.b. Hari : Sabtu PahingC. Tanggal : 10 Juli 20212. Matahari Terbenam (ghurub) : 17:29:163. Azimut Matahari (Az) > 292 12' 54"4. Azimut bulan (Az) > 295 42' 31"5. Tinggi Hilala. Haqiqi (geocentric) > 03 13 00"b. Mariy (topocentric) : 03 02' 01"Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 0321/Pdt.P/2021/PA.Jbg.C. Lama Hilal : 00 14' 22"d. Hilal Terbenam : 17:43:39 WIB.e.

Penetapan No. 0321/Pdt.P/2021/PA.Jbg.JombangBahwa, Hakim telah memeriksa laporan para syahid (perukyat) tersebutmengenai bagaimana yang bersangkutan melihat hilal, kKemudian Hakim telahmeneliti (memverifikasi) titik koordinat hilal yang dilihat oleh para perukyat ditempat rukyat dilaksanakan dan memperoleh datadata yang bersesuaianantara hasil perhitungan Pemohon dengan laporan perukyat sebagai berikut:1 Waktu matahari teroenam (ghurub) > 17:29:16 WIB.2 Waktu melihat hilal : 17.32 menit3 Perkiraan

Perhitungan yang harus diterima klien kami sehubungan denganng pesangon = 2 kali Pasal 156 ayat (2)P) =2x9xUpah= 2x 9x 2.040.000,= Rp36.720.000,Uang pergantian masa kerja = 1 kali Pasal 156 ayat (3)(UPMKk) = 1x 8x Upah= 1x 8x 2.040.000,= Rp16.320.000,Uang pergantian hak = perumahan, pengobatan dll = 15%x UPMK + UPH = Rp36.720.000 +Rp16.320.000 Xx 15%Rp53.040.000 x 15 % =Rp7.956.000Total yang diterima = UP + UMPK + UPH= Rp36.720.000 + Rp16.320.000 +Rp7.956.000= Rp60.996.000 (enam puluh jutaHalaman

Bahwa terhadap fakta hukum demikian sesuai dengan praktik peradilantepat PHK tanpa ada kesalahan, dengan perhitungan hak kompensasisesuai amar Judex Facti:3.

dengan perincian sebagai berikut: Masa Pajak Januari 2009 : Rp1.183.762,00Masa Pajak Februari 2009 : tidak adaTotal Koreksi : Rp1.183.762,00Bahwa penelaah tetap tidak mengakui kredit PPN Masukan sebesarRp1.183.762,00 tersebut karena Pemohon Banding menyampaikan pembetulanSPT PPN Masa Pajak Januari pada saat sedang dilakukan pemeriksaan atasPemohon Banding, sehingga atas PPN Masukan yang dikoreksi tersebut tidakdapat dikreditkan, dan oleh Pemeriksa diakui sebagai pengurang penghasilanbruto di dalam perhitungan

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2015Kesimpulan:Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa Pemohon Banding masih memiliki hak / kesempatan untukmengkreditkan PPN Masukan sebesar Rp1.183.762,00;Bahwa dengan demikian perhitungan Pemohon Banding atas PPN yangterutang untuk Masa Pajak Maret 2009 adalah sebagai berikut: Jumlah menurut No Deskripsi Pemohon Banding Terbanding Selisih1. Penyerahan 7.111.269.711 7.111.269.711 2.

., dikabulkan sebagian mengenaimemperlihatkan dokumen atau foto formulir C1 Plano perhitungan suaracalon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BulukumbaDaerah Pemilihan 1 (Dapil 1) yang meliputi Kecamatan Ujungbulu,Ujungloe dan Bontobahar, dengan berkoordinasi dengan Bawaslukabupaten dan kepolisian setempat; Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon/ Para TermohonKasasi berupa dokumen/ foto C1 Plano perhitungan suara calon anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkanTergugat mempunyai watak yang keras, setiap kali ada permasalahan selalutidak mau diajak berunding tapi malah marah, ngambek, dan ujungujungnyaPenggugatlah yang diminta untuk mencari solusi, selain itu Tergugat jugasangat perhitungan dan kurang jujur dalam hal keuangan, sehinggaPenggugat merasa menderita lahir dan batin ;5.

dapat menemukan faktahukum bahwa Penggugat dengan Tergugattelah terikat perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalil Gugatan Penggugat yangmendalilkan sekitar tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyaiwatak yang keras, setiap kali ada permasalahan selalu tidak mau diajakberunding tapi malah marah, ngambek, dan ujungujungnya Penggugatlah yangdiminta untuk mencari solusi, selain itu Tergugat juga sangat perhitungan

tinggalselama 1,3 tahun tidak pernah rukun lagi;Menimbang, bahwa daiildalilnya tersebut, Penggugat telahmenghadirkan dua orang saksi di bawah sumpahnya saksi saksi memberikanketerangan yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi saksi bahwa rumahtangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai watak yang keras, setiapkali ada permasalahan selalu tidak mau diajak berunding tapi malah marah,selain itu Tergugat juga sangat perhitungan