dan pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan dan / atau Perubahan Susunan Pengurus Perseroan ;

Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan Anggaran dalam DPA SKPA Tergugat I kepada Tergugat II sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya setara dengan standar bunga Bank Pemerintah dari nilai total volume pekerjaan penggugat Rp4.359.606.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam ribu rupiah)untuk disahkan oleh Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017dan/atau APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya,guna membayar kerugian materil

Menghukum Tergugat I dan II untuk mengesahkan dan menetapkan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahun atau setara bunga bank pemerintah dari nilai total harga pekerjaan Penggugat sebesar Rp4.359.606.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam ribu rupiah), dalam Qanun APBA Perubahan 2017 dan/atau dalam Qanun APBA Murni dan/atau Qanun APBA-Perubahan tahun anggaran berikutnya untuk membayar kerugian materiil

Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhak atas uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah EUR 140,0000 ( Seratus Empat Puluh Ribu Euro) atau setara dengan Rp. 2.131.673.444 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) ;

W16.00 02754 9.AH.05.01.TH 2015,tertanggal 14042015 sebagai bukti setara putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum atas adanya hakPelawan atas benda objek jaminan fiducia atas kendaraan dengan nomorpolisi KB8582GB yang saat ini berada dalam kekuasaan Terlawansebagai barang rampasan Negara dalam perkara pidanaNo.163/Pid.Sus/2015/PN.Ktp.Bahwa oleh karenanya perlawanan ini sudahlah tepat diajukan olehPelawan setelah putusan pidana No. 163/Pid.Sus/2015/PN.Ktp tertanggal27 Juli 2015 mempunyai

utama adalah kayukayuyang diangkut oleh Turut Terlawan dengan menggunakan kendaraan a quotidak dilengkapi dengan surat/dokumen hukum (FAKO) yang sah, sebaliknyaterhadap kendaraan a quo telah melekat HUKUM FIDUCIA jauh sebelumkendaraan a quo menjadi barang bukti dan dipergunakan oleh Turut Terlawanmelakukan pelanggaran hukum.Karenanya berdasarkan ketentuan hukum UndangUndang RI No. 42 tahun1999 tentang Jaminan Fiducia dalam ketentuan Pasal 15 dimana SERTIFIKATJAMINAN FIDUCIA adalah bukti hak yang setara

W16.00027549.AH.05.01.TH 2015, tertanggal 14042015 yang telah mengikat setara putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;8. Menghukum agar Turut Terlawan supaya tunduk dan patuh pada isiputusan ini ;9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voerbaar bij vorraad) walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukumlainnya;10.

Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKDA/2016V.6.Pasal 9 Ayat (4) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum,meliputi :a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengantepat waktu;b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden danwakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adildan setara;Cc. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepadamasyarakat;d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

laporan hasil Pemilihnan dari KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota;e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaanPemilihnan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapatmelanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; danf. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan olehperaturan perundangundangan.Dan berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2015, wajib :a. memperlakukan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota secara adil dan setara

Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKDA/2016Dan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurberdasarkan Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 2015, wajib :a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernursecara adil dan setara;menyampaikansemuainformasipenyelenggaraanPemilihanGubernur dan Wd. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;e.

Profesi sehingga oleh kepala Kantor Kementrian AgamaKabupaten Bima menertbitkan Surat Keputusan Nomor kd.19.06/4/PP.00.01/1457/2010, tentang Penetapan Guru PNS/Non PNSPenerima Tunjangan Profesi Pendidik Pada RA, Madrasah, dan GPAISekolah Umum Lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bimatahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010 dengan jumlah guru yang ditetapkansebanyak 306 orang dengan perincian 148 Guru PNS dan 158 Guru NonPNS dengan besar tunjangan profesi yang diberikan untuk guru PNSdiberikan setara

No.54 PK/PID.SUS/2016Kd. 19.06/4/PP.00.01/1457/2010, tentang Penetapan Guru PNS/Non PNSPenerima Tunjangan Profesi Pendidik Pada RA, Madrasah, dan GPAISekolah Umum Lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bimatahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010 dengan jumlah guru yang ditetapkansebanyak 306 orang dengan perincian 148 Guru PNS dan 158 Guru NonPNS dengan besar tunjangan profesi yang diberikan untuk guru PNSdiberikan setara satu kali gaji pokok per bulan, sementara guru Non PNSdiberikan sebesar Rp1.500.000,00

TunjanganProfesi sehingga oleh kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bimamenertbitkan Surat Keputusan Nomor Kd. 19.06/4/PP.00.01/1457/2010,tentang Penetapan Guru PNS/Non PNS Penerima Tunjangan ProfesiPendidik Pada RA, Madrasah, dan GPAI Sekolah Umum Lingkungan KantorKementrian Agama Kabupaten Bima tahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010dengan jumlah guru yang ditetapkan sebanyak 306 orang dengan perincian148 Guru PNS dan 158 Guru Non PNS dengan besar tunjangan profesi yangdiberikan untuk guru PNS diberikan setara

rekening atas nama Ngkuikiong sebesar 600.000 Yuan ;9 Tanggal 11 Juli 2011 melalui rekening atas nama Watiang sebesar 1.000.000 Yuan ;10 Tanggal 11 Juli 2011 melalui rekening atas nama Ngkuikiong sebesar 1.000.000Yuan ;11 Tanggal 12 Juli 2011 melalui rekening atas nama Watiang sebesar 800.000 Yuan ;Sehingga saksi Sun Zeng Zhong telah membayar kepada terdakwa uang muka jual beli Nikelsesuai Perjanjian Jual Beli Nomor : 006/NI/1.8/IV.11/C tanggal 24 Juni 2011 sebesar10.000.000 Yuan + US$ 130.000 atau setara

rekening atas nama Ngkuikiong sebesar 600.000 Yuan ;9 Tanggal 11 Juli 2011 melalui rekening atas nama Watiang sebesar 1.000.000 Yuan ;10 Tanggal 11 Juli 2011 melalui rekening atas nama Ngkuikiong sebesar 1.000.000Yuan ;11 Tanggal 12 Juli 2011 melalui rekening atas nama Watiang sebesar 800.000 Yuan ;Sehingga saksi Sun Zeng Zhong telah membayar kepada terdakwa uang muka jual beliNikel sesuai Perjanjian Jual Beli Nomor : 006/NI/1.8/IV.11/C tanggal 24 Juni 2011sebesar 10.000.000 Yuan + US$ 130.000 atau setara

., Notaris di Batam, in casu Turut Tergugat I,yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenangsebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU45582.AH.01.02.Tahun2008, tertanggal 29 Juli 2008, dengan modal dasar sebesarUS$500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika), atau setara denganRp4.112.500.000,00 (empat miliar seratus dua belas juta lima ratus riburupiah), yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengannilai masingmasing

saham sebesar US$ 50 (lima puluh dollar AmerikaSerikat) atau setara dengan Rp411.250,00 (empat ratus sebelas ribudua ratus lima puluh rupiah) per lembar;.

casu Tergugat I, telahmengambil bagian dan menyetorkan dengan uang tunai sebanyak8.000 (delapan ribu) lembar saham, dengan nilai nominalUS$400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setaradengan Rp3.290.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh jutarupiah) dan selebihnya Rudi, in casu Tergugat Il, telah mengambilbagian dan menyetorkan penuh dengan uang tunai sebanyak 2.000(dua ribu) lembar saham, dengan nilai nominal US$100.000,00 (seratusribu dollar Amerika Serikat) atau setara

Kabupaten Kerincitertanggal 25 Agustus 2020;

Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 10 OA oa 0018763 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri No 105/III Ujung Pasir, Kabupaten Kerinci pada tanggal 24 Juni 1988;

Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 10 OA ob 0745967 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci pada tanggal 06 Juni 1991;

Ijazah Paket C Setara

gugatan Penggugat sebagian;

atas nama Ngkuikiong sebesar 600.000 Yuan ;9 Tanggal 11 Juli 2011 melalui rekening atas nama Watiang sebesar 1.000.000 Yuan ;10 Tanggal 11 Juli 2011 melalui rekening atas nama Ngkuikiong sebesar 1.000.000Yuan ;11 Tanggal 12 Juli 2011 melalui rekening atas nama Watiang sebesar 800.000 Yuan ;Sehingga saksi Sun Zeng Zhong telah membayar kepada Lenggawa Lautan uang muka jualbeli Nikel sesuai Perjanjian Jual Beli Nomor : 006/NI/1.8/IV.11/C tanggal 24 Juni 2011sebesar 10.000.000 Yuan + US$ 130.000 atau setara

dengan Rp. 495.500,pemagaran tanah seluas 1600 m2 Total Pengeluaran Rp. 33.129.500, Bahwa jumlah pengeluaran Para Pembanding semula Tergugat II sesuaibukti di atas adalah sebesar Rp. 917.212.000 (sembilan ratus tujuh belasjuta dua ratus dua belas ribu rupiah) yang apabila jumlah tersebut divalutaasingkan menjadi US $ dengan rate saat itu yaitu 1 US $ = 9.120 makasetara dengan US $ 100.571 (seratus ribu lima puluh tujuh satu USdollar), sehingga apabila jumlah pengeluaran sebesar Rp. 917.212.000atau setara

dan berakibat menurunnyapenghasilan dari yang semestinya, sebesar Rp 20.000.000,00 per bulan.Sehingga kerugian Penggugat Rekonpensi sejak bulan Januari sampaidengan April 2015 = 4 X Rp 20.000.000,00 = Rp.80.000.000,00 ;b) Kerugian Immateriil:Bahwa sejak adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi telah mempengaruhinama baik Penggugat Rekonpensi dimata keluarga besar maupun relasi bisnisyang tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Penggugat Rekonpensi,sehingga apabila hal tersebut dinilai dengan uang, setara

Sehinggakerugian Penggugat Rekonpensi sejak bulan Januari sampai dengan April 2015 =4 X Rp 20.000.000,00 = Rp.80.000.000,00 ; b) Kerugian Immateriil:Bahwa sejak adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi telahmempengaruhi nama baik Penggugat Rekonpensi dimata keluarga besar maupunrelasi bisnis yang tidak lagi menaruh kepercayaan kepada PenggugatRekonpensi, sehingga apabila hal tersebut dinilai dengan uang, setara dengan Rp1.000.000.000,004.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian PenggugatRekonpensi

PJK/201 4 Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) dari aktivitas produksi116.500.702.363) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan asettetap 382.000.000Pembelian asettetap (1.194.097.121Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (812.097.121 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran hutang bank(47.760.000.000 Pembayaran dividen tunai(24.498 .328.500 Penambahan hutang bank jangka pendek Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan(72.258.328.500 KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA

KAS43.430.276.742 KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN21.276.828.230 Pengaruh perubahan kurs mata uang asing(81.385.493 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 64.625.719.479 Bahwa pada tabel di atas terbukti bahwa Pemohon Banding melakukanpeminjaman dana kepada BOTM dengan maksud untuk membiayai kegiatanoperasional, termasuk membiayai pembelian material bahan baku, bahanpembantu, bahan kemasan, spareparts, serta modifikasi mesin perlengkapanpabrik.

Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuanprinsip mengenali Pengguna Jasa.2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenaliPengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap LembagaPengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud padaayat (1).3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan padasaat:a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uangrupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya palingsedikit atau setara

Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah palingsedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)atau dengan mata uang asing yang nilainya setara,yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksimaupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) harikerja; dan/atauc. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luarnegeri.Perbuatan TERGUGAT telah melanggar ketentuanketentuantersebut karena dalam permasalahan ini TURUT TERGUGAT melakukan transaksi sebesar itu. untuk dan atas namaPENGGUGAT (pihak lain).

Dengan maksud agar gugatan PENGGUGAT ini tidak siasiakarena dikhawatirkan TERGUGAT akan mengalihkan,menjaminkan, memindahkan dan/atau membebani dengan hakjaminan maka PENGGUGAT mohon kepada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk meletakkan sitajaminan (conservatoir beslag) ternadap harta kekayaan (aset)TERGUGAT berupa seluruh maupun sebagian benda bergerakdan tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kendaraanbermotor, perlengkapan kantor dan barang milik TERGUGATyang jumlahnya setara

:a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon WakilWalikotasecara adil dan setara;b.menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepadamasyarakat;Bahwa demikian juga Turut Tergugat diwajibkan untuk melaksanakanpengawasan terhadap Tergugat dan Tergugat Il berdasarkan ketentuanUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN

:Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:3.pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;4.proses dan penetapan calon.Bahwa dengan demikian Turut Tergugat Sesuai kewenangan yang adapadanya diwajibkan melakukan tindakan tegas secara adil dan setara menuruthukum terhadap persyaratan pencalonan Tergugat II atau penetapan calonHalaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Plgwalikota

Dengan demikiantelahterjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena dalampenetapan persyaratan pencalonan/syarat calon tidak adil dan setara terhadappasangan calon walikota dan wakil walikota lainnya yang sudah memenuhipersyaratan pencalonan dengan sempurnadan diwajibkan untuk mematuhiperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Penggugat di atas, maka menuruthukum harus dinyatakan telah terjadi kekeliruan(mal administrasi) oleh tindakanTergugat

tahapan PenyelenggaraanPemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusanBawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit danaKampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangandana Kampanye Pemilu; danmelaksanakan wewenang lain dalam PenyelenggaraanPemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 14KPU berkewajiban:a.b.melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilusecara tepat waktu;memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

atau menonaktifkansementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusanBawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuanperaturan perundangundangan; danmelaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPUdan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 17KPU Provinsi berkewajiban:a.b.melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemiludengan tepat waktu;memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusanBawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan BawasluKabupaten/ Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; danmelaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPUProvinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 20KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:a.b.melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemiludengan tepat waktu;memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

Di satu sisi (pada posita) Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan TurutTergugat samasama lalai, tetapi di sisi lain hanya Tergugat II yang ikut ditempatkansebagai pihak tergugat setara dengan Tergugat I, sedangkan Direktur JenderalPerhubungan Udara Kementerian Perhubungan hanya ditempatkan sebagai TurutTergugat.4.2.

Bahwa Penggugat juga secara keliru mendudukkan Tergugat II setara dengan pelakuusaha (Tergugat I), mengingat bahwa Tergugat II bukan pelaku usaha, melainkanregulator.6.

Gugatan Penggugat kabur.Halaman 63 dari 72 perkara No. 51/Pdt.G/2015/PN.Sdae Bahwa Penggugat keliru dalam mendudukkan Tergugat II setara dengan pelakuusaha (Tergugat I) karena Tergugat II bukanlah pelaku usaha melainkanregulator;e Bahwa Penggugat menyatakan kecelakaan pesawat QZ 8501 terjadi karenaTergugat II dan Turut Tergugat lalai, tidak melaksanakan fungsinya secarabenar dalam melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatanpenerbangan, akan tetapi dalam positanya Tergugat II yang

1444 Hijriyah;

Serta eksistensi dari perjanjian ini sendiri dan tidak bisadiselesaikan secara damai akan diteruskan melalui jalur hukum (dibawahBadan Arbitrase Nasional Indonesia) atau organisasi setara lainnyaDengan demikian, berdasarkan klausul tersebut maka PENGGUGAT danTERGUGAT telah memilin ketentuan forum Arbitrase dalam PerjanjianKeanggotaan Celebrity Fitness.14.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka demi hukum, PengadilanNegeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo.lil.

Serta eksistensi dari perjanjian inisendiri dan tidak bisa diselesaikan secara damai akan diteruskanmelalui jalur hukum (dibawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atauorganisasi setara lainnya.Hal 25 dari 73 Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.28.Bahwa, mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksadan mengadili perkara antara para pihak yang terikat perjanjian arbitrase diaturpada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Serta eksistensi dari perjanjian ini sendiri dan tidak bisaHal 71 dari 73 Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.diselesaikan secara damai akan diteruskan melalui jalur hukum (dibawahBadan Arbitrase Nasional Indonesia) atau organisasi setara lainnya.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang RepublikIndonesia No. 30 tahun 1999 Tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaiansengketa menyatakan :Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para fihak yangtelah terikat dalam

No. 1290 K/Pid.Sus/2015 Sedangkan dari negosiasi harga, disepakati harga penawaran Rp. 458milyar lalu diturunkan dengan system scooring menjadi Rp. 371 Milyar, laludiubah dengan negosiasi menjadi EUR 36, 126, 369.00 termasuk PPN10% atau setara dengan Rp431.354.264.000,00 (kurs tengah BI Tanggal13 Februari 2012 sebesar EUR1 = Rp 11.940, 15); Dengan adanya turun naiknya harga penawaran Mapna,co hal inibertentangan dengan berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan

Terbuka dan bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harusterbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dandilakukan melalui persaingan yang sehat di antara PenyediaBarang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan sesuaidengan prinsipprinsip Good Corporate Governance;1.4.4.

Terobuka dan bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harusterbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dandilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasayang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuandan prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan prinsipprinsipGood Corporate Governance;Hal. 51 dari 157 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2015 1.4.4.

No. 1290 K/Pid.Sus/2015Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh tujuh Euro Empat puluhtujuh sen)dan setelah diRupiah kan setara denganjumlah Rp.372.775.689.904, 00.(Tiga Ratus Tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuhpuluh lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratusempat rupiah).

Nusantara Turbin dan Propulsi), dengan nilai pengadaansebesar EURO. 36.126.369 atua setara dengan Rp 431 Miliar,termasuk PPN 10% dengan jangka waktu penyerahan materialselambatlambatnya tanggal 12 September 2012 untuk penyerahanHal. 128 dari 157 hal. Put.