40/G/2019/PTUN.PbrHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Salim CerkasHasibuan, SH ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa Penggugat Illberupa Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS 1160/XII/2018tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ThonyAritonang, SH ;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan dan hakhakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dalamJabatan semula atau dalam Jabatan setara

;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat II sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dalamJabatan semula atau dalam Jabatan setara ;10.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat IIl sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimanadalam Jabatan semula atau dalam Jabatan setara ;11.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini ;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihakTergugat

Yuswo Waluyo, dkktidak terdapat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)baru, maka kepada yang bersangkutan dapat ditempatkan padaJPT lainnya yang setara sesuai dengan kualifikasi dankompetensinya.Terhadap JPT pratama lainnya yang kosong, kami persilakansaudara untuk menugaskan Pansel untuk melaksanakan prosesseleksi sesuai dengan peraturan perundangundangan (Bukti 16).Halaman 46 dari 95 halaman. Putusan Nomor : 17/G/2017/PTUNJKTj.

Negara dari tindakan sewenangwenangPenggugat yang tidak didasarkan pada ketentuan perundangundangan dibidang kepegawaian.Bahwa dalam rekomendasi yang diterbitkan oleh Tergugat antara lain jugameminta kepada Penggugat bahwa apabila jabatan yang diduduki oleh parapegawai yang diberhentikan sudah berubah akibat berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Tergugatmerekomendasikan juga agar kepada para pegawai yang telah diberhentikanditempatkan pada jabatan lain yang setara

Namun demikianTergugat meminta agar masalah pegawai yang diberhentikan dari jabatannyasebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, supaya diselesaikan denganmenempatkan pegawai yang bersangkutan pada jabatan semula atau jabatanlain yang setara karena proses pemberhentiannya menyalahi peraturanperundangundangan sebagaimana telah diputuskan oleh PTUN.Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut dalambutir 8 s/d 12, maka permintaan Penggugat agar surat rekomendasi KASN(Tergugat) sebagaimana

Menghindari dan mencegah penyalahgunaanwewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golonganatau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Prinsipprinsippengadaan diantaranya prinsip bersaing yang berarti pengadaan Barang/Jasaharus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkinPenyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehinggadapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan

Menghindari dan mencegah penyalahgunaanwewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golonganatau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Prinsipprinsippengadaan diantaranya prinsip bersaing yang berarti pengadaan Barang/Jasaharus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkinHalaman 30 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PT PALPenyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan

No. 1815 K/Pid.Sus/2009Penjualan Valas sebesar USD 186.287, atau setara dengan IDR (Rp.)1.678.546,492, kepada Distric Manager, namun oleh Terdakwa AzwariHaka yang menerima Nota Dinas tersebut tidak menyerahkan danmelaporkannya kepada Distrik Manager, melainkan mendisposisi danmenyerahkan langsung kepada Nuri Wahyuningsih, padahal TerdakwaAzwari Haka tidak berhak untuk mendisposisi Nota Dinas tersebut ;Bahwa pada serah terima kasir pada tanggal 6 Oktober 2007 NuriWahyuningsih (Kasir Distrik Mataram

selaku Manager Administrasi & Account (AA) namun tidakdilaporkan kepada Distrik Manager yang merupakan atasannya, justru yangdilakukan oleh Terdakwa Azwari Haka bahkan sebaliknya menutupnutupiperbuatan Nuri Wahyuningsih, misalnya pada tanggal 08 Pebruari 2007 saatGM Accounting PT.Merpati Pusat Jakarta mengirimkan Nota DinasNo.WA/ND/31/II/2007 tanggal 8 Pebruari 2007 yang ditujukan kepada DistricManager (DM), yang pada intinya menanyakan mengenai Saldo KasPenjualan Valas sebesar USD 186.287, atau setara

tindakan tegas terhadap Nuri Wahyuningsih,bahkan tidak satupun yang dilaporkan kepada Distrik Manager ;Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Azwari Haka justru sebaliknya yaitumenutupnutupi perbuatan Nuri Wahyuningsih tersebut, misalnya padatanggal 08 Pebruari 2007 saat GM Accounting PT.Merpati Pusat Jakartamengirimkan Nota Dinas No.WA/ND/31/II/2007 tanggal 8 Pebruari 2007yang ditujukan kepada Distric Manager (DM), yang pada intinyamenanyakan mengenai Saldo Kas Penjualan Valas sebesar USD 186.287,atau setara

ROSID ABDULLAH jugaterdakwa sekolahkan di Pondok Pesantren Darussuhada Boyolali dansudah lulus, saat ini anak terdakwa yang ketiga yang bernama UMMUHABIBAH ABDUL HADI juga sedang menjalani sekolah setara kelas 2SMA di Pondok Pesanteren Darussuhada Boyolali.Bahwa terdakwa juga mengenal dengan pimpinan Pondok PesantrenDarussuhada Boyolali Ustad MUSTAKIM.Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 SAMIJO JAROT (alm) diangkat olehPARA WIJAYANTO selaku Amir tertinggi Jamaah Islamiah (Jl) menjadiQoid Iqtishod di

ROSID ABDULLAH jugaterdakwa sekolahkan di Pondok Pesantren Darussuhada Boyolali dansudah lulus, saat ini anak terdakwa yang ketiga yang bernama UMMUHABIBAH ABDUL HADI juga sedang menjalani sekolah setara kelas 2SMA di Pondok Pesanteren Darussuhada Boyolali.Bahwa terdakwa juga mengenal dengan pimpinan Pondok PesantrenDarussuhada Boyolali Ustad MUSTAKIM.Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 SAMIJO JAROT (alm) diangkat olehPARA WIJAYANTO selaku Amir tertinggi Jamaah Islamiah (JI) menjadiQoid Iqtishod di

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa jauh sebelumnya Perusahaan telah memberikan pengumuman adanya rolling/pemindahan kerja sesuai keahlian yang setara/sederajat jabalannya dengan tujuanmeningkatkan efektivitas di departemen produksi berdasarkan pengumuman dari ManagerProduksi pertanggal 29 Mei 2013 untuk jadwal kerja shift yang harus dilaksanakan mulaitanggal 1 Juni 2013;7.

memindahtugaskan Para Penggugat ke mesin press dari mesin sliteruntuk Penggugat Agus Indarto dan mesin metalizer untuk Penggugat Nurul Hikmat secaratibatiba pada saat itu juga dan tidak diberi waktu untuk mengajukan keberatan, dan sejaktanggal 12 Juni 2013 Para Penggugat tidak lagi diperkenankan masuk ke lingkunganperusahaan Tergugat;Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat pada pokoknya bahwa jauh sebelumnyaperusahaan telah memberikan pengumuman adanya rolling/pemindahan kerja sesuai keahlianyang setara

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;1) Penjelasaan Pasal 5 mengenai prinsipprinsip pengadaan (huruf e)Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan memulaipersaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin PenyedianBarang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapatdiperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitip dan tidakada intervensi yang mengganggu terciptanya mejanisme pasar dalamPengadaan Barang/Jasa;2) Pasal 6 Para pihak

memperoleh pembebasan tersebuttidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam penjelasanPasal 16B ayat (3) UndangUndang PPN;Bahwa prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) dan prinsipkeadilan harus diterapbkan dengan dasar kepada orang/badan yangdalam kondisi atau situasi yang sama harus diperlakukan sama, dankepada orang/badan yang tidak pada kondisi atau situasi yang samaharus diperlakukan tidak sama pula, sehingga prinsip umumperpajakan bisa diterapkan dimana pajak harus mengenakan bebanyang setara

bidang usaha perkebunan kelapa sawitdengan produk akhirnya berupa penyerahan produk kelapa sawitberupa TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPPN (tidak ada Pajak Keluaran), tidak dapat dipersamakanperlakuannya dengan Wajib pajak yang bergerak dibidang usahaterintegrasi antara perkebunan dengan pengolahan TBS yang produkakhirnya berupa CPO dan PK ataupun produk turunan lainnya yangatas penyerahannya dikenakan PPN (ada Pajak Keluaran) karenatidak pada situasi dan kondisi yang sama/setara

ParaTKI tersebut membayar ongkos perjalanan dari Malaysia ke Kota Batammasingmasing sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dengan rinciansekitar 1000 (Seribu) Ringgit Malaysia atau setara Rp.3.500.000, (tiga jutalima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat berangkat dari Malaysia dansebanyak Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah tiba diBatam. Selanjutnya uang tersebut akan diberikan kepada saudara HAJIHUSEIN (DPO) setelah pekerjaan tersebut selesai dilakukanan.

ParaTKI tersebut membayar ongkos perjalanan dari Malaysia ke Kota Batammasingmasing sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dengan rinciansekitar 1000 (seribu) Ringgit Malaysia atau setara Rp.3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat berangkat dari Malaysia dan sebanyakRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah tiba di Batam.Selanjutnya uang tersebut akan diberikan kepada saudara HAJI HUSEIN (DPO)setelah pekerjaan tersebut selesai dilakukanan.

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku' serta melanggar asasasaspemerintahan yang baik yang kemudian apabila Yang MuliaMajelis Hakim PTUN Bengkulu mengabulkan permohonanPenggugat dengan membatalkan Obyek Sengketa a quo danmewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa sudahHal 26 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKLVi.seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu juga mewajibkan kepada Tergugat untukmerehabiltasi Penggugat pada posisi semula atau setara

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabiltasi Penggugat padaposisi Semula atau Setara; 020222 nn nena nn ennn anne5.

Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diketahuimaksud dan tujuan dari pengaturan larangan klausula baku tersebut adalahHalaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Padt.G/2019/PN Sbyuntuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usahaberdasarkan prinsip kebebasan berkontrak;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian klausula bakudihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 sebagaimana tersebut di atas, makaMajelis

Akan tetapiyang dilarang adalah mencantumkan klasula baku dalam dokumen perjanjianyang telah dipersiapkannya itu yang isi dan formatnya melanggar ketentuandalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen karena menempatkan kedudukan konsumen menjaditidak setara dengan pelaku usaha;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Perjanjian/PengikatanJual Beli Rumah Tinggal Nomor 2349/YY041/KTRK/GFV/2014 bertanggal 9Juni 2014 (vide Bukti P2 = Bukti T1), Majelis Hakim

Bahwa APJB dan AJB merupakan tahap permulaan yang kemudianditahap ketiga baru ada penyerahan ;Bahwa untuk sahnya suatu perjanjian unsur dalam pasal 1320 harusdipenuhi secara keseluruhan sedangkan jika salah satu unsur tersebuttidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah ;Bahwa terhadap balik nama harus ada Akta jual beli yang dibuat olehPPAT karena Akta Autentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat untukitu;Bahwa PJB masuk dalam akta notariil dan masuk sebagai aktaautentuik;Bahwa BPJB adalah setara

terbuka setelah Pewaris meninggal ;Bahwa kalau Pewaris meninggal harta yang akan dijual adalahmerupakan harta bersama maka cukup perstujuan istrinya dan anaktidak penting, dan bila harta tersebut harta bawaan harus dibuktikan ;Bahwa harta yang ditinggalkan Pewarisnya bila akan dijual harus adapersetujuan anakanaknya dan bila pewaris meninggal maka otomatishartanya akan jatun ke anaknya bahkan juga ibunya juga akanmendapat warisan ;Bahwa BPJB adalah akta yang tidak sempurna hanya surat permulaanyang setara

Mika Kharisma dalam pelelangan tersebut, hal tersebutbertentangan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah :Pasal 5 yang menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa menerapkanprinsipprinsip sebagai berikut :Huruf e : Bersaing;Huruf f : Adil/tidak diskriminatif.Penjelasan Pasal 5Hurufe : Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukanmelalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkinPenyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhipersyaratan, sehingga dapat diperoleh

kurangsebesar Rp. 548.428.319 sehingga mengakibatkan kerugian keuangansebesar 1.008.428.319,00 dan dilakukan dengan caracara yangbertentangan dengan beberapa peraturan perundangundangan antara lain:Pasal 5 yang menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsipprinsip sebagai berikut:Huruf e : Bersaing;Huruf f : Adil/tidak diskriminatif.Penjelasan Pasal 5Huruf e : Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukanmelalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin PenyediaBarang/Jasa yang setara

Uraian Jumlah (Rp) Saldo kas di BKU per 11 601.560.500,00Februari 2013 Kas dan setara kas di 300.000.000,00brankas dan rekeningKoran per 23 Februari2012 Selisih (12) 301.560.500,00 Bahwa atas temuan tersebut untuk memperlancar proses pemeriksaan olehBPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap terdakwa sehingga padatanggal 15 Februari 2013 dilakukan penyerahan tugas yang berkaitandengan pengelolaan transaksi keuangan antara terdakwa selaku BendaharaKeuangan dengan saksi Patut Surono selaku Pembantu

Kas dan setara kas di 300.000.000,00brankas dan rekeningKoran per 23 Februari20124.

Uraian Jumlah (Rp) Saldo kas di BKU per11 = 601.560.500,00Februari 2013 17 Kas dan setara kas di 300.000.000,00brankas dan rekening Koranper 23 Februari 2012 Selisih (12) 301.560.500,00 Bahwa atas temuan tersebut untuk memperlancar proses pemeriksaan olehBPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap terdakwa sehingga padatanggal 15 Februari 2013 dilakukan penyerahan tugas yang berkaitandengan pengelolaan transaksi keuangan antara terdakwa selaku BendaharaPengeluaran dengan saksi Patut Surono selaku

Bahwa sehubungan dengan kerugian reputasi Penggugat dan Penggugat IIDalam Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Il Dalam Konpensi sebagai BankBUMN dengan asset terbesar di Indonesia yang telah dikenal dan diakulsecara luas di tingkat nasional maupun internasional, jika dinilai dengan uangmaka kerugian reputasi korporasi atau kerugian immaterial yang dialami olehPenggugat dan Penggugat II Dalam Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat IIDalam Konpensi di lingkungan Kota Cirebon dan sekitarnya setara denganuang

Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat Dalam Rekonpensi/ParaPenggugat Dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi materiil berupaHalaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Cbnkerugian reputasi korporasi yang dialami oleh Penggugat dan Penggugat IIDalam Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat II Dalam Konpensi di lingkunganKota Cirebon dan sekitarnya setara dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,(Lima milyar rupiah);5.

Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat Dalam Rekonpensi/ParaPenggugat Dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi materiil berupakerugian reputasi korporasi yang dialami oleh Penggugat dan Penggugat IIDalam Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat II Dalam Konpensi di lingkunganKota Cirebon dan sekitarnya setara dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,(Lima milyar rupiah);Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Cbn4.

Seekor Sapi Lakilaki Dewasa dahulu pada bulanMei 2018 dibeli seharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), danapabila Sapi tersebut tidak ada, Penggugat Rekonpensi wajardiwajibkan mengganti uang sebesar Rp 20.000.000,( dua puluh jutarupiah) atau bahkan setara dengan harga sapi dewasa saat ini; 2).Uang Tabungan dari kiriman Tergugat Rekonpesi kepada PenggugatRekonpensi untuk membeli Sapi yang dikirim pada bulan Mei 2019total kiriman sebesar Rp 21.822.000, (dua puluh satu juta delapanratus dua puluh

Seekor Sapi Lakilaki Dewasa dahulu pada bulan Mei 2018 dibeli sehargaRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), dan apabila Sapi tersebut tidakada Penggugat Rekonpensi diwajibkan mengganti uang sebesar Rp20.000.000,( dua puluh juta rupiah) atau bahkan setara dengan hargasapi dewasa saat ini;.

Angkasa Pura tidak kontrak untukselamanya, setara dengan PNS, setelah pensiun mendapat tunjangan, pada saatitu terdakwa menggenakan seragam Angkasa Pura dan mengaku sebagai KetuaKeamanan Bandara Solo, ternyata terdakwa hanya pegawai honorer;e Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara bertahap :23Tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dirumah WARSITO;Tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) di pombensin Gubug;Tanggal 24 Januari

Angkasa Pura tidak kontrak untukselamanya, setara dengan PNS, setelah pensiun mendapat tunjangan, pada saatitu terdakwa menggenakan seragam Angkasa Pura dan mengaku sebagai KetuaKeamanan Bandara Solo, ternyata terdakwa hanya pegawai honorer;Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara bertahap :Tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dirumah WARSITO;Tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) di pombensin Gubug;Tanggal 24 Januari 2012

Bahwa dengan nilai ganti rugi yang telah di tetapkan oleh Termohon sangatmerugikan Pemohon, dimana Pemohon kesulitan untuk mencari tempattinggal yang baru yang nilainya setara dengan nilai ganti rugi yang diberikanTermohon kepada Pemohon;. Bahwa dengan pindahnya Pemohon nanti dari lahan yang saat ini dikuasaimaka berdampak pada keadaan ekonomi Pemohon dimana Pemohondisamping kehilangan tempat tingal juga kehilangan mata pencaharian;.

Penyampaian nilai penggantian yang tidak jelas dan tidak dapatdipertanggung jawabkan secara formal;Bahwa proses penilaian atas lahan Pemohon oleh Termohon telahdilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Pemohon, disamping itu padaletak tanah yang sama nilai harga tanahnya berbedabeda;Bahwa dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Termohon sangatmerugikan Pemohon dimana Pemohon kesulitan untuk mencari tempattinggal yang baru yang nilainya setara dengan ganti rugi yang diberikanTermohon serta