2015 yang dibuat olehPemohon dan diketahui oleh Ketua RT 002 dan Lurah Telaga Biru, KecamatanBarat, Kota Banjarmasin (bukti P6);Surat Kematian dengan nomor 472.09/048/TLB/2015 tanggal 6 April 2015,atas nama Saroso Sundoro, yang dikeluarkan oleh Lurah Telaga Biru,Kecamatan Barat, Kota Banjarmasin (bukti P7);Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah dengan nomor rekening 70024775930150042891 (bukti P8);Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 71 Tahun 1982, atas nama Saroso Sundoro,yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria

Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 1185 Tahun 1982, atas nama SarosoSundoro, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar (bukti P10);Fotokopi suratsurat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dantelah sesuai serta diberi meterai secukupnya kecuali bukti P6 yang berupa surataslinya dan telah diberi meterai secukupnya;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pulamengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpahdi persidangan yang pokokpokok

KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENCIANJUR, = diwakili Kepala Kantor PertanahanKabupaten Cianjur,Lutfi Zakaria, S.IP berkedudukan diJalan Raya Bandung Sadewata Kecamatan KarangTengah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalamhal ini memberi kuasa kepada H. Chanuel Feller, SH.SIP. MM, Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan Pada kantor PertanahanKabupaten Cianjur, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018:2.

Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, disebutkanpenerima kuasa khusus Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagaiPara Penggugat melawan Camat Kecamatan Cikalong dan kawankawan. bahwa penyebutan dan kawankawan dalam Surat KuasaKhusus tersebut, terbukti sebagai Pengganti penyebutan para pihaksebagaimana disebutkan dalam surat gugatan tanggal 14 Februari 2018,yaitu sebagai pengganti penyebutan nama Yanto Mustaram bin Supardisebagai pihak Tergugat Il, Didin Rosidin sebagai Tergugat Ill, danKepala Kantor Agraria

anak kandung dari MariamRasyid;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat berdasarkanbukti T.11 dan T.12 merupakan anak kandung Mariam Rasjid, maka perihal11balik nama kepada ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak MilikNomor 147 (bukti P.1/ T.13), dimana Sertifikat Hak Milik, merupakan buktikepemilikan atas tanah yang terkuat dan terpenuh sebagaimana tersebutdidalam pasal 19 ayat (1), ayat (2) , pasal 20 Undang Undang RI nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadikan Negeri Ternate Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 09Oktober 2017 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendirisebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding / semula ParaPenggugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan pasal 19 ayat (1), ayat (2) , pasal 20 UU RI nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Kepala Direktorat Agraria tanggal 28 Maret 1998 No.593.52/526/SK/320/1988 maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.443, SuratUkur No.246 tahun 1978 yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 29 April2008;Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dimana satu persatu dari pendiri PTRAHMAN TAMIN, Tergugat meninggat dunia harapan usaha Tergugat semakinmaju dan besar menjadi pupus karena tidak ada lagi dari pendiri, pengurus danpemegang saham yang peduli atas hidup mati usaha Tergugat.Bahwa oleh

Tamin;e Bahwa semula Tanah dan Bangunan Jalan Majapahit tersebut berasal dari HakGuna Bangunn No.73 Surat Ukur No.7 Tahun 1955, Kecamatan/LingkunganDarmo II Kotapraja Tegalsari Surabaya, yang kemudian diperbaharui menjadiHak Guna Bangunan (HGB) No.443/ Kelurahan Dr Sutomo, KecamatanTegalsari,Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur No.246 Tahun1978 telah berakhir haknya pada tahun 1980;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JawaTimur Cq Kepala Direktorat Agraria

Bahwa berdasarkan uraian poin 7 diatas, dapat disimpulkanbahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketatelah melanggar ketentuan Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat/hak milik adat Para Penggugat dan ketentuan Pasal 12 ayat (1)huruf a, b, c dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran tanah, yakni Tergugat menerbitkan

seluruh uraian diatas, ternyata Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telahmengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangandengan peraturan Perundangundangan yang berlakusebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a danhuruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor1997/Langkai (vide bukti surat P11), Gereja Pantekosta Tabernakel KristusHalaman 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN PikGembala Jalan Haji Ikap Nomor 57 Palangka Raya telah diberikan olehnegara melalui instansi berwenang (dalam hal ini Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya) untuk berkedudukan sebagai pemegang hak atas tanahsesuai dengan ketentuan Pasal 41 pada Bagian VI Hak Pakai UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

sematamata untuk kepentinganPemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyasebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4juga harus dikabulkan;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga petitum angka 1 jugaharus dikabulkan;Memperhatikan, Pasal 41 pada Bagian VI Hak Pakai UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Bahwa dalam praktik Peradilan seperti yang di lansir oleh Prof.BOEDI HARSONO dalam bukunya Hukum Agraria Indonesiadalam jilid pertama Hukum Tanah Nasional dan Prof. DR. SRIHAJATI, SH., MS. (fakar hukum bidang Agraria) bahwamengenai Sertifikat Hak Milik tanah yaitu kepemilikan lahan tanahyang mempunyai hak penuh dan sebagai bukti kuat ataskepemilikan tanah yang tidak terpisahkan dengan objeknya;6.

Solikan, ternyata benar bahwa anak Pemohon yang bernamaFEBRIAN RIZKI HIDAYAT lahir pada tanggal 18 Februari 2009, oleh karenanyaanak tersebut masih di bawah umur dan Pemohon sebagai Ibu Kandung dariFEBRIAN RIZKI HIDAYAT adalah beralasan hukum untuk ditetapkan sebagaiwali dari FEBRIAN RIZKI HIDAYAT sampai FEBRIAN RIZKI HIDAYAT dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia DewasaPelayanan Pertanahan disyaratkan

tersebutdi atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalilpermohonannya dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menuruthukum sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;Mengingat UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, SuratEdaran Menteri Agraria

., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan tanggal 24091998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ ditunjuksebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di LampungSelatan, sebagai berikut:a. Penggugat I/ OEY ALBERT, berdasarkan:1).

AKTA JUAL BELI No. 668/2010 tanggal 16 Desember 2010, dibuatdi hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat KeputusanMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan tanggal 24091998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ ditunjuk sebagai PejabatPembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan,atas sebidang tanah dari Hi.

AKTA JUAL BELI No. 664/2010 tanggal 16 Desember 2010;Dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan SuratKeputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahantanggal 24091998 Nomor 15/X1/1998 diangkat/ ditunjuk sebagaiPejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di LampungSelatan;Atas sebidang tanah dari Hi.

AKTA JUAL BELI No. 666/2010 tanggal 16 Desember 2010;Dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan SuratKeputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahantanggal 24091998 Nomor 15/X1/1998 diangkat/ ditunjuk sebagaiPejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di LampungSelatan;Atas sebidang tanah dari Hi.

Apakah menggunakan ketentuan UU No. 5 TAHUN 1960tentang UU Pendaftaran Agraria atau PP No. 40 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah atau Kitab Undangundang Hukum Perdata. Bahwatidak ada satupun dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT yangmenjelaskan mengenai ketentuan hukum yang menjadi dasar gugatan dariPARA PENGGUGAT.

Bahwa, PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukanhukum/legal standing dalam perkara a quo karena dasarkepemilikan dari PARA PENGGUGAT atas tanah tersebutberdasarkan Perjanjian dibawah tangan yang tidak memenuhiHalaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75 /Pdt.G/2020/PN Cbiketentuan undangundang no.5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor10/1961 jo.

(Lima ratus duapuluh empat persegi) berdasarkan Kohir No.2882, Persil No.58berdasarkan Perjanjian dibawah tangan adalah tidak berdasarkanatau beralasan hukum sesuai undangundang no.5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan PeraturanPemerintah Nomor 10/1961 jo.

Bogorindo Cemerlang dengan luas 9.402 m2(Sembilan ribu empat ratus dua meter persegi) dan sertifikat HGB dimaksudmerupakan tanda bukti hak yang dikeluarkan berdasarkan undangundangNo.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria danPeraturan Pemerintan Nomor 10/1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 serta diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan nasionalKabupaten Bogor in casu Turut Tergugat .

Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3Tahun 1997 Jis.

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 3 Tahun 1997 Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999.Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yangmengadili perkara ini berkenan memutus:1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat (KantorPertanahan Kab. Bogor).2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijkVerklaard).3.

Changshin;Sebelah Barat : Tanah darat Bina Marga;Bahwa sedangkan yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.554/ Desa Jomin Barat atas nama Sudarsono adalah Surat Keputusan KinagJabar (Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat) sekarang bernama KepalaKantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Barat,No.213/Vil/InsD/1965 tanggal 25 Maret 1965.yang menyebutkan tanahHalaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.

Kwgtanggal, 24101998 seluas 15.790 M2 atas nama SUDARSONOsemula status tanahnya adalah Tanah Negara Obyek RedistribusiTanah dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria JawaBarat tanggal 25031965 No. 213/VilHnspD/65 Tanah Negaratersebut diberikan Hak Milik kepada para Penggarap yang salahsatunya diberikan kepada SUDARSONO;Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik No. 554/Desa Jomin Barat terbitbelakangan baru diketahui berdasarkan Buku PengelompokanPenerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten

Karawang yangmerupakan kumpulan seluruh Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaJawa Barat yang obyek tanahnya terletak di Kabupaten Karawang,ternyata Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal25031965 No. 213/VilInspD/65, obyek tanahnya tidak terletak diDesa Jomin (sekarang Desa Jomin Barat) atau dengan kata lain di DesaJomin maupun Jomin Barat tidak terdapat penerbitan Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 25031965 No. 213/VIIInspD/65;Bahwa berdasarkan Berita

Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian No.BAP/05/X/2013/PPSKP tanggal, 03102013 salah satu hasilpenelitiannya dinyatakan apabila pada saat penerbitan Sertipikat HakMilik No. 554/Desa Jomin Barat, Petikan Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 25031965 No. 213/VIllInspD/65yang disampaikan oleh Pemohon (Sudarsono) tidak dilakukanpengecekan/pencocokan dengan data yang terdapat dalam BukuPengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa KabupatenKarawang guna memastikan tentang kebenaran

/keabsahan PetikanSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 25031965 No. 213/VillInspD/65 tersebut apakah terdaftar atau tidak danternyata berdasarkan hasil penelitian Surat Keputusan tersebut tidakditemukan di dalam Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi TanahPer Desa Kabupaten Karawang;Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barattanggal 25031965 No. 213/VlllnspD/65 tersebut tidak terletak diDesa Jomin/Jomin Barat, maka dengan sendirinya nama Sudarsonopun juga

Bahwa dengan terbitnya bukti legalitas dari lahanlahan objek sengketa yangdimiliki Tergugat, hal ini menunjukan bahwa Tergugat sudah menempuhtahapantahapan pendaftaran hak kepemilikan dengan benar karenapenerbitan sertifikat memiliki prosedur yang sangat jelas dan mempunyaikepastian hukum atas hak seseorang yang merujuk kepada ketentuan pasal19 jo pasal 23 ayat 1 dan 2 Undangundang Pokok Agraria mulai daripendaftaran sampai dengan penerbitannya, bila ada yang keberatan denganterbitnya sertifikat

Dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan IImenguasai objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1306,seluas 900 m2, Sertifikat Hak Milk Nomor 1305 seluas 1005 m2, SertifikatHak Milik Nomor 03153 seluas 770 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor03134 seluas 1575 m2, sedangkan fakta yang terjadi sekarang ini sertifikatsertiitkat yang dimaksud telah berubah dan dihapus berdasarkan SuratKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 16 tahun 1997,menjadi Sertifikat Hak Guna

Bahwa TERGUGAT III menurut hukum sebagai pemegang sertifikat sertifikat dimaksud telah dijamin secara hukum sertifikat kepemilikan tanahmerupakan bukti autentik dan mutlak, kekuatan daripada sertifikat hakmilik sesuai dengan apa yang ditentukan oleh UU Pokok Agraria sertaperaturan pelaksanaanya bahwa sertipikat tanah adalah yang terkuat dantertinggi sebagai bukti kepastian hukum tentang hakhak atas tanah, prosesjaminan / pembebanan hak tanggungan kepada TERGUGAT IV juga telahmelalui prosedur yang

Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 jo.Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan menteri DalamNegeri No. 2 Tahun 1970 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,Peraturan Presiden Republik Indonesia No.1o Tahun 2006, PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun1999 jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997, Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia no.4 tahun 2006 dan peraturanperaturan pelaksanaan lainnya serta telah memenuhi terutamaterhadapasas kepastian hukum (principle of legal security). ;.

Nomor 420 K/Pdt/2016memprosesnya, dan sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan prosedur menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 41 s/d43 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria juncto Pasal 39 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan HakPakai Atas Tanah juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran

Tanah juncto Pasal 10 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentangPelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah Negara juncto Pasal 52 s/d Pasal 56 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dara Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan;Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat III sudah sesuai dengan prosedur,maka Penggugat tidak dapat hanya

junctoPasal 39 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai AtasTanah juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 10 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan PembatalanKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara juncto Pasal 52 sampaidengan Pasal 56 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan

Illsebagai petugas pencatat administrasi pendaftaran hak atas tanah dalammelaksanakan pencatatan pendaftaran telah sesuai dengan tugas danfungsinya dengan mempedomani Pasal 41 sampai dengan Pasal 43Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria juncto Pasal 39 dan Pasal 45 Peraturan PemerintahNomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunandan Hak Pakai Atas Tanah juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal

10 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian danPembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara juncto Pasal52 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan;b.

tersebut dan pada 3 Agustus 2010 mendapatkansurat keterangan dari Tergugat Il bahwa di atas bidang tersebutbelum diterbitkan Sertipikat, sehingga kemudian pada tanggal 22 Juli2011 dilakukan pemasangan titik tanda batas untuk memenuhiketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentangTanda Batas, dan selanjutnya dilanjutkan lagi dengan pemetaanpada tanggal 22 Juli 2011 dan selanjutnya diajukan permohonanpengukuran dan pemetaan kadastral sporadik (peta bidang) dalamrangka pensertipikatan

Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarang KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) tanggal29 Juli 1978 Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/1978 tentang Pemberian Hak Milikkepada Moch. Umar, dkk. (153 orang);Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan(disqualificatoir exception) karena:a.

bahwa:Angka1, Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut maka denganperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967telah diadakan pelimpahan tugas dan wewenang agraria(pemberian hak atas tanah) kepada para Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kedudukantugas dan fungsinya selaku alat pemerintah (pusat) yang didalam penyelenggaraannya seharihari dilakukan olehinstansiinstansi agraria di daerahdaerah;Angka 2, Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yangdiberikan kepada para Gubernur/

Bupati/WalikotamadyaKepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagaialat pemerintah dalam pelaksanaannya harus tetapdilakukan oleh instansi Agraria di daerahdaerahberdasarkan Peraturan Perundangundangan Agraria yangberlaku;b.

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur);Bahwa oleh karena yang menerbitkan surat keputusan a quo adalahKepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarang Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur), makaseharusnya juga dimasukkan sebagai Tergugat, oleh karena KepalaDirektorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) tidak termasuk sebagaipihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat merupakan

Raya Siliwangi Ciutara KM32 RT. 17RW. 07 Desa Pondok Kaso Landeuh KecamatanParung Kuda Kabupaten Sukabumi Jawa Baratdan Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi,alamat JI. Surya Kencana No.2 Gunung parang,Kec.

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya
Terbanding/Tergugat VII : 5. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember

Menteri Agraria/kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia cq. KepalaKantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur Di Surabaya, bertempat tinggal di Jalan GayungKebonsari Nomor 60 Surabaya, Kel. Gayungan,Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur,sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;5. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia cq. KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Timur cq.

Pasal 19 Ayat 1 PP Nomor 10 Tahun 1961 yang menegaskan:Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atastanah,memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikandengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjukoleh Menitri Agraria (dalam hal ini notaris);b. Yurisprudensi MA.RI.

Tanggal 681973, Nomor 663 K/SIP/1971:Meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedurperundangundangan Agraria, jual beli tersebut harus dinyatakan batalkarena didahului dan disertai halhal yang tidak wajar atau iktikadiktikadyang tidak jujur;c. *Yurisprudensi MA. RI.

dari 1410.menjadi penyebab meninggalnya almarhum xxxx , tertulis juga R xxxxatau tertulis JUga Xxxx ;Bahwa benar semasa hidupnya Almarhum xxxx , tertulis juga R xxxxatau tertulis juga xxxx peninggalan harta Warisan berupa :a. sebidang tanah Perwatasan dengan Bukti kepemilikan berupaSertipikat Hak Milik Nomor 139/Sepinggan, yang terletak di kelurahanSepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, denganluas 299M2, sebagaimana Surat Ukur Nomor 2784/1981, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria

Kota Balikpapan pada tanggal22 Desember 1981, yang masih terdaftar atas nama Alm Rxxx.b. sebidang tanah Perwatasan dengan Bukti kepemilikan berupaSertipikat Hak Milik Nomor 719/Sepinggan, yang terletak di kelurahanSepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, denganluas 185M2, sebagaimana Gambar Situasi Nomor 3842/1986, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Balikpapan pada tanggal1 Nopember 1986, yang masih terdaftar atas nama Alm xx.c.

(uikttiswredtA+5 5)Surat Sub Direktorat Agraria, Kalbupatem Nganjuk nonmoerSia. S4SHPRE/ReWill777 tanggal 20 Juli 1977 tentaaggpetimdhonan HGB Sdir. Soemino atas tamah bekas hakkeingendom Veqp. 113 di ull. Kantinii2asNganiwkidilkabblkaran.(ouikti surat P16)7.q. Surat Ketienangam Pendatfaremn Tanathnonmor60)1 97 7taaggab!1 Noveniper 1977 yang diterbittan cleh Sut DitekkoraatAAgratia, Kelbupatem Nigganijuiki (bulrti surat P77)7.17.

(bulkttiissmat PP9)9)Surat kantor agraria kabupaten Nganjuk nomoorSda/8229 /PVFUMSO tanggell 23 Aypril 1980 kepada Sadr.Soemino tentangg sertipiketthakkggnadbaggnaarbedasarkdanSK Mendagrii momo Peta 71 DAI86//7/7 tenga 22AHLIA77.(out surat P20)Bukii pengiiman wang demgan suratt BRAlKeacaaNYanjukknonvor OOGZEINIT tanggadl 28 Maret 1961 atas namaaSoemino kepada Yayasan Dana WandihReformn setesarr Rgp.h?2500,00 sesuail ketetapan P3SKAB nomoprT.1795 EWPSMB tanggal 19 Deumnberr 1076).

Hak milik 179untuk La Bale (penggugat II) yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri, Kantor Agraria Kabupaten Muna ;7. Bahwa pada tahun 2012 dugaan para penggugat di atas terjadi, dimanatergugat mengklaim seluruh tanah penggugat dengan cara melarangsuruhan penggugat untuk membersihkan tanah tersebut ;8.

Bahwa jika pada tahun 1988 para penggugat serentak mensertifikatkanlahan tersebut maka saya sebagai tergugat meragukan keaslian sertifikattersebut dan jika benar sertifikat itu ada berarti Departemen Dalam Negeridalam hal ini Kantor Agraria Kabupaten Muna telah melakukan kekeliruandengan mengeluarkan sertifikat tanah yang batasbatasnya belum jelas(tidak diketahui saksi batas tanah yang disertifikatkan) ; 7.