tertanggal 29 Maret 2001 yang padapokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah menerimapembagian yang seimbang atas harta peninggalan AlmarhumSALIM BUDI SANTOSO, dan karenanya Para Tergugat tidak akanmengusik dalam bentuk apapun terhadap Perusahaan Kecap yangdikuasai oleh Penggugat termasuk etiket / merek dagangnya.Bahwa beberapa waktu setelah surat pernyataanditandatangani dan disepakati bersama, Para Tergugatternyata beritikad buruk dengan melakukan suatu tindakanberupa menghalang halangi permohonan peralihan

Merek Terdaftar dalam hal ini PemohonKasasi berhak untuk mengajukan ganti rugi kepada ParaTermohon Kasasi atas kerugian yang diderita oleh PemohonKasasi.Bahwa mengenai kepemilikan Pemohon Kasasi atas merek "IkanBandeng dan "2 Ikan Bader Mas", telah dinyatakan terbuktioleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya berdasarkanbukti P1 s/d P4 (Halaman 48 Putusan Pengadilan NiagaSurabaya nomor' perkara 05 / WHAKI.MEREK / 2010 /PN.Niaga.Sby), dimana bukti P1, adalah merupakan dasar danawal dari terjadinya peralihan

Sehingga dengan demikian,sejak alat bukti P1 itu) ditandatangani oleh Para TermohonKasasi, pada saat itu pula telah terjadi' peralihan haktermasuk merek kepada Pemohon Kasasi. Bahwa hal demikianpada pokoknya juga diakui dan dibenarkan oleh Majelis HakimHal24 dari 23 hal. Put. No. 347 K/Pdt.Sus/2011Pengadilan Niaga Surabaya.

Sehingga dengan demikian adalahseharusnya Para Termohon Kasasi membayar ganti rugi kepadaPemohon Kasasi terhitung sejak terjadinya peralihan hakmerek tersebut kepada pihak Pemohon Kasasi.Bahwa adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi,terlihat jelas dalam kesaksian yang diajukan oleh saksiJapar Purnadjaya selaku mantan sales dari Para TermohonKasasi.

Bahwa yang dapat disimpulkan oleh Tergugat dari dalil gugatanPenggugat adalah peralihan Sertipikat Hak Milik No.336/Selongtercatat atas nama Nyonya Tini Kartini Subhan, seluas 939 M?,sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Desember2012 No.00042/Selong/1992, yang terletak di JI. Sriwidjaja III No.28,Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya JakartaSelatan, dimana menurut Penggugat tidak pernah mengalihkantanah hak miliknya kepada Perseroan Terbatas PT.

bertentangan dengan PeraturanPerundang undangan yang berlaku dan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004,tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009, sehingga cacat hukumdan harus dicabut serta dinyatakan batal atau tidak sah ;Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, bahkan terkesanmengadaada dan tidak berdasar hukum, karena Tergugat dalammelakukan peralihan

dataperalinan hak maupun data pendukung lain yang berkaitan denganperalihnan tersebut, namun demikian Penggugat tidak mempunyaikewenangan untuk menguji secara materil terhadap data dimaksud.Adapun adanya Akta Jual beli tanggal 20 Maret 2013 No.104/2013yang dibuat dihadapan PPAT Nathalia Alvina Jinata, S.H.merupakan perbuatan hukum peralinan hak, terjadi pada saatdilakukan dan ditandatanganinya Akta Jual Beli dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah bukan pada Tergugat ;Perlu TERGUGAT jelaskan, bahwa pemohon peralihan

ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PejabatPembuat Akta Tanah, menyatakan : Akta PPAT adalah Akta yangdibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatanhukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik SatuanRumah Susun ;Dengan demikian Akta tersebut di atas yang dibuat dihadapan PPATNathalia Alvina Jinata, S.H., yang dilampirkan oleh Pemohon kepadaTergugat merupakan Akta autentik yang membuktikan telah terjadiperbuatan hukum peralihan

Menetapkan segala bentuk peralihan hak atas tanah sengketa tidak sah dan batal demi hukum ;6. Menyatakan segala surat-surat, buku-buku atau daftar-daftar atas tanah sengketa / obyek sengketa yang dimiliki atas nama Para Tergugat adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;7.

Bahwa karena penguasaan atas tanah sengketa dilakukansecara melawan hukum, maka segala bentuk peralihan hak atastanah sengketa beserta suratsurat yang menjadi turutannyaharus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;22.

Menetapkan segala bentuk peralihan hak atas tanah sengketa tidaksah dan batal demi hukum.8. Menyatakan segala suratsurat, bukubuku atau daftardaftar atastanah sengketa/obyek sengketa yang dimiliki atau atas namaTergugat ataupun atas nama orang lain adalah cacat hukum, tidaksyah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;9. Menetapkan bahwa ganti rugi yang harus dibayar kepadaPenggugat oleh Tergugat sebesar Rp.

Dirjo, maka segala bentuk peralihan tanah sengketa yangdilakukan oleh P. Dirjo kepada Aminah dan Karsiya dengan sendirinya bataldemi hukum karena (Alm) P. Dirjo sama sekali tidak berhak mengalihkanharta milik Gd.

Menetapkan segala bentuk peralihan hak atas tanah sengketa tidaksah dan batal demi hukum ;6. Menyatakan segala suratsurat, bukubuku atau daftardaftar atastanah sengketa / obyek sengketa yang dimiliki atas nama ParaTergugat adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum ;7.

Gugatan Kurang PihakBahwa gugatan tidak menyertakan sebagai pihak terhadap Notaris danPPAT yang membuat transaksi peralihan dari pemilik awal kepadaTergugat, karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan adanyaPerbuatan Melawan Hukum, dimana tanah berdasarkan SHM Nomor3830 dan SHM Nomor 3831 yang menurutnya telah beralin menjadinama Tergugat sehingga pihak yang menerbitkan akta peralihantersebut harus ditarik sebagai pihak ;B.

Gugatan Kabur / Obscur LibelBahwa Penggugat dalam Positanya tidak menguraikan jelas dimanaletak Perbuatan Melawan Hukumnya, Penggugat menyatakan tidakmengetahui peralihan atas objek tanah berdasarkan SHM Nomor 3830dan SHM Nomor 3831 yang menurutnya secara tibatiba berubah namaTergugat, disini Penggugat gamang dan nampak tidak mengetahulpersoalan, bagaimana bisa seseorang yang tidak mengetahui perihalperalihnan objek dimaksud namun ia langsung menuduh perbuatanmelawan hukum, sementara ketentuan hukum

didasaripengakuan Penggugat dirugikan oleh Terguggat I, sementara tidakHalaman 15 Putusan Nomor : 76/Pdt.G/2019/PN.Bgrada peran dalam posita keterkaitan dengan Tergugat Il, TurutTergugat dan Il, oleh karenanya gugatan salah satu pihak yangmenarik Tergugat II, Turut Tergugat dan II ; Penggugat tidak kompeten mengajukan gugatan aquo, dimanaPenggugat hanya sebatas ahli waris bukan sebagai pemilik awal atasobjek SHM Nomor 3830 dan SHM Nomor 3831 yang dialihkan keTergugat I, sehingga pantas pada proses peralihan

Jamhuryang belum dijualbelikan kepada Tergugat atau pihak lainnya ;Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat Il yang menyatakanPenggugat dalam gugatannya tidak menguraikan proses peralihan tanahtersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diuraikannya prosesperalihan tanah tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur,maka untuk membuktikan apakah benar telah terjadi peralihnan tanah tersebuttelah merugikan Penggugat memerlukan pembuktian lebih lanjut yang dapatHalaman

Menyatakan peralihan objek sengketa dari Alm.Sapril Panggabean/suami Tergugat I kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II mengalihkan kepada Tergugat III dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat II, III dan IV atau siapapun yang mendapat hak diatasnya haruslah keluar dari objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun diatasnya;

8.

Bahwa karena peralihan objek sengketa dari Alm.SaprilPanggabean/suami Tergugat kepada Tergugat II dan selanjutnyaTergugat Il mengalinkan kepada Tergugat III dan IV didasarkan padaperbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat III dan IV atauSiapapun yang mendapat hak diatasnya haruslah keluar dari objeksengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaankosong dan bebas tanpa beban apapun diatasnya;15.

Munthe,SH tanggal 27 Pebruari 2019 nomor 2881/N/SGM/ 2019 (T 2 IV) dengan alas hak peralihan atas tanah dan bangunan rumah tuadiatasnya, adalah Surat Kererangan Milik Adat nomor225/KDP/SKHM/1982 tanggal 29 Juni 1982 disaksikan oleh Siti Ajir boruPanggabean dan Mas ud Panggabean / tergugat II (T2III );2. Bahwa kemudian TergugatII d.k/pengugat II d.r mealinkan tanahtersebut kepada :3.1.

Menyatakan sah dan berharga peralihan hak dengan ganti rugatas tanah seluas 195 meter persegi atau lebar 13 meter dan Panjang15 meter beserta bangunan rumah diatasnya terletak di jalan PadangSidimpuan ke Sibolga nomor 54 Kelurahan Pandan Kecamatan PandanKabupaten Tapanuli Tengah dari Sapril Panggabean kepada Mas udPanggabean,SH,yang dibuat Notaris Sarmin G Munthe,SHnomor:2881/N/SGM/2019 tanggal 27Pebruari 2019;3.

Menyatakan sah dan berharga peralihan hak dengan ganti rugi;5. Menyatakan para penggugat I,II,II1 d.k /tergugat d.r I,II,III tidakberhak atas tanah ukuran lebar 13 meter dan panjang 15 meter atauluas 195 meter persegi terletak di jalan Padang Sidimpuan nomor 54Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kaupaten Tapanuli Tengah;6.

Bahwa peralinan hak atas tanah dengan ganti rugi yang dibuat secarasah di Notaris/PPAT Sarmin G Munthe,SH tanggal 08 April 2019 nomor2916/W/SGM/2019 (T IV2) dengan alas hak peralihan atas tanah danbangunan rumah tua diatasnya, adalah Surat Keterangan Milik Adat nomor225/KDP/SKHM/1982 tanggal 29 juni 1982 disaksikan oleh Siti Ajir boruPanggabean dan Mas ud Panggabean /tergugat II (T IV2);2.

Bahwa dari perbuatan Para Tergugat yang menguasai danmelakukan peralihan hak atas milik atas tanah sengketa sebagaimanadimaksud dalam posita angka 6, 7 dan 8 gugatan ini jelas merupakanperbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;9. Bahwa perbuatan Turut Tergugat Ill dalam kedudukan sebagaipelaksana teknis regulasi pertanahan yang melakukan balik namaatas C Desa nomer 206 menjadi SHM, No. 278 XXX jelas merupakansuatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;10.

Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat secara nyatatelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikanPara Penggugat;5, Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat secaranyata telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmemproses tindakan administrasi peralihan hak atas tanahsengketa yang merugikan Penggugat;6. Menyatakan atas tanah sengketa i.c. SHM.

Bahwa pemecahan dan peralihan hak tersebut di atas telah sesuaidengan peraturan yang berlaku yaitu Undangundang Pokok AgrariaNomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 dan telah sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditentukanserta sah menurut hukum ;9.

Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat secaranyata telan melakukan perbuatan melawan hukum denganmemproses tindakan administrasi peralihan hak atas tanahsengketa yang merugikan Penggugat;6. Menyatakan atas tanah sengketa i.c. SHM. NOo.278Selokaton serta proses administrasi peralihannya adalah tidak sahsecara hukum dan memulihkannya kedalam status dan kondisisebagaimana sejak semula;7. Membatalkan SHM. No. 278 Selokaton yang dibuat oleh dandihadapan Notaris dan PPAT ;8.

SuratPerjanjian yang dibuat tanggal 4 September 2009 adalah SuratPerjanjian biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat danTergugat, biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak Penggugat danTergugat serta peralihan kepemilikan rumah. Tidak ada kesepakatanberpisah atau bercerai antara Penggugat dan Tergugat yangtercantum di dalam Surat Perjanjian tersebut ;12.Bahwa tidak benar Penggugat selalu memberikan biaya hidupTergugat dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat.

Penggugat dan Tergugat, akan tetapikeluarga Penggugat malah menyatakan untuk bercerai ;Bahwa semenjak pertemuan tersebut, Penggugat m,alahmeninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat beserta anakanaknyayang masih balita pada saat itu ;Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 ada dibuat suratperjanjian akan tetapi bukan perjanjian Kesepakatan berpisahmelainkan Suirat Perjanjian biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anakPenggugat dan Tergugat, biaya Pendidikan 3 (tiga) orang anakPenggugat dan Tergugat serta peralihan

Tergugat, akan tetapikeluarga Penggugat malah menyatakan untuk bercerai ;21Bahwa semenjak pertemuan keluarga tersebut, Penggugat malahmeninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat beserta anakanaknyayang masih balita pada saat itu ;Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 ada dibuat SuratPerjanjian akan tetapi bukan Perjanjian Kesepakatan berpisahmelainkan Surat Perjanjian biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anakPenggugat dan Tergugat, biaya pendidikan 3 (tiga) orang anakPenggugat dan Tergugat serta Peralihan

Akan tetapikeluarga Penggugat malah menyatakan untuk bercerai danperdamaian tersebut tidak berhasil ;Bahwa semenjak pertemuan keluarga tersebut, Penggugat malahmeninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat beserta anakanaknyayang masih balita pada saat itu ;Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 ada dibuat SuratPerjanjian akan tetapi bukan Perjanjian Kesepakatan berpisahmelainkan Surat Perjanjian biaya hidup untk kami 34 (tiga) beradik,biaya perdidikan serta peralihan kepamilikkan ruimah.

,Notaris/PPAT telah mengajukan permohonan Balik Nama Sertifikat Hak AtasTanah (Peralihan Hak Lelang) ke Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuantertanggal 13 November 2019 dengan Nomor berkas permohonan 16849/2019.Turut melampirkan:a. Asli sertifikat HM Nomor 204/ Kelurahan Wek III;b Asli Kutipan Risalah Lelang No. 261/07/2019 tanggal 16102019;Cc Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB;d. Asli SPPTPBB tahun 2019;e Asli Kuitansi No.

Fotokopi KTP dan KK PPAT leges Notaris;Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2020/PT MDNBahwa permohonan Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah (Peralihan HakLelang) telah selesai dan dicatatkan dengan DI 208 nomor 5886 tertanggal 21November 2019 an.

Bahari Bokar Siregar tanggal lahir 25 Juni 1980;Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanahPasal 36:Ayat (1) Peralihan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahanpada data fisik atau data yuridis obyek Pendaftaran Tanah yang telah terdaftar.Ayat (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan.Pasal 41:Nomor 5: Untuk pendaftaran peralinan hak yang diperoleh melalui lelangdisampaikan

kepada Kepala Kantor Pertanahan: a) kutipan risalah lelang yangbersangkutan ; b) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau ha katastanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; c)bukti identitas pembeli lelang; d) bukti pelunasan harga pembelian.Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Lampiran2) Bagian Il Nomor 1 Huruf f tentang Peralihan HakLelang, adapunpersyaratannya

Bahwa yang Penggugat ketahui, sebelum dibeli olehPenggugat dari saudara Abdul Halim, tanah a quo masih berstatushak milik adat, belum ditingkatkan menjadi sertifikat dan belumpernah dilakukan peralihan hak atau diperjualbelikan baiksebagian maupun seluruhnya kepada siapapun;Halaman 13 dari 153 halaman Putusan Nomor: 210/G/2021/PTUN.JKT5.

Bahwa kemudian dengan tindakan sewenang wenang(abus de droit), Tergugat kemudian memerintahkan kepada KepalaKantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakartauntuk membatalkan pencatatan peralihan hak dari Abdul Halimkepada Harto Khusumo dan selanjutnya membatalkan SertipikatHak Milik Nomor: 4931/Cakung Barat seluas 77.800 m*13.

Membatalkan pencatatan peralihan Sertipikat HakMilik 4931/Cakung Barat dari Abdul Halim ke HartoKhusumo;b. Membatalkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor4931/Cakung Barat karena cacat administrasi;c.

Jadi seharusnya pada saat itu masih berlaku PP Nomor 24Tahun 1997 Pasal 45, bahwa apabila terdapat gugatan atau perkaratidak boleh ada proses peralihan data; Bahwa sepegetahan saksi sejak SK Kanwil Nomor 13 diterbitkanada gugatan dari PT.

SalveVeritate sebagai tanda bukti hak, yang selanjutnya perintah kepadaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKIJakarta untuk membatalkan pencatatan peralihan hak dari Abdul Halimkepada Harto Khusumo dan selanjutnya membatalkan Sertipikat HakMilik Nomor 4931/Cakung Barat seluas 77.800 M2; (vide bukti: P1)Menimbang, bahwa diketahui Sertipikat Hak Milik No.4931/Cakung Barat seluas 77.800 M2 atas nama Abdul Halim yang telahdidaftarkan peralihan haknya di Kantor Pertanahan Administrasi

TRI ANGGRAINI P selakuPemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTAselaku Penerima Kuasa; 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI PKepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRIANGGRAINI P (bermaterai); 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTAkepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMANSUDARTA;1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan

BPR SRI ARHALESTARI tanggal 4 November 2013;1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama NYOMANGEDE PARAMARTHA;1 (satu) lembar Asli Surat dari NYOMAN GEDE PARAMARTHAkepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yangditandatangani oleh NYOMAN GEDE PARAMARTHA(bermaterai).1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an.Pemohon BNP2TKI yang berisi:1 (satu) lembar asli surat dari NYOMAN GEDE MASTRAkepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5Desember 2013 yang ditandatangani

oleh NYOMAN GEDEMASTRA;1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari KatorPertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yangditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku BendaharaPenerimaan;2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahandan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor BerkasPermohonan: 47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yangditandatangani oleh IFT SUHESTI selaku Petugas Loket dan NYOMAN GEDE MASTRA selaku~ Pemohon (tanpatandatangan);1 (

BPR SRI ARHALESTARI tanggal 4 November 2013;1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama NYOMANGEDE PARAMARTHA;1 (satu) lembar Asli Surat dari NYOMAN GEDE PARAMARTHA(bermaterai);11) 1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an.Pemohon BNP2TKI yang berisi:a)b)d)f)g)h)j)1 (satu) lembar asli surat dari NYOMAN GEDE MASTRAkepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5Desember 2013 yang ditandatangani oleh NYOMAN GEDEMASTRA;1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak

oleh NYOMAN GEDEMASTRA;1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari KatorPertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yangditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendaharad)f)g)h)j)k)0)Kota Denpasar Nomor47798/2013, tanggal 12 Desember 2013yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loketdan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor BerkasPermohonan:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yangditandatangani oleh IFT SUHESTI selaku Petugas Loket dan NYOMAN

Dalil iktikad baik sebagaimana digemborgemborkan oleh Penggugat dalamangka 4 pokok gugatannya, oleh Para Tergugat harus ditolak, selain denganbantahan argumen seperti yang telah disebutkan di atas, lagipula makna pembeliyang beriktikad baik dalam berbagai literatur terpenuhi manakala jika ia sebagaipembeli telah memeriksa secara saksama fakta material (data fisik)dan keabsahanperalihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya sebelum dan pada saatproses peralihan hak atas tanah.

Jika pembeli mengetahui cacat cela dalamproses peralihan hak atas tanah, namun ia tetap meneruskan meneruskan jualbeli, maka ia dianggap sebagai Pembeli yang beriktikad tidak baik. DapatHal. 16 dari 27 hal, Put.No1/PDT/2020/PT.Mksdisimpulkan kriteria pembeli yang beriktikad baik dalam literatur, menekankanpada prinsip Kehatihatian (duty of law).

sebab hal ini menyangkuthukum kebendaan, dimana konstruksi peralihan dan penguasaan atas tanah baikdalam persfektif adat maupun kodifikasi hukum positif telah menentukan segalamacam dan jenisnya mengingat asas dalam hukum kebendaan adalah bersifatHal. 18 dari 27 hal, Put.No1/PDT/2020/PT.Mkstertutup, yang mana terminologi telah memberikan izin itu tidak dikenal baik dalampresfektif adat maupun hukum positif.

Sebab secara normatif, Kedudukan AJB hanyasebagai akta peralihan yang membutuhkan data fisik dan data yuridis untuknantinya di balik nama setelah terbitnya AJB tersebut. Selain itu, status tanah yangHal. 19 dari 27 hal, Put.No1/PDT/2020/PT.Mksdiklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tidak disebut apakah ia membeli tanahyang masih berstatus tanah rincik atau telah bersertifikat?

Adanya hubungan kausal antara perbuatanperbuatan dengan kerugian;Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang membeli tanah obyek yangperalihannya pada awalnya bertentangan dengan hukum maka hal ini dapatlahdiartikan bahwasannya segala bentuk peralihan hak atas tanah tersebutadalah berakibat cacat hukum terlepas atas nama siapa hak atas tanahHalaman 4 dari 23Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2016/PN.

Bahwa gugatan juga kurang pihak karena tidak menjadikan PIHAK PPATdalam perkara aquo karena dalam dalil gugatan tanah yang disengketakanadalah berawal dari HADIR SUUDI kemudian berpindah kepada Tergugat (H ACHMAD SUNDARI) dan kemudian berpindah lagi kepada Tergugat Il(ACHMAD MUJIONO), dimana menurut ketentuan hukum yang berlakubahwa dalam setiap proses peralihan barang tidak bergerak (tanah) harusmelalui PPAT, dengan demikian PPAT harus dijadikan sebagai pihak dalamperkara aquo.

EMMO ataupun kepada para Penggugat, karena peralihan hak antara (Alm)HADIR SUUDI dengan H. ACHMAD SUNDARI merupakan sebuah peralihanhak yang sah menurut hukum sehingga status tanah yang diperkarakan beralihkepemilikannya menjadi milik H, ACHMAD SUNDARI berdasarkan Akta jualbeli No.7/JB/JKR/1997 tanggal 18 Januari 1997 yang dibuat oleh dandihadapan PPAT LUKMAN HAKIM GUSTI, SH selaku Notaris&PPAT diSitubondo;.

;Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelas apa hubungan hukum parapihak dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, maka alasan eksepsi ParaTergugat di atas tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai tidak dijadikannya Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) sebagi pihak karena proses peralihan hak atas tanah harus melaluiPPAT, menurut Majelis Hakim kembali harus diperhatikan urgensinya.

3 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat denganpertimbangan Judex Facti halaman 53 Alenia kedua:menimbang, bahwa masih berhubungan dengan penilaian bukti kepemilikan dariPenggugat, Majelis Hakim juga menilai bahwa Penggugat belum dapatmembuktikan atau tidak dapat menunjukkan adanya peralihan hak atas tanahnyayang diperoleh dari Yusrina selaku pemegang hak pertama dari Sertifikat Hak MilikPenggugat*;Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas juga sungguh tidak tepat, kelirudan tidak

Pembanding/Penggugat, bahkan walaupun tanggal dan waktupenerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi lebih dahulu diterbitkan dari tanggal dan waktu penerbitanSertifikat Hak Milik Pemohon kasasi/Pembanding/ Penggugat, mestinya MajelisHakim pemeriksa Perkara a quo harus lebih cermat menggali peristiwa hukum,apalagi tanah milik Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi sesuaiSertifikat Hak Miliknya telah beberapa kali terjadi perubahan dan peralihan

petabidang tanah Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I Intervensi berada diatas tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tentunya telah tampak sejakpermohonan pengukuran ulang dilakukan, tentunya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah lebih dahulu digugat oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi karena secara keseluruhan fisik dikuasai oleh Pemohonkasasi/Pembanding/Penggugat;Bahwa suatu hal yang tidak masuk akal jika Kantor Pertanahan KotaPekanbaru dapat memproses peralihan

II Int 2)apalagi tanpa melalui proses cheking pada bulan Februari dan bulan April 2012,karena seyogyanya tanah Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding telah di parit,dikuasai, diusahakan dan dipagar keempat penjurunya dan telah ada papan plakatkepemilikan atas nama Pembanding/Penggugat, sehingga peralihan hak tersebutdiragukan dan dilakukan tanpa melalui koreksi data fisik dan data yuridis;9 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan jikapertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata

Bahwa Tergugat Il didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanandalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun 1997pasal 45 ayat 1 hurufe Kepala Kantor Pertanahan menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan

Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan bendayang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka Penggugat mohonuntuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap obyek sengketa ;14. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat serta outentik,maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bijvoorraad) ;15.

untuklelang, karena pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan pasal 26 UUNo. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bertentangan denganpasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) yang telahdisepakati bersama atas obyek sengketa tersebut itu adalah terlaluberlebihan karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) adalahsuatu keterangan yang menerangkan isi mengenai catatan yang ada padaBuku Tanah Hak Milik No. 519/Kelurahan Wonoboyo dan bukanHalaman 15, Putusan No. 13/Pdt/2018/PT SMG.persyaratan untuk peralihan

yaituBahwa Tergugat Il didalam perkara ini agar selama proses perkaraini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyeksengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan ataupembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat atausiapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyaikekuatan hukum pasti/tetap ( in Kracht ), dan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 hurufe yaituKepala Kantor Pertanahan Pertanahan menolak untuk melakukanpendaftaran peralihan

tanggungan, atau;e Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperolehketerangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antaratanah tersebut dengan pemegang sertifikat.Syarat huruf a dan b diatas bersifat kumulatif, jadi harusdilaksanakan duaduanya, tidak boleh hanya salah satu saja.Dengan kata lain, seseorang bisa dikatakan pembeli yangberitikad baik apabila ia membeli tanah sesuai prosedur/peraturanperundangundangan dan sebelumnya telah memeriksa secaraseksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan

Bahwa pada point 3 dan point 4 dalil memori banding pembanding yangintinya sebagai berikut:Bahwa patut dipertanyakan transaksi jualbeli antara saudara MINTENdengan saudara MUDIADI dikantor Kecamatan Samarinda ilir................dstBahwa melihat putusan Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman29 sampai halaman 30 sebagai berikut:Bahwa saksi SARIMAN Bin KADIS dipersidangan diminta kuasatergugat memperlihatkan dan menerangkan warkah peralihan haktahun 1994 dan saksi menjelaskan isi warkah:Bahwa saat

MINTEN mendapat kuasa menjual dariSLAMET,GIYEM,JANI,dan PONIDI untuk menjual tanah di jalanBiawan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda llir.Bahwa SHM No.2435 berasal dari pemecahan tanah induk SHMNo.2138.Hal 20 dari 26 hal, Putusan No.66/PDT/2020/PT.SMR Bahwa saksi SARIMIN Bin KADIS dipersidangan diminta kuasatergugat memperlihatkan dan menerangkan warkah peralihan haktahun 1997 dan saksi menjelaskan isi warkah: Bahwa adanya jualbeli tanah dari LILIA SUSANTI kepada KWAN MEYONG berdasarkan akta

Ponidi untuk menjual tanah tersebut; Terhadap oyeksengketa tersebut ada beberapa kali peralihan hak yaitu antaraMinten kepada Mudiadi, Mudiadi kepada Lilia Susanti, kKemudian LiliaSusanti kepada Kwan Me Yong ( Tergugat ), proses jual beli tersebutsesuai SOP Tata Cara Jual beli Tanah;Berdasarkan bukti surat T1, T2 dan keterangan saksi Sarimin binKadis, bahwa sebidang tanah SHM No: 2435 luas 162 m* semulatecatat a/n 1.Minten, 2. Selamat, 3. Giyem, 4. Jani, 5.

peninggalan almarum DJAENAH yangdifungsikan sebagai Tanah Makam Keluarga, maka tindakan danperbuatan para Tergugat yakni Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill danTergugat IV baik secara bersamasama dan/atau sendirisendiri yang telahmendirikan bangunan, menguasai, serta memperoleh hak daripadanyaatas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai ahli waris darialmarum DJAENAH, karena semasa hidup almarhum DJAENAH tidakpernah melakukan peralihan

hak atas obyek sengketa, baik dengan carajual beli, hibah, wasiat ataupun peralihan hak lainnya kepada siapapanjuga, kecuali difungsikan untuk Tanah Makam Keluarga, dan selain ituakhirakhir ini ada upaya dari para Tergugat untuk melakukan konversi hakatas tanah sengketa ;9.

Dillah/ Sudarmaji, Selatan : Sungai, Barat : JalanDesa/Tanah Kas Desa Penganjuran, yang selanjutnya terbagi menjadi duayaitu tanah sengketa dan tanah sengketa Il, bahwa tanpa ijin Para Penggugatdi atas tanah sengketa telah didirikan pondasi bangunan dan rumah yangdikuasai dan ditempati oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, sedangkantanah sengketa Il telah dialinkan haknya oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadaTergugat IV, bahwa karena semasa hidupnya almarhum DJAENAH tidak pernahmelakukan peralihan

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibatdari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebutmerupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;Menimbang, bahwa dari ketentuan SEMA tersebut dihubungkan denganposita Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanpa ijin Para Penggugattanah sengketa Il telah dialinkan haknya oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadaTergugat IV dan karena semasa hidupnya almarhum DJAENAH tidak pernahmelakukan peralihan hak atas tanah sengketa

Nadi.Bahwa saksi tidak tahu di Buku C Desa apa ada peralihan hak atau tidak.Bahwa saksi tidak tahu Akta Jual Beli tanah itu, tahunya setelah ada masalah ini.Bahwa P. Nadi pernah datang ke rumah saksi untuk mengatur/ menyelesaikanmasalah ini agar P. Sudar disuruh memberi uang kepada P. Nadi.Bahwa sertifikat belum pernah terjadi perobahan.Bahwa Jual beli tanah sengketa itu tahun 1997.Bahwa Sertifikat itu terbit tahun 1987.Bahwa P. Margono membeli tanah sawah itu dari P.

Soewari sebagaipemilik asal tanah obyek sengketa ini telah tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehinggaterbukti Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum atas tanah obyeksengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat IV.2 Tentang Apakah Terjadi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Obyek Sengketa DariPenggugat Kepada Para TergugatMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa miliknya tidakpernah dialihkan kepada pihak lain, dan dari dulu sampai saat ini Bukti P1 tetap dipegangdan disimpan

Penggugat kemudian meminta Tergugat IV untukmengembalikan tanah obyek sengketa tersebut, namun Tergugat IV tidak mau menyerahkantanah tersebut kepada Penggugat karena beralasan telah membeli tanah obyek sengketa dariTergugat I.Menimbang bahwa oleh karena Bukti P1 merupakan Bukti Otentik dimanadidalamnya tidak pernah diterangkan adanya peralihan hak dari Penggugat kepada ParaTergugat atau pihak lain, maka Para Tergugat berkewajiban membuktikan dalilnya tentangterjadinya peristiwa hukum jual beli sebagaimana

Majelis sebagaimana terurai diatas sejalan denganYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 1172/Sip/1971, tertanggal 19 Januari 1972yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa surat bukti jual beli menjadi tidak sah dan1718dinyatakan batal apabila buktibukti lainnya yang menjadi dasarnya menurut hukum tidakmempunyai kekuatan hukum.Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa tidakpernah dialihkan kepada Para Tergugat telah terbukti dengan tidak adanya pencatatanperistiwa hukum peralihan

bertindak terhadap harta bersamatersebut, hal ini dapat dilinat dalam penjelasan Pasal 36 UU No.1 Tahun1974, menjelaskan:Bahwa harta bersama suami istri dapat bertindak atas hartabersama dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan demikiansalah satu pihak baik suami istri tidak dapat mengenyampingkanataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatanhukum yang berhubungan dengan harta bersama tersebut karenakedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersamaitu:5: Bahwa jika ada peralihan

terhadap harta bersama, makaperalihan harta bersama tersebut harus ada persetujuan suami istri,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974, dan jikaada peralihan hak atas bersama maka peralihan tanpa adanyapersetujuan suami istri, maka peralihan harta bersama tersebut batal dem!

Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.kKisIntervensi II/ Terlawan Il jika ada peralihan hak sebagaimana yangdiuraikan oleh Penggugat Intervensi, pada halaman 2 (dua) alenia 9(sembilan) angka 6 (enam) tersebut merupakan rekayasa hukum, yangdapat diduga melakukan penggelapan harta bersama sebagaimana diaturdalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP Pidana, dan apa yang dilakukanoleh PPAT tersebut telah menyalahi prosedur hukum dalam membuatPernyataan ( waarmeking ), sebagaimana penjelasan YurisprodensiMARI No.

Artinya, tanda tangan istri dalam suratpersetujuan tersebut wajib dilakukan Notaris;Bahwa jika prosedur peralihan hak atas tanah tersebut dilanggar, dalamarti baik pihak suami ataupun atas kelalaian pihak (PPAT)mengesampingkan persetujuan istri, maka proses jual beli tanah tersebuttidak sah menurut hukum, yang artinya perbuatan hukum tersebut bataldemi hukum.

Bahwa bila dilihat dari 2 (dua) perbandingan alat bukti yangdisebutkan tersebut, sangat tanpa jelas bahwasanya PenggugatIntervensi/Pelawan dengan Tergugat Intervensi II/Terlawan II merupakanpersekongkolan untuk melakukan kejahatan penggelapan harta bersama,perbuatan Penggugat Intervensi/Pelawan dengan Tergugat IntervensiIl/Terlawan Il dapat dikwalifisir melakukan perbuatan melawan hukum danperbuatan tindak pidana, seharusnya peralihan harta gono gini harusdiketahui suami istri, dengan demikian perbuatan

Bahwa sehubungan dengan adanya transaksi jual beli SHGB No. 1268/Kel.Gayungan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT dan mengingat TURUT TERGUGAT dinyatakan pailit, maka untuk melindungihakhak dan kepentingan hukum PENGGUGAT selaku pembeli yang beritikadbaik, maka PENGGUGAT rnenyampaikan kepada TERGUGAT IV selakuinstansi Pertanahan di Kota Surabaya, untuk melakukan pemblokiran dan tidakmencatatkan segala benfuk peralihan/pengalihan dan/atau pembebanan hakatas tanah dan bangunan terhadap

Gayungan tersebut telahtercatat adanya pemblokiran oleh TERGUGAT II selaku instansi pertanahankarena adanya sengketa hukum, maka secara hukum pihak manapun tidakdiperkenankan melakukan segala bentuk peralihan dan/atau pembebanan hakatas tanah terhadap SHGB No. 1268/Kel Gayungan tersebut;9. Selanjutnya, PENGGUGAT juga mengirimkan surat kepada TURUTTERGUGAT Il, berupa peringatan keras kepada TURUT TERGUGAT II untuktidak menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 126glKel.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata (BW)disebutkan :ttHak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli,selama penyerahannya belum dilakukan menurut ketentuan Pasal 612, 613dan 616.4, Bahwa demikian juga untuk peralihan atas hak tanah sesuai denganketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undangundang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan :ttUntuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 disebutkan : Peralihan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkna, jika dibuktikan dengan PPAT yang berwenangmenurut ketentuan perundangundangan yang berlaku.3.

Bahwa sebelum terdapat akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahtersebut maka pendaftaran peralihan hak terhadap HGB Nomor1268/Kelurahan Gayungan tidak dapat dilayani;4. Bahwa didalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1268/KelurahanGayungan masih tercatat atas nama PT. Pertekstilaan Ratatex, berkedudukandi Surabaya;5.

Badung Provinsi Bali, tercatat atas kepemilikanSupartiningsin dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak,pembebanan dan Pencatatan;berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6183,Tertanggal 27 November 2002 dan Surat Ukur No. 2787 Tahun2002, seluas 930 M2, berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara,Kab.

Badung Provinsi Bali, tercatat atas kepemilikanSupartiningsih dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak,pembebanan dan Pencatatan;berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6182,Tertanggal 27 November 2002 dan Surat Ukur No. 2786 Tahun2002, seluas 3.750 M2, berlokasi di Desa Dalung, Kec KutaUtara, Kab.

Badung Provinsi Bali, tercatat atas kepemilikanSupartiningsin dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak,pembebanan dan Pencatatan;berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6184,Tertanggal 27 November 2002 dan Surat Ukur No. 2784 Tahun2002, seluas 1.640 M2, berlokasi di Desa Dalung, Kec KutaUtara, Kab.

Badung Provinsi Bali, tercatat atas kepemilikanSupartiningsih dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak,pembebanan dan Pencatatan;berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 839,Tertanggal 12 September 1986 dan Surat Ukur No. 1682/1986,seluas 2.050 M2, berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara,Kab.

Badung Provinsi Bali, tercatat atas kepemilikanSupartiningsih dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak,pembebanan dan Pencatatan;berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 840,Tertanggal 12 September 1986 dan Surat Ukur No. 1683/1986,seluas 1.250 M2, berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara,Kab. Badung Provinsi Bali, tercatat atas kepemilikanSupartiningsih dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak,pembebanan dan Pencatatan; Halaman 60 dari 122 halaman Putusan Perk.