Ditemukan 14788 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-05-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN RANAI Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran
Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
2.BAMBANG WIRATDANY, S.H.
3.ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terdakwa:
Nguyen Ngoc Sang
13362
  • edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapidana yang akan dijatunkan kepada Terdakwa telah setimpal denganperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalahmelakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuandalam pasal 222 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, terhadapTerdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yangtimbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;Memperhatikan Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor31
Register : 01-12-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 238-K/PM.III-19/AD/XII/2021
Tanggal 27 Desember 2021 — Oditur:
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
Fikri Zulfiansyah
10051
  • PM.III19/AD/X1I/2021Mengingatbercorak kuning dan biru.I. 1 (Satu) buah batu.j. 3 (tiga) pasang sandal jepit.Bahwa oleh karena barang bukti berupa baranghuruf d sampai dengan j tersebut berkaitanlangsung dengan tindak pidana yang dilakukanoleh Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalampemeriksaan perkara ini atau perkara yang lainmaka Majelis Hakim berpendapat perluditentukan untuk dirampas untuk dimusnahkan.Pasal 338 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) danayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31
Register : 02-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN JANTHO Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Jth
Tanggal 23 Juni 2016 — H. BUSRA Bin HASAN
10718
  • Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92Undang undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat Ke1 KUHP.DAN:KEDUA: Bahwa ia terdakwa H. Busra Bin Hasan secara bersamasama dengan saksiWahyuddin Bin M.
Putus : 07-08-2017 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — SISCA TINNEKE DENGAH
25465 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo.
Register : 15-12-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 42/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 17 Februari 2016 — Pembanding/Terdakwa : BUDI SETIAWAN, SE, MAF
Terbanding/Jaksa Penuntut : ROHMAN, SH
10567
  • Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanpidananya Nomor. Reg.
Register : 25-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : DICKY HARIS G P, SH.,M.Hum
Terbanding/Terdakwa : PRAYUDHA ZARKASIH
16096
  • LMS padaPT BRI (Persero) Tok KCP BPJS TK Gatsu Tahun 2017/2018 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKIJakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : SR 454/PW09/5.2/2020 tanggal 21Oktober 2020.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat(1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor31 Tahun 1999
    KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memperhatikanfakta hukum yang mendasari alasanalasan dan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat yang menyatakan bahwa Terdakwa Prayudha Zarkasih, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu yang diaturdalam Pasal 2 Ayat (1), jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor31
Register : 07-10-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 243/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 April 2017 — NIRMALA ADAMI HELMI, DKK;I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, II. PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
6853
  • BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan) ; Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahan Perseroan (Persero)PT. Pusat Perkayuan Marunda Dan Penambahan Penyertaan ModalNegara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil LikuidasiPerusahaan Perseroan (Persero) tersebut Ke Dalam Modal SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT.
Register : 19-02-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Pbr
Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8734
  • Adanya bukti Surat Keterangan ahli waris dari Bakhtiar Yahyadari Lurah Kedung Sari dan camat Sukajadi Kota Pekanbaru nomor31/SKETAW/XI1/2017, tanggal 01 November 2017;3. Adanya bukti Kartu Keluarga dari pewaris Bakhtiar Yahya danNurhayati;4. Adanya bukti Surat Penyataan ahli waris;5.
Putus : 11-12-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 PK/Pdt/2013
Tanggal 11 Desember 2014 —
5363 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 528 PK/Padt/2013Dalam Gugatan Intervensi:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi dari para Tergugat Intervensi;Dalam Pokok Perkara Intervensi: Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkeverklaara); Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara Intervensiini sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor31/PDT/2010/PT PDG, tanggal 22 April 2010 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan
Register : 16-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 2/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 2 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADE PUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : INDRA DILLI MULYAWAN, S.Pd Bin IKHWAN
11582
  • Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) jo.
Putus : 03-10-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 19/PID-TIPIKOR/2016/PTBNA
Tanggal 3 Oktober 2016 — Ir. Mulyadinsyah Bin Alm. Kamaruddin
3214
  • Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana;halaman 35 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PTBNASubsidair :eso Bahwa Terdakwa Ir. MULYADINSYAH Bin Alm.
Putus : 29-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1705 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. (BANK BNI), ; PT PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL (PT PDRH),
163156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama pada halaman 97yang menyatakan bahwa Restrukturisasi Kredit Termohon Kasasi tidakdilaksanakan sebagaimana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor31/159/KEP/1998 Tahun 1998 tentang Restrukturisasi Kredit adalah samasekali keliru karena:4.1.4.2.4.3.Bahwa Restrukturisasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan DireksiBank Indonesia Nomor 31/159/KEP/1998 Tahun 1998 tentangRestrukturisasi Kredit, pada dasarnya berupa: Penurunan Suku Bunga Kredit; Pengurangan
Register : 31-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 03-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 15/PID.TPK/2017/PT SMR
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD YUSAK SUYUDI, SH.
Terbanding/Terdakwa : WAHYUNI Binti MISRADI
9776
  • Menyatakan terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauHalaman 37 dari61 halaman Putusan No.15/PIDTPK/2017/PT.SMRperekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor31 Tahun 1999
Putus : 23-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1578 K/PID.SUS/2017
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa JAWAWI, S.T. bin SAMAN
8347 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peraturanhukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya,dikarenakan tidak memuat dan tidak mempertimbangkan faktafakta yangterungkap di persidangan sebagai berikut :Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu yang membuktikan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31
Register : 08-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ksn
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SISKA YULIANITA, S.H.
Terdakwa:
ABDI AANG FAUZI Als AANG Bin ABADIANSYAH
4125
  • Parman, Komplek Pertokoan No.B7RT.02 RW.17 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 14 April 2021, Nomor04/Pid/2021/SK/PN.KSN.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 8April
Register : 19-09-2018 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Skt
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
1.Ny. ERNAWATI
2.Tn. RONI
Tergugat:
PT BANK PAN INDONESIA TBK PT BANK PANIN TBKYANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA DALAM HAL INI MELALUI CABANGNYA DI SOLO
7411
  • Grosse akta pengakuan hutang yang nilaihutangnya tidak pasti, berakibat menjadi non eksekutabel10.Bahwa merujuk halhal yang diuraikan di atas maka Tergugat sebagaiKreditur yang telah menolak permohonan Para Penggugat sebagaiDebitur tersebut jelas telah melakukan pelanggaran terhadap KetentuanBank Indonesia perihal Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasisesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yaitu upaya yangdilakukan Bank dalam usaha perkreditan
Register : 21-08-2014 — Putus : 06-10-2014 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 6/PID.TPK/2014/PT MND
Tanggal 6 Oktober 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SISCA TINNEKE DENGAH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Pinkan Gerungan,SH
110255
  • IX Kekeliruan Penafsiran Unsurunsur dalam Dakwaan Subsidair Pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh JudexFactie Tingkat I.49A.
Register : 25-07-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 —
21469
  • Frilly Aulia Komara telah kembali ke Dumai ikutdengan orang tuanya, maka dengan persetujuanTerdakwa dan Oditur Militer serta mendasari ketentuanpasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keteranganSaksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakanoleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yangdibuat oleh penyidik yang pada pokoknya sebagaiberikut :Saksi7 :Nama lengkap : Frilly Aulia Komara.Pekerjaan : lbu Rumah Tangga.Tempat/tanggal
Register : 05-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 16/PID.TPK/2016/PT MKS
Tanggal 24 Mei 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. BURHANUDDIN, S.SI Diwakili Oleh : JAMALUDDIN DJAFAR,SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDI MULIA FITRI, SH
10834
  • Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia, Nomor: 003/PUUIV/2006, dalam amarnya padapokoknya menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisepanjang Frasa yang berbunyi yang dimaksud dengan secaramelawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukumdalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatantersebut tidak diatur
Register : 03-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 105-K/PM.I-02/AD/VIII/2018
Tanggal 23 Oktober 2018 — Oditur:
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Albertus Lagabelo
70110
  • harus dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara.Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat persidangan iniTerdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakimperlu menetapkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanandihubungkan dengan lamanya penahanan sementara yangtelah dijalani dengan pidana penjara yang akan dijatuhkandalam putusan ini.Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) UndangUndang RI Nomor31