Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai Surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 4.

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 3.

Objek sengketa bertentangan dengan Azas Kepastiuan Hukum,yaitu sebagaiman diuraikan di atas bahwa jelas tergugat dalammenerbitkan Objek sengketa tidak mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara Negara;2).

yang berwenangkepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannyadengan jabatan, b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakanpenjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c)Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini sebagaimana yangdimaksud di atas paling lama bulan Desember 2018;Serta kebijakan

Mtr.pidana yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulanDesember 2018,Serta adanya kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur SipilNegara melalui Surat Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, memberibatas waktu kepada PPK dan PyB untuk memberhentikan PNSdimaksud sampai tanggal 30 April 2019.

ditunjuk selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkanKeputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.343Huk/2006 tanggal 29Juni 2006 tentang Perubahan ke empat atas lampiran Keputusan GubernurBanten Nomor: 902/Kep.68Huk/2006 tentang Penetapan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD ProvinsiBanten TA.2006, Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan

Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan pimpinan dalam bidangkebutuhan perlengkapan Sekretariat Daerah ;e Melaksanakan pengadaan atau penyediaan alat perlengkapan kantorPemerintah Provinsi Banten, sarana dan prasarana ;Sedangkan tugas dan tangggung jawab Terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :Mengelola belanja operasi dan belanja modal ;

InCasu antara lain : Merencanakan kebijakan kebutuhan perlengkapan Sekretaris Daerah ,dan mengadakan pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana,dan alatalat perlengkapan kanitor ;. Bahwa, diakui benar, Terdakwa berdasarkan hakhakdan kewajibannyatelah mengeluarkan Surat Perintah Membayar, kepada Nuraisah,S.IP selaku Pemegang Kas Biro Perlengkapan Provinsi Banten, yakni SuratNo: 900/981LK/2009., tanggal 28 September 2006 ; .

Asas Kepastian HukumYang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas didalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiappengambilan kebijakan dan keputusan terkait penyelenggaraanpemilinan.

dilaksanakan, sehingga ada kekhawatiran yangsangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan,padahal surat keputusan yang pada pokoknya membatalkankeikutsertaan Penggugat pada pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaPematangsiantar pada Tahun 2015 dilaksanakan tidak sesuai denganperaturan penyelenggaraan pemilinan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, makaobjek sengketa akan digunakan oleh Tergugat untuk melakukanserangkaian kebijakan

Dengan demikian dalam perkara a quo keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinyasesuai dengan UndangUndang tidak menjadi wewenang dari PengadilanTata Usaha Negara Medan;Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa yang berhubungan denganpenyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Mahkamah Agung telahmengeluarkan beberapa kebijakan yang menjadi panduan umum bagisemua badan peradilan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal iniPeradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa pada bulan September 2014, TERGUGAT 2 membujuk denganmenawari pekerjaan untuk menjadi PNS kepada anak Penggugat yaituHalaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN MtrAstari Prima Setyorini, kareena TERGUGAT 1 mendapat jatah dari Jakartamelalui jalur khusus/kebijakan dan sanggup membantu untuk masukmenjadi PNS;Bahwa untuk mencari kebenaran informasi tersebut, kKemudian padatanggal 10 September 2014 anak Penggugat Astari Prima Setyo Rinibersama PENGGUGAT ingin datang ke rumah

Bukti Surat system seleksi CPNS Nasional 2014;Bukti formulir persyaratan masuk CPNS melalui jalur kebijakan;Bukti Surat pengantar nota dinas CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Register CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Daftar Nominatif listing Kategori Pusat dan Daerah atas namagoao tdASTARI PRIMA SETYORINI;f.

Butki P8 berupa Kwitansi tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dari ASDI GITA MUKTIFANI, SE& ASTARI PRIMA SETYORINI, SH. untuk pembayaran tambahan DPHalaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pat.G/2018/PN MtrCPNS Jalur Kebijakan Tahun 2013 2014, menunjukkan bahwa Tergugattelah menerima uang dari Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatisuratsurat bukti tersebut di atas ( bukti P1, P2, P7 dan P8 ) yangdikaitkan dengan

Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaanpenegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yangmenjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeriyang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangandan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;c.

Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaanpenegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represifyang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum KejaksaanNegeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;C.

Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaanpenegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yangmenjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeriyang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangandan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;c.

pelaksanaanpenegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yangmenjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeriyang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangandan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaantambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lainberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dankebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Pada tanggal 28 November 2018 OSTAR AL PANSRI

Menyusun bahan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dalampenetapan pelaksanaan tahapan, jadwal, program dan regulasi; dang. Membuat laporan penyusunan regulasi, anggaran program, jadwal, dantahapan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun2013 dalam bentuk softcopy dan hardcopy.3.

Menyusun bahan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dalampenetapan pelaksanaan tahapan, jadwal, program dan regulasi; dang.

Bahwa atas kerugian negara Rp.1.593.859.158, (satu milyar lima ratussembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus limapuluh delapan rupiah) tersebut, yang harus bertanggungjawab adalah orangyang mengeluarkan kebijakan dan bukan orang yang menikmati karenawalaupun orang lain yang meminta apabila dari pengelola keuangan tidakmemberikan karena bukan peruntukkannya maka tidak akan ada kerugiannegara.Ahli AGUS MUSLIH, S.Kep., Ners., MMKes telah memberikan keterangannyadi depan

Bila tidak sesuai peruntukan siap diajukan ke aparat/ penegak hukum; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54UU Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara disebutkan :ayat (1)Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepadaPresiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaranyang berada dalam penguasaannya;ayat (2)Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan materialkepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalampenguasaannya

Dalam keterangan saksi itu dapat disimpulkan bahwakomisioner tidak hanya mengeluarkan kebijakan, akan tetapi juga menikmati danaanggaran itu secara tanoa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat kedua abhlisepanjang menyatakan pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara bukanOrang yang menikmati karena walaupun orang lain yang meminta apabila dari pengelolakeuangan tidak memberikan karena bukan peruntukannya maka tidak akan adakerugian negara Majelis

ISKANDAR, dalam rangka rapat optimalisasipemanfaatan dan kebijakan sawit (CPO) di Jakarta 27042009s/d 29042009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.650.000,;Atas nama SONDANG SIREGAR, dalam rangka konsultasidirektori usaha kecil dan menengah di BKPM Jakarta.28072009 s/d 30072009, biaya perjalanan dinas Rp.2.350.000.

ISKANDAR, dalam rangka rapat optimalisasipemanfaatan dan kebijakan sawit (CPO) di Jakarta27042009 s/d 29042009, biaya perjalanan dinas Rp.2.650.000.

ISKANDAR, dalam rangka rapat optimalisasipemanfaatan dan kebijakan sawit (CPO) di Jakarta8027042009 s/d 29042009, biaya perjalanan dinas Rp.2.650.000.,;. Atas nama SONDANG' SIREGAR, dalam rangkakonsultasi direktori usaha kecil dan menengah di BKPMJakarta. 28072009 s/d 30072009, biaya perjalanandinas Rp. 2.350.000,;.

Jambi pada tahun 2009 ada dugaan korupsiuang perjalanan dinas;e Uang perjalanan dinas itu digunakan untuk menutupi kKebutuhan kantoryang tidak dianggarkan, lalu dibuat kebijakan agar para PPTK mencaridana dengan cara mengambilnya dari uang perjalanan dinas;e Kebijakan tersebut atas perintah Kepala Badan yakni saksi Ir.

DirekturRSUD Indramayu)~ yang mempunyai tugas : memimpin,mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan penyusunandan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatansecara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upayapenyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadudengan tidak meninggalkan upaya promosi dan pencegahannya sertamengupayakan upaya rujukan, pelayanan yang bermutu sesuai standarpelayanan Rumah sakit.Dan Fungsi :e Menyelenggarakan pelayanan penunjang

Zaenal Arifin, MMdalam hal pembangunan ruang rawat inap 5 (lima) lantai untuk RSUDIndramayu Tahun 2013 ;Bahwa saksi bekerja sebagai CPNS di Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Indramayu Tahun 1992 Tahun 2012 sampai sekarang WakilDirektur Umum dan Keuangan pada RSUD Indramayu ;Bahwa Tugas Wadil Umum dan Keuangan adalah mengkoordinasikan ,menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan tehnis kesekretariatan,pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan barang/asset sertakegiatan pemasaran, perencaaan dan rumah

Zaenal Arifin, MMdalam hal pembangunan ruang rawat inap 5 (lima) lantai untuk RSUDIndramayu Tahun 2013 ;Bahwa saksi bekerja sebagai Sekda Kabupaten Indramayu sejak 2012sampai sekarang ;Bahwa Tugas Sekda membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dankebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga tehnisdaerah ;Bahwa yang saksi ketahui masalah yang terjadi di RSUD IndramayuRSUD Indramayu selaku Badan Layanan Umjum Daerah untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaanbarang/jasa

Direktur RSUDIndramayu sejak April 2013 sampai Juni 2014 ;Bahwa Tugas PLT Direktur RSUD Indramayu adalah memimpin,mengkoordinasi, mengendalikan serta melaksanakan penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan secaraberdaya guna dan berhasil guna ; Mengutamakan upayapenyembuhan, pemulihan secara serasi serta mengupayakan upayarujukn, pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit ;Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) pada RSUD Indramayu,

Bahwa Tugas PLT Direktur RSUD Indramayu adalah memimpin,mengkoordinasi, mengendalikan serta melaksanakan penyusunandan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatansecara berdaya guna dan berhasil guna ; Mengutamakan upayapenyembuhan, pemulihan secara serasi serta mengupayakan upayarujukn, pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit ;3.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan provisi para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat agar tidak menggangu, melakukan dan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang dianggap menghalangi

Risiko Kepatuhan;(2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risikountuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Managemen Good corporateGovernance:BAB Pasal 1 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 8Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsungkepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan danOperasional perusahaan atau Bank, antara lain Pimpinan kantorcabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern Pasal 2 ayat (1

) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006,Bank wajid melaksanakan prinsipprinsip Good CorporateGovernance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatanatau jenjang organisasi.Pelaksanaan prinsipprinsip Good Corporate Governance dalamsetiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi,rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkahlangkahpengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisarisdan Direksi

Sampai dengan pegawai tingkat pelaksana;Halaman 41 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.S US.TPK/2021/PT.SBY Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yangdisesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dankompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedomanpada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalamketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagiBank Umum.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03

Pasal 1 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 8Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsungkepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan danOperasional perusahaan atau Bank, antara lain Pimpinan kantorcabang dan kepala Satuan Kerja Audit Internb.

Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedurpemberian kredit Tidak menyimpang dari ketentuanketentuan limitkredit dan ketentuan Pemerintah/BIc. Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit.BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No.043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikrodan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari2005, Bab II Analisa Kredita.

Menetapkan kebijakan operasional Bank.TANGGUNG JAWAB :1. Direktur Utama dalam =melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnyabertanggungjawab kepada Bupati/RUPS melalui Dewan Pengawas;2. Pertanggungjawaban Direktur Utama dilakukan secara tertulis.Bahwa Direksi PD.

Merumuskan kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan .7. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengaturan Likuiditas Antar Kantor dan AntarBank .8. Memastikan bahwa kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan telah diterapkanserta dilaksanakan secara konsisten .9. Bertanggungjawab atas pencapaian Rencana Kerja dan mengevaluasi berdasarkan hasilrealisasi .10.

Merumuskan kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan .7. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengaturan Likuiditas Antar Kantor dan AntarBank .8. Memastikan bahwa kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan telah diterapkanserta dilaksanakan secara konsisten .9. Bertanggungjawab atas pencapaian Rencana Kerja dan mengevaluasi berdasarkanhasil realisasi .10. Menindaklanjuti saransaran yang disampaikan Kepala Bidang Kredit dan KepalaBidang Dana.11.

BKKEromoko .v Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD.

Merumuskan kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan .7. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengaturan Likuiditas antar Kantor danAntar Bank .8. Memastikan bahwa kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan telahditerapkan serta dilaksanakan secara konsisten .9. Bertanggungjawab atas pencapaian Rencana Kerja dan mengevaluasiberdasarkan hasil realisasi .10. Menindaklanjuti saransaran yang disampaiakan Kepala Bidang Kreit dan KepalaBidang Dana .11.

.* Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (2), kewenanganpemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;b. menetapkan PTPKD;c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutanpenerimaan desa;d. menyetujul pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa; dane. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBDesa.* Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor

Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara PengadaanBarang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1506), Bab huruf D, Bab

ayat (1) harus didukung olehbukti yang lengkap dan sah.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan Desa, pasal 79 ayat (1) dan ayat (3),sebagai berikut:e ayat (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporanperkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.e ayat (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadappenggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembanganpelaksanaan kegiatan.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diuban denganPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara PengadaanBarang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1506), Bab huruf D, Bab

Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik IndonesiaHalaman 143 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN MtrTahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara PengadaanBarang/Jasa di

ALTLO dari pembelian saham tersebut YayasanKesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) telah menerimakeuntungan/dividenaTahun 1995 sebesar Rp.80.000.000,bTahun 1996 sebesar Rp.120.000.000.c Tahun 1997 sebesar Rp.200.000,Dari keuntungan tersebut telah dipergunakan untuk membayar kredit sebesarRp.80.000.000.000,Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan masalah perbankan diambil alih oleh pejabat yangditunjuk oleh otoritas pebankan kemudian

ALTLO dari pembelian saham tersebut YayasanKesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) telah menerimakeuntungan/dividenTahun 1995 sebesar Rp.80.000.000,Tahun 1996 sebesar Rp.120.000.000.Tahun 1997 sebesar Rp.200.000,Dari keuntungan tersebut telah dipergunakan untuk membayar kredit sebesarRp.80.000.000.000,Hal 13 dari 72 Hal Putusan No. 496/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel1.2.Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan masalah perbankan diambil alih

Bank Umum Nasional adalah BTO( Bank Take Over) sehingga segla kebijakan masalah perbankan diambil alih olehpejabat yang ditunjuk otoritas perbankan, maka dengan demikian aktivitas YKKBUN diambil alih oleh pemerintah;Bahwa pada awalnya Terdakwa II hanya sebagai anggota kemudian ditunjuk olehDireksi sebagai Pengawas dan jabatan Pembina ini setelah terakhir adanyaDivident itu, kemudian oleh Ida Djubaidah ( Terdakwa I ) Terdakwa II dimintamenjadi Pembina guna untuk menghidupkan kembali YKK yang baru

65.000.000, yang jumlah totalnya TerdakwaII menerima Rp. 600 juta tetapi uang tersebut disalurkan ke Badan Sosial;Bahwa Terdakwa pernah menerima uang tersebut dari Terdakwa I Ida Djubaedahdan Terdakwa II telah salurkan sesuai dengan penggunannya;Bahwa Terdakwa I Ida Djubaedah menetahui bahwa istri Terdakwa adalah bekerjadibidang sosial, sehingga Terdakwa Ida Djubaedah dapat membantu menyalurkanke badanbadan sosial;Bahwa sebenarnya danaYKK tidak boleh dijadikan bisnis tetapi karena padawaktu itu atas kebijakan

anggota sebanyak 250 orang yangsumber dananya berasal dariHal 43 dari 72 Hal Putusan No. 496/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel juran wajib setiap anggota setiap bulan Rp.50.000, x 250 orang = Rp.12.500.000, juran bulanan setiap anggota setiap bulan Rp.5.000, x 250 orang = Rp.1.250.000,Dana tersebut dipergunakan untuk pinjaman anggota/peserta YKK BUN danpenjualan barang secara tunai dan kredit kepada anggota/peserta YKK BUNe Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan

Ambara Pranata juga hanya terdiri atas (satu) orang anggota Komisaris yaitu dijabat oleh Tergugat II,maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) UUPT,Komisaris sebagai organ perusahaan adalah melakukanpengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusanpada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usahaperseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;6 Bahwa dalam rangka mengembangkan dan memajukanperseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, makaPenggugat (selaku Direktur) dan Tergugat

Kegiatan organorgan itu secara bersamasama sebagaisatukesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakanfungsi dan pembuatan kebijakan, pelaksanaan serta pengawasanperseroan; Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa, hari Jumat,tanggal 27 Juli 2007 tersebut ternyata telah terjadi pemisahan/pemecahan organ PT.

AmbaraPranata juga hanya terdiri atas (satu) oranganggota Komisaris yaitu dijabat oleh TergugatII, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat(1) UUPT, Komisaris sebagai organperusahaan adalah melakukan pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannyapengurusan pada umumnya, baik mengenaiperseroan maupun usaha perseroan, danHal 61 dari 117 hal Put.

Kegiatan organorgan itu secarabersamasama sebagai satukesatuan dantidak dapat dipisahkan dalam melaksanakanfungsi dan pembuatan kebijakan, pelaksanaanserta pengawasanBahwa memang benar dalam pembuatanPerjanjian Sewa Menyewa, hari Jumat,tanggal 27 Juli 2007 tersebut ternyata telahterjadi pemisahan/pemecahan organ PT.Ambara Pranata yaitu Direktur PT. AmbaraPranata (Penggugat) selaku pemilik/yangmenyewakan didudukan berpisah danberlawanan dengan Komisaris PT.

AMBARAPRANATA Nomor 8 Tanggal 27 Oktober 2009 (bukti P4), yang padapokoknya mengamanatkan bahwa yang berhak untuk mewakili perseroan didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan sertamenjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupunkepemilikan adalah Tugas dan wewenang dari Direksi sedangkan Tugas danwewenang Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan direksidalam menjalankan

SITI RAMSINAH yang pada saat itu sebagaiBendahara Rutin Kantor Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Hulu Sungai Selatan ;Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ke2 (menguntungkandiri sendiri) ini disertai dengan pendapat bahwaperbuatan Terdakwa untuk menitipkan uang kepadaBendahara Rutin Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Hulu Sungai Selatan tidaklah masuk akal dantidak memberikan keyakinan kepada Majelis karena kalaumemang Terdakwa tidak menyetujui arahan/kebijakan Pit.Kepala Dinas dan

No. 2617K/PID.SUS/2010bawah sumpah), saksi Durabu (di bawah sumpah) dan saksiMaseri (di bawah sumpah) di persidangan pada PNKandangan ;Dalam hal penyerahan uang titipan honor Juru Peliharaint bukan merupakan tugas Pemohon Kasasi sebagai KepalaBidang, namun dalam hal ini sesuai kebijakan Pit.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HuluSungai Selatan (Dra. Siti Saniah) dipercayakan kepadaKasi Museum dan Purbakala yaitu Sdri.

honor kepada Juru60Pelihara yang dimaksud oleh Majelis Hakim, sebagaimanafakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Dra.Siti Saniah (di bawah sumpah dan lihat BAPpersidangan),dan saksi Siti Rosmawati (di bawah sumpahdan lihat BAP persidangan) serta saksi Siti Ramsinah(di bawah sumpah dan lihat BAP Persidangan) tidak adamenerangkan Pemohon Kasasi Terdakwa membuat konsepalternatif penyerahan honor kepada para Juru Pelihara,dan sesungguhnya konsep alternatif itu) tidak pernahada, karena semuanya kebijakan

kepada JuruPelihara yang dimaksud oleh Majelis Hakim, sebagaimanafakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Dra.Siti Saniah (di bawah sumpah dan lihat BAPpersidangan),dan saksi Siti Rosmawati (di bawah sumpahdan lihat BAP persidangan) serta saksi Siti Ramsinah(di bawah sumpah dan lihat BAP Persidangan) tidak adamenerangkan bahwa Terdakwa membuat dan menyerahkankonsep alternatif penyerahan honor kepada para JuruPelihara, dan sesungguhnya konsep alternatif itu tidakpernah ada, karena semuanya kebijakan

DalamSurat Keputusan tersebut tidak disebutkan adanyaperiode atau termin pencairan honor Juru Pelihara.Pembayaran honor Juru Pelihara setiap 4 (empat) bulansekali merupakan kebijakan dari PPIK pada DirektoratJenderal Sejarah dan Purbakala dan merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam satu TahunAnggaran yakni' Tahun Anggaran 2007.

ZAINAL MUTAQIN,SP,MM selaku Asda III Setda ProvinsiBanten berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor: 24 Tahun2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja SekretariatDaerah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalammelakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidangkesejahteraan rakyat, umum dan perlengkapan, bidang humas dan protokolserta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuaibidang tugasnya;Sehubungan

ZAINAL MUTAQIN,SP,MM selaku Asda III Setda ProvinsiBanten yang merupakan atasan langsung dari Kepala Biro Kesra mempunyaitugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi danmerumuskan kebijakan dalam pelaksanaan hibah yang dilaksanakan oleh BiroKesra supaya pelaksanaan hibah dapat berjalan lancar sesuai ketentuanperundangundangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;Hal. 32 dari 117 hal. Put.

Pemerintah propinsi Bantendengan DPRD Propinsi Banten Nomor: 913/127Huk/2010dan Nomor: 164/07/DPRD/XI1/2010 tanggal 5 Nopember 2010tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD TA 2011;1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) Pemprov.Banten TA. 2011;1 (satu) berkas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor: 7Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten TahunAnggaran 2011;1 (satu) berkas fotokopi Peraturan

No. 2384 K/Pid.Sus/201510.11.12.13.14.15.16.164/06/DPRD/X1/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kebijakan UmumAnggaran APBD TA 2011Nota Kesepakatan antara Pemerintah propinsi Banten dengan DPRDPropinsi Banten Nomor: 913/127Huk/2010 dan Nomor:164/07/DPRD/X1/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kebijakan UmumAnggaran APBD TA 20111 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (RKA PPKD) Pemprov.

No. 2384 K/Pid.Sus/201511.12.13.14.15.16.17.18.19.20.978.3/4842Kesraxl/2011 tanggal 02 November 2011 perihalRekomendasi Calon Penerima Hibah Tahun 2012;1 (satu) bundel fotokopi Pertimbangan Atas RekomendasiUsulan Hibah dan Bantuan Sosial TA. 2012;1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepakatan antara PemerintahProvinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor:910/MOU.15Huk/2011 dan Nomor : 164/09/DPRD/XI/2011tanggal 17 November 2011 tentang Kebijakan Umum (KUA)APBD TA. 2012;1 (satu) bundel fotokopi Nota

Honny Maitimu) selama menjadi Ketua PengurusPPPSRS Kebagusan City memiliki kepribadian tidak jujur, melakukantindakan arogansi, tidak bertanggung jawab dan lebih banyakmenguntungkan pribadi dan kelompoknya bukan untuk kepentinganpara penghuni yang telah memenuhi kewajiban membayar iuran setiapbulan, sehingga selalu menimbulkan konflik dengan kepentingan parapenghuni serta menghambat program enam paket kebijakan ekonomipemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkandaya beli masyarakat

Honny Maitimu)memiliki kepribadian yang tidak jujur, bertindak arogansi dalammenyelesaikan setiap masalah, dan lebih mengutamakan kepentinganpribadi / kelompoknya dari kepentingan para penghuni dan menghambatprogram enam paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk menciptakanlapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.PEMBAHASAN .Berdasarkan ketentuanketentuan hukum yang dilanggar oleh tergugat1, Tergugat 2 dan tergugat 3 serta alasanalasan penggugat 1, dan Penggugat2mengajukan gugatan

Bila tergugat 1 dantergugat 2 memaksakan tindakan pemutusan aliran listrik dan air akandikenakan kepada pemilik dan penghuni yang tidak ada kaitan dengankewajiban pembayaran iuran tiap bulan , maka Tergugat 1, tergugat 2 danTergugat 3 telah menghambat program enam kebijakan ekonomipemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaandan meningkatkan dayabeli masyarakat.

Honny Maitimu) selaku Ketua PengurusPPPSRS Kebagusan City adalah hanya menjabat dalam satu periode tahun2013 2016 berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 09 Juli 2013 karenaselama menjabat telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PPPSRS Kebagusan City, sehingga selalumenimbulkan konflik dengan para penghuni serta Tergugat Il adalah salahsatu. penghambat utama program enam paket kebijakan ekonomipemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan dayabeli masyarakat.hal

Honny Maitimu) selaku Ketua Pengurus PPPSRS KebagusanCity adalah tidak sah, karena bukan pemilik unit, hanya sebagai penghuni unitsaja dan selama menjabat telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PPPSRS Kebagusan City, sehingga selalumenimbulkan konflik dengan para penghuni serta Tergugat Il adalah salah satupenghambat utama program enam paket kebijakan ekonomi pemerintah untukmenciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.Bahwa terdapat perubahan

Merchant IDmilik merchantmerchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta.Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, makakeesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesartransaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchantmerchant tersebut.Hal ini membuktikan bahwa semua merchantmerchant tersebut pastimemiliki kerjasama dengan fraudster / pelaku penyalahgunaan karenaBank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmimerchant saja.Bahwa sesuai dengan kebijakan

Hal inimembuktikan bahwa semua merchantmerchant tersebut pasti memilikikerjasama dengan fraudster / pelaku penyalahgunaan karena Bank Permatahanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja.Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA,untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksidianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, danada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter),kemudian setelah itu data transaksi

Hal inimembuktikan bahwa semua merchantmerchant tersebut pasti memilikikerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permatahanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja.Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA,untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksidianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, danada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter),kemudian setelah itu data transaksi

Hal inimembuktikan bahwa semua merchantmerchant tersebut pasti memilikikerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank permatahanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja.Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA,untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksidianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, danada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter),kemudian setelah itu data transaksi

Jaresman Manurung, MMmenanyakan untuk apa kebijakan pengamanan tersebut dan dijawabTerdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si nanti kita bicarakan. Bahwa selanjutnya saksi Drs. Jaresman Manurung, MM memerintahkan saksiMelky Lumban Gaol, SE membuat Nota Dinas Nomor : 518/120/KPP/II/2008tanggal 11 Februari 2008 perihal : Panjar Kerja / Kegiatan pada DinasHal. 6 dari 63 hal. Put.

ALBERT MARPAUNG,M.Si pada jabatan tersebut adalah sebagai berikut : Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah; Menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perobahan APBD; Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkandengan peraturan daerah;Hal. 13 dari 63 hal. Put.

Jaresman Manurung, MMmenanyakan untuk apa kebijakan pengamanan tersebut dan dijawabTerdakwa nanti kita bicarakan;Bahwa selanjutnya saksi Drs. Jaresman Manurung, MM memerintahkan saksiMelky Lumban Gaol, SE membuat Nota Dinas Nomor : 518/120/KPP/II/2008tanggal 11 Februari 2008 perihal : Panjar Kerja / Kegiatan pada DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dengan rincian : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :Hal. 18 dari 63 hal. Put.

Albert Marpaung,M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah, berdasarkan Surat KeputusanBupati Toba Samosir Nomor : 080 Tahun 2009, tanggal 18Maret 2009, diberikan tugas dan kewenangan menurutmelaksanakan peraturan perundangundangan antara lain :Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan KeuanganDaerah, Menyusun rancangan pendapatan daerah yang telahditetaopbkan dengan peraturan daerah, Melaksanakan FungsiBendahara Umum Daerah (BUD), Menyusun LaporanKeuangan

berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan UsahaMilik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; (R.Wiyono, Ibid., halaman 41)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomiannegara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usahabersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakatsecara mandiri yang didasarkan pada kebijakan