M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Sapriandy Alias Andi Bin Rahmatullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
2. Menjatuhkan

Menyatakan terdakwa I ALEXANDER DODOKS Alias MUDA HALE dan terdakwa II LORENSIUS RAWONDA Alias MBENGO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ALEXANDER DODOKS ALIAS MUDA HALE tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;3.

sebagai berikutDAKWAANKESATUPRIMAIRBahwa terdakwa 1 ALEKSANDER DODOK Alias MUDA HALE danterdakwa 2 LORENSIUS RAWONDA alias MBENGO pada hari Sabtutanggal 29 September 2012, sekitar pukul 02.30 Wita atausetidaktidaknya pada waktu tertentu di bulan September Tahun2012 yang bertempat di jalan Pero, Desa Pero Konda, KecamatanKodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Waikabubak, dengan terangterangan dandengan tenaga

170 ayat (2) ke1 KUHP;SUBSIDIAIRBahwa terdakwa 1 ALEKSANDER DODOK Alias MUDA HALE danterdakwa 2 LORENSIUS RAWONDA Alias MBENGO pada hari Sabtutanggal 29 September 2012, sekitar pukul 02.30 Wita atausetidaktidaknya pada waktu tertentu di bulan September Tahun2012 yang bertempat di jalan Pero, Desa Pero Konda, KecamatanKodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Waikabubak, dengan terangterangan dandengan tenaga

pil LLdengan cara menjual kepada saksi DONI IRA WAN Bin JASWADI sehinggabertentangan dengan regulasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan,penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanyadiberikan pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan selanjutnyapenguasaan sediaan farmasi adalah ditujukan kepada seseorang yang memilikiHalaman 2 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN.Gprkeahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu identitas yang melekatsebagai seorang tenaga

Si., Apt., terhadap obat dengan logo "LL" yang didapat danterdakwa JONI RUDIONO Bin RIDUAN merupakan sediaan farmasi berupa obatyang telah diedarkan oleh orang yang bukan tenaga kesehatan dengan keahian dankewenangan yang dimilikinya.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib., ketikaterdakwa JONI RUDIONO Bin RIDUAN berada di rumahnya di JI. Biliton, RT : 002RW : 013, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab.

Si., Apt., terhadap obat dengan logo "LL" yang didapat dariterdakwa JONI RUDIONO Bin RIDUAN merupakan sediaan farmasi berupa obatyang telah diedarkan oleh orang yang bukan tenaga kesehatan dengan keahian dankewenangan yang dimilikinya.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib., ketikaterdakwa JONI RUDIONO Bin RIDUAN berada di rumahnya di Jl. Biliton, RT : 002RW : 013, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab.

Kediri;Bahwa ahli menerangkan jika regulasi atau pengaturan terhadap peredaransediaan farmasi mengacu pada aturan hukum didalam Undangundang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimanaketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaituyang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan danmengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian dan kewenangan;Terdakwa JONI RUDIONO

Si., Apt., terhadap obat dengan logo "LL" yangdidapat dari terdakwa JONI RUDIONO Bin RIDUAN merupakan sediaan farmasiberupa obat yang telah diedarkan oleh orang yang bukan tenaga kesehatan dengankeahian dan kewenangan yang dimilikinya.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib., ketikaterdakwa JONI RUDIONO Bin RIDUAN berada di rumahnya di JI. Biliton, RT : 002RW : 013, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab.

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama;3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan terangterangan menurutPutusan MA RI No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah tidak secarabersembunyi, dalam arti tidak perlu di muka umum, atau perbuatan tidak dilihatoleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh oranglain.

Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenagadipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, dalam arti jika ada yangmenyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadipenggunaan tenaga bersama;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana diterangkan para saksi yang bersesuaian, keterangan Anak, padatanggal 29 Agustus 2021 di pinggir jalan di Desa Rumoong Bawah KecamatanAmurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sekitar pukul 01.00 wita

Oleh karena itu perbuatan sebagaimana dalam fakta hukumdilakukan dengan menggunakan tenaga bersama, yaitu tenaga Anak dengantenaga Saksi;Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2021/PN AmrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terangterangan dan dengan tenagabersama telah terpenuhi;Ad.3.

Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barangMenimbang, bahwa arti kekerasan adalah mempergunakan tenaga fisikyang tidak kecil secara tidak sah;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana diterangkan para saksi yang bersesuaian, serta keterangan Anakdidapati fakta hukum bahwa Saksi langsung memukulnya menggunakan papan,lalu Saksi Korban lari menuju Anak dan Anak langsung memukulnya denganmenggunakan bambu yang mengenai bagian kepala Saksi Korban dan jugamemukul

Nomor 110 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa yang sebenarnya Penggugat sependapat dengan Surat Anjuran yangdikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin karenasudah sesuai dengan faktafakta hukum kuat.

Memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon sesuai Anjuran DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kepada Penggugat denganrincian adalah sebagai berikut:a. Uang pesangon: 4 x Rp 12.670.000,00.......... ee = Rp50.680.000,00b. Uang penghargan masa kerja: 2 x Rp 12.670.000,00 = Rp25.340.000,00c.

Oleh karena sangatjelasdan tegas didalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat sudahmencantumkan permintaan putusan dalam pokok perkara kepada yang MuliaMajelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah yang pada intinya:Memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon sesuai Anjuran DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kepada Penggugat dengan rincianadalah sebagai berikut:a.

Nomor 110 K/Pdt.SusPHI/2017kepada yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormatmemerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat agar membayar pesangon sesuaiAnjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kepada PemohonKasasi/Penggugatdan Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaBanjarmasin sudah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yang adapada bukti P.1 dan apabilayang Mulia Majelis Hakim dan Anggota MajelisHakim

Kerja Kota Banjarmasin yangdiajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dan selain itu pahal jelas dan tegasPemohon Kasasi/Penggugatdalam mengajukan gugatan juga melampirkanAnjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sebagaimanadimaksud dalam pasal 83 ayat (1) harusnya Judex Facti apabila isigugatanPemohon Kasasi/Penggugat belum sempurna ada kesalahan.

Bahwa pada tanggal 4 juli 2018 Penggugat mengadukan perselisihandimaksud kepada kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja kabupatenmorowali perundingan Mediasi pada tanggal 23 Juli 2018 gagal oleh karenaalasan para Tergugat tidak dapat melanjutkan mediasi karena SBSI hanyatercatat sebagai serikat Buruh PT. IMIP (Tergugat II), yang manasebelumnya Penggugat yang diwakili Organisasi SBSI disetujui dari pihakTergugat PT. IMIP Group;11.

Bahwa sistem kerja outsourching diterjemahkan dalam surat edaranmenteri tenaga kerja (SEMA MENAKER) No. SE08/MEN/1990 tentangketentuan tanggungjawab perusahaan pemberi borongan pekerjaanterhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja perusahaan pemborong,sebagai memborongkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain(pemborong);16.

Memerintahkan Tergugat dan Tergugat II untuk mempekerjakan kembaliPenggugat pada posisi jabatan semula sebagai Tenaga Devisi CREWOperator Loader pada PT. Indonesia Morowali Industri Park, sertamemulihkan seluruh hakhak Penggugat;DALAM POKOK PERKARA :1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga putusan sela tentang perintah Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi Jabatan semulasebagai Tenaga Devisi CREW Operator Loader pada PT.

Menghukum TERGUGAT untuk memanggil dan mempekerjakanPENGGUGAT sebagai Tenaga Devisi crew Operator loader TERGUGAT selambatlambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.SusPHI/2019/PN Palu7. Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, untuk tetap membayar UpahPenggugat untuk bulan Juni 2018 sampai putusan ini berkekuatan hukumtetap;8.

Bahwa Penggugat tidak pernah bekerja pada Tergugat karenanyaTergugat menolak dalil Penggugat angka 1,2 dan 3 yang pada intinyamenyatakan Tergugat adalah pemberi kerja kepada Penggugat, karenaTergugat hanya sebatas fasilitator penerimaan tenaga kerja untukTergugat II;4.

2003 tentang Ketenagakerjaan dan patut di hukum;3 Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang uang pesangon besertahakhak lainnya, maka Para Penggugat beserta karyawan lainnya berinisiatifuntuk menanyakan hal tersebut, namun Tergugat tidak menanggapinyadengan baik dan seolaholah tidak mau tahu lagi dengan nasibPara Penggugat;4 Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau membayarkan uang pesangon besertahakhak lainnya kepada Para Penggugat, maka perkara a quo kemudian dilimpahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga

Tenaga Kerja an Penggugat IT dariKantor BPJS Tanjungpinang, selanjutnya diberitanda P7;Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat III dari Tergugatpada bulan Januari 2011 dan bulan Nopember 2011,selanjutnya diberitanda P8;Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat III dari Tergugatpada bulan Maret 2014, selanjutnya diberitanda P9;Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No. 021/AT/SPK/IV/2014 an.

Penggugat III dari Tergugat dengan masa kerjadari 03 Januari 2011 s/d 08 April 2014, selanjutnyadiberitanda P10;Fotocopy Historis Saldo Tenaga Kerja an Penggugat IIIdari Kantor BPJS Tanjungpinang, selanjutnya diberitandaP11;Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat IV dari Tergugatpada bulan Januari 2011 dan bulan Maret 2011, selanjutnyadiberitanda P12;Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No. 023/AT/SPK/IV/2014 an.

Penggugat IV dari Tergugat dengan masa kerjadari 01 Januari 2011 s/d 08 April 2014, selanjutnyadiberitanda P13;Fotocopy Historis Saldo Tenaga Kerja an Penggugat IVdari Kantor BPJS Tanjungpinang, selanjutnya diberitandaP14;Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat V dari Tergugatpada bulan November 2012 dan bulan Februari 2013,selanjutnya diberitanda P15;Halaman 15 dari 23 Putusan PHI Nomor 30 /Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg.1616 Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat V dari Tergugatpada bulan Januari 2014,

selanjutnya diberitanda P16;17 Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tahun 2011 an PenggugatV dari Kantor BPJS Tanjungpinang, selanjutnyadiberitanda P17;18 Fotocopy Historis Saldo Tenaga Kerja an Penggugat V dariKantor BPJS Tanjungpinang, selanjutnya diberitanda P18;19 Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat VI dari Tergugatpada bulan September 2011 dan bulan Mei 2013,selanjutnya diberitanda P19;20 Fotocopy Historis Saldo Tenaga Kerja an Penggugat VIdari Kantor BPJS Tanjungpinang, selanjutnya diberitandaP20

sepertidimaksud pada Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan WHubungan Industrial.Selanjutnya Penggugatmelampirkan anjuran dan risalah Penyelesaian Hubungan Industrial sepertiyang diwajibkan pada pasal 83 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karenasebelumnya telah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga

TindakanTergugat bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja NomorSE05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerjan Dirumahkan. Pada surat edaranMenteri pada ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya mengatur jika Pengusahanmerumahkan Pekerja maka Pengusaha wajio untuk membayar Upah Pekerjasecara penuh. Upah dapat dipotong jika telah diatur dalam perjanjian kerja.Tetapi jika tidak ada perjanjian kerja maka pemotongan upah harus adakesepakatan dengan pekerja atau serikat pekerja.

danpenanggulangan covid 19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruhPekerja/Buruh tidak masuk bekerja dengan mempertimbangkan kelangsunganusaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upahpekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pengusahadengan Pekerja/buruh;Bahwa tindakan Tergugat yang merumahkan Penggugat tanpa memberi upahyang menjadi hak Penggugat, kemudian tidak menentukan kapan dipanggilkembali kerja adalah tindakan tidak sah dan telah melanggar Surat EdaranMenteri Tenaga

Bahwa Tergugat telah mengikuti proses tripartit, akan tetapi Penggugat danmediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara tidak mengindahkan faktafakta juga halhal keadaan yang dialamiTergugat, termasuk status Tergugat dan pihak yang ditarik dalam prosestersebut;5.

Fatta Jaya Kendari sebagai Tergugatsementara dalam proses Mediasi sebagaimana anjuran dari Dinas Transmigrasidan Tenaga Kerja serta Risalan Penyelesaian Hubungan Industrial MediatorHubungan Industrial melakukan mediasi dengan Pimpinan Perusahaan Maju GrupHal. 17 dari 49 hal.

2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak: bahwa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitungmulai saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajakatau tahun Pajak (2009) sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, yaitutanggal 13 Desember 2011, yaitu :2% X 24 bulan x Rp 435.600 = Rp 209.088: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga

Upah Operator/SopirUpah perhari Rp 50.000Upah sebulan (x24)Rp 1.200.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihil: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 karena terdapatupah harian dari pegawai harian lepas dan tenaga ahli dalam laporan keuangantahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;bahwa untuk Masa Pajak Juli 2009 terdapat Obyek PPh Pasal 21 yang terdiri daripegawai tetap Rp2.000.000,00 dan pegawai harian lepas sebesar Rp9.900.000,00bahwa Terbanding mengenakan tarif yang diterapkan

terhadap pegawai tersebutlebih tinggi 20% (dua puluh persen), sehingga dikenakan tarif sebesar 5% X 120%karena pegawai yang menerima upah harian dan tenaga konsultan tidak memilikiNPWP;bahwa sesuai dengan surat pernyataan dari Pemohon Banding diatas pada saatpemeriksaan yang menyebutkan dalam pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan tersebutdilaksanakan/diborongkan 4 orang mandor dimana seluruh pegawai/tenaga kerjabukan pegawai Pemohon Banding;bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa Pemohon

Selanjutnyakarena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan tergugat, MediatorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara mengeluarkan anjuran dengan nomor 560/759 tanggal 23Oktober 2020.

Bahwa Para Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggarakarena sebelumnya telah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja danPerindustrian Pemerintah Kota Kendari tanggal 29 Mei 2020 dengan nomorsurat 560/266/2020. Pelimpahan didasarkan pada Permenakertrans nomor17 tahun 2014 pasal 12 ayat 2 huruf b.6.

Tenaga Kerja Nomor SE05/M/BW/1998 Tentang UPAH PEKERJANDIRUMAHKAN. Pada surat edaran Menteri pada ayat 1 dan ayat 2 padapokoknya mengatur jika Pengusahan merumahkan Pekerja makaPengusaha wajid untuk membayar Upah Pekerja secara penuh. Upahdapat dipotong jika telah diatur dalam perjanjian kerja. Tetapi jika tidak adaperjanjian kerja maka pemotongan upah harus ada kesepakatan denganpekerja atau serikat pekerja.

Bahwa tindakan Tergugat yang merumahkan Para Penggugat tanpamemberi upah yang menjadi hak para Penggugat, kemudian tidakmenentukan kapan dipanggil kembali kerja adalah tindakan tidak sah dantelah melanggar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE05/M/BW/1998 Tentang UPAH PEKERJAN DIRUMAHKAN dan SuratEdaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentangPerlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam RangkaPencegahan dan Peanggulangan Covid 19;9.

;Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dilampiri Anjuran tertulisserta risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari MediatorHubungan Industrial pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja PropinsiSulawesi Tenggara;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telahmendudukkan Pimpinan PT.Aneka Sukses Graha Pusat Kendari sebagai Tergugatdan Pimpinan Perusahaan Maju Group sebagai Turut Tergugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksamaAnjuran tertulis

Bahwa karena Penggugat memang sudah merasa usianya melebihi dariusia pensiun dan selain itu tenaga yang dimiliki, sudah tidak sekuatsebelumnya, maka Penggugat, mengajukan bantuan pendampingan keinduk organisasinya yaitu.

Kerja Pemerintah Surabaya, ditangani olehMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaSurabaya, yaitu lou NINIS SETIYO ASIH, T.W, MM., dan selanjutnyaMediator hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaSurabaya yaitu lou NINIS SETIYYO ASIH, T.W, MM., memanggil parapihak, yaitu pihak para Penggugat dan tergugat sampai tiga kaliBahwa setelah ditangani oleh Mediator Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya, yaitu lou NINIS SETIYO ASIH, T.W, MM.

Sura Conforinhanya hadir satu kali dan menawar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima jutarupiah) yang tentu saja ditolak oleh Penggugat dan oleh karena itu louNINIS SETIYO ASIH, T.W, MM. sebagai Mediator hubungan industrialDinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya membuat Surat AnjuranMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaSurabaya dengan No. : 108 / PHI/ XI/ 2017, yang isinya adalah sebagaiberikut dibawah ini :Tentangperselisihan Pemutusan hubungan kerjaAntaraPT.

Sura Conforin mengabulkan Permohonanpensiun Saudara KUSNAJI dan memberikan hak hak Pekerja sesuaidengan PerundangUndangan yang berlakuBahwa meskipun sudah dikeluarkan Surat Anjuran oleh mediatorhubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah kota Surabaya No.:108 / PHI/ XI / 2017, yang isinya menganjurkan, agar pihak pengusahaPT.

Nomor 5/Padt.SusPHI/2018/PN Sby8.15Fotocopy, Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)Sdr.

Bahwa laporan pengaduan oleh Penggugat di Dinas Tenaga Kerja KotaJayapura tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depanMediator pada perundingan Mediasi, sehingga Kepala Dinas Tenaga KerjaKota Jayapura mengeluarkan surat Anjuran dengan Nomor: 560/1638tanggal 12 Oktober 2017, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugattidak mematuhi dan melaksanakan surat Anjuran tersebut (terlampir);.

Fotokopi dari fotokopi Surat history saldo tenaga kerja An. Sutarno, KPJSUFFIX TK: 120402038740 periode 2017, yang diberitanda bukti P7;8. Fotokopi dari fotokopi Rincian saldo jaminan hari tua An.

Fotokopi sesuai aslinya Surat pengusaha ditujukan kepada Mediator padaDinas Tenaga Kerja Kota Jayapura tanggal 18 November 2017, yang diberitanda bukti T9;10.Fotokopi dari fotokopi Pernyataan keputusan RUPS PT.

Bahwa laporan pengaduan oleh Penggugat di Dinas Tenaga Kerja KotaJayapura tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan Mediatorpada perundingan Mediasi, sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaJayapura mengeluarkan surat Anjuran dengan Nomor: 560/1638 tanggal 12Oktober 2017, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidakmematuhi dan melaksanakan surat Anjuran tersebut (terlampir);5.

Karya Sakti Intimas memberikan tanggapan atasAnjuran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jayapura tanggal 18Oktober 2017 dan surat dari pimpinan PT. Karya Sakti Intimas yang ditujukankepada Mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jayapuratanggal 30 November 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T11, T12, menjelaskanbahwa benar pimpinan PT.

PeraturanHal. 19 dari 31 Hal.Putusan Sela No. 02/PDT.G/2015/PN.TGT20Pemerintah Nomor. 14 Tahun 1993, penyelenggara Jamsostek Pasal 2 ayat(3), bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10(sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp,1.000.000.00; (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikut sertakantenagakerjanya kedalam program Jaminan Sosial Tenagakerja;Bahwa kurang terjaminnya pemeliharaan kesehatan karyawandiperusahaan PT.

Anugerah Abadi Multi Usaha, berdasarkan PermenakerNomor. 01/MEN/1998, tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatanbagi tenaga kerja dengan manfaat lebih baik dari paket jaminanpemeliharaan dasar jaminan social tenagakerja;Bahwa di Perusahaan PT, Anugerah Abadi Multi Usaha tidak pernahmelakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap tenagakerjanya,berdasarkan Undangundang Nomor. 1 Tahun 1970 tentang keselamatankerja, Pasal 8 ayat (2) Jo.

Permenaker Nomor. 02/MEN/1980, tentangpemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatankerja, Pasal 3 ayat (2), bahwa semua Perusahaan sebagaimana dimaksudPasal 2 ayat (2) tersebut diatas harus melakukan pemeriksaan kesehatanberkala bagi tenagakerja sekurangkurangnya 1 tahun sekali kecualiditentukan lain oleh direktur jenderal pembinaan hubungan perburuhan danperlindungan tenagakerja;Bahwa diperusahaan PT.

Anugerah Abadi Multi Usaha dalammempekerjakan tenaga kerja borongan tidak beralasan hukum dan telahmelanggar prosedur Peraturan PerundangUndangan yangHal. 21 dari 31 Hal.Putusan Sela No. 02/PDT.G/2015/PN.TGT2210)berlaku,berdasarkan UndangUndang Nomor. 13 tahun 2003 Pasal 64,Pasal 65 dan Pasal 66 ayat (1) Buruh/pekerja dari perusahaan penyediajasa tenaga kerja tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatanpokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi,kecuali untuk kegiatan

AAMU) yang telah terdaftar pada KantorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan NomorHal. 27 dari 31 Hal.Putusan Sela No. 02/PDT.G/2015/PN.TGT28Pencatatan :011/SBPerkebunan/VII/2012 pada tanggal 11 Juli 2012, sedangkanuntuk Tergugat Il adalah merupakan karyawan Penggugat yang tergabung dalamkeanggotaan Pengurus Komisariat Federasi Kehutanan, Perkayuan, IndustriUmum, Pertanian, dan Perkebunan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FHUKATAN SBSI) PT.

M E N G A D I L I :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I RINTO PURNAMA PANCA PUTRA Bin ABDUL RONI, Terdakwa II RENDRA RIANSYAH Bin JAUHARI dan Terdakwa III DEDI OKTA JAYA Bin ROSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Ad. 1.

Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang;Menimbang, bahwa unsur Tenaga bersama artinya pelaku terdiri dari tigaorang atau lebih, dimana di antara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwamereka bekerjasama (kerjasama secara psikis) dan para pelaku/peserta melakukankekerasan itu secara bersamasama;Bahwa Pasal 170 ayat (2) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semuapelaku/peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang sajayang melakukan kekerasan, asalkan kawan

itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikanbahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat (2) ke1), luka berat (ayat (2) ke 2), mati (ayat (2) ke 3)Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur kekerasan adalahmenggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya;Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadaporang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secaratidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun

Pasar Il Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangyang mengakibatkan lukaluka (pengeroyokan).Menimbangm, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh para terdakwadengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira Jam 13.00 Wibketika saksi HEFRIANSYAH yang dengan membonceng anaknya menggunakansepeda motor melintas di Jl. Alipatan simpang empat SDN 2 Kel.

Menyatakan Terdakwa RINTO PURNAMA PANCA PUTRA Bin ABDUL RONI,Terdakwa II RENDRA RIANSYAH Bin JAUHARI dan Terdakwa Ill DEDI OKTAJAYA Bin ROSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang dan barang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;3.