No 753/Pdt.P/2020/PA.Pwddengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinanMenimbang, bahwa oleh karena itu). permohonnan

mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

Tergugat dengan sengaja dan tanpa alasanapapun tidak memberikan satu rangkap pun fotocopy perjanjian kredittersebut kepada Penggugat.Bahwa selama Penggugat menjadi DEBITUR pada Tergugat, Penggugattelah melakukan pembayaran Kredit dan oleh karena kegiatan usahaPenggugat mengalami gangguan dan terkena dampak pandemi covid19sehingga pembayaran Angsuran Kredit dibulan berikutnya belumterbayarkan hingga saat ini.Bahwa sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor.11/POJK.03/2020 tentang Kebijakan

Pernyataan Penyerahan Agunantanggal 26 Juli 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Juli 2017 ; Tergugat dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli Suratsurat buktikepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjamanlunas ;Tergugat dan Il menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarbenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepadaperaturanperaturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkanoleh Penggugat terutama mengenai kebijakan

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbarubelum memenuhi ketentuan *% dari tuntutan JaksaPenuntut Umum sehingga hal tersebut tidak sejalandengan kebijakan internal yang telah ditetapkandalam penanganan perkara perkara penting ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatmengenaialasan alasan ke 1 dan 2: Bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan, olehkarena Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo tidakmemberikan pertimbangan yang cukup untukmengurangi masa hukuman

PengadilanTinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tidakterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Tergugat telan wanprestasi karena tidak membayar hutangberikut bunga sebagaimana diperjanjikan yang telah disepakatiberdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Mei 2010 yang dibuatdihadapan notaris Rita Yusweli S.H; Bahwa bunga yang diperjanjikan adalah 4 emas/bulan diturunkanmenjadi 1 emas/bulan, dengan memperhitungkan suku bunga kebijakan

Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenaipendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secaraakurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagiperumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; 4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan;5.

sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

2016;) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 539/ K.305/2009 tanggal 21 April 2009 Tentang Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Witeltram Periode 20092014:Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3898 K/Pid.Sus /201910) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 539/ K.835/2014 tanggal 22 April 2014 Tentang Pengangkatan Dan PerpanjanganDireksi Perusahaan Daerah Witeltram Periode 2012019:11) 1 (satu) bundel Payroll gaji tahun 2015 beserta lampiranya;12) 1 (satu) bundel Kebijakan

Pasal 3Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yangdemikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, olehkarena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagikeduanya;Menimbang, bahwa perselisinan tidak selalu harus berwujud salingberbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula sudah tidak salingtegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan sesuatu hal kebijakan rumahtangga, sudah tidak dilakukan secara bersamasama, oleh karena itu

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Asli (2 set)Akarumi;2d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Kredit; Asli (1 set)21. Standar Prosedur Operasional (SPO) Pedoman Asli (1 set)Restrukturisasi Kredit BPR;24. Buku Panduan Tabungan, Deposito, Kas & Kasir, Umum Asli (2 set)dan Personalia dan Pembukuan;23. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Akarumi Nomor Asli (2 lembar)001/KP/DIRAK/23/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentangSusunan Organisasi PT. BPR Akarumi;24.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD);3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa;4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa; dan5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDesa. Bahwa pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) Desa Karang Tinggi Kec.

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pengelolaan Teknis sertapengelolaan pertanggung jawaban keuangan Desa;2. Perumusan pedoman pengelolaan dan fasilitasi kebutuhan kasdesa;3. Perumusan kebijakan dan pengelolaan sumbersumber keuangandesa lainnya;4. Persiapan bahan dan pengelolaan pelaksanaan program danaalokasi desa.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa; dan5.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapbkan dalam APBDesa;dan5.

:Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wakil Walikota Pematang Siantarmasa jabatan Tahun 2000 2005, berdasarkan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 132. 22 254, tanggal 25 Mei 2000 dan pada Tahun2003 Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Walikota Pematang Siantarberdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132. 22 528,tanggal 6 Oktober 2003 ;Bahwa selaku Pelaksana Walikota Pematang Siantar, Terdakwamempunyai tugaS dan wewenang, memimpin penyelenggaraanpemerintahan daerah berdasarkan kebijakan

KURNIA R SARAGIH, menjabat sebagai Pelaksana WalikotaPematang Siantar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 132. 22 528, tanggal 6 Oktober 2003 ;e Bahwa selaku Pelaksana Walikota Pematang Siantar, Terdakwa mempunyaitugas dan wewenang, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerahberdasarkan kebijakan yang ditetapbkan bersama dengan DPRD,melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang undangan ;e Bahwa pada Tahun 2002 sampai dengan bulan Juni 2005, PANAHATANSIHOMBING

SubsidiaritasAtau Alternatif *, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVIII Nomor : 31Oktober 2011, halaman 78 ) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa pada saat tindakpidana dilakukan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umumtersebut mempunyai jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa menjabat sebagaiPelaksana Walikota Pematang Siantar, mempunyai tugas dan kewenangan yangtelah ditentukan sesuai jabatan atau kedudukannya, yaitu memimpinpenyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan

Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh di persidangan,telah ternyata bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana Walikota Pematang Siantarmempunyai tugas dan wewenang, memimpin penyelenggaraan pemerintahandaerah berdasarkan kebijakan yang ditetapbkan bersama dengan DPRD,mengelola keuangan daerah, mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikankekayaan daerah yang dipisahkan

memerintahkan Panahatan Sihombing selakuPemegang Kas Daerah, dapat dikualifikasi sebagai menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana Walikota PematangSiantar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132. 22 528, tanggal 6 Oktober 2003 ;Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana Walikota PematangSiantar mempunyai tugaS dan wewenang memimpin penyelenggaraanpemerintahan daerah berdasarkan kebijakan

puluh sembilan rupiah) dan saat ituSaksi menandatangani surat pernyataan bersamatersebutBahwa setelah kerugian tersebut Terdakwa sebagaiketua koperasi tidak ada pertanggung jawabanmembantu Saksi dalam menyelesaikan permasalahantemuan kerugian Koperasi Kartika Garut.Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidakmelakukan penyalahgunaan uang Koperasi KartikaGarut ataupun menggunakan fasilitas koperasi untukkepentingan pribadi, yang melakukan hal tersebutadalah Saksi dan PNS Didin Saepudin (Saksi3)Bahwa kebijakan

pihakketiga.Bahwa pada tahun 2016 s.d 2017 saat menjabat KetuaKoperasi, Terdakwa juga menjabat sebagai Danramilsehingga Terdakwa tidak bisa setiap saat mengawasinamun hanya sebulan 2 (dua) kali jika ada kegiatan diKodim, baru Terdakwa datang ke Koperasi, namunTerdakwa tidak memeriksa pembukuan tetapi hanyabertanya ada masalah tidak dalam pengelolaankeuangan koperasi, hal tersebut dijawab pengurustermasuk Saksi kalau tidak ada masalah.Bahwa selama Terdakwa menjabat Ketua Koperasitidak pernah ada kebijakan

dilakukan verifikasi dan tidak pernah ditemukanpenyimpangan.Bahwa Terdakwa tidak pernanh menggunakan uangmilik Koperasi Kartika Garut, namun yang lebihmengetahui kKeuangan Koperasi Kartika Garut adalahSaksi2 selaku bendahara Koperasi Kartika Garut,Terdakwa juga tidak pernah menggunakan fasilitasmilik Koperasi Kartika Garut untuk keperluanpribadinya.Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap per TriwulanKetua Koperasi mendapat penghasilan namun yangmengetahui nominalnya adalah Saksi2 selakubendahara, dan kebijakan

: Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Perum Putri Dinar Lertari Blok D20 Rt.06 Rw.13 Desa TanjungKamuning Kec.Tarogong Kab.Garut.Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun2013 di Kodim 0611/Garut sejak Terdakwa menjabatsebagai ketua Koperasi Kartika Garut, namun tidakada hubungan keluarga.Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke dalam persidangandalam perkara Kapten Inf H.Saripin (Terdakwa).Bahwa selama Terdakwa menjabat ketua koperasitidak ada kebijakan

adanyapemeriksaan dari Tim Audit Koperasi yang dipimpinKapten Inf Edi Subekti (Saksi7) sebagai Kaprim yangbaru menggantikan Terdakwa pada tahun 2017, danSaksi tidak mengetahui bentuk pertanggung jawabanyang dilakukan oleh Terdakwa atas kerugian tersebut.Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapakerugian Primkop Kartika Garut, Saksi hanyamengetahui kerugian Primkop Kartika Garut sejumlahkurang lebin sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satumilyar sembilan ratus juta rupiah).Bahwa Saksi tidak mengetahui kebijakan

keringanan suku bunga kredit dari 14% pertahun menjadi 10% per tahun;Pemberian Restrukturisasi kredit kepada Penggugat tersebut jugasetidaknya dapat menyelamatkan asset Penggugat yang dijadikanagunan kredit dari eksekusi lelang sebagai konsekluensi yuridis ciderajanjijwanprestasinya Penggugat;Restrukturisasi kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugattersebut juga sudah dilakukan secara benar sesuai Peraturan BankIndonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset BankUmum maupun kebijakan

Masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampumemenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;Selain ketentuanketentuan tersebut, Pasal 55 ayat (1) PBI di atas jugamewajibkan kepada bank untuk memiliki kKebijakan dan prosedur tertulismengenai Restrukturisasi Kredit dan untuk memenuhi amanat Pasal 55ayat (1) tersebut, Tergugat telan memiliki kebijakan RestrukturisasiKredit yang mengatur halhal sebagai berikut:fi, Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadapdebitur yang memenuhi

Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang KewajibanPenyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaanbagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut dengan POJK SOP Bank)telah diatur bahwa bank wajib memiliki Standard Operating Procedure(SOP) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang padapokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bankdapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau

Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikanatau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincianperhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnyamerupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam(SOP), dan bukan pada Turut Tergugat III selaku Otoritas Pengawasdan Pengatur Perbankan;20.

prosespencatatan dan pendaftaran telan sesuai dengan prosesur yang berlaku yaituPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Meneteri Agraria /Ka BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang bahwa Turut Tergugat Ill dalam jawabannya telahmengemukakan halhal yang pada pokoknya bahwa dalam pengikatanperjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat nilai perjanjian, suku bungadan jangka waktu kredit atau pembiayaan telah disepakati oleh Penggugat danTergugat, dengan demikian kebijakan

Total 2.000.000.000 Bahwa terdakwa selaku Assisten Manager Pemasaran Kredit (AMPK) dalam hal iniberperan sebagai pemutus kredit atau pemrakarsa kredit selaku pihak yang telahmemberikan kebijakan mengenai penggunaan dana hasil kredit milik para debituryang mengajukan kredit telah melakukan1. Memanfaatkan putusan delegasi wewenang kredit (PDWK) merealisasikankredit yang akan disalahgunakan.2.

danper tanggal 01 April 2014 sampai dengan Sekarang bekerja di Bank BRICabang samarinda 2 sebagai ADK di Bank BRI Samarinda 2 (sebagaiPegawai Tetap BRI);Tujuan Jabatan:Melaksanakan fungsi Administrasi kredit di Kantor Cabang yang meliputipengelolaan administrasi dan dokumentasi, pinjaman berdasarkan proseduryang jelas, bersifat rutin dengan pengelolaan administrasi yang relativekompleks dan membutuhkan supervise yang ketat untuk memastikan tugasatau kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan / kebijakan

yang telah saksi beritahu mengenaiadanya penggunaan dana pencairan kredit, namun kebanyakan saksi tidakbisa memberitahu karena memang saksi tidak tahu siapa siapa debiturnya,yang lebih tahu dan yang berhubungan langsung dengan debitur adalah AOkredit;Bahwa pengambilan / penggunaan dana debitur tanpa sepengetahuandebitur hal tersebut tidak dibenarkan, saat itu situasi kredit di bank BRI CabSamarinda 2 sedang tidak baik, kolektibelitasnya tinggi sedangkan saksiselaku pimpinan kredit ditekan dengan kebijakan

Artinya dalam hal ini saksitidakpernah memberikan ijin atau kebijakan kepada bawahan (AO) untuk dapatmengambil / menggunakan dana pencairan kredit untuk keperluan pribadi,dan jika sudan ada dana gantinya agar segera dana kredit tersebutdiberikan kepada yang berhak;Bahwa dalam hal untuk menutupi angsuran kredit yang telah jatuh tempo,saksi ketahui, namun tidak menutup kemungkian ada yang tidak dilaporkankepada saksi, karena tanggung jawab untuk pemeliharaan kredit /pemantauan kredit itu melekat pada

tugas pokok selaku AO hingga kredittersebut lunas, artinya jika ada kredit macet hal tersebut adalah tanggungjawab AO, bukan AMPK, dan jika ada kredit lancar maka yang akanmendapat penilaian kinerja bagus adalah AO bukan AMPK (penilaian kinerjaterkait dengan pembayaran tunjangan dan bonus AO) dengan demikian bisakita lihat dengan adanya kredit yang lancar maka yang akan menerimamanfaatnya adalah AO bukan AMPK;Bahwa kebijakan tersebut adalah menyimpang dari aturan yang berlaku diBRI jadi tidak mungkin

Asas Akuntabilitas;Menurut Para Penggugat, Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa)adalah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, AsasKeterbukaan Dan Asas Profesionalitas;Dalam penjelasan UU Nomor 28 Th. 1999 pada Pasal 3 tersebut, AsasKepastian Hukum adalah asas dalam rangka negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;Dihadapkan pada fakta hukum Surat Keputusan Tergugat (ObjekSengketa) adalah nyatanyata

Dihadapkan pada Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa), ParaPenggugat berpendapat Surat Keputusan Tergugat adalahbertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, AsasTidak Menyalahngunakan Kewenangan, dan Asas Keterbukaan;Dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10ayat (1) huruf a tersebut, yang dimaksud dengan Asas KepastianHukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan,keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

Bahwa Para Penggugat mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalamUU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),selanjutnya berpendapat bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkanSurat Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan asas dalamPenyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN sebagaimana diaturdalam Pasal 2 terdapat 13 asas.

Dalam hal ini Para Penggugatberpendapat tindakan Tergugat adalah bertentangan dengan AsasKepastian Hukum dan Asas Keterbukaan;Asas Kepastian Hukum dalam ketentuan tersebut bermakna bahwadalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harusmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan;Dihadapkan pada fakta hukum yang menimpa kepada Para Penggugatadalah Tergugat tidak mengutamakan peraturan perundangundangan,terbukti sejumlah pelanggaran dilakukan oleh Tergugat

Pasal 67 huruf b dan e;(10).Undangundang Nomor 30 Th. 2014 pada Pasal 18 ayat (1) huruf c;Pasal 52 ayat (1) huruf b dan ayat (2); Pasal 71 ayat (1);Dan Para Penggugat juga berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugatsebagaimana tersebut dalam objek sengketa adalah bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), bertentangan denganAsasAsas dalam Penyelenggaraan Negara yang baik, bertentangandengan AsasAsas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bertentangandengan AsasAsas Penyelenggaraan Kebijakan

Surat tersebut belum diubah atau dicabut.Walau sebagai kebijakan Terbanding, namun karena bukan sumberHalaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 472 B/PK/PJK/2016hukum Majelis mengabaikan surat tersebut.

Majelis Hakim mengakui bahwa Surat S488/PJ.51.1/2000 merupakan kebijakan Terbanding.

Karena belumdicabut atau diganti, sesuai dengan prinsip Fair Play atau Public Trust inTax Administration dan asasasas pemerintahan yang baik (GoodGovernance), Pemohon Banding secara sah dapat memanfaatkan surat(kebijakan) Terbanding tersebut untuk dapat mengkreditkan PajakMasukan yang diperoleh atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajakselama masa eksplorasi dan meminta pengembalian atas kelebihanPajak Masukan;Bahwa karena Terbanding belum melakukan penyerahan yang terutangPajak Pertambahan Nilai, maka

Azas kepastian hukum, yaitu azas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu azas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan negara;. Proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antarahak dan kewajiban Penyelenggara Negara;.

(DJP), kepada Dirjen Pertambangan, dan untuk menjawab masalah padasaat itu, mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan, sepanjang belumdibiayakan.Bahwa dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dari DJPkepada institusi atau entitas tertentu, sehingga seharusnya tidak dapatdigunakan sebagai sumber hukum untuk kasus dalam entitas lain selaindalam surat tersebut.Bahwa Majelis dalam memutus sengketa terikat pada ketentuan dalamPasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa PutusanPengadilan

Asas Kepastian Hukumadalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan ketentuan peraturan perundangundangan,kepatutan,keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintahan.Bahwa yang terjadi dalam azaz ini ( Poin 1 ) adalah tergugatJelas telah membuat tidak adanya suatu kepastian hukumdimana kebijakan yang di buat sesuka sukanya demi mengharapkan sesuatu, dimana negara indonesia mengharapkanHalaman 30 dari 90 HalamanPutusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDGadanya suatu kepastian hukum yang jelas

Bukti P. 1 : Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 24Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus2020 (Fotokopi dari fotokopi);Bukti P. 1a : Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun2018 Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Melalui Penyedia (Fotokopihasil dari Download) ;2.

Bukti P. 3 : Pembukaan Dokumen Penawaran 31Agustus 2020 sampai dengan 04September 2020 (Fotokopi dari fotokop)) ;Bukti P . 3a : Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun2018 Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Melalui Penyedia (Fotokopidari fotokopi);Bukti P . 3b : Undang Undang Republik Indonesia NomorHalaman 77 dari 90 HalamanPutusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDG2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi(Fotokopi dari fotokop)) ;Bukti P . 3c : Peraturan Presiden Republik

pembongkaran, dan pembangunan kembali suatubangunan;Menimbang, bahwa atas ketentuan di atas dipahami bahwa dalamhal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi yang dalamHalaman 84 dari 90 HalamanPutusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDGpelaksanaannya dilakukan secara elektronik tersebut, diketahui terdapattahapan sanggah dan selanjutnya terdapat pula tahapan sanggah bandingapabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati, dalam Pasal 4Peraturan Lembaga Kebijakan

Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan padakegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan DinasKependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Mura Tahun Anggaran 2017;Berdasarkan hal hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon dan pemohon Il;2.